Overview

1. KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Overview Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Jakarta, 12 Februari 2019

2. LatarBelakangdanTujuan Tujuan LatarBelakang PenyempurnaanMekanismePembayaran APBN Meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara Perlunyamodernisasisistempembayaran APBN secara non tunaiantara lain denganmenggunakankartukredit Meningkatkankeamanandalambertransaksi Mengurangipotensifrauddaritransaksisecaratunai MelaksanakanamanatPasal 66 ayat 5 PP 50 Tahun 2018 tentangPerubahanAtas PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara PelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Negara Mengurangicost of fund/idle cash daripenggunaan UP

3. Dasar Hukum Pasal 66 ayat 5 PP 50 Tahun 2018tanggal7 Desember 2018tentangPerubahanAtas PP 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara PelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Negara Pasal 46 ayat 7 PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara PembayaranDalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Peraturan Menteri inimengatur mengenai tata carapembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalampenyelesaian tagihan kepada negara melalui mekanisme UPselain Satker Perwakilan Republik Indonesia di luarnegeridan Satker Atase Teknis “Ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan” “Ketentuan mengenai Penggunaan dan Pembayaran UP melalui Kartu Kredit Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri”

4. PrinsipKartuKreditPemerintah (1) FLEKSIBEL A M A N EFISIENSI AKUNTABEL kemudahanpenggunaan(flexibility)kartudenganjangkauanpemakaian yang lebihluasdantransaksidapatdilakukan di seluruhmerchant yang menerimapembayaranmelaluimesinElectronic Data Capture (EDC)/media daring amandalambertransaksidanmenghindariterjadinyapenyimpangan(fraud) daritransaksisecaratunai efektifdalammengurangi UP yang menganggur(idle cash)danbiayadana(cost of fund)Pemerintahdaritransaksi UP akuntabilitaspembayarantagihannegaradanpembebananbiayapenggunaan UP KartuKreditPemerintah

5. PrinsipKartuKreditPemerintah (2) Alatpembayarandenganmenggunakankartu yang dapatdigunakanSatker, untukmelakukanpembayaranatastransaksibelanjanegaradalampenggunaan UP KartuKreditPemerintah KartuKredit Corporate (corporate card) yang diterbitkanoleh Bank PenerbitKartuKreditPemerintah • Bank PenerbitKartuKreditPemerintahmerupakan bank yang samadengantempatrekening BP/BPP dibukadankantorpusat bank tersebuttelahmelakukankerjasamadenganDJPb • Bentuk Kerja Sama dilakukan dalam suatu penandatanganan PKS induk antara DJPb dengan Kantor Pusat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah

6. Alur Pikir PembayarandenganUangPersediaandapatdigantikandenganalatpembayaran non tunaiberupaKartuKredit yang selamainitelahdisediakanpihak Bank, sehinggadapatmenekanjumlah UP yang beredar. Langsung kepada Penerima Hak Pembayaran Langsung (LS) Mekanisme Pembayaran Diselesaikan dengan KartuKredit Uang Persediaan (UP) Bendahara Pengeluaran Corporate Card Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka UP Belanjabarang Persediaan, Sewa, Pemeliharaan Corporate Card Corporate Card Belanja Keperluan Perjadin BelanjaBarang Operasional dan Non Operasional Contoh: Pegawai/Pejabat Pelaksana Perjadin Contoh: PPK, Kasubag TU Contoh: PPK, Kasubag TU

7. KonsepPengelolaanUP (1) Besaran UP KartuKreditPemerintahdihitungdariproporsi UP KartuKreditPemerintahatauperubahanproporsi UP KartuKreditPemerintah yang telahdisetujuiolehKepalaKanwilDJPb. UP KartuKreditPemerintahmerupakanbagiandari UP yang dikelola BP/BPP.

8. KonsepPengelolaanUP (2) Sebelum Saatini • Dana UP Tunai100% • KasTunai di Brankasdan/atauKas di Bank • Terdiridari UP Tunai(60%) dan UP KKP (40%) • UP Tunai di Brankasdan/atauKas di Bank • UP KKP di Rekening KUN

