1 / 18

ILLEGAL LOGGING ACEH

ILLEGAL LOGGING ACEH. FOREST TIM KANTOR PROGRAM ACEH WWF INDONESIA. Disampaikan pada seminar Problematika Illegal Logging Dalam Proses Rekonstruksi Aceh dan Pola Mengatasinya, 28 Juni 2006. DEFINISI ILLEGAL LOGGING.

ranae
Download Presentation

ILLEGAL LOGGING ACEH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ILLEGAL LOGGING ACEH FOREST TIM KANTOR PROGRAM ACEH WWF INDONESIA Disampaikan pada seminar Problematika Illegal Logging Dalam Proses Rekonstruksi Aceh dan Pola Mengatasinya, 28 Juni 2006

  2. DEFINISI ILLEGAL LOGGING

  3. Pengertian illegal logging sesuai dengan Inpres no 4 tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia • Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. • b. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. • c. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu. • Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. • Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

  4. DASAR HUKUM ILLEGAL LOGGING • UU NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN • UU NO 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP • UU NO 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUIMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA • UUNO 24 TAHUN 1992 TENTANG PENATAAN RUANG • UU NO 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM • UU NO 11 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN • PERATURAN PEMERINTAH NO 45 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 1998 TENTANG KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM • INSTRUKSI PRESIDEN NO 4 TAHUN 2005TENTANGPEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA • QANUN NO 14 TAHUN 2002 TENTANG KEHUTANAN PROVINSI NAD • QANUN NO 15 TAHUN 2002 TENTANG PERIJINAN KEHUTANAN PROVINSI NAD • QANUN NO 2O TAHUN 2002 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM • QANUN NO 21 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM • KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.456/Menhut-II/2004 TENTANG 5 (LIMA) KEBIJAKANPRIORITAS BIDANG KEHUTANAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL KABINET INDONESIA BERSATU

  5. SUBSTANSI YANG DIATUR DALAM INSTRUKSI PRESIDEN NO 4 TAHUN 2005TENTANG PEMBERANTASAN PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KAWASAN HUTAN DAN PEREDARANNYA DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA • Melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia • Menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas dilingkup instansinya yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya. • Melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. • Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya kegiatan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya. • Melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti hasil operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan atau alat-alat bukti lain yang digunakan dalam kejahatan dan atau alat angkutnya untuk penyelamatan nilai ekonomisnya.

  6. HUTAN ACEH 170/kpts-II/2000, tanggal 29 Juni 2000, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki luas 3.549.813,00

  7. MASALAH HUTAN DI ACEH • ILLEGAL LOGGING (Pasca tsunami illegal logging semakin marak). • AKTIVITAS KONVERSI HUTAN KE PERUNTUKAN LAIN (Investasi Perkebunan skala besar baik sebelum dan yang akan datang, pembangunan jalan yang merusak kawasan hutan). • TERANCAM RUSAKNYA KAWASAN KONSERVASI DAN LINDUNG AKIBAT ILLEGAL LOGGING DAN PERDAGANGAN KAYU ILLEGAL(Penjualan kayu illegal dari Aceh keluar Aceh). • SISTEM PENGELOLAAN YANG EKSPLOITATIF (Berbasis ekonomi/PAD) • LEMAHNYA PENGAWASAN DAN KONTROL (KKN, SDM, dll). • REGULASI YANG TIDAK BERBASIS PADA PENGELOLAAN BERKELANJUTAN (Qanun 14 dan 15 ttg kehutanan dan perijinan kehutanan). • MINIMNYA AKSES MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN • KEBUTUHAN KAYU UNTUK REKONSTRUKSI (desakan untuk mempercepat pembangunan pemukiman dan sarana lainnya). • KONFLIK SATWA LIAR DAN MANUSIA (Gajah dan harimau)

  8. DEFORESTASI HUTAN DI ACEH Sumber:Data dan informasi kehutanan Provinsi NAD, pusat inventarisasi dan statistic kehutanan, Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan, 2004 Sumber:Fwi/GFW, 2001, Keadaan hutan Indonesia, Bogor, Indonesia: Forest Wacth Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Wacth

  9. SITUASI ILLEGAL LOGGING SEBELUM DAN SESUDAH PASCA BENCANA DI ACEH SEBELUM BENCANA Kumpulan Berita Illegal Logging di NAD

