PERLINDUNGAN KORBAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE

1. PERLINDUNGAN KORBAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE Eva AchjaniZulfa Ciawi, 2013

2. LatarBelakang RJ “In many countries, dissatisfaction and frustration with the formal justice system or a resurging interest in preserving and strengthening customary law and traditional justice practices have led to calls for alternative responses to crime and social disorder. Many of these alternatives provide the parties involved, and often also surrounding community, an opportunity to participate in resolving conflict and addressing its consequences. Restorative justice programmes are based on the belief that parties to a confict ought to be actively involved in resolving it and mitigating its negative consequences.theyara also based, in some instances, on a will to return to local decision-making and community building. These approaches are also seen as means to encourage the peaceful expression of conflict, to promote tolerance and inclusiveness, build respect for diversity and promote responsible community practis.” (New York: United Nation, 2006) (“Di banyaknegara, ketidakpuasandanfrustrasidengansistemperadilan formal ataukepentingandalammelestarikandanmemperkuathukumadatdanpraktekperadilantradisionaltelahmenyebabkanpanggilanuntukresponalternatifuntukkejahatandankekacauansosial. Banyakalternatifinimenyediakanpihak yang terlibat, danseringjugamasyarakatsekitar, kesempatanuntukberpartisipasidalammenyelesaikankonflikdanmenanganikonsekuensinya. Program keadilanrestoratifdidasarkanpadakeyakinanbahwapihak yang berkonflikharusterlibataktifdalammenyelesaikandanmengurangikonsekuensinegatif. Restorative justice jugadidasarkan, dalambeberapakasus, padakeinginanuntukkembalikepengambilankeputusandanmasyarakatsetempat. Pendekatan-pendekataninijugadilihatsebagaisaranauntukmendorongekspresidamaikonflik, untukmempromosikantoleransidaninklusivitas, membangunpenghargaanataskeragamandanmenerapkanpraktikmasyarakat yang bertanggungjawab. “)

3. Pandangan Lain Lahirnya RJ: sejarahtimbulnyarestorative justice, makasistemperadilanpidanatidakberjalansesuaidengan yang diharapkan, karenagagalmemberiruang yang cukuppadakepentinganparacalonkorbandanparacalonterdakwa, dengankata lain sistemperadilanpidana yang konvensionalsekaranginidiberbagai Negara diduniakerapmenimbulkanketidakpuasandankekecewaan. (Eriyantow Wahid)

4. RJ kritikterkadap SPP Konvensional SPP hanyaterfokuskepadaPelakudanMasyarakat, sementarakorbantidakmendapatkantempat. (MR): • Mencegahmasyarakatmenjadikorbankejahatan; • Menyelesaikankasuskejahatan yang terjadisehinggamasyarakatpuasbahwakeadilantelahditegakkandan yang bersalahdipidana; dan • Mengusahakan agar mereka yang pernahmelakukankejahatantidakmengulangilagikejahatan.

5. Negara MASYARAKAT Korban

6. Pemidanaan Reaksiterhadapperbuatanataupunorang yang telahmelanggarnorma-norma moral danhukumdankarenaitutelahmengancamdasar-dasarpemerintahan, hukum, ketertibandankesejahteraansosial. Para pelakukejahatandianggaptelahtidakmemperdulikankesejahteraanumum, keamanandanhakmilikorang lain. Dasarperlindungankepadawarga Negara-lah yang berhadapandenganpelakukejahatan, darisinilahmunculposisikorbansebagaipihak yang padadasarnya paling dirugikanterkaitsuatutindakpidanakehilanganperannya

7. Korbandalam SPP “Tidakjarangkorbanbahkantidaktahuperkembanganprosesperadilanpidana yang dialaminya, tidakmemilikiaksesuntukmengetahuiperkembangankasusnya, korbantidaktahuprosespengadilan, pembacaanputusan, danpemidanaan yang dijatuhkankepadapelaku. Lebihdariitu, korbanhampirtidakmendapatmanfaatdalamprosesperadilanpidana, padahalmerekalahkorbandalamartisesungguhnya, merekalah yang menderitakerugian. Akhirnya, korbanmerasatidakmendapatkeadilan, atausetidaknyatidakmerasakankeadilanlewatputusan yang dijatuhkan hakim.”

8. RJ tidakmeng”abolisionis” SPP “Paradigmayang dibangundalamsistemperadilanpidanasaatinimenentukanbagaimana Negara harusmemainkanperanannyaberdasarkankewenangan yang dimilikinya, Negara memilikiotoritasuntukmengaturwarganegaramelaluiorgan-organnya”.

9. SPP denganpendekatan RJ

10. RJ sebagaiKunciPembuka “KehadiranRestorative justice padadasarnyamenjadikuncipembukapemirankembalitentangposisikorbandalamsuatupenyelesaianperkapidana. Penangananperkarapidanadenganpendekatanrestorative justice menawarkanpandangandanpendekatanberbedadalammemahamidanmenanganisuatutindakpidana. Dalampandanganrestorative justice, korbanutamaatasterjadinyasuatutindakpidanabukanlah Negara. Olehkarenanyakejahatanmenciptkankewajibanuntukmembenahirusaknyahubunganakibatterjadinyasuatutindakpidana.”

