1 / 51

BANTUAN HUKUM BANTUAN HUKUM ?????????????? DOSEN: PRANOTO,S.H.,M.H.

BANTUAN HUKUM BANTUAN HUKUM ?????????????? DOSEN: PRANOTO,S.H.,M.H. BAB I. PENGERTIAN BANTUAN HUKUM : LEGAL AID, pemberian jasa bidanghukum kepada seseorang yangterlibat dalam suatu perkara

roth-guthrie
Download Presentation

BANTUAN HUKUM BANTUAN HUKUM ?????????????? DOSEN: PRANOTO,S.H.,M.H.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BANTUAN HUKUM BANTUAN HUKUM ?????????????? DOSEN: PRANOTO,S.H.,M.H.

  2. BAB I. • PENGERTIAN BANTUAN HUKUM : • LEGAL AID, pemberianjasabidanghukum • kepadaseseorang • yangterlibatdalamsuatuperkara • Pemberianjasabhdilakukandngcuma-Cuma • kpdygtdkmampu. • Motivasiutamadalamkonsep Legal Aid adalahmenegakkanhukumdenganjalanmembelakepentingandanhakasasirakyatkecil yang takmampudanbutahukum.

  3. 2.LEGAL ASSISTANCE : • Memberi bantuan hukum; • Baik kepada mereka yang mampu • membayar prestasi; • Maupun pemberian bantuan kepada • rakyat yang miskin secara cuma-cuma.

  4. 3. LEGAL SERVICE (pelayananhukum) Memberibantuanhukumkepadaanggotamasyarakat yang operasionalnyabertujuanmenghapuskankenyataan-kenyataandiskriminatif(adasorgadil.p.) dalampenegakanhukumdanpemberianjasabantuanhukumterhadaprakyatmiskin yang berpenghasilankecil

  5. 4. Bantuan hukum dlm pengertian luas dpt diartikan sbg upaya untuk membantu golongan tdk mampu dlm bidang hukum. BH Mempunyai nilai strategis untuk melindungi fakir miskin yg sering menjadi sasaran penyiksaan,SPP menganut sistim akusatur tapi dlm praktek menganut sistim inkuisitur ( kasus ,kemat cs,gorontalo, dll. ) (F H.Winata) .

  6. 5.UU No 18 th 2003 tentangAdvokat DalamPasal 1 butir (9) Undang-undangNomor 18 Tahun 2003 TentangAdvokat, disebutkanbahwa: “Bantuanhukumadalahjasahukum yang diberikanolehAdvokatsecaracuma-cumakepadaKlien yang tidakmampu”

  7. 6.UU no16 th 2011 ttgbhJasahukum yang diberikanolehpemberibantuanhukumsecaraCuma- Cumakepadapenerimabantuanhukum 7.penjelasan psl 56 uu no48 th 2009ttkekkehakimanbhpemberianjasahkmsecaraCuma-Cumaygmeliputikonsultasimenjalankankuasa,mewakili,mendampingi,membela,melakukantindakanhukum lain untukkepentinganpencarikeadilanygtdkmampu.

  8. 8.PPRI NO 83 TH 2008 TT PERSYARATAN TATACARA PEMBERIAN BH SECARACUMA-CUMABH ;JASA HKM YG DIBERIKAN ADVOKAT TANPA MENERIMA PEMBAYARAN MELIPUTI KONSULTASI,KUASA,MEWAKII, MENDAMPINGI,MEMBELA,DAN MELAKUKAN TINDAKAN LAIN UNTUK KEPENTINGAN PENCARI KEADILAN YG TDK MAMPU. 9.SEMA NO 10 TH 2010 TT PEDOMAN PEMBERIAN BH DI PERADILAN UMUMSDA

