BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. BANTUAN HUKUM Dan PROSEDUR MENGAJUKAN GUGATAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh: KreptiSayeti, SH

2. Peradilan Tata Usaha Negara • Adalahsalahsatupelakukekuasaankehakimambagirakyatpencarikeadilanterhadapsengketa Tata Usaha Negara (Vide Psl 4 UU No. 9 Tahun 2004); • Mempunyaiwewenanguntukmemeriksa, memutusdanmenyelesaikansengketa Tata Usaha Negara;

3. PeraturanPerundang-undangantentangPeradilan Tata Usaha Negara • UU Nomor 5 Tahun 1986 TentangPengadilan Tata Usaha Negara; • UU Nomor 9 Tahun 2004 TentangPerubahanatas UU No. 5 Tahun 1986 tentangPengadilantata Usaha Negara; • UU Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahankeduaatas UU No. 5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara.

4. Sengketa Tata Usaha Negara • Sengketa yang timbuldalambidangTata Usaha Negara antaraorang/BadanHukumPerdatadenganBadan/Pejabat Tata Usaha Negara, baikdipusat/daerahsebagaiakibatdikeluarkannyaKeputusan Tata Usaha Negara, termasuksengketakepegawaianberdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku(Vide Psl 1 angka 10 UU No 51 Tahun 2009);

5. SengketaKepegawaian • SengketaKepegawaianmerupakansalahsatubagiandarisengketa Tata Usaha Negara • Pasal35 Undang-UndangNomor43 Tahun 1999 tentangPerubahanatas UU No. 8 Tahun 1974 tentangPokok-pokokKepegawaian, yang menyatakan: • Sengketa Kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. (2) Sengketa Kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian”

6. SubyekdanObyekSengketa TUN(Vide Psl. 1 angka 4 UU PTUN) Penggugat (orang/BadanHukumPerdata) Tergugat (Badan/Pejabat Tata Usaha Negara) Objeksengketa (KTUN)

7. ObjekSengketa Tata Usaha Negara • Keputusan yang dikeluarkanolehBadan/Pejabat Tata Usaha yakniberupasuatupenetapantertulis yang dikeluarkanolehBadan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakanhukum Tata Usaha Negara berdasarkanperaturanperundang-undangan yang berlaku, yang bersifatkonkret, individual, dan final yang menimbulkanakibathukumbagiseseorang/BadanHukumPerdata(Vide Psl 1 angka 3 UU No. 51/2009)

8. …..Lanjutan • FiktifNegatif (yang dianggapsamadengan KTUN) AdalahtidakberbentukSuratKeputusan TUN, haliniterjadiapabilaBadanatauPejabat TUN tidakmengeluarkan SK yang dimohonkankepadanyaolehPenggugat, sedanghaltersebutmenjadikewajibannyamakahalitudianggapsamadengan KTUN yang merupakankompetensiPeradilan Tata Usaha Negara. (Vide Psl 3 UU No. 5 Tahun 1986).

9. Tertulis DikeluarkanolehBadan/Pejabat TUN Berisitindakanhukum Tata Usaha Negara UnsurKeputusan/Ketetapan Tata Usaha Negara BerdasarkanPeraturanperundang-undangan yang berlaku Bersifatkonkret, individual dan final Menimbulkanakibathukumbagiseseorang/BadanHukumPerdata

10. Keputusan TUN yang fiktifatauNegatif.(vide pasal 3 UU No. 5/86) ApabilaBadanatauPejabat Tata Usaha Negara tidakmengeluarkankeputusan, sedangkanhalitumenjadikewajibannya, makahaltersebutdisamakandenganKeputusan Tata Usaha Negara. Jika tidak ada jangka waktu dan setelah jangka waktu 4 bulan dari permohonan ternyata badan/ pejabat TUN tidak menerbitkan keputusan Jika ada jangka waktu dan ternyata setelah melewati jangka waktu ternyata badan atau pejabat TUN tidak menerbitkan Keputusan TUN yang dimohonkan Badanataupejabat TUN dianggaptelahmenerbitkanKeputusanPenolakanPermohonantsb

11. Tenggang waktu mengajukan Gugatan TUN • 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima/diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat TUN (Vide psl 55 UU Nomor 5 Tahun 1986). • Dihitungsecarakasuistis, yakni 90 harisejak yang bersangkutanmengentahuidanmerasakepentingannyadirugikandenganadanyaKeputusan TUN Tersebut (bagiPihakketiga);

12. Alasan Mengajukan Gugatan(Vide Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004) • Keputusan TUN yang digugat itu itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • Keputusan TUN yang digugat itu itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

13. Hal-hal yang harusdimuatdalamSuratGugatan SyaratFormil : • IdentitasPenggugatdanKuasanya(jikamenggunakanjasakuasahukum); • IdentitasTergugat, jabatan, dantempatkedudukanhukumnya(yang mengeluarkanKeputusan TUN);

14. ………Lanjutan Syarat Materiel : • Alasan/dasargugatan (Posita); • Tuntutan (petitum), berisihal-hal yang dimohonkanuntukdiputuskanolehPengadilan yang harusdirumuskandenganjelasdantegas; • DitandatanganiolehPenggugatataukuasanya. * Vide Psl.56 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986

15. Dokumen & Hal yang harusdipersiapkanjikahendakmengajukangugatandiPengadilan TUN • Surat gugatan; • SuratkuasakhususdariPenggugatkepadakuasahukumnya, bilaPenggugatmenguasakankepadakuasahukum(Vide Psl. 56 Ayat 2). • Foto copy kartuadvokatkuasahukum yang dikuasakan(jikadikuasakankepadaAdvokatprofesional yang berlisensi);

16. …..Lanjutan • Foto copy suratkeputusan TUN yang menjadiobyeksengketa(Vide Psl. 56 Ayat 3). Kecualiapabilaobyeksengketaberupakeputusanfiktif-negatifatauapabilaobyeksengketatidakdikuasaiolehPenggugat; • Dana untukmembayarpanjarbiayaperkara yang telahditetapkanberdasarkan radius/jarak;

17. PemberianKuasa • Para Pihak yang bersengketadapatdidampingiataudiwakiliolehseorangataubeberapaorangkuasa; • Pemberiankuasauntukberperkaradalamsengketa TUN sifatnyaadalahtidakwajib; • Pemberiankuasadapatdilakukanmelaluisuratkuasakhususatausecaralisandimukapersidangan.

18. …..Lanjutan • TergugatdapatmenggunakanJaksaPengacara Negara sebagaikuasahukum (Vide Psl. 30 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentangKejaksaan) dandapatmenunjukorang-orangataupejabat yang ditunjukataudapatjugamenggunakanjasaAdvokatprofesional yang berlisensi; • PenggugatdapatmenggunakanjasaAdvokatprofesional yang berlisensi;

19. AcaraPemeriksaanPerkaradiPersidangan • Pengadilanbersidangdengan 3 (tiga) orang hakim; • Sebelumpemeriksaanpokoksengketa, majelis hakim wajibmelakukanpemeriksaanpersiapanuntukmelengkapigugatan yang kurangjelas; • Dimulaidenganpembacaansuratgugatan; • EksepsidanjawabanTergugat; • ReplikPenggugat;

20. …..Lanjutan • DupliekTergugat; • Pembuktian; • Kesimpulan Para Pihak; • Putusan

21. AlatBukti(vide Psl 100 UU No 5 Tahun 1986) • Surat / Tulisan; • Keteranganahli; • Keterangansaksi; • Pengakuan Para Pihak; • Pengetahuan Hakim.

22. Terimakasih