PERTEMUAN #13 BADAN PERADILAN PAJAK

1. PERTEMUAN #13BADAN PERADILAN PAJAK Matakuliah : F0512/ Pemeriksaan, Penagihan, Keberatan Dan Banding Tahun : 2005 Versi : 1

2. LEARNING OUTCOMES Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : • Mendemonstrasikan proses banding di Badan Peradilan Pajak.

3. OUTLINE MATERI • Dasar Hukum. • Proses Banding dan Gugatan di Badan Peradilan Pajak. • Pemeriksaan Banding. • Putusan Banding.

4. DASAR HUKUM • UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. • UU Nomor 6 Tahun 1983 stdtd. UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP, pasal 27 dan pasal 27A. Pasal 27 berbunyi ayat (1) dan (2) berbunyi: • WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. • Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara Sebagian Pasal 27A berbunyi ayat (1) berbunyi: • Apabila permohonan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya … menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran … sampai dengan diterbitkan Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

5. GUGATAN • Selain permohonan Banding, ke Badan Peradilan Pajak juga dapat diajukan permohonan Gugatan. • Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6. SYARAT PERMOHONAN GUGATAN • Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Badan Peradilan Pajak. • Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. • Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap selain pelaksanaan penagihan pajak adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang digugat. • Dikecualikan dari jangka waktu tsb jika terjadi force majure, jangka waktu 14 hari sejak berakhirnya force majure. • Terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu Gugatan.

7. PEMOHON GUGATAN • Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas mencantumkan tanggal diterima/ pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat. • Jika selama proses Gugatan, penggugat meninggal dunia, Guga-tan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Gugatan pailit. • Jika selama proses Gugatan, pemohon Gugatan melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran, atau likuidasi dimaksud

8. PENCABUTAN GUGATAN • Terhadap Gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Badan Peradilan Pajak. • Gugatan yg dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan: • Penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan. • Penetapan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan tergugat. • Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan dimaksud tidak dapat diajukan kembali.

9. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN PENAGIHAN • Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan lainnya. • Penggugat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan penagihan pajak ditunda selama pemeriksaan sengketa pajak berjalan, sampai ada putusan pengadilan. • Permohonan dimaksud dapat diajukan sekaligus dalam Gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya. • Permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika pelaksanaan penagihan pajak yang digugat itu dilaksanakan.

10. ORGAN PENGADILAN PAJAK • Hakim Tunggal adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua BPP untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajak dengan acara cepat. • Hakim Anggota adalah hakim dalam suatu Majelis yang ditunjuk oleh Ketua BPP untuk menjadi anggota majelis. • Hakim Ketua adalah Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua BPP untuk memimpin sidang. • Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti adalah sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti pada pengadilan pajak. • Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti adalah sekretaris, wakil sekretaris, dan sekretaris pengganti yang melaksanakan fungsi kepaniteraan.

11. PERSIAPAN SIDANG • Pengandilan Pajak meminta Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan kepada terbanding atau tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak diterima Surat Banding/Gugatan. • Dalam hal pemohon Banding mengirim dokumen susulan, jangka waktu 14 hari dihitung sejak tanggal diterima keterangan susulan. • Terbanding/Tergugat menyerahkan Surat Uraian Banding/ Surat Tanggapan dalam jangka waktu: • Tiga bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Uraian Banding. • Satu bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan. • Salinan Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan dikirim kpd Pemohon Banding/Penggugat dalam jangka waktu 14 hari. • Pemohon Banding/Penggugat menyerahkan Surat Banta-han kepada Pengadilan Pajak 30 hari sejak tanggal diterima Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan.

12. PERSIAPAN SIDANG …(contd.) • Salinan Surat Bantahan dikirim kepada terbanding/tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima Surat Bantahan. • Apabila terbanding/tergugat atau Pemohon Banding/ Penggugat tidak memenuhinya, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan proses pemeriksaan Banding/Gugatan. • Pemohon Banding/Penggugat dpt memberitahukan kepada Ketua BPP utk hadir dalam persidangan guna memberikan keterangan lisan.

