REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

1. REFORMASI KEUANGAN, STANDAR & KONSEP DASAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

2. DESKRIPSI & TUJUAN INSTRUKSIONAL • DESKRIPSI: • Topikini menjelaskan Reformasi Akuntansi Pemerintahan, Standar Akuntansi Pemerintahan, Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan, serta Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan. • TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK): • Pesertamampu menjelaskan: • Reformasi Akuntansi Pemerintahan • Standar Akuntansi Pemerintahan • Konsep Dasar Akuntansi Pemerintahan • Jenis dan Bentuk Laporan Keuangan

3. REFORMASI KEUANGAN NEGARA • Reformasikeuangan Negara WACANA PERUBAHAN MANAJEMEN KEUANGAN PEMERINTAH UU Nomor 22 Tahun 1999 tentangPemerintahan Daerah UU No.25 Tahun 1999 tentangPerimbanganKeuanganPemerintahPusatdanPemerintah Daerah

4. REGULASI AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH • Pasal 10 UU No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara • Pasal 36 UU No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara • Pasal 56 UU No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara • Pasal 70 UU No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara • Pasal 184 UU No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahanDaerah • Pasal 81 UU No. 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusat dan Daerah • Pasal 99 PP No. 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganDaerah • Pasal 2 & Pasal 5 PP No. 8 Tahun 2006 tentangPelaporanKeuangan dan PenilaianKinerja • PP No. 71 Tahun 2010 tentangStandarAkuntansiPemerintahan, pengganti PP No. 24 Tahun 2005 • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP)

5. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH • PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): • SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. • SAP diatur dengan Peraturan Menteri KeuanganNomor 238 Tahun 2011 tentangPedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP)

6. STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) SAP pada PP 71/2010 terdiridariKerangkaKonseptual (KK) AkuntansiPemerintahandan 12 PernyataanStandarAkuntansiPemerintahan (PSAP): • PSAP 01: PenyajianLaporanKeuangan • PSAP 02: LaporanRealisasiAnggaran (LRA) BerbasisKas • PSAP 03: LaporanArusKas • PSAP 04: CatatanatasLaporanKeuangan • PSAP 05: AkuntansiPersediaan • PSAP 06: AkuntansiInvestasi • PSAP 07: AkuntansiAsetTetap • PSAP 08: AkuntansiKonstruksiDalamPengerjaan • PSAP 09: AkuntansiKewajiban • PSAP 10: KoreksiKesalahan, PerubahanKebijakanAkuntansi, PerubahanEstimasiAkuntansi, danOperasi yang tidakDilanjutkan • PSAP 11: LaporanKeuanganKonsolidasian • PSAP 12: LaporanOperasional (LO)

7. KONSEP DASAR AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH • PengertianAkuntansiPemerintahan • LingkunganAkuntansiPemerintahan • PeranLaporanKeuangandanTujuanPelaporanKeuangan • PenggunadanKebutuhanInformasi • KarakteristikAkuntansiPemerintahan • UnsurLaporanKeuangan

8. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH • Basis Akuntansi • NilaiHistoris • Realisasi • SubstansiMengungguliBentuk Formal • Periodisitas • Konsistensi • PengungkapanLengkap • PenyajianWajar

9. JENIS DAN BENTUK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Komponen Laporan Keuangan terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

10. THANK YOU!