9. ProporsiUangPersediaan Ilustrasi Perhitungan UP: UP Normal PerubahanBesaran UP PerubahanProporsi UP • Pagu DIPA = Rp15 Miliar • Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui • UP = Rp8 Miliar • Besaran UP Satker Per BulanMaks.Rp500 juta • Proporsi UP Tunai (60%) maka UP Tunai sebesar Rp300 juta • Proporsi UP KKP (40%) maka UP KKP sebesar Rp200 juta • Pagu DIPA = Rp15 Miliar • Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui • UP = Rp8 Miliar • Besaran UP Satker Per BulanMaks.Rp 1,5 Miliar • Proporsi UP Tunai (60%) maka UP Tunai sebesar Rp900 juta • Proporsi UP KKP (40%) maka UP KKP sebesar Rp600 juta • Pagu DIPA = Rp15 Miliar • Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui • UP = Rp8 Miliar • Besaran UP Satker Per BulanMaks.Rp500 juta • Proporsi UP Tunai (70%) maka UP Tunai sebesar Rp350 juta • Proporsi UP KKP (30%) maka UP KKP sebesar Rp150 juta 9

10. PerubahanProporsiUangPersediaan Kepala Kanwil DJPb dapat memberikan persetujuanatas perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Persetujuanatas perubahan proporsi UP KKP dapatberupakenaikanataupenurunanproporsi UP KKP. Persetujuan atas kenaikan proporsi UP KKP Persetujuan atas penurunan proporsi UP KKP • Pertimbangan • kebutuhan penggunaan UP KKP dalam 1 (satu) bulan, melampaui besaran UP KKP, dan • frekuensi penggantian UP KKP tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam 1 (satu) tahun Pertimbangan kebutuhan penggunaan UP Tunai dalam 1 (satu) bulan, melampaui besaran UP Tunai frekuensi penggantian UP Tunai tahun yang lalu lebih dari rata-rata 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dalam 1 (satu) tahun, dan terbatasnya penyedia barang/jasa yang menerima pembayaran dengan KKP melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA 10

11. JenisKartuKreditPemerintah • Satker dapat memiliki 1 (satu) atau 2 (dua) jenis KKP dari 1 (satu) Bank Penerbit KKP • Jumlah Kepemilikan KKP disesuaikan dengan kebutuhan penggunaan dan persetujuan besaran UP KKP KartuKreditUntukKeperluanBelanjaPerjalananDinasJabatan Tiket Penginapan KartuKreditUntukKeperluanBelanjaBarangOperasional Serta Belanja Modal SewaKendaraan ATK Pemeliharaan Jamuan KKP untukkeperluanbelanjaperjalanandinasjabatandipegangolehpelaksanaperjalanandinas dipegang oleh pejabat pengadaan barang/jasa, pejabat struktural, pelaksana, dan/atau pegawai lainnya yang ditugaskan oleh KPA/PPK untuk melaksanakan pembelian/ pengadaan barang/jasa. 11

12. KartuKreditUntukKeperluanBelanjaBarangOperasional Serta Belanja Modal 1 BELANJA BARANG OPERASIONAL • belanja barang operasional, antara lain belanja keperluan perkantoran, belanja pengadaan bahan makanan, belanja penambah daya tahan tubuh, dan belanja barang operasional lainnya 2 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL • belanja barang non operasional, antara lain belanja bahan dan belanja barang non operasional lainnya 3 BELANJA BARANG UNTUK PERSEDIAAN • belanja barang untuk persediaan, antara lain belanja barang persediaan barang konsumsi 4 • belanja sewa, antara lain belanjasewakendaraan, gedung, peralatan BELANJA SEWA 5 BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN • belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, antara lain belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan, dan belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya • belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, antara lain belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja BBM dan pelumas dan pelumas khusus nonpertamina, belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin, dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN 6 7 • belanja pemeliharaan lainnya, antara lain belanja barang persediaan pemeliharaan lainnya dan belanja pemeliharaan lainnya, dan/atau BELANJA PEMELIHARAAN LAINNYA 8 • belanja modal dengan nilai belanja paling banyak Rp50.000.000,- BELANJA MODAL

13. Batasan Belanja(Limit)KartuKreditPemerintah KartuKreditUntukKeperluanBelanjaBarangOperasional Serta Belanja Modal KartuKreditUntukKeperluanBelanjaPerjalananDinasJabatan Paling banyak Rp50.000.000,00untuk pertama kali untuksetiapkartukreditdalam 1 (satu) bulan Paling banyak Rp20.000.000,00untukpertama kali untuk setiapkartukreditdalam 1 (satu) bulan • Total limit KKP Satker paling banyaksebesarUP KKP yang telah disetujui dan/atau persetujuan TUP KKP • Total besaran UP KKP, penggunaan UP KKP, dan/atau persetujuan TUP KKP dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKP • Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKP adalah paling banyak 40% (empat puluh persen) dari pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP 13

