PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR

1. PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR DAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR DirektoratPengaturanPengawasanInstalasidanBahanNuklir BadanPengawasTenagaNuklir (BAPETEN)‏ Jakarta – 28 Januari 2014

2. Isi Presentasi • DasarHukum • PerizinanInstalasiNuklirdanBahanNuklir • BahanAcuanPenyusunan RPP PerizinanInstalasiNuklir • Sistematika

3. DasarHukum untukmelaksanakanketentuanPasal 17 ayat (3) Undang-UndangNomor 10 Tahun 1997 tentangKetenaganukliran

4. BahanAcuanPenyusunanMateri RPP • IAEA Standards and Guide • International Workshop • (Licensing of Nuclear Fuel Cycle Facility) • IAEA Expert Mission • (termasukjugabest practice darinegaramaju yang telahmemiliki PLTN) • HasilRapatKoordinasiPanitiaAntarKementerian (mis: persyaratanfinansial, kewajiban SMK3  telahdimasukkandalampasal-pasal) • DokumenNaskahAkademis RPP PerizinanInstalasiNuklir (2010)

5. Sistematika PP Terdiridari 8 BAB, 134 Pasal KETENTUAN UMUM PERIZINAN REAKTOR NUKLIR: PERSYARATAN IZIN (ADMINISTRATIF, TEKNIS, FINANSIAL) , TATA CARA PERMOHONANAN DAN PENERBITAN IZIN, MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN, PERUBAHAN IZIN, BERAKHIRNYA IZIN, BIAYA IZIN PERIZINAN INSTALASI NUKLIR NONREAKTOR: S,D,A, PERIZINAN PEMANFAATAN BAHAN NUKLIR : PERSYARATAN IZIN (ADM, TEKNIS), MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN, PENGIRIMAN KEMBALI BBNB, PERSETUJUAN EKSPOR DAN IMPOR BN, PERUBAHAN IZIN, BERAKHIRNYA IZIN, BIAYA IZIN INSPEKSI SANKSI ADMINISTRATIF KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN PENUTUP

6. KETENTUAN UMUM • Definisi : (26 ) • Reaktor Daya adalah Reaktor Nuklir yang memanfaatkan energi panas hasil pembelahan nuklir untuk pembangkitan daya. • Reaktor Nondaya adalah Reaktor Nuklir yang memanfaatkan neutron dan radiasi hasil pembelahan nuklir. • RuangLingkup • 1. PerizinanInstalasiNuklir : • a. PerizinanReaktorNuklir; dan • b. PerizinanInstalasiNuklirlainnya (INNR) • 2. PerizinanPemanfaatanBahanNuklir

7. PerizinanReaktor Reaktor Dayakomersial Reaktor Daya Reaktor Daya non komersial(BATAN) Reaktor Nuklir Reaktor Non Dayakomersial Reaktor Non Daya Reaktor Non Daya non komersial(BATAN)

8. PerizinanReaktor • JENIS IZIN • Izin Pembangunan ReaktorNuklir • a. IzinTapak;dan • b. IzinKonstruksi • II. IzinPengoperasianReaktorNuklir • a. IzinKomisioning; dan • b. IzinOperasi • III. IZIN DEKOMISIONING • PERSYARATAN IZIN : • ADMINISTRASI; d. memenuhikriteria (RD komersial) • TEKNIS (IZIN LINGKUNGAN); dan • FINANSIAL (berlakuuntuk RD dan RND komersial)

9. PerizinanReaktor Kriteria (RD komersial) : a. semua struktur, sistem, dan komponen yang penting untuk keselamatan dalam reaktor telah teruji pada lingkungan yang relevan atau sesuai dengan kondisi operasi, dan diterapkan dalam purwarupa; dan b. telah diberikan izin operasi secara komersial oleh badan pengawas dari negara yang telah membangun Reaktor Daya komersial

10. PerizinanReaktor • JENIS IZIN • Izin Pembangunan ReaktorNuklir • a. IzinTapak;dan • b. IzinKonstruksi • II. IzinPengoperasianReaktorNuklir • a. IzinKomisioning; dan • b. IzinOperasi • III. IZIN DEKOMISIONING • PERSYARATAN IZIN : • ADMINISTRASI; d. memenuhikriteria (RD komersial) • TEKNIS (IZIN LINGKUNGAN); dan • FINANSIAL (berlakuuntuk RD dan RND komersial)

11. Perizinan Rx PersyaratanIzin

16. PerizinanReaktor– Tata Cara Permohonan & PenerbitanIzin

17. PerizinanReaktor– MASA BERLAKU DAN PERPANJANGAN IZIN

18. PerizinanReaktor– PerubahanIzin

19. PerizinanReaktor BerakhirnyaIzin IzinKonstruksi, Komisioning, danOperasiReaktorNuklirberakhirjika: MasaberlakuIzinhabis; Badanhukumbubarataudibubarkan; Pemegangizinmengajukanpermohonanpenghentianizin; atau DicabutolehKa. BAPETEN DalamhalizinKomisioning, Operasi, danDekomisioningReaktorNuklirberakhir, PI tetapwajibbertanggungjawabataspengelolaanReaktorNuklir, BahanNuklir, LimbahRadioaktif, danpelaksanaanDekomisioning RN sesuai per-UU-an.

