STUDI KASUS L/C BANK BNI

1. STUDI KASUS L/C BANK BNI ETIKA BISNIS Dosen : Tito Hananta Kusuma, SH. MM Jakarta, Juni 2009

2. LATAR BELAKANG • Kasus pembobolan Bank BNI menjadi isu yang mengejutkan masyarakat Indonesia di akhir tahun 2003. • Bank BNI mengalami kerugian sebesar Rp 1,7 triliun yang diduga terjadi karena adanya transaksi ekspor fiktif melalui surat Letter of Credit (disingkat L/C). • Kasus ini menjadi fenomenal karena selain merugikan keuangan Bank BNI tetapi juga berimbas pada keuangan negara secara makro.

3. RINGKASAN KASUS Awal terbongkarnya kasus menghebohkan ini tatkala BNI melakukan audit internal pada bulan Agustus 2003. Dari audit itu diketahui bahwa ada posisi euro yang cukup besar, senilai 52 juta euro. Pergerakan posisi euro dalam jumlah besar mencurigakan karena peredaran euro di Indonesia terbatas dan kinerja euro yang sedang baik pada saat itu. Dari audit akhirnya diketahui ada pembukaan L/C yang amat besar dan negara bakal rugi lebih satu triliun rupiah. Penjelasan mengenai L/C fiktif BNI tersebut adalah sebagai berikut : -   Waktu kejadian : Juli 2002 s/d Agustus 2003 -  Opening Bank : Rosbank Switzerland, Dubai Bank Kenya Ltd, The Wall Street Banking Corp, dan Middle East Bank Kenya Ltd. -   Total Nilai L/C : USD.166,79 juta & EUR 56,77 juta atau sekitar Rp. 1,7 trilyun -   Beneficiary/Penerima L/C : 11 perusahaan dibawah Gramarindo Group dan 2 perusahaan dibawah Petindo Group -   Barang Ekspor : Pasir Kuarsa dan Minyak Residu -   Tujuan Ekspor : Congo dan Kenya -   Skim : Usance L/C

4. KRONOLOGIS • Bank BNI Cabang Kebayoran Baru menerima 156 buah L/C dengan Issuing Bank : Rosbank Switzerland, Dubai Bank Kenya Ltd, The Wall Street Banking Corp, dan Middle East Bank Kenya Ltd. Oleh karena BNI belum mempunyai hubungan koresponden langsung dengan sebagian bank tersebut di atas, mereka memakai bank mediator yaitu American Express Bank dan Standard Chartered Bank. • Beneficiary mengajukan permohonan diskonto wesel ekspor berjangka (kredit ekspor) atas L/C-L/C tersebut di atas kepada BNI dan disetujui oleh pihak BNI. Gramarindo Group menerima Rp 1,6 trilyun dan Petindo Group menerima Rp 105 milyar. • Setelah beberapa tagihan tersebut jatuh tempo, Opening Bank tidak bisa membayar kepada BNI dan nasabah pun tidak bisa mengembalikan hasil ekspor yang sudah dicairkan sebelumnya. • Setelah diusut pihak kepolisian, ternyata kegiatan ekspor tersebut tidak pernah terjadi. • Gramarindo Group telah mengembalikan sebesar Rp 542 milyar, sisanya (Rp 1.2 trilyun) merupakan potensi kerugian BNI.

5. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN Apa saja pelanggaran/penyimpangan yang terjadi dalam penanganan transaksi L/C Bank BNI dan bagaimana kaitannya dengan Etika Bisnis dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) ? ?

