PENEGASAN PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING

1. PENEGASAN PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING Kelompok 1: Kiki Dian Lestari VivieWidayati DelanSetyawan IsnainSeptianiDhamayanti LanggengWidodo

2. Ihwal DSPK dan PPK Buku DSPK diterbitkantahun 2003 Rakernas 8 Desemnber 2003 menyepakatidraftersebutmasihperludikaji DSPK dijadikandasarpenyelenggaraan PPK di UNP.

3. SKKI HasilKongres ABKIN 2004-2005 ABKIN melakukankajianintensiftentang SKKI Tujuanuntukmenyempurnakanstandarkompentensi yang tertuangdalam DSPK April 2005 kongres X ABKIN di Semarang memutuskandanmenetapkan SKKI sebagaistandarkompetensiKonselor Indonesia

4. Rakernas ABKIN 2007 Dilaksanakan 4 – 7 Januari 2007 di Wisma UNJ DirjenDiktimenegaskanbahwapenyelenggaraan PPK di bawahnaungan DSPK dengandukunganbeasiswadariDirjenDiktibukanlahsebuahlegitimasibagipenyelenggaraan program PPK dimaksud. Kesepakatan : Agar ABKIN melakukankajianmenyeluruhatasmasalahinidanmerumuskanalternatifsolusinya.

5. DuaPorosPenataan Dirjen PMPTK menekanduahalkepada ABKIN : • Mendukungpenyiapannaskahrambu-rambuPenyelenggaraanBimbingandanKonselingDalamJalurPendidikan Formal. • Meminta ABKIN untukmemikirkandanmengembangkanSertifikasi Guru BimbingandanKonselingdalamjabatandenganmengoptimalkanperandanfungsi P4TK PenjasdanBimbingandanKonseling di Parung.

6. Duaporospenataan yang menjadikajian ABKIN

7. PorosPertama • StandarKompetensi • Merumuskan world view bimbingandankonselingdenganmenegaskan setting layananbimbingandankonseling • (Setting pendidikan formal dannonformal) • Menegaskankontekstugasdanekspektasikinerjakonselor • Menegaskankontekstugasdanekspektasikinerjakonselor

8. PendidikanProfesiKonselor • StrukturKompetensiAkademikdanProfesional • StandarKompetensiKonselor • SertifikasiKonselordalamJabatan • PendidikanPendidikKonselor

9. POROS KEDUA • Fokus poros kedua ialah mengkaji penyelenggaraan layanan bombingan dan konseling dan menegaskan eksistensi dan posisi bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal,

10. terutama terkait dengan permendiknas No. 22/2006 tentang standar isi,khususnya komponen pengembangan Diri. Standar isi dan standar isi dan standar kompetensi lulusan merupakan payung yang kokoh untuk menegaskan ekspektasi kinerja dan konteks layanan guru dalam pembelajaran bidang studi,

11. sebagai mana arahan pasal 5 ayat (1) PP No,19/2005 yang menyatakan bahwa standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu’’

12. Fenomena lapangan yang muncul • Ada pimpinan sekolah yang menolak mahasiswa program studi bimbingan dan konseling untuk praktik lapangan dengan alasan karena bimbingan dan konseling masuk dalam ekstrakulikuler; • Ada pimpinan sekolah yang mengharuskan guru bimbingan dan konseling membuat kurikulum pengembangan diri,mengajarkan pengembangan diri dan melakukan penilaian pengembangan diri sebagaimana layaknya penilaian yang di lakukan guru mata pelajaran;

13. Ada pimpinan sekolah yang meniadakan jam masik kelas bagi guru bimbingan dan konseling (konselor)karena layanan bimbingan dan konseling di anggap masuk ke dalam ekstrakulikuler; • Ada guru bimbingan dan konseling beralih tugas menjadi guru pengembangan diri dan mengajarkan pengembangan diri. Fenomena ini merupakan wujud kerancauan yang sangat mendasar di lapangan dalam memahami esensi pengembangan diri,dan merancaukan esensi layanan bimbingan dan konseling.

14. Hal- hal pokok ditegaskan dalam poros kedua • Penegasan eksistensi dalam posisi bimbingan dan konseling di dalam jalur pendidikan formal,penegasan wilayah garapan guru dan konselor serta hubungan komplomenter di antara keduanya, batas- batas bimbingan dan konseling dalam program pengembangan diri dalam konteks pencapaian tujuan utuh pendidikan. • Penegasan esensi pengembangan diri sebagai wilayah penghormatan bersama,tidak bisa di klaim sebagai wilayah bimbingan dan konseling, dan tetap menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab semua guru sebagai pendidik.

