1 / 16

Laras Cahya Ramadhanti 20206541 4EB11

Laras Cahya Ramadhanti 20206541 4EB11. HUBUNGAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DENGAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI. LATAR BELAKANG. 5 PRINSIP GG (UNDP) : Partisipasi Aturan hukum Tranparasi Daya tanggap Visi strategi. KINERJA PEMKAB BEKASI. RUMUSAN MASALAH.

rupert
Download Presentation

Laras Cahya Ramadhanti 20206541 4EB11

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. LarasCahyaRamadhanti 20206541 4EB11 HUBUNGAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DENGAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

  2. LATAR BELAKANG • 5 PRINSIP GG (UNDP) : • Partisipasi • Aturan hukum • Tranparasi • Daya tanggap • Visi strategi KINERJA PEMKAB BEKASI

  3. RUMUSAN MASALAH • Partisipasi • Aturan hukum • Tranparasi • Daya tanggap • Visi strategi KINERJA PEMKAB BEKASI HUBUNGAN

  4. TUJUAN Partisipasi Aturan Hukum Kinerja Menguji Hubungan Transparasi Daya Tanggap Visi Strategi

  5. MANFAAT • Manfaat Akademis • Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa yang ingin mengetahui tentang Good Governance. • ManfaatPraktis • Memberikan manfaat bagi Pemda Bekasi untuk mengetahui bagaimana hubungan Good Governance (GG) dengan kinerja pemerintah.

  6. METODELOGI PENELITIAN Objek Penelitian Masyarakat Kabupaten Bekasi Metode Pengumpulan Data • Studi Kepustakaan • Studi Lapangan • Kuesioner Data/Variabel Penelitian • Variabel X (Independen) : Prinsip GG Menurut UNDP • Variabel Y (Dependen) : Kinerja Diwakili dengan Visi dan Misi Pemkab Bekasi

  7. PENGUJIAN DATA • Uji validitas & reliabilitas • Tanggapan Responden Terhadap Kuesioner • Analisis Korelasi Rank Spearman • Analisis Koefisien Determinasi • Pengujian Hipotesis

  8. UJI VALIDITAS DAN REALIBILITAS VARIABEL X Reliabilitas Variabel X Analisis : Nilai Alpha Cronbach’s Var. Y = 0,914 berarti sangat reliabel

  9. Validitas Dan Reliabilitas Variabel Y Reliabilitas Variabel Y Analisis : Nilai Alpha Cronbach’s Var. Y = 0,919 berarti sangat reliabel

  10. TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KUESIONER Pelaksanaan Good Governance (Var.X) Analisis : Nilai skor kuesioner atas variabel X adalah 72,09%. Hal ini menunjukan secara umum pelaksanaan Good Governance di PemKot JakSel adalah Baik.

  11. Kinerja Pemkab (Var. Y) Analisis : Nilai Skor kuesioner atas variabel Y adalah 71,81%. Hal ini menunjukan secara umum kinerja Pemkab yang diukur dari visi dan misi adalah Baik

  12. ANALISA KORELASI RANK SPEARMAN Analisis : Correlation coefficient = 0,206 berarti rendah

  13. ANALISA KOEFISIEN DETERMINASI Kd =rs2x 100% Kd = (0,206)2 x 100% Kd = 0,0676 x 100% Kd = 6,76 % Analisis : Bahwa kontribusi var. X terhadap peningkatan var. Y sebesar 80,64 % • PENGUJIAN HIPOTESIS t = rs2 √ n – 2 √1 – (rs)2 t = 0,0676 √400 – 2 √1 – (0,0676) t = 1,349 0.97 t = 1,391 Ho akan diterima apabila t test < t tabel Ha akan diterima apabila t test > t tabel dk = ∞ t tabel = 1,645 t test = 1,391 1,391< 1,645 maka Ho diterima

  14. KESIMPULAN Penerapan prinsip-prinsip Good Governance (yang terdiri dari prinsip partisipasi (participation), aturan hukum (rule of law), transparasi (transparancy), daya tanggap (Responsiveness), dan Visi Strategi (Strategik vision)) menunjukan pelaksanaan GG yang Baik terlihat dari skor yang sebesar 72,09%. Sedangkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi yang dilihat dari visi dan misi menunjukan penilaian kinerja yang Baik terlihat pada skor yang sebesar 71,81%. Hubungan penerapan prinsip-prinsip Good Governance dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi, mempunyai hubungan rendah yaitu sebesar 0.206 artinya penerapan GG dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi belum terlaksana dengan baik atau dengan kata lain buruk.

  15. SARAN Diharapkan Pemkab Bekasi secara konsisten dan berkesinambungan untuk mengimplementasikan Good Governance (GG) karena dalam jangka panjang akan dapat memperoleh manfaat dalam peningkatan kinerja. Selain itu, peningkatan mutu pelaksanaan Good Governance (GG) juga sangat penting guna tercapainya tata pemerintahan yang baik. Untuk mendukung peningkatan kinerja yang lebih efektif, efisien serta tepat waktu, sebaiknya Pemerintah Kota Jakarta Selatan terusmengembangkan misi, program dan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas kota Jakarta Selatan sebagai kota modern dan Pemerintah juga harus terus meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk dapat mewujudkannya.

  16. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA…….

More Related