1 / 7

KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY)

S. SAHABUDDIN,SH.MH. KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY). Pandangan Pakar. Sudarto : Arti sempit : “ Keseluruah asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana (arti sempit) ”

luped
Download Presentation

KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. S. SAHABUDDIN,SH.MH. KEBIJAKAN KRIMINAL(CRIMINAL POLICY)

  2. PandanganPakar Sudarto: Artisempit: “Keseluruah asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana (arti sempit)” ArtiLuas: “Keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum (polisi, jaksa, hakimdan LP) trmasuk di dalamnya cara kerja dari sistem tersebut. (arti luas)” Arti Paling Luas: “Keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat (dikutip dari Jorgen Jepsen dan merupakan pengertian paling luas)”. “Suatu usaha yang rational dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.

  3. sambungan MARC ANCEL: “The Criminal Policy is the rational organization of control of crimes by society”( Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan kejahatan) PETER HOEFNAGELS: “The criminal policy is the rational organization of the social reaction to crimes”(suatu usaha yang rational atas reaksi masyarakat terhadap kejahatan).

  4. Hubungannya dengan Politik Sosial Kebijakan kriminal sebagai upaya penanggulangan kejahatan yg pada hakekatnya merupakan bagian dari Social Defence (perlindungan masyarakat) dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).

  5. TujuanAkhirKebijakanKriminal Memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang padaakhirnyamenujupadaWelafare State (negarasejahtera)

  6. Cara / Metode • Upaya Penal, yaitudengancaramenggunakanhukumpidanasebagaisaranapenyelesaianmasalah. • Upaya Non Penal, yaitusuatucara yang ditempuhdenganmemanfaatkan the living law ataupunsarana-sarana lain diluarhukumpidanadalammenyelesaikanmasalah.

  7. SkemaKebijakanKriminal Welfare State PelatihanKriminologidanHukumPidanake 34 UNAFEI 1973 di Tokyo Social Welfare Tujuan Social Policy Social Defence Penal Criminal Policy Sarana Non Penal

More Related