15. Penegasan penggunaan istilah bimbingan dan konseling sebagai layanan ahli yangdi ampu konselor,dengan alasan antara lain: • Konselor bekerja dalam seting pendidikan atau seting pedagogik yang bertanggung jawab tidak hanya melaksanakan konseling tapi juga bimbingan. • Untuk layanan bimbingan di kembangkan ‘’guidance curiiculum’’ yang berbasis standar kompetensi (perkembangan) kemandirian,bukan standar kompetensi lulusan. • Konseling lebih bersifat konfidensial antara konselor dengan siswa atau kelompok siswa,partisipasi siswa di dalamnya untuk membantu mereka memecahkan atau mengendalikan masalah dan persoalan persoalan perkembangan dirinya,melalui seting individual atau kelompok.

16. Penegasan kerangka kerja utuh bimbingan dan konseling untuk memetakan dan sekaligus untuk mawadai dan meluruskan pola layanan bimbingan dan konseling yang di selenggarakan di sekolah,baik yang ada pada saat ini dengan pola 17 plus maupun diversifikasi pengembanganya. Dokumen yang di hasilkan pada poros kedua ini yang berjudul rambu rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam jalur pendidikan formal bukan merupakan petunjuk teknis pelaksanaan,melainkan rambu- rambu yang bersifat sebagai payung.

17. LangkahBersama BSNP Rumusanstandarkompetensi yang dikembangkan ABKIN sejalandengan yang dikembangkanoleh Tim BSNP. Seluruhbutirkompetensi yang sudahdivalidasi di BSNP persisdenganbutirkompetensidalamStandarKompetensiKonselor yang dirumuskanoleh ABKIN, yang kinimenjadidokumenDitjenDikti. Naskahakademik Tim BSNP pun sejalandenganalurpikir ABKIN. Perbedaannyaterletakdalam “merumahkan” butirkompetensikedalamstrukturkompetensi.

18. Dimana ABKIN menggunakanstrukturkompetensiakademikdanprofesional, sedangkan Tim Ahli BSNP “merumahkan” butirkompetensikedalamstrukturkompetensipedagogik, profesional, pribadidansosial. ABKIN meyakinistrukturkompetensinyalebihrasionaldanfungsional. Karenadalamrumusankompetensiakademikdanprofesionalsecaramudahdapatdikaitkandenganbingkai-bingkaipengalamanpebeajaran yang diperlukanolehseorangcalonkonselordimanadimaksudkanbingkaiakanmenjadidasardalampenyusunankurikulumdanmatakuliah.

19. Jadisesungguhnyatidakadaperbedaanrumusankompetensidenganhasilrumusan Tim Ahli BSNP, yang saatinisudahmenjadirancanganPerMenDiknasdengankompetensiakademik ABKIN. Rumusankompetensiakademikdanprofesionaldapatmenjadikanjembatanbagirumusan yang dihasilkanoleh Tim Ahli BSNP untukmenjabarkanstandarkompetensikonselorkedalam program ataukurikulumpendidikankonselor.

20. PenegasandanTindakLanjut Terkaitdenganperjalanandanalurpikirsepertidigambarkan, perluditegaskanbahwa: • Keseluruhandokumen yang dihasilkan ABKIN tahun 2007 yang disetujuidanditandatanganiDirjen PMPTK merupakankesepakatandantanggungjawabakademik-profesional ABKIN di dalammenegakkandanmenegaskanProfesi BK di Indonesia. • Sampaisaatinibelumada program khusus yang dirancanguntukpenyiapantenagadosen/ pendidikkonseloruntukmengampu PPK sekaligusmemeliharamutu S1 BK.

21. Monitoring penyelenggaraPendidikanProfesionalKonselor, danLayananBimbngandankonselingdalamjalurPendidikan Formal yang dilakukanolehberbagaipihakterkaitsecarateraturharusmelibatkan ABKIN di dalampelaksanaannya. • Keseluruhandokumen yang dihasilkan, khususnyarambu-rambuPenyelenggaraPendidikanProfesionalKonselor, samasekalitidakuntukmeniadakan /menutup PPK yang adapadasaatini, namununtukmendukungdanmenjaminkeberlangsungannyamelaluipenataansesuaidenganketentuanbaru yang telahditetapkanDitjenDikti.

22. Rambu-rambupenyelenggaraan BK dalamjalurpendidikan Formal adalahdokumen yang menegaskanposisi BK, baikdalamsistempendidikanmaupundalamkonteksPerMenDiknas No. 22/ 2006, khususnyaterkaitdenganpengembangandiri.

23. Keputusan PB ABKIN • Seluruhdokumen yang telahmemperolehpersetujuandanditandatanganiolehDirjenDiktidanDirjen PMPTK ditetapkansebagaiketentuan yang menjadipegangan/ panduan ABKIN di dalamPenataanProfesi BK di Indonesia sebagaimanadituangkandalamkeputusan PB ABKIN No. 004 tanggal 16 Juni 2008. • Penggunaandokumendanimplementasiketentuan di dalamkeputusan PB ABKIN, sebagaitanggungjawabprofesi. ABKIN perlumelakukankoordinasidengan ABKIN sendiridanberbagaipihak yang terkait.