Tata Cara Pencalonan pada Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

1. Tata Cara Pencalonan pada Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah disampaikan pada Sosialisasi Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Gubernur & Wakil Gubernur di Provinsi DKI Jakarta 2 November 2011 Dra. Endang Sulastri, M.Si Anggota KPU

2. Dasar Hukum Pemilukada • Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (3) dan (4) serta pasal 22E; • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007; • Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo. PP Nomor 49 Tahun 2008; • Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009; • Peraturan KPU terkait Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah (No. 09 s.d. 18 Tahun 2010).

3. Peserta Pemilukada Pasangan calon yang: • diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol secara berpasangan sebagai satu kesatuan; • didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

4. Pengusungan dari Partai Politik Parpol atau gabungan parpol dapat mendaftarkan bakal pasangan calon, jika memenuhi persyaratan: • memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 paling rendah 15% dari jumlah kursi DPRD Provinsi. Atau • memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Provinsi Tahun 2009 paling rendah 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Provinsi. Parpol atau gabungan parpol hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon.

5. Gabungan Partai Politik • Gabungan Parpol yang memiliki kursi di DPRD Provinsi. • Gabungan Parpol yang memiliki kursi di DPRD Provinsi dengan Parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi. • Gabungan Parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD Provinsi.

6. Pengusungan dari Perseorangan • Bakal pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan apabila syarat dukungan: • Jumlah dukungan harus tersebar di lebih dari 50% jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi; • Persyaratan jumlah minimal dukungan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi; • Jumlah Penduduk ditetapkan oleh Pemda Provinsi.

7. Persyaratan Bakal Calon • Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; • Setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, NKRI serta Pemerintah; • Berpendidikan paling rendah SLTA/sederajat; • Berusia paling rendah 30 tahun pada saat pendaftaran (Calon Gubernur & Wakil Gubernur); • Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh Tim Pemeriksa Kesehatan; • Tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan ancaman pidana penjara 5 tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

8. Lanjutan… • Tidak sedang dicabut hak pilihnya; • Mengenal daerahnya & dikenal oleh masyarakat di daerahnya; • Menyerahkan daftar kekayaan pribadi & bersedia diumumkan; • Tidak sedang memiliki hutang secara perseorangan atau badan hukum yang merugikan negara; • Tidak sedang dinyatakan pailit; • Memiliki NPWP (bagi yang belum melampirkan bukti pembayaran pajak); • Menyerahkan Daftar Riwayat Hidup; • Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. • Tidak dalam status sebagai Pejabat Kepala Daerah.

9. Yang Harus Diperhatikan • Ijazah yang dilampirkan mulai dari SD/sederajat sampai dengan pendidikan terakhir; • Penghitungan usia 30 tahun pada hari pendaftaran tidak ada pembulatan; • Pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak ada pemeriksaan lagi sebagai pembanding; • Bagi terpidana yang telah selesai menjalani hukuman, terhitung 5 tahun sejak menjalani pidana penjara; • Tidak pernah menjabat selama 2 kali, berturut-turut atau tidak, baik di daerah sendiri atau di daerah lain; • Penjabat Gubernur dilarang menjadi calon; • Pengajuan cuti untuk melakukan kampanye bagi incumbent yang mencalonkan; • Calon dari PNS, Anggota TNI/Polri menyampaikan surat pernyataan tidak aktif dalam jabatan struktural atau fungsional yang disampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui.

10. Alur Pencalonan dari Parpol Parpol (15% jumlah kursi atau 15% akumulasi suara) Pendaftaran ke KPU Provinsi (selama 7 hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran) KPU Provinsi meneliti persyaratan administrasi (pemberitahuan hasil penelitian paling lama 7 hari sejak penutupan pendaftaran) Gabungan Parpol (15% jumlah kursi atau 15 akumulasi suara) Memenuhi Syarat Tidak Memenuhi Syarat Diberi kesempatan kepada parpol untuk memenuhi syarat-syarat yang belum dipenuhi atau mengajukan calon baru (plg lm 7 hari) DIUMUMKAN KEPADA PUBLIK (paling lama 7 hari sejak penetapan nama-nama Paslon yang memenuhi syarat Kampanye selama 14 hari (berakhir s.d 3 hari sebelum Pemungutan Suara) Pengundian Nomor Urut Jika tetap tidak memenuhi syarat dan ditolak, parpol tidak dapat mengajukan lagi paling lambat 1 bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah Berakhir

11. Alur Pencalonan dari Perseorangan Penyerahan dokumen dukungan ke KPU Provinsi (paling lama 30 hari sebelum pendaftaran) Verifikasi administrasi & faktual di PPS (paling lama 14 hari sejak 1 hari dokumen diserahkan) Penyerahan dokumen dukungan ke PPS (paling lama 29 hari sebelum pendaftaran) Verifikasi & Rekapitulasi di KPU Kabupaten/ Kota (paling lama 7 hari) Pendaftaran ke KPU Provinsi (selama 7 hari) terhitung sejak pengumuman pendaftaran Penelitian persyaratan administrasi termasuk verifikasi dan rekapitulasi dukungan di KPU Provinsi (paling lama 7 hari) Verifikasi & Rekapitulasi di PPK(paling lama 7 hari) Pengumuman (paling lama 7 hari sejak penetapan nama-nama Paslon yang memenuhi syarat Melengkapi & memperbaiki berkas yang belum memenuhi syarat (paling lama 14 hari) Pengundian nomor urut PEMUNGUTAN SUARA paling lambat 1 bulan sebelum masa jabatan Kepala Daerah Berakhir Kampanye selama 14 hari (berakhir s.d 3 hari sebelum Pemungutan Suara)

