1 / 17

Tata Cara Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri

Tata Cara Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri. KERANGKA PRESENTASI. I. Kebijakan Pengelolaan Utang. II. Pengaturan Pinjaman Luar Negeri. III. PNPM Urban. Kebijakan Pengelolaan Utang. Mengutamakan utang dari dalam negeri dalam bentuk SBN Rupiah;

nicki
Download Presentation

Tata Cara Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Tata Cara PengelolaanPinjaman Luar Negeri

  2. KERANGKA PRESENTASI I. Kebijakan Pengelolaan Utang II. Pengaturan Pinjaman Luar Negeri III. PNPM Urban

  3. Kebijakan Pengelolaan Utang Mengutamakan utang dari dalam negeri dalam bentuk SBN Rupiah; Pengelolaan risiko utang (refinancing, tingkat bunga, dan nilai tukar); Pendalaman pasar SBN domestik untuk memperkuat basis investor lokal dan mengurangi ketergantungan pada sumber utang luar negeri. DJPU – KEMENTERIAN KEUANGAN

  4. Kebijakan Pengelolaan Utang (lanjutan) Memuat RPJMN 2010 - 2014; Penurunan stock Pinjaman Luar Negeri, tidak saja relatif terhadap PDB tetapi juga secara absolut Memuat Strategi Pengelolaan Utang Rasio utang terhadap PDB ditetapkan sebesar 24% pada akhir tahun 2014 Kebijakan negative flow pinjaman luar negeri (penarikan < pembayaran kembali) DJPU – KEMENTERIAN KEUANGAN

  5. Kebijakan Pengelolaan Utang (lanjutan) Surat Edaran Sekretaris Kabinet Nomor SE-592/Seskab/XI/2012 perihal Pembatasan Pinjaman Luar Negeri yang membebani APBN/APBD Arahan Presiden dalam 9 kesempatan Rapat Kabinet: 1. Membatasi Pengajuan program dan/atau proyek dengan pinjaman luar negeri 2. Hibah yang mengikat dengan commitment fee dan dana pendamping rupiah murni 3. Hibah perlu dipastikan ownership dan keterlibatan sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dilakukan secara bersama dan dikembangkan untuk mendukung investasi yang produktif 4. Secara seksama mengkaji ulang jumlah pinjaman yang diusulkan ditampung dalam bluebook, dan sedapat mungkin menghindari utang 5. Untuk Alutsista diupayakan dapat memberdayakan industri pertahanan dan lembaga pembiayaan dalam negeri Kerjasama yang terukur minimum offset Menghindari praktik mark-up 6. MP3EI agar terlebih dahulu ditawarkan pada swasta dan BUMN DJPU – KEMENTERIAN KEUANGAN

  6. Kondisi Utang Pemerintah (per April 2013) DJPU – KEMENTERIAN KEUANGAN

  7. PembiayaanPinjamanLuarNegeri2008 - 2013 Keterangan: *) APBN 2013

  8. ESENSI PP 10 TAHUN 2011 • Good Governance: • Institutional Arrangement • Kejelasan role and responsibility antarpihak yang terkait dengan proses pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah; • Mempertajam Cakupan: • Memisahkan mekanisme pengadaan PLN berdasarkan tipologinya. • Mengakomodasi variasi penerimaan hibah baik dari dalam maupun luar negeri dan memberikan payung penerimaan hibah dalam bentuk Trust Fund (Dana Perwalian). • Mengakomodasi praktik-praktik yang telah dilakukan namun belum diatur. • Penyempurnaan Kebijakan: • Pengendalian pinjaman luar negeri dipertegas dengan: • Batas Maksimal Pinjaman (BMP); • Rencana Pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri • Penerusan Pinjaman (On-lending)

  9. Pengaturan Pinjaman Luar Negeri

  10. SiklusGenerikPinjamanLuarNegeri : PinjamanKegiatan Perencanaan Pelaksanaan Penganggaran Negosiasi Penandatanganan dan Pengefektifan UsulanKegiatan K/L MenyiapkanusulankeBappenasdanmenyiapkanpemenuhanreadiness criteria • PersiapanNegosiasi: • Penelahanandokumenperjanjian • Penelaahan term and condition pinjaman • PelaksanaanRapatinterkem Penyusunan RKAK/L dan RKA-BUN K/L melaksanakanpengadaandanmembuatkontrak Penyampaian Nota Keuangandan RUU APBN keDPR • Negosiasi • PelaksanaanNegosiasi • PenatapanhasilNegosiasi K/L melaksanakanpencairandanapinjaman • Bappenasmenilaikelayakandankesiapanproyekdanmenyusun. • RangkaianProses: • Blue Book • Green Book • DaftarKegiatan Persetujuan DPR • PenandatanganandanPengaktifan : • Signing • Legal Opinion • Evidence of Authority • Registrasi Loan • Pembayaran fee, dll Closing date dan Closing Account Penuangandalam DIPA Completion report

  11. Pengusulan Kegiatan • K/L dan BUMN mengusulkan kegiatan kepada Menteri Perencanaan dengan berpedoman pada RPJM dan memperhatikan Rencana Pemanfaatan PLN. • Usulan K/L termasuk kegiatan yang pembiayaannya akan dihibahkan kepada Pemda. • Dalam hal K/L akan mengusulkan untuk PMN, usulan harus disampaikan melalui Kemkeu. • Pemda mengusulkan kegiatan kepada Menteri Perencanaan dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan memperhatikan Rencana Pemanfaatan PLN.

  12. Permasalahan On-going Loan Penyerapan pinjaman kegiatan per tahun jauh di bawah yang dianggarkan. Dalam 6 tahun terakhir rata-rata 65 persen. DJPU – KEMENTERIAN KEUANGAN

  13. National Community Empowerment Program in Urban Areas for 2012-2015

  14. 1. PNPM Urban 2012-2015 DJPU – KEMENTERIAN KEUANGAN

  15. 2. Pembiayaan PNPM dari Bank Dunia

  16. Direktorat Pinjaman dan HibahDirektorat Jenderal Pengelolaan Utang,Kementerian KeuanganJl. Dr. Wahidin Raya No. 1Jakarta Pusat – 10710Telp. 021- 3865330, Fax. 021-3812859 TERIMA KASIH

More Related