Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011

1. Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Direktorat Pengelolaan Kas Negara

2. Langkah-langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2011 • Dasar Hukum • Penerimaan Negara • Pengeluaran Negara • Penyelesaian UP • Pelaksanaan TSA • Pengiriman LKP • Akuntansi dan Pelaporan • Penyelesaian Retur SP2D • Pengaturan SPM GUP Nihil Perwakilan RI di Luar Negeri • Pengaturan SP3B dan SP2B BLU • Pemberian Dispensasi Penerbitan Garansi Bank • Penutup

3. DASAR HUKUM • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran;

4. DASAR HUKUM • Peraturan Menteri keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah. • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.05/2007; • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. ……DASAR HUKUM • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara melalui Modul Penerimaan Negara • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran dana melalui Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2010 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan; • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-30/PB/2011 tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Badan Layana Umum; • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum ; • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri melalui Mekanisme Rekening Khusus; • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran melalui Pemberian Kuasa Antar Kuasa Pengguna Anggaran.

6. PENERIMAAN NEGARA

7. KETENTUAN TERKAIT PENERIMAAN NEGARA 1. Penerimaan diluar PBB

8. ….…KETENTUAN TERKAIT PENERIMAAN NEGARA 2. Penerimaan PBB

9. ….…KETENTUAN TERKAIT PENERIMAAN NEGARA 2. Penerimaan PBB

10. ….…KETENTUAN TERKAIT PENERIMAAN NEGARA 3. Pembagian/transfer PBB Berdasarkan SP2D dan SPT Oleh BO III PBB

11. ….…KETENTUAN TERKAIT PENERIMAAN NEGARA 3. Pembagian/transfer PBB Berdasarkan SP2D dan SPT Oleh BO III PBB

12. PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA TGL 30 DESEMBER 2011SETELAH PUKUL 15.00 S.D. TGL 31 DES 2011 PUKUL 24.00 WST • Penerimaan diluar PBB: • Dibuku sebagai penerimaan tanggal 31 Des 2011. • Dilimpahkan tanggal 2 Jan 2012. • Dilaporkan tanggal 2 Jan 2012. • Koreksi: • KPPN melakukan koreksi atas pembukuan penerimaan negara tanggal 31 Des 2011. • Pelimpahan dibukukan sebagai pelimpahan tanggal 2 Jan 2012.

13. PELIMPAHAN PENERIMAAN PBB TGL 29 DESEMBER 2011 SETELAH PUKUL 15.00 S.D. TGL 30 DES 2011 PUKUL 15.00 WST • Penerimaan PBB: • Dibuku sebagai penerimaan Tgl 30 Des 2011. • Dilimpahkan ke BO III PBB Tgl 30 Des 2011. • Dibagi kepada yang berhak pada awal TA 2012. • Dilaporkan tanggal 30 Des 2011.

14. PELIMPAHAN PENERIMAAN PBB TGL 30 DESEMBER 2011 SETELAH PUKUL 15.00 S.D. TGL 31 DES 2011 PUKUL 24.00 WST • Penerimaan PBB: • Dibuku sebagai penerimaan Tgl 31 Des 2011. • Dilimpahkan ke BO III PBB Tgl 2 Jan 2012. • Dibagi kepada yang berhak pada awal T.A .2012 • Dilaporkan Tgl 2 Jan 2012. • Koreksi: • KPPN melakukan koreksi atas pembukuan penerimaan Tgl 31 Des 2011. • Pelimpahan dibukukan sebagai pelimpahan Tgl 2 Jan 2012.

15. PENGELUARAN NEGARA

16. JADWAL PENYAMPAIAN SPM DAN PENERBITAN SP2D

17. PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI NON GAJI BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2011 ATAS HONORARIUM/VAKASI/UANG MAKAN PNS/UANG LEMBUR ATAU BELANJA BARANG BERUPA HONOR ATAU BELANJA PEGAWAI NON GAJI LAINNYA • Dapat dibayarkan mulai tanggal 1 Desember 2011 dengan melampirkan SPTJM ; dan • Tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.

18. PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SP2D REKSUS • Paling lambat tanggal 28 Desember 2011. • KPPN selain KPPN Khusus Jakarta VI harus menyampaikan SP2D-Reksus kepada BO I pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SP2D Reksus. • KPPN selain KPPN Khusus Jakarta VI harus menyampaikan Daftar SPB kepada Dit PKN pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SP2D Reksus paling lambat pukul 17.00 wst melalui sarana elektronis. • KPPN Khusus Jakarta VI menyampaikan SP2D Reksus kepada KPBI pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SP2D Reksus. • KPPN Khusus Jakarta VI menyampaikan Daftar SP2D-Reksus kepada Direktorat PKN pada hari yang sama dengan tanggal penerbitan SP2D-Reksus paling lambat pukul 17.00 waktu setempat.

19. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN ATAS PEKERJAAN BERSIFAT KONTRAKTUAL (PENYELESAIAN PEKERJAANNYA SETELAH TANGGAL 19 DES 2011) SPM-LS diajukan ke KPPN dengan dilampiri: • Surat Perjanjian Pembayaran. • Asli Jaminan Bank. • Asli Surat Kuasa Pencairan Jaminan Bank. • Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank. • Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% s.d berakhirnya masa kontrak dari pihak ke III.

20. KETENTUAN JAMINAN BANK / BANK GARANSI Masa berlakunya berakhir sampai berakhirnya kontrak. Nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar prosentase pekerjaan yang belum diselesaikan. Masa pengajuan klaim 30 hari kalender sejak berakhirnya jaminan bank/garansi. Jaminan bank diterbitkan oleh bank umum yang berlokasi dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan. Jaminan Bank bersifat transferable (dipindahtangankan). Jika terjadi wan prestasi KPPN mengajukan klaim kepada bank penerbit garansi.

21. ….. KETENTUAN JAMINAN BANK / BANK GARANSI • Tanggungjawab KPA untukmenggantiuangjaminanjikajaminantidakdapatdicairkan. • KPPN tidakdiperkenankanmenerimapenjaminan/garansiataudalamsegalabentukjaminandari bank umumuntuktahunberikutnyajika bank yang bersangkutantidakmaumencairkanklaim. • Kontrakdengannilais.d. 50 jutadan/ataunilaiprosentasepekerjaans.d. 50 jutajaminandapatberupa SPTJM.

22. TATA CARA PENGAJUAN KLAIM JAMINAN OLEH KPPN Klaimdiajukanjikapihak III wanprestasi. KPA memberitahukansecaratertuliskepadapihak III bahwa yang bersangkutantelahwanprestasi, tembusankepada KPPN. Membuatpernyataantertulisbahwapihak III telahwanprestasidilampiridengan BAPP dan BAP. Disampaikankepada KPPN paling lambat 5 (lima) harikerjasejakmasakontrakberakhir. KPPN mengajukanklaimkepada bank padaharikerjaberikutnyasetelahsuratpernyataandisampaikanoleh KPA. Klaimpencairanjaminan/garansi bank tanpamemperhitungkanpajak-pajak yang telahdisetorkankekasnegaraataumelaluipotongan SPM. Disetorkekasnegara : sebagaipengembalianbelanjatahunanggaranberkenaanuntukpenyetoran T.A . 2011. sebagaipendapatananggaran lain-lain (akun 4239xx) untukpenyetoransetelahakhir T.A 2011. Dalamhaldokumen-dokumentidakdisampaikansesuaibataswaktu yang telahditentukan, makaKepala KPPN melaporkanKuasa PA berkenaanke Unit Pemeriksa Internal Kementerian/Lembagaterkaitdan BPKP.