20. Perizinan INNR Jenis JENIS IZIN Izin Pembangunan INNR a. IzinTapak;dan b. IzinKonstruksi II. IzinPengoperasianINNR a. IzinKomisioning; dan b. IzinOperasi III. IZIN DEKOMISIONING - Izin DEKOMISIONING INNR selain Inst. Penyimpanan Lestari utkBahanBakarBekas. - Izin PENUTUPAN Inst. Penyimpanan Lestari utk Bahan Bakar Bekas.

21. Perizinan INNR PersyaratanIzin

22. Perizinan INNR – Tata Cara Permohonan & PenerbitanIzin

23. Perizinan INNR – MasaBerlakudanPerpanjanganIzin

24. Perizinan INNR – PerubahanIzin

25. Perizinan INNR BerakhirnyaIzin IzinKonstruksi, Komisioning, danOperasi INNR berakhirjika: MasaberlakuIzinhabis; Badanhukumbubarataudibubarkan; Pemegangizinmengajukanpermohonanpenghentianizin; atau Dicabutoleh Ka. BAPETEN DalamhalizinKomisioning, Operasi, danDekomisioning INNR berakhir, PI tetapwajibbertanggungjawabataspengelolaan INNR, BahanNuklir, LimbahRadioaktif, danpelaksanaanDekomisioning INNR sesuai per-UU-an.

26. PerizinanPemanfaatanBahanNuklir (BN) JenisPemanfaatan • PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN; • PEMBUATAN; • PRODUKSI; • PENYIMPANAN; • PENGALIHAN; • EKSPOR DAN IMPOR; DAN • PENGGUNAAN • PERSYARATAN IZIN : • ADMINISTRASI;dan • TEKNIS

27. PerizinanPemanfaatan BN-PersyaratanIzin

28. Perizinan P. BN – Tata Cara Permohonan & PenerbitanIzin

29. Perizinan P. BN – MasaBerlaku & PerpanjanganIzin

30. Perizinan P. BN – PengirimanKembali BBNB

31. Perizinan P. BN – PersetujuanEkspordanImpor

32. PerizinanPemanfaatan BN – PerubahanIzin

33. PerizinanPemanfaatanBahanNuklir BerakhirnyaIzin IzinPemanfaatanBahanNuklir berakhirjika: MasaberlakuIzinhabis; Badanhukumbubarataudibubarkan; Pemegangizinmengajukanpermohonanpenghentianizin; atau Dicabutoleh Ka. BAPETEN

34. INSPEKSI WewenangInspektur KN : a. melakukanInspeksi (berkala / sewaktu-waktu, denganatautanpapemberitahuanselama proses perizinan, termasukverifikasimutuke vendor ataupabrikan; b. memasukidanmemeriksafasilitasdan/ataukawasannya, selama Pembangunan, Pengoperasian, Dekomisioning IN, danPenutupanInstalasiPenyimpanan Lestari; c. memasukidanmemverifikasisetiap Daerah NeracaBahanNuklir (Material Balance Area) dan Location Outside Facilities; d. melakukanpemantauanradiasi di dalamdan di luarInstalasiNuklir; e. melakukanInspeksi (berkala / sewaktu-waktu, denganatautanpapemberitahuandalamhalterjadikeadaandaruratataukejadian yang tidak normal; dan f. menghentikan Pembangunan, Pengoperasian, danDekomisioning IN, danpemanfaatanBahanNuklir, dalamhalterjadisituasi yang membahayakanterhadapkeselamatanpekerja, masyarakat, danlingkunganhidup. Penghentian Pembangunan, Pengoperasian, danDekomisioningInstalasiNuklir, danpemanfaatanBahanhanyadapatdilakukanolehinspekturkeselamatannuklirsetelahmelaporsaatitujugakepadadanlangsungmendapatperintahpenghentiandariKepala BAPETEN.

35. SANKSI ADMINISTRATIF • Peringatantertulis; • DendaAdministratif (dekomisioning); • PembekuanIzin; dan • PencabutanIzin. • Peringatantertulis (contoh) : pelanggaranPasal 102 (kewajibanmengajukanizinbaruuntukperubahan BKO untukpengoperasian INNR. • Pembekuanizin : tidakberlakuuntukizinDekomisioningtetapimenjadipenghentiansementarakegiatanDekomisioning. • DendaAdministratif (50 % daridanapelaksanaandekomisioning) : diberlakukanapabilaPemegangizinselamapenghentiansementarakegiatandekomisioiningtidakmelaksanakanpengelolaaninstalasinuklirdanbahannuklir, limbahradioaktif.

36. KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP Setiapizin Pembangunan, Pengoperasian, danDekomisioning IN, danReaktorNuklirdanInstalasiNuklirlainnyasertaizinpemanfaatanBahanNuklir yang diterbitkansebelum PP iniditetapkan, dinyatakantetapberlakuhinggajangkawaktunyaberakhir. Padasaat PP inimulaiberlaku, semuaPeraturanPerundang-undangan yang merupakanperaturanpelaksanaandari PP No.43 tahun 2006 tentangPerizinanReaktorNuklirdinyatakanmasihtetapberlakusepanjangtidakbertentangandenganketentuandalam PP ini. Padasaat PP inimulaiberlaku: a. PP No. 43 tahun 2006 tentangPerizinanReaktordicabutdandinyatakantidakberlaku; b. ketentuanmengenaiPerizinanPemanfaatanBahanNuklirdalam PP No. 29 tahun 2008 tentangPerizinanPemanfaatanSumberRadiasiPengiondanBahanNuklirdicabutdandinyatakantidakberlaku. .

37. TerimaKasih