  9. BAB II BAB II ASAS ASAS BANTUAN HUKUM :psl 2 uubh no 16/2011 1. KEADILAN ;(kepastianhkm,kemanfaatan)2. PERSAMAAN KEDK DIHADAPAN HUKUM,3. KETERBUKAAN;4. Efesiensidanefektivitas, 5.AKUNTABILITAS; doktrin1. DAPAT DI AKSES;2.KESETERDIAAN DANA;3. KEBERLANJUTAN;4. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN;5. NON DISKRIMINASI.6 .PRADUGA TAK BERSALAHb

  10. BAB III TUJUAN BANTUAN HUKUM • A.DOKTRINER • Membantumencarikebenaranmateril; • (idenfikasikorbansulit,apalagitsknya,mencarinununsulit ?) • Melindungihakhaktersangka/ terdakwa; • Sosial education(memberantas mafia peradilan,kasusjaksanakal,urip,artalita,gayus, • dll)

  11. f. PerbaikantertibHukum;(jualbelipasal) • g. Pembaharuanhukum;(dekriminalisasi • kriminalisasi) • h. Membukalapanganpekerjaan(posbakum) • i. Practical Training;(posbakum) • Penegakanhukum(Preventiprepresip) • (Semuaorangdianggaptahuuu,sosialisasisebelumdiundangkan)

  12. B.TUJUAN BANTUAN HUKUM : 1. MEMPROMOSIKAN, MELINDUNGI, MEMFASILITASI, DAN MENYEDIAKAN BH 2.MENJAMIN HAK-HAK PENERIMA BH; 3.MENJAMIN PENYENGLENGARAAN BH DILAKS 4.MENJAMIN MEMASTIKAN BH DILAK SANAKAN SECARA LUAS /MERATA.

  13. C.TUJUAN BH Psl3 uubh1.menjamin hakorangmiskinuntukmendapatkanakseskeadilan2.Mewujudkan hakkonstitusionalw.nsesuaidngprinsippersamaandihadapanhukum3.menjamin kepastianpenyelenggaraanbhdilaksanakandiseluruhwilri4.wewujudkan peradilanygdptdipertanggungjawabkan(keadilanberdasarkanketuhananyme)

  14. BAB IVruanglingkupbhpsl 4 uubh1.bh diberikankepadaorangmiskin yang menghadapimasalahhukum,pdt,pidna,tunorangmiskinmeliputisetiaporangygtidakbisamemenuhihakdasarsecaralayakdanmandiri,hakdasarmeliputihakataspangan,sandang,kesehatan,pendidikan,pekerjaan,perumahan.(alamiah)2.orang /klompokorangyg; termarjinalkankrnkebijakanpublik,hakhaksipilterabaikan.(kemiskinanstruktural,lapindo,hphdll)

  15. 3.bh meliputimenjalankankuasa,mendampingi,mewakili, membela/melakukan tindakanhukumuntukkepentinganpenerimabhpsl 5 1. penerimabhmeliputisetiaporangataukelompokorangmiskinygtdkdapat memenuhihakdasarsecaralayakmandiri, 2. meliputihakataspangan,sandanglayanankesehatan,pendidikan,pekerjaaan ,berusaha, perumahan.

  16. BAB V PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM Pasal 6 (1) B H diselenggarakanuntukmembantupenyelesaianpermasalahanhkmygdihadapipenerimabh(2) Pemberian BH kepadaPenerima BH diselenggarakanolehMenteridandilaksanakanolehPemberi BH ,

  17. menteribertugas: a. menyusundanmenetapkankebijakanpenyelenggaraanBantuanHukum; b. menyusundanmenetapkanStandarbhberdasarkanasas-asaspemberianBhc. menyusunrencanaanggaran BH d. mengelolaanggaranbhsecaraefektiftranparan,akuntabel,efisien,tranparane.menyusundanmenyampaikanlaporankepadadprsetiapakhirth

  18. bab vipemberibhpemberibhadlhl.b.h./organisasikemasyarakatanygmemberilayananbhpsl 8 (1) Pelaksanaan BH dilakukanolehpemberi BH yang telahmemenuhisyaratberdasarkanUu(2) Syarat-syaratPemberi BH meliputi: a. berbadanhukum; b. terakreditasiberdasarkanUuc. memilikikantor / sekretariattetapd. memilikipengurus; dane. memiliki program BantuanHukum.