11. GLB • “ Dalamkerangkafilosofis, hadirnyapendekatanrestorative justice dalamhukumpidanabukanbertujuanuntukmengabolisihukumpidana, ataumeleburhukumpidanadanhukumperdata, karenapendekatanrestorative justice yang mengutamakanjalurmediasiantarakorbandanpelaku. • Pendekatanrestorative justice justrumengembalikanfungsihukumpidanapadajalurnyasemulayaitupadafungsiultimumremidium, suatusenjatapamungkasbilamanaupayahukum lain sudahtidakdapatlagidigunakandalammenghadapisuatutindakpidanadalammasyarakat. • Dalamtataranpraktispenanganandanpenyelesaianperkarapidanadenganmenggunakanpendekatanrestorative justice menawarkan alternative jawabanatassejumlahmasalah yang dihadapidalamsistemperadilanpidana, misalnyaprosesadministrasiperadilan yang sulit, lama, danmahal, penumpukanperkaraatauputusanpengadilan yang tidakmenampungkepentingankorban.”

12. Bagaimana RJ Di Fungsikan: • Korbankejahatan. Kepentingannyaharusbenar-benardilindungidalamsegalaprosesrestorative justice. Persiapan yang matangharusdilakukansebelumkorbandenganpelakukejahatandipertemukan. Mungkinpersiapannyamemerlukanberminggu-mingguatauberbulan-bulan. Korbanberpatisipasisecarasukarela, diberitahuhak-haknyaantara lain tidakbolehmenarikdirisewaktu-waktudariprosesrestorative . korbannyamungkinorganisasiatauorangbelumdewasa, kedua-duanyaharusdiwakilidandidampingipenasihathukum; • PelakuKejahatan. Denganberpartisipasisecarasukareladanmengakubersalah, pelakuberhakmemperolehnasihathukumdanbolehsewaktu-waktumenarikdiri. Kewajibanpelakuadalahbertanggungjawabdanmemenuhijanjisesuaihasilkesepakatanpertemuan. • Kepolisian. Sebaiknyaundang-undangmengaturkewenanganpolisidalammengalihkankasuskepadaprosesrestorative, terutamadalamhalperkara-perkarasedangdanlebihberat. Menurutpraktikdibeberapa Negara, opsi yang mungkindiambilolehkepolisisanadalahsebagaifasilitator, sebagaipenggunapendekatanrestorative justice dalammengatasikonflikkecil-kecilandansebagaipemantaupelaksanaankesepakatandanpelanggaranterhadapkesepakatan;

13. Cont: • Kejaksaan. Hampirdisemua Negara didunia, jaksaadalahdominuslitis, sang penentuperkara, sehinggaberperanbesardalammenyerahkanperkarakejalurrestorative. Apalagidengansistempenuntutan yang menganutasasoppurtunitas. Dalammenjalankandiskresipenuntutan, misalnyamenangguhkanpenuntutan, jaksasepantasnyamenunjukhasilrestorativeperkara yang bersangkutan. Agar lebihberhasil, jaksa yang menanganiperkaraharussudahaktifmendiskusikanperkaranyadenganpolisi. • Penasihathukum. Iadapatmemainkanperanuntukmemberipencerahanprosesrestorativekepadapelakukliennyadanmendorongnyamemilihprosesrestorativedemihasil yang lebihmenguntungkan. Sikapproaktifpenasihathukumdapatmenurunkantunggakanperkara; • Pengadilan. Baikdi Negara-negaracommon lawmaupundi Negara-negaracivil law, hakim dapatmemainkanperanutamadidalammengalihkanperkarakeprosesrestorative. Iadapatmenjadiaktifdalamprosesataudalamacara”lingkarpenjatuhansanksi” (sentencing cirle). Dalampraktikdemikian, hakim dapatmelakukandengarpendapat, melakukanpenyelesaianperkara, ataumelakukanpemantauan. Pidanabersyaratmisalnya, dapatdidasarkanatashasilsuatuprosesrestorative. Jadisidangpenjatuhansanksibolehditunda, menungguhasilrestorative.

14. Cont • Petugaspenjara. Prosesrestorative dilakukanjugadilingkunganpenjara. Petugaspenjara yang berwenangsebaiknyamempertimbangkanhasilmediasirestorativeantarapihaknarapidanadengankorbannya, sebelummemutuskanpemberianlepasbersyarat. Program restorative justice pun dapatbermanfaatdidalammengatasitekanan-tekanan yang tidakmenyenangkan, terutamajikaterjadikonflikantarapenghunipenjara; • Masyarakat. Tidaksedikitanggotasuatumasyrakatmencurigai program restorative justice sebagaisaranauntukmeringankanpelakukejahatan, terutamadalamkontekskejahatanberat. Mencegahsikapdemikian, paranggotamasyarakatperludiberipencerahanasas-asasdanpraktik-praktiksertadilibatkandalamprosesrestorative justice.

15. Tujuan RJ • Victims who agree to be involved in the process can do safely and come out it satisfied; • Offenders understand how their action has affected the victim and other people, assume responsibility for the consequences of their action and commit to making reparation; • Flexible measures are agreed upon by the parties which emphasize repairing the harm done and, wherever possible, also address the reasons for the offence; • Offenders live up to their commitment to repair the harm done and attempt to address the factors that led to their behavior; and • The victim and the offender both understand the dynamic that led to the specific incident, gain a sense of closure and are reintegrated into the community

16. RJ untukKorban “Certainly the ideal is that restorative justice will be beneficial for both victims and offenders. Victims will experience empowerment, healing and closure. They will given the opportunity to ask questions about the offence and express their emotion. Offenders will confront the harm they have caused, take responsibility for their actions, apologize, act to repair the harm and as a result be accepted back into their community.”

17. Terimakasih