23. PENGESAHAN SKPA Paling lambatakhirminggukeduabulan November 2011 yaitutanggal 11 November 2011.

24. PENYELESAIAN UP

25. PENYELESAIAN SISA DANA UP YANG BELUM DISETORKAN/ DIPERTANGGUNGJAWABKAN Harus disetorkan ke kas negara melalui Bank Persepsi/Pos Persepsipada wilayah kerja KPPN Pembuku/mitra kerja KPPN pembayarpaling lambat tgl 30 Des 2011. Menjadi tanggung jawab KPA dan/atau Bendahara Pengeluaran. Tidak dapat diberikan pembayaran UP/TUP untuk T.A. berikutnya sebelum sisa dana UP disetorkan ke rekening kas negara, kecuali untuk pembayaran gaji/gaji terusan/gaji susulan/kekurangan gaji dan pembayaran dengan SPM/SP2D LS kepada Pihak Ketiga/Rekanan. Sisa dana UP untuk pembayaran dalam rangka restitusi PPN bagi turis asing tidak perlu disetor pada akhir tahun anggaran 2011. Sisa UP dimaksud dapat diperhitungkan dengan permintaan UP pada tahun anggaran berikutnya.

26. PENYELESAIAN UP YANG TELAH DIGUNAKAN TETAPI BELUM DIPERTANGGUNGJAWABKAN Pengajuan SPM GUP Nihil atas pertanggungjawaban UP 2011, paling lambat Tgl 5 Januari 2012. SPM GUP Nihil diberi Tgl 31 Desember 2011. SP2D-GUP Nihil diterbitkan paling lambat tanggal 9 Januari 2012, dengan mencantumkan uraian tambahan pada SP2D (Pengesahan atas pertanggungjawaban UP/TUP T.A. 2011 dan dibubuhi stempel SP2D GUP Nihil T.A. 2011 serta diberi tanggal 31 Desember 2011)

27. PENYELESAIAN SPM-GUP NIHIL REKSUS PHLN SPM-GUP Nihil Reksus harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 28 Desember 2011 pada jam kerja. KPPN menerbitkan SP2D GUP Nihil Reksus paling lambat tanggal 29 Desember 2011. Atas dasar pengajuan SPM-GUP Nihil Reksus, KPPN Khusus Jakarta VI menerbitkan SP2D-GUP Nihil Reksus sekaligus menerbitkan SPM Reksus Pengganti dan SP2D Reksus Pengganti dengan tanggal yang sama dengan SP2D-GUP Nihil Reksus.

28. PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SP2D-GUP NIHIL REKSUS DAN SP2D REKSUS PENGGANTI • KPPN Khusus Jakarta VI : • Menyampaikan SP2D-Reksus Penggantikepada KP Bank Indonesia padatanggal yang samadengantanggalpenerbitan SP2D-GUP NihilReksus paling lambatpukul 14.00 wst. • Menerbitkandanmenyampaikandaftar SP2D ReksusPenggantikepadaDirektorat PKN paling lambatpukul 17.00 wst. • Apabila SP2D-RK Penggantiterlambatditerima KPBI padawaktu yang telahditetapkan, KPBI tetapmenerimadanmemproses SP2D-Reksus Penggantisetelahmelewati T.A. dengantanggal SP2D padatahunberkenaan. • Ataspenerbitan SP2D GUP NihilReksus, KPPN selain KPPN Khusus Jakarta VI menyampaikandaftar SPB keDirektorat PKN paling lambatpukul 17.00 wstmelaluisalurankomunikasi data.

29. PENYAMPAIAN KEBUTUHAN DANA

30. PENYAMPAIAN KEBUTUHAN DANA KE DIT PKN • Pelaksanaan pengiriman permintaan kebutuhan dana pada KPPN dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Pengeluaran agar berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang tata cara pengiriman permintaan kebutuhan dana dan pengiriman SP2D/SPT dalam rangka pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Pengeluaran. • Kebutuhan dana tanggal 30 Desember 2011 untuk gaji bulan Januari 2012 paling cepat tanggal 29 Des 2011 pukul 16.00 waktu setempat. • Pengisian dana ke BO II/Kantor Pos untuk pembayaran gaji bulan Januari tahun anggaran 2012 paling cepat tanggal 30 Des 2011. • Penihilan saldo Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat (RPK-BUN-P) mulai 21 Des 2011 s.d. 28 Des 2011, dilaksanakan paling cepat pukul 16.30 dan paling lambat pukul 17.30 WIB.

