1 / 20

SUBYEK PPN & PPn BM

SUBYEK PPN & PPn BM. PENGERTIAN PENGUSAHA KENA PAJAK PENGUSAHA KECIL HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK. PENGUSAHA PASAL 1 ANGKA 14. ORANG PRIBADI. BADAN. DALAM KEGIATAN USAHA/PEKERJAANNYA. MENGHASILKAN BARANG. MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN.

sahara
Download Presentation

SUBYEK PPN & PPn BM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SUBYEK PPN & PPn BM • PENGERTIAN PENGUSAHA KENA PAJAK • PENGUSAHA KECIL • HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK

  2. PENGUSAHA PASAL 1 ANGKA 14 ORANG PRIBADI BADAN DALAM KEGIATAN USAHA/PEKERJAANNYA MENGHASILKAN BARANG MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN MELAKUKAN USAHA JASA TERMASUK EKSPOR JASA MENGIMPOR BARANG MENGEKSPOR BARANG MEMANFAATKAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN

  3. PENGUSAHA KENA PAJAK PASAL 1 ANGKA 15 PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK JASA KENA PAJAK YANG DIKENAI PAJAK BERDASAR UU PPN PKP YANG DIKENAKAN PPN PKP DENGAN PEREDARAN BRUTO RP 4,8 MILYAR KEATAS TERMASUK PENGUSAHA KECIL YANG MEMILIH UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

  4. SIAPA YANG WAJIB MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP PASAL 3 A PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DI DALAM DAERAH PABEAN PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DI DALAM DAERAH PABEAN PENGUSAHA YANG MELAKUKAN EKSPOR BKP BERWUJUD PENGUSAHA YANG MELAKUKAN EKSPOR JASA KENA PAJAK PENGUSAHA YANG MELAKUKAN EKSPOR BKP TIDAK BERWUJUD

  5. PENGUSAHA KECIL PMK-197/PMK.03/2013 • Pengusahakeciladalahpengusaha yang selamasatutahunbukumelakukanpenyerahanBarangKenaPajakdan/atauJasaKenaPajakdenganjumlahperedaranbrutodan/ataupenerimaanbrutotidaklebihdariRp4.800.000.000,- (Empat milyar delapan ratus juta rupiah). • Jumlahperedaranbrutodan/ataupenerimaanbrutoadalahjumlahkeseluruhanpenyerahanBarangKenaPajakdan/atauJasaKenaPajak yang dilakukanolehpengusahadalamrangkakegiatanusahanya.

  6. PENGUSAHA KECIL PMK-197/PMK.03/2013 • PengusahawajibmelaporkanusahanyauntukdikukuhkansebagaiPengusahaKenaPajak, apabilasampaidengansuatubulandalamtahunbukujumlahperedaranbrutodan/ataupenerimaanbrutonyamelebihiRp4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah). • KewajibanmelaporkanusahauntukdikukuhkansebagaiPengusahaKenaPajakdilakukan paling lama akhirbulanberikutnyasetelahbulansaatjumlahperedaranbrutodan/ataupenerimaanbrutonyamelebihiRp4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah).

  7. PENGUSAHA KECIL PMK-197/PMK.03/2013 • Kewajiban di atas tidak berlaku untuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. • Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. • Apabila pengusaha kecil memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak, Undang-Undang PPN berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.