12. Penyerahan Berkas Dukungan dari Perseorangan • Berkas berbentuk lembar dukungan per kelurahan/desa, bermaterai & bertanda tangan basah Pasangan Calon; • Dokumen dibuat 3 rangkap (hardcopy): • ~ 1 rangkap untuk arsip; • ~ 1 rangkap untuk PPS; dan • ~ 1 rangkap untuk KPU Provinsi (termasuk 1 rangkap softcopy). • Dokumen berisi lembar dukungan dengan tanda tangan/cap jempol asli pendukung dilampiri fotokopi KTP/surat keterangan identitas kependudukan; • Satu identitas kependudukan untuk satu pendukung; • Dokumen harus sudah diserahkan paling lama 30 hari sebelum pendaftaran Pasangan Calon ke KPU Provinsi.

13. Dukungan Calon Perseorangan • Boleh Mendukung: • WNI berusia 17 tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah menikah; • Memiliki KTP atau dokumen kependudukan lain. • Dilarang Mendukung: • PNS (PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil); • Anggota TNI & Polri; • Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan & jajaran kesekretariatan Penyelenggara Pemilu & Pengawas Pemilu.

14. Verifikasi Administrasi di PPS apabila: • Ditemukan ketidakbenaran data; • Pendukung menarik kembali dukungan; • Ditemukan dukungan ganda; • Masa berlaku identitas kependudukan telah berakhir; • Tidak terdapat tanda tangan/cap jempol pendukung • Ditemukan nomor KTP atau dokumen kependudukan yang sama berulang-ulang; • Tidak terdapat materai dalam lembar dukungan; • Tidak terdapat tanda tangan asli sepasang atau salah seorang pasangan calon; • Tidak terdapat lampiran identitas kependudukan; • Ditemukan nama pendukung dalam lembar dukungan yang berbeda dengan fotokopi identitas kependudukan; • Ditemukan alamat desa/kelurahan dalam fotokopi identitas kependudukan yang berbeda dengan lokasi PPS yang diverifikasi; • Pengisian data pendukung yang tidak lengkap.

15. Verifikasi Faktual di PPS • Metode COKLIT (pencocokan & penelitian) secara langsung, PPS berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di desa/kelurahan di lokasi tertentu pada waktu tertentu untuk dicek kebenaran dukungannya secara kolektif; • Jika tim kampanye pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung sesuai dengan permintaan PPS, maka yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir; • Pendukung yang belum hadir pada verifikasi faktual kolektif, diberikan kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan dukungannya paling lama 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi faktual; • Apabila dalam daftar nama pendukung ternyata terdapat nama pendukung yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir pernyataan tidak mendukung.

16. Verifikasi & Rekapitulasi di PPK • Verifikasi untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon & adanya informasi manipulasi dukungan; • Dilaksanakan paling lama 7 hari; • PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS; • PPK melakukan rekapitulasi jumlah dukungan & menuangkan dalam Berita Acara.

17. Verifikasi & Rekapitulasi di KPU Provinsi/Kabupaten/Kota • Verifikasi untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon & adanya informasi manipulasi dukungan; • Dilaksanakan paling lama 7 hari; • KPU Provinsi/Kabupaten/Kotadapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS; • KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi jumlah dukungan & menuangkan dalam Berita Acara.

18. Pendaftaran Balon & Penelitian Berkas oleh KPU Provinsi • Bakal Pasangan Calon mendaftar ke KPU Provinsi membawa dokumen persyaratan termasuk daftar nama tim kampanye&rekening khusus dana kampanye; • KPU Provinsi melakukan penelitian dengan memverifikasi kelengkapan & keabsahan berkas administrasi pencalonan & persyaratan Bakal Calon; • Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang; • Hasil penelitian disampaikan secara tertulis kepada Bakal Pasangan Calon (untuk Balon dari parpol tembusan disampaikan kepada pimpinan parpol) termasuk berkas yang belum lengkap atau memenuhi syarat serta alasannya.

19. Penetapan & Pengumuman Paslon • KPU Provinsi menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon; • Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan; • KPU Provinsi melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno yang wajib dihadiri Pasangan Calon, wakil partai politik, Panwaslu, media massa & tokoh masyarakat; • KPU Provinsi mengumumkan nama & nomor urut Pasangan Calon; • Penetapan & pengumuman Pasangan Calon bersifat final & mengikat.

20. TERIMA KASIH Dra. Endang Sulastri, M.Si Anggota KPU Divisi Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat