1 / 17

Sukoharjo , 20 September 2012

PERAN GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH MEMFASILITASI KABUPATEN/KOTA penerapan standar pelayanan minimal. Disampaikan Oleh: Hary setyawan , sh , mm, m.sI Kabag otda setda prov.jateng. Sukoharjo , 20 September 2012. dasar hukum.

menora
Download Presentation

Sukoharjo , 20 September 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERAN GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH MEMFASILITASI KABUPATEN/KOTA penerapanstandarpelayanan minimal Disampaikan Oleh: Harysetyawan, sh, mm, m.sI Kabagotdasetdaprov.jateng Sukoharjo, 20 September 2012

  2. dasarhukum UNDANG-UNDANG No. 32 Tahun 2004 tentangpemerintahandaerah 1 Pp no 38 tahun 2007 tentangpembgianurusanpemerintahanantarapemerintah, pemerintahandaerahprovinsi, danpemerintahandaerahkab/kota 2 Pp no 19 tahun 2010 tentangtatacarapelaksanantugasdanwewenangsertakedudukankeuangangubernursebagaiwakilpemerintahdiwilayahprovinsi 3 Pp no 23 tahun 2011 tentangperubahanatas pp no 19 tahun 2010 4 2

  3. KONSTRUKSI KEWILAYAHAN PROVINSI PROV DAERAH OTONOM WILAYAH ADM GUB PENYELENGGARA DESENTRALISASI GUB SBG WKL PEM (DEKON & TP) GUBERNUR Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Pemerintah Pusat (Psl 3 PP 19/2010) 3

  4. SEIMBANG - - SERASI - DESEN SELARAS TP DEKON ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Ps 20 UU 32/2004 ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UTK MEWUJUDKAN TUJUAN BERNEGARA : • Melindungi segenap bangsa Indonesia • Memajukan Kesejahteraan Umum • Mencerdaskan Kehidupan Bangsa • Melaksanakan Ketertiban Dunia 4

  5. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN • 6 URUSAN (ABSOLUT) • Politik Luar Negeri • Pertahanan • Keamanan • Agama • Yustisi • Moneter dan Fiskal Nasional Pemerintah 1. DILAKSANAKAN OLEH SKPD 2. DEKON • DILAKSANAKAN OLEH SKPD • DEKON • TP Sebagian Bersifat Concurrent URS PEM (31 URUSAN) PP 38/2007 • URUSAN WAJIB PROV DAN KAB/KOTA • URUSAN PILIHAN PROV DAN KAB/KOTA DESENTRALISASI PEMDA 5

  6. KEDUDUKAN GWP KEPALA DAERAH Menyelenggarakan Otonomidaerah GUBERNUR PP 7/ 2008: Program/ Kegiatan • Melaksanakantgs: • Atributif (Psl 3 Ayat 1) • Delegatif(psl 3 ayat 2) WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI 3 Tugas & wewenang Tugas dan Wewenang PP 19/2010 dan PP 23/2011 Dekon di SKPD Dekon Penguatan Peran GUB SWP • Binwas Penyel. Pemda Prov/Kab/kota; • Koord. Penyel. Urusan pemerintahan di Prov/Kab/Kota; dan • Koord Binwas Penyel. TP Prov/Kab/Kota. Psl 38 UU 32/2004 & Psl 19 ayat (1) PP 19/2010; Pendanaanya melalui dekon Kemendagri 6

  7. Tugasgubernur sebagaiwakilpemerintah PENGAWASAN PEMBINAAN KOORDINASI 7

  8. PERMASALAHAN UMUM IMPLEMENTASI SPM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011

  9. MATRIKS INVENTARISASI PERMASALAHAN IMPLEMENTASI SPM KABUPATEN/ KOTA DAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011

  10. HASIL EVALUASI TINGKAT RESPONSIVITAS DAN KESESUAIAN REGULASI IMPLEMENTASI SPM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011

  11. HASIL EVALUASI TINGKAT RESPONSIVITAS DAN KESESUAIAN REGULASI IMPLEMENTASI SPM KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011

  12. Keterangan : • Tingkat Responsivitas adalah jumlah SPM yang telah diimplementasikan kab/kota, • (kategori Tinggi ≥ 11 SPM; Sedang ≥ 6 ≤ 10; Rendah ≥ 1 & ≤ 5; Tanpa Nilai ≠ ) • Kesesuaian Regulasi adalah implementasi SPM kab/kota merujuk pada regulasi kementerian teknis dan up to date • Evaluasi adalah hasil penilaian atas tingkat responsivitas (Variabel R) dan kesesuaian regulasi (Variabel K) = • Kategori baik = apabila R (tinggi dan sedang) dan K (sesuai) • Kategori cukup = apabila R (rendah) dan K (sesuai), atau R (tinggi dan sedang) dan K (tidak sesuai) • Kategori kurang = apabila R (rendah dan tanpa nilai) dan K (tidak sesuai).

  13. Terimakasih subditfasgub@yahoo.co.id

More Related