  8. PENGUSAHA KECIL KMK-967/KMK.04/1983 - PENYERAHAN BKP/JKP PEREDARAN BRUTO < RP 24.000.000,- MODAL < RP 10.000.000,- KMK-430/KMK.04/1984 - PENYERAHAN BKP/JKP PEREDARAN BRUTO < RP 60.000.000,- MODAL < RP 10.000.000,- KMK-303/KMK.04/1989 - PENYERAHAN BKP PEREDARAN BRUTO < RP 60.000.000,- - PENYERAHAN JKP PEREDARAN BRUTO < RP 30.000.000.- - PENYERAHAN BKP & JKP BKP > 50% PEREDARAN BRUTO < RP 60.000.000,- JKP > 50% PEREDARAN BRUTO < RP 30.000.000,- KMK-1288/KMK.04/1991 - PENYERAHAN BKP PEREDARAN BRUTO < RP 120.000.000,- - PENYERAHAN JKP PEREDARAN BRUTO < RP 60.000.000.- - PENYERAHAN BKP & JKP BKP > 50% PEREDARAN BRUTO < RP 120.000.000,- JKP > 50% PEREDARAN BRUTO < RP 60.000.000,-

  9. PENGUSAHA KECIL KMK-552/KMK.04/2000 - PENYERAHAN BKP PEREDARAN BRUTO < RP 360.000.000,- - PENYERAHAN JKP PEREDARAN BRUTO < RP 180.000.000.- - PENYERAHAN BKP & JKP BKP > 50% PEREDARAN BRUTO < RP 360.000.000,- JKP > 50% PEREDARAN BRUTO < RP 180.000.000,- KMK-571/KMK.03/2003 - PENYERAHAN BKP/JKP PEREDARAN BRUTO < RP 600.000.000,- BERLAKU SAMPAI 31 MARET 2010 PMK-68/KMK.03/2010 - PENYERAHAN BKP/JKP PEREDARAN BRUTO < RP 600.000.000,- BERLAKU 1 APRIL 2010 SAMPAI 31 DESEMBER2013 PMK-197/KMK.03/2013 - PENYERAHAN BKP/JKP PEREDARAN BRUTO < RP 4.800.000.000,- BERLAKU 1 JAN 2014 SAMPAI SEKARANG

  10. AKIBAT HUKUM DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK PP NO. 1 TH 2012 Pembuatan Faktur Pajak Penerapan tarif 0% (nol persen) Pengkreditan Pajak Masukan Pengembalian kelebihan pembayaran PPN dan PPn.BM

  11. KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PASAL 3 A UU PPN • MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN • SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK • MEMUNGUT PAJAK YANG TERUTANG • MENYETOR PPN YANG HARUS DIBAYAR DALAM • HAL PAJAK KELUARAN LEBIH BESAR DARI PAJAK • MASUKAN YG DAPAT DIKREDITKAN DAN PPn.BM • YG TERUTANG • MELAPORKAN PENGHITUNGAN PAJAK • KEWAJIBAN PADA SAAT DILAKUKAN PEMERIKSAAN • (Pasal 29 (3) KUP)

  12. MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP • Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi • tempat tinggal atau • tempat kedudukan Pengusaha, dan • tempat kegiatan usaha • dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

  13. TATA CARA PENGUKUHAN PKP • WP YG MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI PKP, WAJIB • MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI • PKP SEBELUM MELAKUKAN PENYERAHAN BKP/JKP • WP YG MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI PENGUSAHA KECIL : • - MEMILIH SEBAGAI PKP, WAJIB MENGAJUKAN PERNYATAAN • TERTULIS UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP • - TIDAK MEMILIH SEBAGAI PKP TETAPI OMZETNYA MELEBIHI • RP 4,8MILYAR, WAJIB MELAPORKAN UNTUK DIKUKUHKAN • SEBAGAI PKP PALING LAMBAT AKHIR MASA PAJAK • BERIKUTNYA • APABILA MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI PKP TETAPI TIDAK • MENDAFTAR SEBAGAI PKP AKAN DIKUKUHKAN SECARA • JABATAN

  14. MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP • MEMENUHI SYARAT TETAPI TIDAK MENDAFTARKAN DIRI SBG PKP • TETAP TERUTANG PPN ATAS PENYERAHAN BKP/JKP DI DAERAH • PABEAN • TIDAK BERHAK TARIF 0% ATAS EKSPOR • DILARANG MEMBUAT FAKTUR PAJAK • PAJAK MASUKAN TIDAK DAPAT DIKREDITKAN • DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP • TERUTANG PPN ATAS PENYERAHAN BKP/JKP DI DAERAH PABEAN • TERUTANG PPN TARIF 0% ATAS EKSPOR • WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAK • BERHAK MENGKREDITKAN PAJAK MASUKAN • WAJIB MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PPN • TERUTANG