14. Kenaikan Limit KartuKreditPemerintah Kenaikan Batasan Belanja (Limit) Mekanisme Pengajuan Kenaikan Limit • Satkermelalui Administrator KKP dapatmemintakenaikan limit KKP secarasementara/permanenkepada Bank Penerbit KKP • Permintaan kenaikan limitKKP harus mendapat persetujuan dari KPA • Satker dapat meminta kenaikan limitKKP secara sementara dalam hal terdapat: • keperluan belanja operasional serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan melebihi limitsebuah kartu yang telah ditentukan, dan/atau • persetujuan TUP KKP • Satker dapat meminta kenaikan limitKKP secara permanen dalam hal terdapat: • keperluan belanja operasional serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan melebihi limitsebuah kartu yang telah ditentukan, dan/atau • perubahanbesaran UP KKP • Pengajuan permintaan kenaikan limitKKP secara sementara atau permanendilakukan melalui surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya • Untuk permintaan kenaikan limitKKP secara sementara, Administrator KKP harus menginformasikan: • nilai kenaikan limitKKP(semula-menjadi) • periode kenaikan limitKKP (mulai-berakhir), dan • nomor dan nama KKP • kepada Bank Penerbit KKP • Untuk permintaan kenaikan limitKKP secara permanen, Administrator KKP harus menginformasikan: • nilai kenaikan limitKKP (semula-menjadi) • periode permanen, dan • nomor dan nama KKP • kepada Bank Penerbit KKP • Dalam hal informasi permintaan kenaikan limitKKP secara sementara atau permanen telah terpenuhi, Bank Penerbit KKP melakukan kenaikan limitKKP secara sementara atau permanen • Dalam hal informasi permintaan kenaikan limitKKP secara sementara atau permanen tidak terpenuhi, Bank Penerbit KKP menolak permintaan kenaikan limitKKP • Total limitKKP yang diberikanoleh Bank Penerbit KKP kepada 1 (satu) Satker paling banyaksebesarUP KKP yang telah disetujui dan/atau persetujuan TUP KKP 14

15. Permintaan UP KartuKreditPemerintah BP PPK KPA PPSPM KPPN SuratPersetujuanBesaran UP KKP Satker SuratPernyataan UP SuratPernyataan UP SPP-UP Tunai SPM-UP Tunai SP2D-UP Tunai RencanaKegiatan Berdasarkankebutuhan UP KKP, PPK mencantumkankebutuhan UP KKP dalamSuratPernyataan UP BP menyampaikankebutuhan UP KKP Satkerkepada PPK Diterbitkansetelahdilakukanpenelitianbesaran/proporsi UP KKP SuratPernyataan UP diterbitkanoleh KPA 3 1 2 4 Dalamhalterdapatperubahanbesaran UP KKP atauperubahanproporsi UP KKP setelahadanyapenyampaian SPM-UP, Satkermengajukansuratpermohonanperubahanbesaran UP KKP kepada KPPN dilampiridenganSuratPernyataan UP dari KPA dansuratpersetujuanperubahanbesaran UP/proporsi UP KKP dariKanwilDJPb 15

16. TUP KartuKreditPemerintah Admin KKP Bank PenerbitKKP KPPN KPA Menaikan Limit Permohonan TUP KKP SuratPersetujuan TUP KKP KPA dapat mengajukan TUP KKP ke KPPN Admin KKP mengajukanpermintaankenaikan limit KKP secarasementarakepada Bank Penerbit KKP KPPN melakukanpenilaiandanmenerbitkansuratpersetujuan Bank PenerbitKartuKreditPemerintahmelakukankenaikan limit KKP secarasementara 1 2 4 3 ArsipSuratPersetujuan TUP KKP Suratpermintaankenaikan Limit

17. MekanismePenggunaanKartuKreditPemerintah PerjanjianKerjaSamaantara Bank denganSatker PenerbitanKartuKreditoleh Bank TransaksidenganKartuKreditolehPemegangKartuKredit Pengujianoleh PPK danpenerbitanSPBy VerifikasiolehBendahara Pertanggung jawaban Penerbitan SP2D oleh KPPN 1 2 BelanjaKeperluanOperasionaldanBelanja Modal BelanjaKeperluan Perjadin PendebitanRekeningolehBendahara Monev 17