  10. Pasca bencana Kumpulan Berita Illegal Logging di NAD Keterangan:dihimpun dari berbagai media surat kabar antara lain: Harian Serambi Indonesia, Harian Waspada dan Kompas

  11. Wilayah kasus Aktivitas Illegal logging

  12. Perhitungan kebutuhan kayu untuk pembangunan Sumber:Rancangan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias, Sumatera Utara, Buku II, Rencana bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, Maret 2005

  13. Koordinad : N = 05º 12’ 21,1” E = 095º 17’ 39,2”. Desa Cundien Foto diambil tanggal 19 September 2005, ± pukul 13.ºº Wib. Sumber:Kelompok Kerja Advokasi Hutan Aceh, 2005 Koordinad : N = 05º 12’ 18,0” E = 095º 17’ 54,4”. Tepi Kali Air terjun Pudeng. Foto diambil tanggal 19 September 2005, ± pukul 14.ºº Wib. Sumber:Kelompok Kerja Advokasi Hutan Aceh, 2005 Koordinad : N = 05º 12’ 18,8” E = 095º 17’ 54,5”. Tepi Kali Air terjun Pudeng. Foto diambil tanggal 19 September 2005, ± pukul 14.³º Wib. (Lhong, Aceh Besar). Sumber:Kelompok Kerja Advokasi Hutan Aceh, 2005

  14. Operasi bersama yang dilakukan oleh Mabes Polri dan aparat terkait aktivitas illegal logging di Kabupaten Aceh Tenggara, 27 – 31 Oktober 2005

  15. ?

  16. PENYEBAB ILLEGAL LOGGING • Masih terdapatnya kerancuan atau duplikasi antara peraturan perundangan satu dengan yang lainnya; • Ketidak seimbangan antara pasokan dan kebutuhan industri perkayuan; • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan; • Lemahnya komitmen para pihak dalam mendukung upaya pemberantasan illegal logging; • Belum terbentuknya sistem penanggulangan gangguan hutan secara sinergi dan komprehensif.

  17. UPAYA ALTERNATIF PEMBERANTASAN DI ACEH • IDIOLOGISASI ANTI ILLEGAL LOGGING MELALUI AWARNESS SECARA TERUS MENERUS • INTERVENSI POLITIK DARI PRESIDEN RI UNTUK MENDUKUNG PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING • REALISASI DAN IMPLEMENTASI GREEN PROVINCE • PEMBANGUNAN INFORMASI CENTER ILLEGAL LOGGING DI ACEH • PEMBERANTASAN ILLEGAL LOGGING MELALUI LANGKAH – LANGKAH SEBAGAI BERIKUT: • Langkah 1: Membangun kerangka kerja yang mendukung pelaksanaan pemberantasan illegal logging • Langkah 2: Mengeluarkan pedoman yang jelas mengenai sumber-sumber kayu legal dan otoritas pemberi ijin, melalui proses konsultasi yang luas dan kesepahaman multi-pihak.

  18. Langkah 3: Mengumpulkan informasi yang diperlukan dan menganalisanya untuk mendeteksi pelanggaran penebangan, pemrosesan dan pengangkutannya antara lain: 3.1. Mengumpulkan dan menganalisa informasi yang diperlukan untuk mendeteksi pelanggaran penebangan 3.2. Mengumpulkan dan menganalisa informasi yang diperlukan untuk mendeteksi pelanggaran pemrosesan 3.3. Mengumpulkan dan menganalisa informasi yang diperlukan untuk mendeteksi pelanggaran dalam pengangkutannya Langkah 4: Menyimpan informasi tentang pelanggaran penebangan, pemrosesan dan pengangkutannya Langkah 5: Mengungkapkan informasi tentang pelanggaran penebangan, pemrosesan dan pengangkutannya Langkah 6: Membuat rencana rasionalisasi industri perkayuan yang komprehensif Langkah 7: Meningkatkan jaminan kepemilikan bagi masyarakat local dan menawarkan alternatif sumber pendapatan Langkah 8: Mempromosikan perdagangan kayu legal Langkah 9: Membangun kapasitas untuk melaksanakan penegakan hukum Langkah 10: Merevisi undang-undang dan peraturan perundangan tingkat nasional/provinsi untuk memperkuat penegakan hukum

More Related