  15. MEMUNGUT PAJAK TERUTANG • WAJIB MEMUNGUT PAJAK KELUARAN • - PENYERAHAN BKP/JKP DI DALAM NEGERI DENGAN • TARIF 10% • - EKSPOR DENGAN TARIF 0% • MEMBUAT FAKTUR PAJAK

  16. MENYETOR PAJAK TERUTANG • DALAM HAL PAJAK KELUARAN LEBIH BESAR DARI • PAJAK MASUKAN • CONTOH : • PAJAK KELUARAN RP 2.000,- • PAJAK MASUKAN RP 1.500,- • PPN DISETOR RP 500,- • PENYETORAN DI BANK PERSEPSI/KANTOR POS • PALING LAMBAT AKHIR BULAN BERIKUTNYA • SETELAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK DAN SEBELUM • SPT DILAPORKAN (PASAL 15 A UU PPN)

  17. MELAPORKAN PENGHITUNGAN PAJAK • LAPORAN DENGAN MENGGUNAKAN SPT MASA PPN • KE KANTOR PELAYANAN PAJAK • - FORMULIR 1111 • - FORMULIR 1111 DM • - FORMULIR 1107 PUT • PELAPORAN PALING LAMBAT AKHIR BULAN • BERIKUTNYA SETELAH BERAKHIRNYA MASA PAJAK • (PASAL 15 A UU PPN)

  18. KEWAJIBAN PADA SAAT DILAKUKAN PEMERIKSAAN • Wajib Pajak yang diperiksa wajib: • memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku • atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak; • memberikan kesempatan untuk memasuki • tempatatau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau • c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.

  19. HAK PENGUSAHA KENA PAJAK • APABILA TELAH DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP BERHAK MENGKREDITKAN PAJAK MASUKAN DAN MENERAPKAN TARIF 0% ATAS EKSPOR • MENGAJUKAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK : • - PINDAH ALAMAT • - BUBAR • - TIDAK MEMENUHI SYARAT LAGI SEBAGAI PKP • 3. MENGAJUKANPERMOHONAN RESTITUSI ATAS KELEBIHAN PAJAK • PAJAK MASUKAN > PAJAK KELUARAN • 4. MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK • 5. MEMBETULKAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) • - SYARAT : BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN • - APABILA KURANG BAYAR DITAMBAH BUNGA 2% • 6. MENGANGSUR ATAU MENUNDA PEMBAYARAN PAJAK

  20. CONTOH SOAL BADU MEMPUNYAI 2 TOKO YANG MENJUAL PERALATAN RUMAH TANGGA - RUMAH DI JALAN IJEN 16 MALANG - TOKO DI JALAN SUTOYO 20 MALANG, OMZET RP 5 MILYAR/TH - TOKO DI JALAN SUDIRMAN 30 PASURUAN, OMZET 1 MILYAR/TH APAKAH BADU HARUS DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP ? JELASKAN BEJO (PEGAWAI DINAS PERTANIAN) MENJUAL RUMAH YANG DITEMPATINYA SEHARGA RP 6 MILYAR APAKAH BEJO HARUS DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP ? JELASKAN CV SANTIKA MENJUAL PENDINGIN RUANGAN (AC) KE DINAS PEKERJAAN UMUM DENGAN HARGA RP 50 JUTA APAKAH CV SANTIKA HARUS DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP ? JELASKAN PT ANDA MENGIMPOR SUKU CADANG PESAWAT DARI AMERIKA SEHARGA RP 5 MILYAR APAKAH PT ANDA HARUS DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP ? JELASKAN

More Related