ARAH DAN PERUBAHAN KURIKULUM DI INDONESIA: SUATU TINJAUAN HISTORIS

1. ARAH DAN PERUBAHAN KURIKULUM DI INDONESIA:SUATU TINJAUAN HISTORIS S. HAMID HASAN

2. ISTILAH KURIKULUM • BELANDA LEERPLAN DAN LEERVAK. • KURIKULUM :“EDUCATIONAL IDEAS, A WRITTEN PLAN WHERE THE IDEAS ARE DOCUMENTED, THE EXPERIENCE THE STUDENTS HAVE AS TEACHERS REALIZE THE DOCUMENT INTO REALITY, AND THE PRODUCT OR OUTCOMES THE STUDENTS HAVE AS THE DIRECT RESULT FROM THE EXPERIENCE

3. PERUBAHAN KURIKULUM 1950 – 2004 • ADANYA PENGARUH POLITIK TERHADAP KURIKULUM SANGAT JELAS • KEPEDULIAN LEBIH DIBERIKAN KEPADA PENGEMBANGAN ILMU DAN POLITIK • DIDOMINASI OLEH FILOSOFI ESENSIALISME DAN PERENIALISME • DOMINASI DESAIN “TRANSFER OF KNOWLEDGE”

4. PEWARTA PPK NOMOR 2 TAHUN 1951 • PERASAAN BAKTI KEPADA TUHAN • PERASAAN TJINTA KEPADA ALAM • PERASAAN TJINTA KEPADA NEGARA • PERASAAN TJINTA DAN HORMAT KEPADA IBU DAN BAPAK • PERASAAN TJINTA KEPADA BANGSA DAN KEBUDAJAAN • PERASAAN BERHAK DAN WADJIB IKUT MEMADJUKAN NEGARANJA MENURUT PEMBAWAAN DAN KEKUATANNJA

5. PEWARTA PPK NOMOR 2 TAHUN 1951 • KEJAKINAN BAHWA ORANG MENDJADI SEBAGIAN JANG TAK TERPISAH DARI KELUARGA DAN MASJARAKAT • KEJAKINAN BAHWA ORANG HIDUP DALAM MASYARAKAT HARUS TUNDUK PADA TATA TERTIB • KEJAKINAN BAHWA PADA DASARNJA MANUSIA ITU SAMA HARGANJA, SEBAB ITU BERHUBUNGAN SESAMA ANGGAUTA MASJARAKAT HARUS BERSIFAT HORMAT-MENGHORMATI, BERDASAR ATAS RASA KEADILAN, DENGAN BERPEGANG TEGUH ATAS HARGA DIRI SENDIRI • KEJAKINAN BAHWA NEGARA MEMERLUKAN WARGA NEGARA JANG RADJIN BEKERDJA, TAHU PADA WADJIBNJA, DJUDJUR DALAM PIKIRAN DAN TINDAKANNJA

6. UU PENDIDIKAN 1950/1954 • PADA TAHUN 1950 REPUBLIK INDONESIA MENGHASILKAN UNDANG-UNDANG PERTAMA TENTANG PENDIDIKAN YANG KEMUDIAN DIGUNAKAN OLEH RIS DAN SETELAH ITU DIGUNAKAN KEMBALI OLEH REPUBLIK INDONESIA DENGAN NAMA UU NOMOR 12 TAHUN 1954

7. UU PENDIDIKAN 1950/1954 • PASAL 5 MENYEBUTKAN BAHWA BAHASA INDONESIA ADALAH BAHASA YANG DIGUNAKAN DALAM INTERAKSI BELAJAR MENGAJAR. UNTUK TAMAN KANAK-KANAK DAN SR KELAS 1, 2, DAN 3 BOLEH MENGGUNAKAN BAHASA DAERAH SEBAGAI BAHASA PENGANTAR.

8. PASAL 7 • PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN TAMAN KANAK-KANAK BERMAKSUD MENUNTUN TUMBUHNJA ROCHANI DAN DJASMANI KANAK-KANAK SEBELUM IA MASUK SEKOLAH RENDAH • PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN RENDAH BERMAKSUD MENUNTUN TUMBUHNJA ROCHANI DAN DJASMANI KANAK-KANAK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADANJA GUNA MENGEMBANGKAN BAKAT DAN KESUKAANNJA MASING-MASING, DAN MEMBERIKAN DASAR-DASAR PENGETAHUANNJA, KETJAKAPANNJA, DAN KETANGKASANNJA, BAIK LAHIR MAUPUN BATHIN

9. UU PENDIDIKAN 1950/1954 • PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN MENENGAH (UMUM DAN VAK) BERMAKSUD MELANDJUTKAN DAN MELUASKAN PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN YANG DIBERIKAN DISEKOLAH RENDAH UNTUK MENGEMBANGKAN TJITA-TJITA HIDUP SERTA MEMBIMBING KESANGGUPAN MURID SEBAGAI ANGGOTA MASJARAKAT, MENDIDIK TENAGA-TENAGA AHLI DALAM PELBAGAI LAPANGAN CHUSUS SESUAI DENGAN BAKAT MASING-MASING DAN KEBUTUHAN MASJARAKAT DAN/ATAU MEMPERSIAPKANNJA BAGI PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN TINGGI.