  19. BAB VII HAK PEMBERI BHa. melakukanrekrutmenterhadapadvokat, paralegal, dosen, danmahasiswafakultashukum; b. melakukanpelayananBantuanHukum; c. menyelenggarakanpenyuluhanhukum, konsultasihkmd. menerimaanggarandarinegaraunkmelaksanakanbhe. mengeluarkanpendapatataupernyataandalammembelaperkara yang menjaditanggungjawabnyadidalamsidangpengadilansesuaidenganketentuanuuf.mendapatkaninformasidan data lain daripemerintahataupuninstansi lain, untukkepentinganpembelaanperkara; dang. mendapatkanjaminanperlindunganhukum, keamanan, dankeselamatanselamamenjalankanbh

  20. BAB VIII KEWAJIBAN PEMBERI BH Pasal 10 a. melaporkankepadaMenteritentang program bhb. melaporkansetiappenggunaananggarannegaradigunakanuntukpemberianBhberdasarkanuuc. menyelenggarakanpendidikandanpelatihanbhbagiadvokat, paralegal, dosen, mahasiswafh yang direkrutd. menjagakerahasiaan data, informasi, dan/atauketerangan yang diperolehdariPenerimabhberkaitandenganperkara yang sedangditangani, kecualiditentukan lain olehuu- e. memberikanBantuanHukumkepadaPenerimabhberdasarkansyaratdantatacara yang ditentukandalam UU sampaiperkaranyaselesai, kecualiadaalasan yang sahsecarahkm

  21. PSL 11Pemberi BH tidakdapatdituntutsecaraperdata /Pidanadalammemberikan b h ygmenjaditanggungjawabnyaygdilakukandenganiktikadbaikdidalammaupundiluarsidangpengadilansesuaiStandar BH berdasaRkanperat per UU /kodeetik ADVOKAT

  22. bab ix penerimabhpenerimabh ad orang /klompokorangmisknHAK PENERIMA BH PSL 12 UUBH1.MENDAPAT BH HINGGA MASALAHNYA SELESAI,SELAMA PENERIMA BH TDK MENCABUT SRT KUASA2. MENDAPAT BH SESUAI STANDAR BH3.MENDAPATKAN INFORMASI DAN DOKUMEN YG BERKAITAN DNG BHKEWAJIBAN PENERIMA BH PSL 131.MENYAMPAIKAN BUKTI,INFORMASI ,DATA SECARA BENAR2.MEMBANTU KELANCARAN PEMBERIAN BH

  23. BAB XSYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BHPSL 141.MENGAJUKAN PERMOHONAN SECARA TERTULIS YG BERISI IDENTITAS PEMO HON,URAIAN SINGKAT PERKARA YBS.2.MENYERAHKAN DOKUMEN PERKRA3.SK MISKIN DR LURAH/KADES/PEJABAT YG SETINGKAT DI TEMPAT TGL PEMOHON.4.MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA PEMBERI BH,JIKA DITERIMA BIKIN SURAT KUASA.

  24. pasal 15 (1) PemohonBh mengajukan permohonanbhkepadapemberibh(2) Pemberi BH dlmjangkawaktu paling lama 3 (tiga) harikerjasetelahpermohonanBhdinyatakanlengkapharusmemberikanjawabanmenerimaataumenolakpermohonanBh(3) DalamhalpermohonanBantuanHukumditerima, PemberiBhmemberikanBhberdasarkansuratkuasakhususdariPenerimabh(4) DalamhalpermohonanBantuanHukumditolak, PemberiBhmencantumkanalasanpenolakan(5) KetentuanlebihlanjutmengenaisyaratdantatacarapemberianBhdiaturdng pp

  25. BAB XI PENDANAAN Pasal 16 (1) PendanaanBhygdiperlukandandigunakanuntukpenyelenggaraanBhdibebankankepadaapbn(2) sumberpendanaan BH dapatberasaldari: a. hibahatausumbangan; dan/ataub. sumberpendanaan lain yang sahdantidakmengikat.

  26. PSL17 (1)Pemerintahwajibmengalokasikandanapenyelenggaraanbhdlmapbn (2)Pendanaanpenyelenggaraan BH dialokasikanpadaanggarankementrianygmenyelenggarakanurusanpemerintahandibidanghukumdan ham

  27. BAB XIIPos Bantuan HukumPos BantuanHukum (Posbakum) didirikanpadatahun 1970 atasgagasan DPC Peradin Jakarta dibawahpimpinanYan Apul. Dalammenjalankan program kerjanya, Pos BantuanHukummenjalinkerjasamadenganPengadilannegeridiseluruh Jakarta. Pengadilannegerimeresponkerjasamatersebutdenganmemberikansaturuangankhususdisetiappengadilannegeri Jakarta sebagaitempatPosbakum.

  28. Pasal 57 ayat (1) Undang-undangNo 48 TH 2009 TTG KekuasaanKehakiman ; Padasetiap P.N. dibentuk POSBAKUM kepadapencarikeadilan yang tidakmampudalammemperolehbantuanhukum.SEMA Nomor 10 Tahun 2010,PSL 6SetiapPengadilanNegerisegeramembentuk Pos BantuanHukum yang pembentukannyadilakukansecarabetahap;KetuaPengadilanNegerimenyediakanruangandansarana yang dibutuhkanuntukdigunakansebagai Pos BantuanHukum, berdasarkankemampuanmasing-masing;

  29. BAB XIIIInformasiBantuanHukuma. PN, P.T, M. Ab. KejaksaanNegeri atau KejaksaanTinggi;c. RumahTahanan Negara (RUTAN);d. LembagaPemasyarakatan;e. POLSEK/POLRES/POLDA;f. Kantor PemerintahDaerah h. Unit kerjaBantuanhukumi. LKBH di PT

  30. BAB XIV LARANGAN Pasal 20 Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

  31. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 21 Pemberi BH yang terbuktimenerima / memintapembayarandariPenerima BHdan/ataupihak lain yang terkaitdenganperkara yang sedangditanganisebagaimanadimaksuddalamPasal 20, dipidanadenganpidanapenjara paling lama 1 (satu) tahunataudenda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluhjutarp)

  32. BABXVIPERKEMBANGAN BH DAN ORGANISASI BH SEBELUM DAB SESUDAH MERDEKAA.SEBELUM MEDEKA

  33. b. Sesudahmerdeka PERADIN A P S I IKADIN I P H I A A I A K H I S P I H K H P H A P I

  34. REFORMASIKOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA(KKAI) KONGGRES ADVOKAT PERADI INDONESIA

  35. TUJUAN K KA I • MEMPERSIAPKAN UU ADVOKAT (UU NO.18 TAHUN 2003) • MENGADAKAN VERIVIKASI • MENGADAKANKOMISI ORGANISASI • MENGADAKANKOMISI SERTIFIKASI

  36. BANTUAN HUKUM PREVENTIF BANTUAN HUKUM DIAGNOSTIK BAB. XVII JENIS BANTUAN HUKUM (SLOOT DLM SOEKANTO) BANTUAN HUKUM PENGENDALIAN KONFLIK BANTUAN HUKUM PEMBENTUKAN HUKUM BANTUAN HUKUM PEMBAHARUAN HUKUM

  37. LITIGASI / LITIGATOR /LITIGATION JENIS BANTUAN HUKUM UU BH NON LITIGASI / NON LITIGATION KONCULTATION HKM INFORMATION HKM PENDAPAT HUKUM 4. MEDIASI./DIVERSI (RESTORASI JUSTICE) 5. LEGAL SOLUTION 6. PENDIDIKANPELATIHAN HKM 7. PEMBERDAYAAN MSY

  38. BANTUAN HUKUM TRADISIONAL BANTUAN HUKUM KONSTITUSIONAL BAB XVIII KONSEP BANTUAN HUKUM BANTUAN HUKUM STRUKTURAL BANTUAN HUKUM RESPONSIF

  39. 1.Konsep bantuanhukumtradisional/individual :pemberianbh pd masyarakatygtdkmampu, berupapendampinganbaikdimukapengadilanmaupunmelaluiarbitrase. ygdilakukansecara individual, pasif, danpendekatanyasecara formal legal.

  40. 2.Konsep bantuanhukumkonstitusional.Bantuanhukumuntukrakyatmiskindngtujuanyglbhluas;menyadarkanhakmasyarakatmiskin ,penegakanhakasasimanusia,bersifatlebihaktif,bUkansajAsecara individual tapisecarakolektif

  41. 3.Konsep bhstruktural :segalaaksi/ kegiatanygdiLAkukantdksematamataditujukanutkmembelakepentingan/hakhukummasyarakatygtdkmampu pd prosesperadilan,tapilbhluaslg ,bhstrukturalbertujuanutkmenumbuhkankesadaranhkmdanpengertianmsythdpentingnyahkm.

  42. 4.Konsep bhresponsif :diberikan pd fakir miskinsecaraCuma-Cumameliputisemuabidanghukumdanhakasasimanusiatanpamembedakanpembelaankolektif/individual.dan melibatkanperansertanegaradanmasyarakat.

  43. 1.UUD.45 2.UU N0 18 TH2003 TT ADVOKAT 3.UU NO 48/2009 KEKEH BAB XIX KETENTUAN YG MENGATUR BANTUAN HUKUM 4.UU NO 16/2011 UUBH 5.PP 83 TH 2008 ttPERSYARATAN BH CUMC-CUMA 6.SEMA NO 10 TT PEDOMAN BH

  44. UUD 45 :pasal 28 d :“setiaporangberhakataspengakuan,jaminan,perlindungandankepastianhukumygadilsertaperlakuanygsamadihadapanhkm”

  45. Undang-undang no. 48 tahun 2009 ttgkekuasaankehakiman.Psl 56 sdpsl 57(1) setiaporangygtersangkutperkaraberhakmemperolehbantuanhukum(2) NEGARA MENANGGUNG BIAYA PERKARA BG PENCARI KEADILAN YG TDK MAMPU

  46. Undang-undang no. 8 th 1981psl 54

  47. Psl 56 kuhapbab vii bantuanhukumpsl 69 sdpsl 74

  48. Undang-undang no. 18 th 2003 tentangadvokatpasal 22“advokatwajibmemberikanbhsecaraCumaCumakepadapencarikeadilanygtidakmampu”

  49. UU NO. 18 TH 2003 HAK DAN KEWAJIBAN PENGANGKATAN PERSYARATAN HONOR SUMPAH BANTUAN HUKUM CUMA - CUMA PENDIDIKAN ADVOKAT ASING

  50. BAB XX BANTUAN HUKUM DALAM SISTIM PERADILAN PIDANA/ PROSES PERADILAN PIDANA1.BH DALAM TINGKAT PENYIDIKAN;2.BH DALAM PENUNTUTAN;3.BH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI SI DANG PENGADILAN; A.EKSEPSI B.PEMERIKSAAN SAKSI/TERDAKWA C.PEMBELAAN/PLEIDOOI D.DUPLIK E.UPAYA HUKUM 4.BH DLM L.P.

More Related