31. PENGIRIMAN LKP

32. PENGIRIMAN LKP LKP dikirim secara lengkap setiap hari mulai 21 Des 2011 s.d. 31 Des 2011 kepada Direktur PKN paling lambat pukul 21.00 WST. Kepala KPPN memastikan laporan dikirim secara tepat waktu dan akurat. Khusus pengiriman LKP TGL 31 Des 2011 disampaikan tgl 2 Jan 2012. Setiap ada perbaikan data LKP, maka perbaikan data LKP dan Buku Besar (GL) wajib dikirim lagi oleh supervisor KPPN secara elektronik kepada Dit PKN. Tembusan LKP disampaikan kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dalam bentuk hardcopy. LKP yang telah dikirimkan, harus dikonfirmasi kepada Dit PKN melalui telepon. LKP harian/mingguan untuk tahun anggaran 2012 dibuat secara terpisah dari LKP perbaikan tahun anggaran 2011.

33. AKUNTANSI DAN PELAPORAN

34. AKUNTANSI DAN PELAPORAN • Rekonsiliasi antar KPPN dan UAKPA diselesaikan paling lambat tanggal 13 Januari 2012. • KPPN menyampaikan LKPP Kuasa BUN kepada Kanwil Ditjen PBN paling lambat tanggal 24 Jan 2012, setelah melaksanakan rekonsiliasi. • UAPPA menyampaikan Laporan Keuangan tingkat satuan Kerja yang telah direkonsiliasi dengan KPPN mitra kerja ke UAPPA-W paling lambat tanggal 19 Januari 2012. • Rekonsilasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan UAPPA-W diselesaikan paling lambat tanggal 27 Januari 2012. • UAPPA-W menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-W kepada UAPPA-E1 paling lambat tgl 30 Jan 2012.

35. …….AKUNTANSI DAN PELAPORAN 6. UAPPA-E1 wajibmenyampaikanlaporankeuangantingkat UAPPA-E1 kepada UAPA paling lambattanggal 8 Februari 2012. • KanwilDitjenPerbendaharaanmenyampaikanLaporanKeuanganKuasa BUN tingkatKanwilkekepadaDirektoratAkuntansidanPelaporanKeuangan paling lambat 9 Februari 2012. • KPPN agar mengirimkan file saldo awal 2012/saldo akhir 2011 dengan nama file ”salwa2011.xxx” (xxx=Kode KPPN) ke, datakppn@perbendaharaan.go.id, datakppn@gmail.com, dan akpus841@gmail.com. File saldo awal dihasilkan aplikasi verak dan dikirimkan setelah semua proses akhir selesai dilaksanakan.

36. PENGEMBALIAN DANA SP2D RETUR

37. PENGEMBALIAN DANA SP2D RETUR • Dana SP2D retur yang berada di rekening retur “rr” BO I dapat dibayarkan kembali ke rekening yang berhak dengan penerbitan Surat Ralat SP2D. • Dana SP2D retur yang telah disetorkan ke Kas Negara dapat dibayarkan kembali ke rekening yang berhak dengan penerbitan SPM-PP/SP2D oleh KPPN. • Pada akhir tahun anggaran dana retur SP2D yang ada di rekening retur “rr” BO I harus dinihilkan/disetorkan ke Kas Negara. • Dana retur SP2D TA 2011 yang diterima di rekening retur “rr” BO I pada Tahun Anggaran 2012 dapat dibayarkan kembali dengan penerbitan Surat Ralat SP2D.

38. ……PENGEMBALIAN DANA SP2D RETUR • Surat ralat/perbaikan nama/nomor rekening disampaikan Kuasa PA/Satker paling lambat tanggal 28 Desember 2011 pada jam kerja. • KPPN menerbitkan dan menyampaikan Surat Ralat SP2D ke BO I paling lambat tanggal 29 Desember 2011 pukul 15.00 waktu setempat. • KPPN menyampaikan Surat Perintah Penyetoran Dana Retur SP2D dan SSBP ke BO I paling lambat tanggal 30 Desember 2011 pukul 14.00 waktu setempat. • Dana retur SP2D yang dicantumkan pada Surat Perintah Penyetoran Dana Retur SP2D adalah saldo akhir rekening retur “rr” BO I setelah pukul 12.00 waktu setempat. • KPPN memberitahukan kepada Kuasa PA/Satker terkait bahwa dana retur SP2D-nya telah disetor ke kas negara.