18. Pelaksanaan Pembayaran Dengan Kartu Kredit Pemerintah AlurPertanggungjawabanPenggunaanKartuKreditPemerintah Pemegang KKP PPK PPSPM KPPN BP/BPP Pengujian Pengujian • Tagihan(e-billing)/ DTS • ST/SPD/Perjanjian/Kontrak • Bukti-buktiPengeluaran Pengujian SP2D Berdasarkandokumen, PPK melakukanpengujian pengujian atas SPP-GUP KKP beserta dokumen pendukung 3 Menerbitkan SP2D 10 11 BP/BPP melakukanpengujian 7 Mengumpulkandokumen 1 Pengesahan SPM-GUP KKP Permintaanpenggantian UP KKP DaftarPengeluaranRiil Mengesahkansebagian/seluruhnya dokumendanbukti-buktipengeluaran 4 BP/BPP mengajukanpermintaanpenggantian UP KKP ke PPK 8 BerdasarkandokumenkemudianmembuatDaftarPengeluaranRiil Menerbitkan DPT KKP 2 MenerbitkanSPBy 6 Surat Pemberitahuan Penolakan 5 SPBy PendebitanRekening BP/BPP & Pungut/Potong/ Setor Pajak Menerbitkan SPP-GUP KKP 9 SPP-GUP KKP 12 18 Pendebitan & Pungut/Potong/Setor Pajak

19. Penyerahan dan PenggunaanKartuKreditPemerintah Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Aktivasi Kartu Kredit Pemerintah Tanda Tangan • SetelahaktivasiKartudan PIN selesaidilakukan, status KKP secaraotomatisaktifdansiapdigunakan • Penggunaan KKP dilakukan untuk pembayaran belanja barang operasional serta belanja modal dan/atau belanja perjalanan dinas jabatan • MenggunakanKKP sesuaidengankewenangannyasetelahterlebihdahuludilakukanaktivasikartudan PIN KKP untukpertama kali • Aktivasi KKP dilakukan oleh Administrator KKP atau masing-masing Pemegang KKP melalui call center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/sarana lainnya • Request/aktivasi PIN KKP dilakukan oleh Administrator KKP atau masing-masing Pemegang KKP melalui call center/layanan pesan singkat (Short Message Service)/sarana lainnya • Membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan (signature panel) yang terdapat pada bagian belakang Kartu Kredit Pemerintah Rahasia Informasi/Data Media Daring Penonaktifan Kartu Kredit Pemerintah Memilih merchant Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce) yang menyediakanfasilitaskeamananuntuktransaksisecara daring. Merahasiakannomorkartu, PIN, Card Verification Value (CVV) dan masa berlakuKartuKreditPemerintah Dilarangmemberikaninformasimengenai data diridantransaksiKartuKreditPemerintahkepadasiapapun Dapat mengajukan permohonan penonaktifkankepada Administrator KKP danmenyimpanKKP ditempat yang aman dalam hal KKP tidakdipergunakandalamjangkawaktu lama Memeriksa AktifmemeriksakondisidanrinciantransaksiKartuKreditPemerintahuntukmemastikantidakterdapattransaksi yang salah/tidakdiakui(dispute) secaraperiodik

20. BiayaPenggunaanKartuKreditPemerintah • Bank Penerbit KKP membebaskan Satker dari biaya penggunaan KKP, meliputi: • biaya keanggotaan (membership fee) • biaya pembayaran tagihan melalui Teller, ATM, dane-banking • biaya permintaan kenaikan batasan belanja (limit) • biaya penggantian kartu kredit karena hilang/dicuri atau rusak • biaya penggantian PIN • biaya copy Billing Statement • biaya pencetakan tambahan lembar tagihan • biaya keterlambatan pembayaran • biaya bunga atas tunggakan/tagihan yang terlambat dibayarkan,dan • biaya penggunaan fasilitas airport lounge yang berkerjasama dengan KKP • Dalam penggunaan KKP, biaya yang dibebankan pada APBN hanya biaya materai 1 2 Pengaturanbiayadituangkandalam PKS penggunaan KKP antaraSatkerdengan Bank Penerbit KKP yang menjadimitrakerjanya 3 20

21. Pengawasan SatkermembuatStandard Operating Procedure (SOP) Internal terkaitnormawaktupenggunaan, penyelesaiantagihan, danpertanggungjawaban KKP denganberpedomanpadaketentuanperaturanperundang-undangan KPA melakukanpengawasansecara internal ataskewajibanpembayarantagihan KKP agar tidakmelewatibataswaktu/jatuh tempo pembayaran SOP Internal ditetapkanoleh KPA 21