10. PASAL 7 . • PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN TINGGI BERMAKSUD MEMBERI KESEMPATAN KEPADA PELADJAR UNTUK MENDJADI ORANG JANG DAPAT MEMBERI PIMPINAN DIDALAM MASJARAKAT DAN JANG MEMELIHARA KEMADJUAN ILMU DAN KEMADJUAN HIDUP KEMASYARAKATAN. • PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN LUAR BIASA BERMAKSUD MEMBERI PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN KEPADA ORANG-ORANG JANG DALAM KEADAAN KEKURANGAN BAIK DJASMANI MAUPUN ROCHANINJA SUPAJA MEREKA DAPAT MEMILIKI KEHIDUPAN LAHIR BATHIN JANG LAJAK.

11. PASAL 20 • DALAM SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI DIADAKAN PELADJARAN AGAMA; ORANG TUA MURID MENETAPKAN APAKAH ANAKNJA AKAN MENGIKUTI PELADJARAN TERSEBUT.

12. ORDE LAMA • PADA MASA PEMERINTAHAN ORDE LAMA, DENGAN BERLAKUNYA MANIPOL USDEK MAKA KURIKULUM HARUS DIUBAH UNTUK MEMASUKKAN PIKIRAN-PIKIRAN YANG ADA PADA MANIPOL USDEK. HAL TERSEBUT SECARA TEGAS DINYATAKAN DALAM INSTRUKSI MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAYAAN NOMOR 2 TAHUN 1961 • CIVICS UNTUK MEMBENTUK MANUSIA INDONESIA BARU, MANUSIA INDONESIA YANG SESUAI DENGAN AJARAN MANIPOL USDEK

13. ORDE BARU • AJARAN MANIPOL SERTA AJARAN KOMUNIS DILARANG DAN KURIKULUM SEKOLAH HARUS BEBAS DARI AJARAN-AJARAN TERSEBUT. • TERMASUK DALAM PENDIDIKAN PANCASILA INI ADALAH PENDIDIKAN MORAL PANCASILA (PMP). DALAM TAP MPR NOMOR IV/MPR/1978 PENDIDIKAN PANCASILA DIARAHKAN UNTUK MENUMBUHKAN JIWA, SEMANGAT DAN NILAI-NILAI 1945.

14. ORDE BARU • BERDASARKAN TAP MPR NOMOR II/MPR/1978 PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA SEBAGAI “PENUNTUN DAN PEGANGAN HIDUP DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA BAGI SETIAP WARGANEGARA INDONESIA, SETIAP PENYELENGGARA NEGARA SERTA SETIAP LEMBAGA KENEGARAAN DAN KEMASYARAKATAN, BAIK DI PUSAT MAU PUN DI DAERAH DAN DILAKSANAKAN SECARA BULAT DAN UTUH.”

15. ORDE BARU • PADA TAHUN 1983, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PROF. DR NUGROHO NOTOSUSANTO, MENGELUARKAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 0461/U/1983 MENETAPKAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA SEBAGAI MATA PELAJARAN WAJIB DALAM KURIKULUM

16. PENDIDIKAN PANCASILA • PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (P-4), • PENDIDIKAN MORAL PANCASILA (PMP), DAN PENDIDIKAN SEJARAH PERJUANGAN BANGSA (PSPB). KURIKULUM MEMILIKI TUGAS BERAT KARENA PADA KENYATAANNYA MATERI KURIKULUM UNTUK P-4 DAN PMP SUKAR DIPISAHKAN SEDANGKAN MATERI UNTUK PSPB MEMANG BANYAK BERKENAAN DENGAN PERISTIWA SEJARAH DALAM FUNGSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

17. KURIKULUM 1975 • PENDEKATAN BARU YAITU PENDEKATAN INTEGRATIF • IPA • IPS • MATEMATIKA • CBSA

18. KURIKULUM 1984 • MELAHIRKAN TRADISI 10 TAHUN • PENDEKATAN KETRAMPILAN PROSES • SD DAN SMP MENGGUNAKAN PENDEKATAN INTEGRATIF • SMA MENGGUNAKAN PENDEKATAN ”DISCRETE”

19. KURIKULUM 1994 • TIDAK MMEMILIKI PERBEDAAN YANG PRINSIPIIL • DESAIN TRANSFER OF KNOWLEDGE”. • MATA PELAJARAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI MENDAPAT TEMPAT YANG DISESUIKAN DENGAN FILOSOFI ESENSIALISME YAITU MASING-MASING BERDIRI SENDIRI SEBAGAI MATA PELAJARAN YANG TERPISAH

20. OTONOMI DAN DESENTRALISASI PEMERINTAHAN • UU NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL • KURIKULUM MENJADI WEWENANG PEMERINTAH DAN SEKOLAH • PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENJADI WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

21. KTSP • BERDASARKAN KOMPETENSI (IDE) TAPI MASIH MENGGUNAKAN “TRANSFER OF KNOWLEDGE” • DI TINGKAT NASIONAL DITETAPKAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN, BERORIENTASI PADA DISIPLIN ILMU • DI TINGKAT SEKOLAH DIKEMBANGKAN MUATAN LOKAL • KURIKULUM ADALAH KURIKULUM SEKOLAH

22. PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM • BERPUSAT PADA POTENSI, PERKEMBANGAN, KEBUTUHAN, DAN KEPENTINGAN PESERTA DIDIK DAN LINGKUNGANNYA • BERAGAM DAN TERPADU • TANGGAP TERHADAP PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN SENI • RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN KEHIDUPAN • MENYELURUH DAN BERKESINAMBUNGAN • BELAJAR SEPANJANG HAYAT • SEIMBANG ANTARA KEPENTINGAN NASIONAL DAN KEPENTINGAN DAERAH

24. TERIMAKASIH

25. PERBANDINGAN MATA PELAJARAN SD