1 / 23

DOSEN PENGASUH : DRS. H. BUHARI MATTA, M.Si ABDUL SABARUDDIN, S.SOS., M.Si

DOSEN PENGASUH : DRS. H. BUHARI MATTA, M.Si ABDUL SABARUDDIN, S.SOS., M.Si. DESKRIPSI SINGKAT.

rahim-hunt
Download Presentation

DOSEN PENGASUH : DRS. H. BUHARI MATTA, M.Si ABDUL SABARUDDIN, S.SOS., M.Si

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DOSEN PENGASUH : DRS. H. BUHARI MATTA, M.Si ABDUL SABARUDDIN, S.SOS., M.Si

  2. DESKRIPSI SINGKAT Adanyagerakanmengedepankankepentingankonsumen, orientasi pelayanan yang lebihcepat, tidakberbelit-belit yang dilakukanpemerintahtentunyamerubahtatacarabirokrasidalammemenuhituntutanlayananmasyarakat. Dalamkonteksinimakapelayananpublikmenempatkanpenggunajasapublikmenjadisentralorientasi

  3. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Setelah mengikutimatakuliahini, mahasiswadapatmemahamikonsep pelayanan padaumumnyadan pelayanan publikpadakhususnyadanmampusistemdanprosedur pelayanan publikolehpemerintahandidaerahsertaperilakukepemimpinandalampenyelenggaraan pelayanan publik.

  4. BAB I PENGERTIAN PELAYANAN DAN KUALITAS PELAYANAN A. Konsep Pelayanan Publik DalamKamusBesar BI pelayanan : suatuusahauntukmembantumenyiapkan(mengurus) apa yang diperlukanorang lain. KotlerdalamSamparaLukman, pelayanan : setiapkegiatan yang menguntungkandalamsuatukumpulanataukesatuandanmenawarkankepuasanmeskipunhasilnyatidakterikatpadasuatuproduksecarafisik.

  5. (DaviddowdanUttal, 1989). Pelayanan merupakanaktivitas/manfaat yang ditawarkanolehorganisasiatauperorangankepadakonsumen (customer) yang bersifattidakberwujuddantidakdapatdimiliki.

  6. Istilahpublik, yang berasaldaribahasaInggris (public), yang memilikivariasiartidalambahasa Indonesia, yaituumum, masyarakat, dannegara. Public dalampengertianumumataumasyarakatdapatkitatemukandalamistilah public offering (penawaranumum), public ownership (milikumum), dan public utility (perusahaanumum), publicrelations (hubunganmasyarakat),public service (pelayanan masyarakat), public interest (kepentinganumum) dll. .

  7. Pelayanan Publik : (Sinambela) “Kegiatan yang dilakukanpemerintahterhdpsejumlahmanusiaygmemilikisetiapkegiatan yang menguntungkandalamsuatukumpulanataukesatuandanmenawarkankepuasanmeskipunhasilnyatidakterikatpadasuatuproduksecarafisik.” Pelayanan Publik (Kurniawan) “Pemberian pelayanan (melayani) keperluanorang lain ataumasy. Ygmempunyaikepentingan pd orgnsitusesuaidgnaturanpokokdantatacaraygtelahditetapkan”.

  8. Kepmen PAN No. 63/2004 : Pelayanan Publik : pemberian pelayanan prima kepadamasyygmerupakanperwujudansuatukewajibanaparaturpemerintahsebagaiabdimasyarakat.

  9. Dalam UU nomor 2005/2009 Pelayanan Publik : kegiatanataurangkaiankegiatandalamrangkapemenuhankebutuhan pelayanan sesuaidenganperaturanperundang-undanganbagisetiapwarganegaradanpendudukatasbarang, jasadanatau pelayanan administratif yang disediakanolehpenyelenggaraan pelayanan publik.

  10. Keputusan MENPAN No. 63/2004 mengelompokkan 3 jenis pelayanan dariinstansipemerintahserta BUMN/BUMD : 1. Pelayanan administratif : pencatatan, penelitian, dokumentasi, dokumendll. 2. Pelayanan barang : pelayanan berupapenyediaanbahanwujudfisiktermasukdistribusidanpenyampaiannyakepadakonsumenlangsung. 3. Pelayanan jasa : pelayanan berupa saran danprasaranasertapenunjangnya. Jenis pelayanan : manfaatsecaralangsungdanhabisterpakaidlmjangkawaktutertentu.

  11. PerbedaanKarakteristikAntaraBarangdanJasa

  12. Lanjutan……

  13. Dari berbagaijenispengelolaan pelayanan publikygdisediakanpemerintah, timbulbeberapapersoalandalamhalpenyediaan pelayanan publik. Persoalan-persoalantersebutdiidentifikasi Wright (dalam LAN, 2003: 16) sb : 1. Kelemahanygberasaldarisulitnyamenentukanataumengukur output maupun kualitasdari pelayanan ygdiberikanolehpemerintah. 2. Pelayanan yang diberikanpemerintahmemilikiketidakpastiantinggidalamhal teknologiproduksisehinggahubunganantara output dan input tidakdpt ditentukandgnjelas.