39. …….PENGEMBALIAN DANA SP2D RETUR • Mekanisme pengembalian dana retur SP2D yang ada di rekening retur “rr” BO I ke rekening yang berhak, penyetoran/penihilan dana retur SP2D yang ada di rekening retur “rr” BO I ke rekening Kas Negara, dan pengembalian dana retur SP2D yang telah disetorkan ke rekening Kas Negara, berpedoman pada ketentuan tentang Tata Cara Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

40. PENGATURAN SPM GUP NIHIL PERWAKILAN RI DI LN

41. LAMPIRAN SPM-GUP NIHIL PERWAKILAN RI DI LN DAN ATASE TEKNIS KN / LEMBAGA SPTB dengan nilai tanpa batas. Dalam hal sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 tidak/belum menyetorkan sisa dana UP, maka sisa dana UP tersebut akan diperhitungkan dengan dana UP tahun anggaran 2012.

42. PENGATURAN SP3B DAN SP2B BLU

43. SP3B DAN SP2B BLU SP3B BLU triwulan IV atas realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 harus telah diterima KPPN paling lambat tanggal 9 Januari 2012. Berdasarkan SP3B BLU, KPPN menerbitkan SP2B BLU tahun anggaran 2011 dengan tanggal 31 Desember 2011, paling lambat tanggal 11 Januari 2011. KPPN melakukan perbaikan Laporan Kas Posisi (LKP) tertanggal 31 Desember 2011 atas penerbitan SP2D BLU.

44. DISPENSASI PENERBITAN GARANSI BANK

45. KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN DAPAT MEMBERIKAN SURAT DISPENSASI UNTUK PENERBITAN BANK GARANSI OLEH BANK UMUM YANG TIDAK BERLOKASI DALAM WILAYAH KERJA KPPN PEMBAYAR, DENGAN SYARAT: • Dalamwilayahkerja KPPN pembayartidakterdapat bank umum yang dapatmenerbitkangaransi bank. • Bank umumpenerbitgaransi bank berlokasidalamwilayahkerjaKanwilDitjenPerbendaharaan yang bersangkutan.

46. PENGATURAN SP2HL DAN SPHL

47. PENGATURAN SURAT PERINTAH PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG (SP2HL) DAN SURAT PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG (SPHL ) • SP2HL untukrealisasisampaidengantanggal 31 Desember 2011 harustelahditerima KPPN paling lambattanggal 13 Januari 2012. • Berdasarkan SP2HL, KPPN menerbitkan SPHL tahunanggaran 2011 dengantanggal 31 Desember 2011, paling lambattanggal 17 Januari 2012. • KPPN melakukanperbaikanLaporanKasPosisi (LKP) tertanggal 31 Desember 2011 ataspenerbitan SPHL.

48. KETENTUAN LAIN-LAIN

49. KETENTUAN LAIN-LAIN • KPPN lebihintensifmelakukanKoordinasidenganMitraKerja; antara lain: • KBI setempat, • Bank Persepsi/Pos Persepsi, • Kanwil/Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota • Instansi terkait. • KanwilDitjen PBN dan KPPN mengambillangkah-langkah yang diperlukanuntukmenyelesaikanpermasalahan yang terjadi. • KanwilDitjenPerbendaharaan agar berkoordinasidenganKanwil DJP, Kanwil DJBC dalammelakukan monitoring danevaluasiataspelaksanaanketentuanpenerimaannegaraoleh Bank Persepsi/DevisaPersepsi/Pos Persepsi.

50. KETENTUAN PENUTUP Dalam hal diperlukan, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perdirjen Perbendaharaan ini diatur melalui surat atau Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan.