Institusionalisasi Sistem Desa

1. Institusionalisasi Sistem Desa Sutoro Eko Tenaga Ahli UU Desa DPR RI & RPP Desa Kemendagri

2. 4 Level Substansi UU Desa

3. Arah Baru, Peta Jalan Baru Desa yang maju, kokoh, mandiri dan demokratis Kesejahteraan rakyat

4. Kedudukan Desa

5. Kedudukan Desa • Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan masyarakat. • Paling “kecil” berarti bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa mampunyai cakupan atau ukuran terkecil dibanding dengan organisasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. • Paling “bawah” berarti desa menempati susunan atau lapisan pemerintahan yang terbawah dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Bawah” juga berarti bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan yang berhubungan secara langsung dan menyatu dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sehari-hari. • Istilah “bawah” itu juga mempunyai kesamaan dengan istilah “depan” dan “dekat”. • Istilah “depan” berarti bahwa desa berhubungan langsung dengan warga masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan maupun kemasyarakatan.

6. Mandat Kewenangan

7. Redistribusi Negara: APBN • Alokasi anggaran pembangunan dari APBN. • Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. • Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. • RAPBN 2014 kedepan sebesar Rp 1.842,5 T. Besaran dana transfer daerah adalah Rp 592,6 T. Karena itu jumlah agrerat dana desa dari APBN sebesar Rp 59,26 T. Jika dibagi ke 72.944 desa maka diperoleh rerata sebesar Rp 812.404.036 per desa.

8. Redistribusi Daerah: APBD • 10% dari pajak dan retribusi daerah. • Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa • Pembiayaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa • Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

9. Sistem Baru, Tatanan Baru • Prinsip dasar PemerintahanDesa • Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa. • Demokrasi perwakilan + permusyawaran. • Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes MusyawarahDesa • RPJM-Desa • Asset Desa • Hal-halStrategis KepalaDesa BadanPermusyawaratanDesa (BPD) • RPJM-Desadan RKP-Desa • APB-Desa • PeraturanDesa • KinerjaPemerintah • KerjaSama PerangkatDesa (Pelayanan) Perwakilan Bagian Wilayah desa yang dipilih secara Demokratis Panitia(ad-hoc) Dipilih langsung Warga/Masyarakat BUMDes Kelompok kepentingan khusus LembagaKemasyarakatan/Adat Bagian Wilayah Desa

10. Badan Permusyawaratan Desa

11. Musyawarah Desa • Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. • Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. • Dengan demikian Musyawarah Desa bukan lembaga yang permanen, melainkan forum bersama perluasan dari BPD. • Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa. • Hal-hal strategis:penataan Desa;perencanaan Desa;kerja sama Desa;rencana investasi yang masuk ke Desa;pembentukan BUM Desa; penambahan dan pelepasan Aset Desa; dankejadian luar biasa (seperti bencana, wabah penyakit, gangguan keamanan, dll).

12. Pembangunan Desadalam UU Desa UU Desasecarategasmembedakandengantegas ‘desamembangun’ yang merupakankewenangandesadengan‘membangun desa’ yang merupakankewenangan pemerintah supradesa

13. Tujuan Pembangunan Desa • Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui: • penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, • pembangunan sarana dan prasarana Desa, • pengembangan potensi ekonomi lokal, • pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. • Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

14. Kewenangan Lokal dan Pembangunan

15. Perencanaan Pembangunan Desa • Sesuai dengan subsidiaritas, UU Desa memandatkan perencanaan desa yang mandiri berbasis pada kewenangan desa. • Perencanaan desa mengacu pada perencanaan daerah tetapi bukan menjadi bagian (subsistem) perencanaan daerah. • Perencanaan desa bukan mengusulkan ke atas, melainkan mengambil keputusan lokal secara kolektif, inklusif dan partisipatif.

16. Perencanaan Pembangunan Desa • Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, mencakup: • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; • Rencana Pembangunan Tahunan Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. • RPJM-Desa dan Rencana Tahunan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. • Rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa (one village, one plan, one budget) • Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau diintegrasikan pelaksanaannya kepada Desa. • Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

17. Perencanaan Pembangunan Desa • Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. • Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. • Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. • Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

18. Pelaksanaan Pembangunan Desa • PembangunanDesadilaksanakanolehPemerintahDesadenganmelibatkanseluruhmasyarakatDesa dengan semangat gotong royong. • PelaksanaanPembangunanDesadilakukandenganmemanfaatkankearifanlokaldansumberdayaalamDesa. • Pembangunanlokal berskalaDesadilaksanakansendiriolehDesa • Pelaksanaan programsektoralyangmasuk ke DesadiinformasikankepadaPemerintahDesa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

19. Pemantauan & Pengawasan Pembangunan Desa • Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. • Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. • Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. • Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan–termasuk APBDesa- kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. • Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

20. Pembangunan KawasanPerdesaan • Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. • Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi: • penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota; • pelayananyangdilakukanuntukmeningkatkankesejahteraanmasyarakat perdesaan; • pembangunaninfrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan • pemberdayaanmasyarakatDesa untukmeningkatkanaksesterhadappelayanandankegiatan ekonomi. • Rancanganpembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa. • Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

21. Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan KawasanPerdesaan • Sistem Informasi di Tingkat Kabupaten • Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. • Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota untuk Desa. • Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. • SistemInformasi di Tingkat Desa. • Sistem informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.

22. Sejumlah Implikasi UU Desa

23. Sejumlah Implikasi UU Desa