22. Ketentuan Lain-Lain Ketentuan Akhir Tahun SatkerDikecualikan Ketentuan pelaksanaanpembayarandanpenggunaanKKP pada akhir tahun anggaran diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan • KetentuanpembayarandanpenggunaanKKP sebagaimanadiaturdalamPeraturanMenteriinidikecualikanbagiSatker yang memenuhikriteriasebagaiberikut: • tidakterdapatpenyediabarang/jasa yang dapatmenerimapembayarandengan KKP melaluimesinElectronic Data Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA,dan • memilikipagujenisbelanjaSatker yang dapatdibayarkanmelalui UP sampaidengan Rp2.400.000.000,-

23. KetentuanPeralihan PerjanjianKerjaSamaSebelum PMK PenyesuaianSebelum PMK KartuKredit Pemerintah Seluruh PKS indukantaraDirekturJenderalPerbendaharaandenganPara Pimpinan Himpunan Bank milik Negara/HIMBARAdalampelaksanaanujicobapembayarandengankartukreditdalamrangkapenggunaan UP yang telahditandatanganisebelumPeraturanMenteriini mulai berlaku, dinyatakantetapberlakudandiakuisebagai PKS indukantaraDirekturJenderalPerbendaharaandengan Kantor Pusat Bank Penerbit KKP berdasarkanPeraturanMenteriini • Seluruh PKS Satker antaraKPA dengan Pejabat Bank Penerbit KKP • PenetapanPemegang KKP dan Administrator KKP, dan • Surat perjanjian antara KPA dengan Pemegang KKP yang telahditandatanganisebelumPeraturanMenteriini mulai berlaku • harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri initerhitung mulai tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan Kartu kredit yang telahditerbitkan dalampelaksanaanujicobapembayarandengankartukreditdalamrangkapenggunaan UP sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diakui sebagai Kartu Kredit Pemerintah dan tetap dapat digunakan dalam pembayaran tagihan kepada negara melalui mekanisme UP berdasarkan Peraturan Menteri ini

24. KetentuanPenutup PadasaatPeraturanMenteriinimulaiberlaku, PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomor PER-17/PB/2017 tentangUjiCobaPembayarandenganKartuKreditDalamRangkaPenggunaanUangPersediaan, dicabutdandinyatakantidakberlaku • PKS induk, PKS Satker, penetapan Pemegang KKP, dan Administrator KKP yang diperlukan untuk pembayaran dan penggunaan KKP dapat ditandatanganisebelumPeraturanMenteriinimulaiberlakudengan tetapberpedoman pada ketentuandalamPeraturan Menteri ini • PKS induk, PKS Satker, penetapan Pemegang KKP, dan Administrator KKP mulaiberlakudandilaksanakansetelah DIPA berlakuefektif Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal1 Juli 2019

25. Satker K/L Yang BelummenjadiPesertaUjiCoba KKP 1 Menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKP yang samadengantempatrekeningBendaharaPengeluarandibukasesuaidenganketentuandalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 Satker K/L Yang TelahmenjadiPesertaUjiCoba KKP 2 1 • Menandatangani PKS Satkerdengan bank sesuaidenganketentuandalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 • Melakukan addendum/perubahanPerjanjianKerjaSama (PKS) Satkerdengan bank sesuaidenganketentuandalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 3 2 • MenetapkanPemegang KKP/Admin KKP sesuaidenganketentuandalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 • MelakukanupdatePemegang KKP/Admin KKP sesuaidenganketentuandalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 4 3 Mengajukanpermohonanpenerbitan KKP kepada bank Penerbit KKP sesuaidenganketentuandalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 • Melakukan addendum/perubahansuratperjanjianantara KPA denganPemegang KKP Satkersesuaidenganketentuandalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 5 4 • Melakukanpenihilan UP/TUP padaakhir masa transisi (1 Januari 2019 s.d. 30 Juni 2019). Petunjukteknislebihlanjutterkaitpenihilan UP/TUP pada masa transisiakandiinformasikankemudian Tetapdapatmenggunakan KKP yang telahditerbitkanpada masa ujicobapembayarandengankartukreditdalamrangkapenggunaan UP 6 5 • Melakukanpenyesuaian UP/TUP padaakhir masa transisi (1 Januari 2019 s.d. 30 Juni 2019). Petunjukteknislebihlanjutterkaitpenyesuaian UP/TUP pada masa transisiakandiinformasikankemudian • Penggunaan KKP mulaiberlakupadatanggal 1 Juli 2019

26. TERIMA KASIH DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN DITJEN PERBENDAHARAAN Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lt IV Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Telepon (021) 3449230 PSW. 5709 Faksimili (021) 3813039 SITUSwww.djpb.kemenkeu.go.id