KEADILAN KAUM BURUH

1. KEADILAN KAUM BURUH • UU Nomor 13 tahun 2003 ttg ketenaga kerjaan msh seumur jagung, penguasa mencoba merevisi atas desakan pengusaha yang mengatas namakan investasi, padahal UU tersebut senyatanya msh dirasa kurang berpihak pada buruh, dan belum dpat memberikan keadilan pada buruh. Lembaga pengadilan buruh pun juga belum bisa emberikan keadilan yang optimal. • Dengan munculnya UU Nomor 2/ 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah terjadi perubahan yang fundamental dalam hal penyelasaian perselisihan hal ini terjadi karena adanya pergeseran paradigma, dari model yang sarat dengan norma dan institusi hukum ke domain hukum perdata. Hub pngusaha Vs Buruh hrsnya b.azas simbiosis mutualisme menjadi hub majikan Vs Buruh

2. Perubahan Paradigma itu akn sangan merugiakn buruh. Dalam domain yang sarat dengan norma dan institusi hukum, pemerintah msh dapat melindungi kaum buruh, akan tetapi ketika domain tersbit sudah mengarah ke domain hukum perdata yang akan terjadi adalah prinsip kebebasan berkontrak atau liberalisasi hubungan transaksional. • PHI pd awalnya dirancang utk melindungi kepentingan buruh dengan sistem pengadilan yang sederhana, cepat dan biaya murah, tp kenyataanya justru menjadi rumil, lama , biaya mahal dan keputusan-keputusanya tidak berpihak pada keadilan para buruh. • Contoh : pd th 1997 umr Rp 250.000,- bs utk beli beras 350 kg dengan harga Rp 700,-/kg, tp th 2010 umr 1jt hanya bs beli beras 160kg dg harga Rp6rb/kg(tr 50%)

3. Kaidah kaidah hukum yurisprudensi dalam masyarakat • 1. ”Law In Free Society” • 2.” Instrumen of Power” • 3.’’Free Of Socity’’ • Ciri cirinya : adanya jaminian bagi individu oleh Hukum, dibawah naungan perisai hukum, dijamin hak corak raga perbedaan , dijamin hak da perlindungan seseorang untuk mengembangkan hidup pribadi dan opini serta kepercayaan.

4. Instrumen Of Power • Statuta Law System • - Hakim hanya sebagai corong UU/ Juru bicara dari UU • - Oleh krn itu hakim dalam menjalankan kewenangan fungsi kekuasaan kehakiman tidak berhak dan tidak berwenang untuk menafsirkan UU. • - Adil atau tidak adil suatu ketentuan per UU mesti diterapkan oleh hakim, meskipun bertentangan dengan hati Nurani.

5. Hakim sbg Yudicial Power • 1. Menafsir rumusan UU dengan berbagai metodologi interprestasi yang diajarkan oleh doktrin hukum. • 2. Mencari, menggali dan merumuskan kaidah kaidah dan azas hukum di tengah tengah perkembangan masyarakat sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan. • 3.berwenang melakukan ”Contra legem”

6. Contra legem • Apabila ketentuan suatu pasal UU bertentangan dengan azas kepatutun , ketertiban umum, dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika , kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa, perasaan dan kesadaran masyarakat. Maka dapat menciptakan hukum ( kefakuman hukum)

7. ”David M Trubek” fungsi melayani hukum harus mendapatkan perioritas . • Hukum Modern sbg suatu hasil proses sosial ciri cirinya adalah sbb. • - Merupakan sistem peraturan. • - Merupakan suatu bentuk tindakan manusia yang dilakukan penuh dengan kesengajaan (instrumental, modernis) • - Merupakan bagian sekaligus otonom terhadap negara.

8. ”Roscoe Pound” Social Enginering pada hakekatnya memberikan koreksi terhadap pandangan yang melihat hukum itu sebagai suatu sistem yang abstrak yang tidak ingin berurusan dengan tujuan tujuan sosial yang dicapai oleh hukum . • ”Podgorecki” social Enginering adalah merupakan suatu usaha yang lebih sistimatis dan cendikia untuk mencapai suatu tujuan.

9. Azas pokok untuk mengembangkan Social Enginering • 1. Suatu penggabaran yang baik mengenai situasi yang dihadapi. • 2. Membuat suatu penilaian yang ada dan menempatkanya pada suatu urutan yang hirarchi. • 3. Melakukan verifikasi terhadap hiptesa hipotesa, apakah cara yang dilakukan benar benar bermanfaat. • 4. Pengkuran terhadap efek peraturan peratutan yang telah ada.

10. Hal hal yang harus dimengerti oleh ahli hukum aliran sosiologi adalah sbb. • 1. Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga lembaga serta ajaran hukum. • 2. Melakukan study sosiologi dalam rangka mempersiapkan peraturan perundang undangan. • 3. Melakakan study tentang bagaimana membuat peraturan peraturan hukum yang efektif.

11. 4. Memperhatikan sejarah hukum dan mempelajari tentang efek sosial yang ditimbulkan oleh ajaran ajaran hukum. • 5. Melakukan penyelesaian individual secara ketemu nalar yang selama ini dikorbankan demi mencapai suatu tingkat kepastian yang sebetulnya tak mungkin menerima peraturan hukum sebagai pedoman umum bagi para hakim yang akan menuntut kearah hasil yang adil. • 6. Mengusakan agar tuj hkm dpt tercapai.