270 likes | 511 Views
Kebijakan Alokasi DA U. Muhtarmahmud Staf Ahli Rektor UNS Solo Bidang Keuangan dan Manajemen. Kebijakan Aloka DAU. Dana Alokasi Umum.
E N D
Kebijakan Alokasi DAU Muhtarmahmud Staf Ahli Rektor UNS Solo Bidang Keuangan dan Manajemen
Dana Alokasi Umum Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
Grafik DAU 2005 s.d. 2010 88,77T 164,78T 179,5T 186,41T 192,41T 145,66T
Keterbatasan dalam pengalokasian DAU Tergantung dari pendapatan dlm APBN Tergantung dari Kebijakan penghitungan PDN Neto Mengedepankan prinsip pemerataan Mempertimbangkan kemampuan keuangan antardaerah Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Melaksanakan kebijakan Alokasi Dasar Memperhitungkan Penambahan Daerah Otonom Baru Melaksanakan kebijakan peentuan Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal Daerah
Grafik APBN, PDN, PDN Nettodan DAU Dalam Trilyun Rupiah
Prinsip Pemerataan • DAU dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan : • kebutuhan daerah • kemampuan keuangan daerah
UPAYA PEMERATAAN PERHITUNGAN DAU ANTAR DAERAH Pembobotan komponen Kebutuhan Fiskal Penetapan porsi komponen Kapasitas Fiskal
UPAYA PEMERATAAN PERHITUNGAN DAU ANTAR DAERAH ALAT/ UKURAN Williamson Indeks (0,0000 s/d 1,0000) Indikatornya semakin kecil angkanya (dibawah satu) menunjukkan tingkat pemerataan yang lebih baik
Memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah • Melihat kemampuan APBD: • Dari Aspek Belanja : membiayai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di daerah (tercermin melalui TBD/Total Belanja Daerah) • Dari Aspek Pendapatan : tecermin dalam PAD, DBH Pajak, DBH SDA
Trilogi Dana Perimbangan DAK DBH DAU
Dalam Rangka Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal • Sebagai salah satu komponen Dana Perimbangan yang bersifat block grant, untuk mendanai kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah • Sebagai upaya menciptakan keseimbangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar Daerah
Penambahan Daerah Otonom Baru 14 510 524 26 14 484 510 26 2008 2009 2009 2010
1 Peningkatan dari 1/8 ke 1/5 atau 125 ke 200 1/4 1/4 1/4 1/4 1/8 1/4 1/4 1/4 1/8 1 2 2 1/5 Penurunan dari 1/4 ke 1/5 atau 250 ke 200 1/5 1/5 SIMULASI PEMBAGIAN DAU DAERAH PEMEKARAN DARI PERHITUNGAN SECARA PROPORSIONAL MENJADI SECARA MANDIRI 1/5 1/5
SIMULASI PEMBAGIAN DAU PROPORSI TURUN AGAR NOMINAL NAIK PAGU DAU NASIONAL HARUS NAIK 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 = Rp 200 1/5 = Rp 250
Penambahan Daerah Otonom Baru Tahun 2010 Daerah Induk Daerah Otonom Baru Provinsi
DAU untuk DOB Mandiri dibandingkan dengan kenaikan DAU Nasional 2008 s/d 2010 Dalam Trilyun Rp Untuk semua daerah Untuk 26 daerah baru
Perhitungan DAU Daerah Pemekaran • Alokasi DAU daerah pemekaran dialokasikan sesuai dengan formula Celah Fiskal setelah undang-undang pembentukannya disahkan dan data tersedia. (Pasal 46 ayat (1) dan (2) PP No. 55 Tahun 2005) • Apabila kondisi di atas belum terpenuhi, perhitungan alokasi DAU daerah pemekaran dilakukan dengan men-split dari daerah induknya. (Pasal 46 ayat (3) dan (4) PP No. 55 Tahun 2005) • Perhitungan alokasi DAU daerah pemekaran dilakukan dengan perhitungan proporsional dengan daerah induk berdasar variabel: • Jumlah Penduduk; • Luas Wilayah; dan • Jumlah/Belanja Gaji PNSD
KETENTUAN DAU DAERAH PEMEKARAN DALAM RUU APBN 2010 • Perhitungan dan pembagian Dana Perimbangan untuk 14 daeorah otonom baru tahun 2008 -2009 dialokasikan dengan ketentuan sbb: • DAU secara administratif perhitungannya masih digabung dengan daerah induk; • Dst ....... Ttg DAK • Dst ....... Ttg DBH • Ketentuan lebih lanjut mengenai dana perimbangan bagi DOB diatur lebih lanjut dengan PMK
Prinsip Transparansi dalam pengalokasian DAU Pembagian DAU untuk masing-masing daerah dengan Formula tertentu ditetapkan dengan undang-undang Data Dasar sebagai komponen Formula DAU disediakan oleh Lembaga Pemerintah yang berwenang di bidang statistik Kebijakan atas Formula DAU adalah hasil kesepakatan antara Pemerintah Pusat bersama DPR yang dimuat dalam UU APBN Perhitungan alokasi per daerah diaudit oleh BPK Penetapan alokasi DAU per daerah dengan Perpres dan dipublikasikan
PROPORSI ALOKASI DASAR TERHADAP DAU (dalamtriliun Rupiah) 69% 73% 83% 45.25% 45% 49.96% 45% 50,0% 43,5% 39,0% 39,0% 22
Kebijakan pegging Alokasi Dasar untuk mengoptimalkan fungsi equalisasi DAU
PROPORSI DAU 10% BAGIAN PROVINSI 90% BAGIAN KAB / KOTA
DAU 2010 KEBUTUHAN FISKAL KAPASITAS FISKAL ALOKASI DASAR CELAH FISKAL INDEKS PENDUDUK PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BELANJA PEGAWAI PNSD 30% 93% 50% PROV 15% INDEKS LUAS WILAYAH AD Secara Nasional ditetapkan 48% (Prov) dan 45,25% (Kab/Kota) atau setara 79,89% rata-rata Bel Pegawai PNSD 100% DANA BAGI HASIL PAJAK 73% PROV 30% INDEKS KK DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM INDEKS PM 10% 100% 95% INDEKS PDRB PER KAPITA PROV 15% KbF = TBR (α1 IP + α2 LW + α3 IKK + α4 IPM + α5 PDRB per kapita) wilayah darat 100%, lautprov30%, lautkab/kota 35%
SelesaiTerima Kasih Atas Perhatiannya HP/Email:081226265675, 081548590636, muhtar@uns.ac.id, abujebi@gmail.com, muhtarmahmud@yahoo.co.id Alamat :Jl Ir. Sutami No 36 A Kentingan Surakarta