6. PEMBAHASAN Dalam menangani transaksi ekspor impor di Indonesia, maka bank harus tunduk kepada peraturan internal & eksternal Peraturan Internal Bank BNI Buku Pedoman Perusahaan Mengikat pegawai dan ada sanksi TRANSAKSI L/C Peraturan Eksternal (Bank Indonesia) PBI, SE dan UU Hukum Dagang kewajiban pengelolaan perbankan secara hati-hati atau prinsip-prinsip prudensial Peraturan Internasional Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP)

7. PEMBAHASAN • Pelanggaran/Penyimpangan yang Terjadi : • Pelanggaran terhadap Peraturan Internal Bank : • Bank BNI mempunyai aturan Internal yang disebut dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) yang mengatur semua ketentuan mengenai transaksi termasuk transaksi export import (LC) • Pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia dan Perundang-undangan Lainnya • Prinsip kehati-hatian pengelolaan bank (prudential banking practice) • Melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yaitu 20 % dari modal disetor bank. • Pemalsuan terhadap L/C dan dokumen ekspor (B/L), karena dari informasi yang ada, ternyata tidak pernah terjadi realisasi ekspor dan pengapalan barang ke Kenya dan Kongo. • Pelanggaran terhadap Undang-Undang no 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi dan UU Nomor 15 Tahun 2002 Pasal 6 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

8. PEMBAHASAN • Pelanggaran terhadap UCP 500 Dalam kasus Bank BNI, pihak yang wan prestasi adalah Issuing Bank. Dengan asumsi bahwa nama-nama bank yang disebutkan sebelumnya adalah benar, maka Issuing Bank dimaksud telah melanggar pasal 9.a.iii, UCP 500 yang antara lain berbunyi : Suatu irrevocable L/C merupakan jaminan yang pasti dari Issuing Bank asalkan dokumen-dokumen yang diminta diserahkan kepada Bank yang ditunjuk Negotiating Bank dan sesuai dengan syarat dan kondisi L/C • Penyimpangan terhadap Kebiasaan dan Best Practice di dunia perbankan -    Tidak dilakukan assessment resiko terhadap Issuing Bank (Commercial Line) -    Tidak dimintakan konfirmasi dari First Class International Bank, padahal untuk yang L/C berasal dari high risk country dan nilainya sangat besar lazimnya di konfirm. -    Tidak dilakukan assessment terhadap nasabah penerima fasilitas (Gramarindo & • Petindo), dengan analisa 5C (Character, Capability, Capital, Collateral & • Condition) dan Trade Line -    Tidak ada pemisahan fungsi manajemen risiko dan fungsi marketing karena • semua keputusan dilakukan oleh satu pejabat yakni Kepala Cabang atau pejabat • lain yang ditunjuk Kepala Cabang, tanpa adanya review dari sisi Risk Manajemen • Pelanggaran terhadap Etika dan GCG Pegawai Bank BNI Kebayoran Baru lainnya tidak melaporkan adanya indikasi pelanggaran prosedur diskonto L/C kepada unit yang berwenang, sehingga potensi kerugian Bank BNI menjadi semakin besar.

9. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan-pembahsan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus L/C fiktif BNI tersebut, diduga telah terjadi pelanggaran dan penyimpangan terhadap 3 aspek sbb : 1.     Ekonomi     Berpotensi merugikan BNI sebesar Rp 1,2 trilyun, karena dari total nilai transaksi L/C, sebesar Rp 0,5 trilyun telah dikembalikan oleh nasabah. 2.     Hukum Telah terjadi pelanggaran/penyimpangan terhadap : -     Aturan Internal BNI -     Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) -     Kebiasaan dan Best Practice di dunia perbankan -     Peraturan BI, UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang -     Telah terjadi tindak pidana pemalsuan terhadap L/C dan dokumen ekspor (B/L) 3.     Etika     Pegawai Bank BNI Cabang Kebayoran Baru telah melanggar etika dan GCG karena tidak melaporkan adanya indikasi pelanggaran prosedur diskonto L/C kepada unit yang berwenang di BNI. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali di Bank BNI pada masa-masa yang akan datang, Bank BNI melakukan langkah-langkah sbb : 1.     Menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten. 2.     Memperketat internal control. 3.     Melakukan pemisahan fungsi risk manajemen dan fungsi marketing. 4.     Selalu mengacu pada best practice dan UCP dalam menangani transaksi L/C. 5.     Memberlakukan aturan kewenangan yang berjenjang dalam memutus fasilitas L/C ekspor