400 likes | 1.02k Views
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui e-Procurement Agus Rahardjo Kepala LKPP. Beberapa Wahana Korupsi. PROBLEMATIK PENGADAAN BARANG/JASA. PROBLEMATIK PENGADAAN BARANG/JASA.
E N D
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TransparansidanAkuntabilitasPengadaanBarang/JasaPemerintahMelalui e-ProcurementAgusRahardjoKepala LKPP
Celah Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Sebelum & Sesudah Implementasi e-Procurement
PRINSIP PENGADAAN 8 Efisien Akuntabel Efektif Prinsippengadaanbarang/jasa Adil/TidakDiskriminatif Transparan Bersaing Terbuka
Manfaat e-procurement 10 Mendapatkan penawaran yang lebih banyak Mempermudah proses administrasi Mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan ULP / PP Menciptakan persaingan usaha yang sehat Memperluas peluang usaha Membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang Mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang Penyedia Memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan Masyarakat
INDEKS PERSEPSI KINERJA PENGADAAN BARANG /JASA SECARA ELEKTRONIK (e-Procurement)
KESIMPULAN IndeksPersepsiKinerjaPengadaanBarang/ JasaPemerintah: • Transparansitinggi • Integritasmasihrendah Kesimpulan : • harapan & kepercayaanterhadapsisteme-Procurement tinggi • masihadakeraguanthdintegritas SDM pengelola
SOLUSI • Solusi atas masih rendahnya integritas: • Meminimalisasi intervensi manusia: • Memperbanyak otomatisasi proses oleh sistem • Jaminan keamanan/keaslian file dan kehandalan pada sistem & transaksi elektronik • Pengembangan/perluasan e-purchasing (melalui e-catalog) • Pengembangan e-Reverse auction • Single Sign-On • Vendor Management System (VMS) • Meningkatkan transparansi & partisipasi publik
SOLUSI • Solusi atas masih rendahnya integritas: • Pembinaan dan pengembangan SDM Pengelola • Penyempurnaan tata kelola • SOP yang lebih ketat bagi Pengelola Pengadaan • Standarisasi LPSE • Probity audit • Meningkatkan persaingan usaha: • Akuisisi Penyedia • Meningkatkan kapabilitas Penyedia • National Single e-Market Place Menyatukan pasar pengadaan nasional
RencanaIndukPengembangan e-Procurement 2 Portal LKPP Sistem Nasional K/L/I 1 Rencana Penarikan Sistem OSD-PSE Lemsaneg - Kodifikasi Prov/Kab/Kota (Kemendagri) - Kodifikasi Instansi (Kemenkeu) - Asuransi/Bank - Pajak - SIM Badan Hukum - Perijinan E-Budgeting E-Payment 3 SPSE Interkoneksi (INAPROC Service Bus) PA/KPA PPK / ULP - Pokja - Pejabat Pengadaan PPK / PPHP Auditor Dikembangkan Direktorat e-Proc: 5 SPSE (Sistem Pusat) SPSE (Client) 4+ 4 4 5 3 E-Swakelola E-Tendering ADP, Black-List, VendorMgmt System E-Kontrak Dikembangkan UKE II lain di LKPP: E-RUP E-Audit E-Dok Pengadaan E-Reverse Auction E-Penunjukan Langsung 2 Agregasi Data Non Penyedia E-Purchasing Apendo Spamkodok E-Catalogue E-Pengadaan Langsung Dikembangkan K/L/D/I: E-Monev Pengadaan K/L/D/I Klasifikasi B/J, TTS, CRM, Portal LPSE, dll 1 6 Data Colector Engine Data Warehouse Sistem Internal K/L/D/I (Sim Aset, Simkeuda, Simpeg, Perijinan, dll) 6
EvolusiPengembangan SPSE 2014 2008 V4 V2 V3
Cloud Sistem LPSE • Pembangunan Server repository setiap • propinsi • Server dengan high volume data • Memanfaatkan data center NIX kominfo • Stage1:Redundant Repository Data LPSE • Stage2:Redundant Service LPSE • Stage3:Redundant System LPSE • Stage4:High Availability LPSE Cluster Indonesia
LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terima kasih Pengadaan yang kredibel, menyejahterakanbangsa