1 / 14

TATA SUSUNAN (HIRARKHIE) NORMA HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TATA SUSUNAN (HIRARKHIE) NORMA HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Fitriani A Sjarif, SH, MH Ilmu Perundang-undangan. HIRARKHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN dalam HUKUM POSITIF. UU no.1 tahun 1950 TAP MPRS no.XX/1966 TAP MPR no.III/2000 Pasal 7, UU no.10 tahun 2004 UU no.12 Tahun 2011.

lysa
Download Presentation

TATA SUSUNAN (HIRARKHIE) NORMA HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TATA SUSUNAN (HIRARKHIE) NORMA HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA Fitriani A Sjarif, SH, MH Ilmu Perundang-undangan

  2. HIRARKHI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANdalam HUKUM POSITIF • UU no.1 tahun 1950 • TAP MPRS no.XX/1966 • TAP MPR no.III/2000 • Pasal 7, UU no.10 tahun 2004 • UU no.12 Tahun 2011

  3. UU no.1 tahun 1950 Tentang Jenis dan Peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat • Pasal 1, Jenis-jenis peraturan perundang-undangan adalah : 1.UU/Perpu 2.PP 3.Permen

  4. TAP MPR NO. XX/1966 Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UUD adl sebagai berikut : • UUD 1945 • Ketetapan MPR • UU/Perpu • PP • Keppres • Peraturan Menteri • Instruksi Mentri • Lainnya

  5. TAP MPRS no.III/MPRS/2000 Tentang SUMBER HUKUM dan TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN

  6. Pasal 1 • Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan (2) Sumber hukum terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis (3) Sumber hukum nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945

  7. Pasal 2 Tata urutan peraturan perundang-undangan adalah: 1.UUD 1945 2.Ketetapan MPR 3.UU 4.Perpu 5.PP 6.Keputusan Presiden 7.Peraturan Daerah

  8. PENGELOMPOKAN berdasar HANS NAWIASKY1. Staatsfundamental Norm2.Staatsgrundgezets Norm3.Formeel Gesetz4.Autonome dan Verordnung Satzung

  9. KRITIK & KOMENTAR • Pasal 1 >< Pasal 2 • UUD 1945 terdiri atas pembukaan dan batang Tubuh • Karakteristik norma Hans Nawiasky : UUD 1945 ditempatkan dapat dalam 2 kelompok • TAP MPR masuk dalam Staatsgrundgesetz

  10. PERPU • Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 • Penjelasan : peraturan ini mempunyai kedudukan setingkat dengan UU, walau tanpa persetujuan DPR • Perpu dibawah UU? • >< Pasal 5 ayat (2) , Presiden membentuk PP untuk menjalankan UU • Keadaan mendesak dan berisi : mengatur hal baru, merubah, menunda atau membatalkan

  11. KETETAPAN MPR adalah keputusan yang mengikat Presiden, amanat yang harus dijalankan dalam pemerintahan dan tidak mengatur umum • KETETAPAN MPR masih berupa kebijakan umum/pedoman presiden dalam menjalankan pemerintahan. • ATURAN DASAR NEGARA (STAATSGRUNDGESETZ) Bukan peraturan perundang-undangan : Sumber Hukum/Aturan dasar negara

  12. UU no.10 tahun 2004 • Pasal 2 : Pancasila adalah sumber hukum negara • Pasal 3 UUD merupakan hukum dasar bagi peraturan perundang-undangan • Pasal 7 : Jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan : a.UUD 1945 b.UU/PERPU c.PP d.Perpres e.Perda

  13. Pasal 7 UU no.12 Tahun 2011 • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; • Undang-Undang . . . • Undang-Undang/PeraturanPemerintahPengganti • Undang-Undang; • PeraturanPemerintah; • PeraturanPresiden; • Peraturan Daerah Provinsi; dan • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

More Related