  14. 3. Pelayanan pemerintahtidakmengenal “bottom line” artinyaseburukapapun kinerjanya, pelayanan pemerintahtidakmengenalistilahbangkrut. 4. Berbedadenganmekanismepasar yang memilikikelemahandalammemecahkan masalaheksternalities, organisasi pelayanan pemerintahmenghadapimasalahberupa internalities. Artinya, organisasipemerintahsangatsulitmencegahpengaruhnilai-nilaidankepentinganparabirokratdarikepentinganumummasyarakat yang seharusnyadilayaninya.

  15. Di sisi lain, sektorswastaberperandalamhalpenyediaanbarangdanjasa yang bersifatprivat. Situasipersainganselalutimbuldalampenyelenggaraanpenyediaanbarangdanjasaolehsektorswasta. Adakalanyapemerintahjugamenyediakanlayananbarangprivat. Untukmenghindaricrowding out effect, dimanapemerintahlebihberperansebagaikompetitorpemainpasarlainnya, perludiatursecarajelas, manabarangdanjasa yang harusdiserahkankeswasta, mana yang dapatdikerjakansecarabersama-sama, danmana yang murnidikerjakanolehpemerintah.

  16. PerbedaanKarakteristikAntaraPenyediaan Pelayanan PublikolehPemerintahdanSwasta

  17. Penyelenggaraan pelayanan ygdilakukanolehpemerintah pd umumnyadirasakanlamban, berbelit-belit, tidakjelasdansebagainya. Pernyataansepertiinitidakhanyaterhadap pelayanan ygdiselenggarakandi Indonesia , melainkanjuga yang diselenggarakandinegara-negaramajulainya. BuktinyataatastuntutantersebutadalahmunculnyapemikiranOsborn danGaebler (1992) yang telahmerubahtatacarabirokrasidalamrangkamemenuhituntutanlayananmasyarakatnya (Reinventing Government).

  18. Konsep pelayanan publik yang diperkenalkan David Osborne dan Ted Gaeblerituintinya ad/ pentingnyapeningkatan pelayanan publikolehbirokrasipemrintahdgncaramemberiwewenangkpdswastalebihbanyakberpartisipasisbgipengelola pelayanan publik. Dlmrangkaperbaikanpenerapandansistemdlmpelaksanaan pelayanan publik, Obsorne 10 prinsipuntukmewirusahakanbirokrasi :

  19. 1. PemerintahKatalis : mengarahkanketimbangmengayuh. 2. Pemerintahanmilikmasyarakat : memberiwewenangketimbangmelayani 3. Pemerintahygkompetitif : menyuktikanpersaingankedalampemberian pelayanan 4. Pemerintahan yang digalakkanolehmisi : mengubahorganisasi yang digerakkanperaturan. 5. Pemerintahan yang berorientasihasil : membiayaihasilbukanmasukkan.

  20. 6. Pemrinthanberorientasipelanggan : memenuhikebutuhanpelangganbukanbirokrasi 7. Pemerintahanwirausaha : menghasilkanketimbangmembelanjakan 8. Pemerintahanantisipatif : mencegahdaripadamengobati 9. Pemerintahandesentralisasi : dariherarkimenujupartisipasidantimkerja 10. Pemerintahanbirokrasipasar: mendongkrakperubahanmelaluipasar.

  21. Olehkarenanyaberkenaandgnreformasidisektorpublik, salahsatuprinsippentingygmerubahparadigma pelayanan publikadalahprinsipstreering rather than rowing. Berkenaandgnprinsipini, pemerintahdiharapkanutklebihberperansbgpengarahdaripadasekedarpengayuh. Fungsipengayuhbisadilakukansecaralebihefisienolehpihak lain ygprofesional. Prinsipinimenjelaskanbahwapemerintahtidakdapatsecaraterusmenerusbekerjasendirian, danharusmulaimengubahparadigma pelayanan agar tujuandaripenyelenggaraan pelayanan dapattercapailebihbaiklagi.

  22. Denganparadigmabarudibidang pelayanan yang dilandasiolehfilosofiintrepreneurial government dan new public management inilahmakacarapandangradisionalterhadapperanpemerintahdalammenyelenggarakan pelayanan publikharuslahdiubah. Osborne danPlastrik (1996) menjelaskan 5 strategipentinguntukmewujudkannya, yaitu: 1. Strategiinti: menciptakankejelasantujuan 2. Strategikonsekuensi: menciptakankonsekuensiuntukkinerja 3. Strategipelanggan: menempatkanpelanggandiposisipenentu 4. Strategipengendalian: memindahkanpengendaliandaripuncakdanpusat 5. Strategibudaya: menciptakanbudayawirausaha

More Related