13. PERSIAPAN SIDANG …(contd.) Pengadilan Pajak 1 2 4 3 6 5 Pemohon Banding/ Penggugat (WP) Terbanding/Tergugat (Dirjen Pajak) 1 = Permohonan Banding (maks. 3 bulan)/Gugatan (maks. 14 hari/30 hari). 2 = Permintaan Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan, maks. 14 hari. 3 = Surat Uraian Banding (maks. 3 bulan)/Surat Tanggapan (maks. 1 bulan). 4 = Menyampaikan salinan Srt Uraian Banding/Srt Tanggapan, maks. 14 hari 5 = Surat Bantahan (jangka waktu 30 hari). 6 = Menyampaikan salinan Surat Bantahan (jangka waktu 14 hari).

14. HARI SIDANG • Ketua menunjuk Majelis yang terdiri dari 3 orang Hakim atau Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. • Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, Ketua BPP menunjuk salah seorang Hakim sebagai Hakim Ketua yang memimpin pemeriksaan sengketa pajak. • Majelis atau Hakim Tunggal bersidang pada hari yang ditentukan dan memberitahukan hari sidang dimaksud kepada pihak yang bersengketa. • Jangka waktu sidang: • Banding, selama 6 bulan sejak diterimanya surat Banding. • Gugatan, selama 3 bulan sejak diterimanya surat Gugatan.

15. PEMERIKSAAN ACARA BIASA • Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis. • Dibuka oleh Hakim Ketua, dinyatakan terbuka utk umum. • Sebelum pemeriksaan pokok sengketa, Majelis melakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dan atau kejelasan Banding atau Gugatan. • Apabila Banding atau Gugatan tidak lengkap dan atau tidak jelas sepanjang bukan persyaratan, maka kelengkapan dan atau kejelasan disusulkan dalam persidangan. • Hakim Ketua memanggil terbanding atau tergugat dan dapat memanggil Pemohon Banding atau Penggugat untuk memberikan keterangan lisan. • Tidak ada ketentuan formal yang mewajibkna Pemohon Banding atau Penggugat untuk datang dalam persidangan.

16. PEMERIKSAAN ACARA BIASA …(contd.) • Hakim Ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa. • Majelis menanyakan kepada terbading atau tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon Banding atau Penggugat dalam Surat Banding atau Surat Gugatan dan dalam Surat Bantahan. • Hakim Ketua dapat meminta pemohon Banding atau Penggugat memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelesaian Sengketa Pajak. • Jika tidak selesai dalam satu kali sidang, pemeriksaan dilanjutkan pada hari sidang berikutnya yang ditetapkan. • Dalam hal terbanding atau tergugat tidak hadir pada persidangan tanpa alasan yang dapat tepat, persidangan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri oleh terbanding/tergugat.

17. PEMERIKSAAN ACARA CEPAT • Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal atas: • Sengketa pajak tertentu. • Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan. • Tidak dipenuhinya standar format putusan (pasal 84 (1)) atau terjadi kesalahan tulis atau kesalahan hitung dalam putusan. • Sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenang Pengadilan Pajak. • Sengketa pajak tertentu (untuk banding) adalah: • Tidak diajukan dalam bahasa Indonesia. • Diajukan melebihi masa waktu tiga bulan. • Diajukan terhadap lebih dari satu keputusan. • Belum dibayar 50% dari utang pajak yang dibanding. • Tidak diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasanya hukumnya.

18. PEMERIKSAAN ACARA CEPAT …(contd.) • Sengketa pajak tertentu (untuk banding) adalah: • Tidak diajukan dalam Bahasa Indonesia. • Diajukan terhadap lebih dari satu pelaksanaan penagihan atau lebih dari satu keputusan. • Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan. • Semua ketentuan mengenai pemeriksaan acara biasa juga berlaku untuk pemeriksaan dengan acara cepat.

19. PUTUSAN PENGADILAN PAJAK • Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan lagi Gugatan, Banding atau Kasasi. • Pengadilan Pajak mengeluarkan Putusan Sela atas Gugatan agar tindakan penagihan pajak ditunda sampai ada putusan Pengadilan Pajak. • Pihak-pihak sengketa dpt mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung. • Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa: • Menolak. • Mengabulkan sebagian atau seluruhnya. • Menambah pajak yang harus dibayar. • Tidak dapat diterima. • Membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung. • Membatalkan.

20. JANGKA WAKTU PUTUSAN • Putusan pengadilan dengan acara biasa atas banding dlm jangka waktu 12 bulan sjk permohonan banding diterima. • Dalam hal khusus, jangka waktu dpt diperpanjang 3 bulan. • Putusan pengadilan dengan acara biasa atas gugatan dlm jangka waktu 6 bulan sejak permohonan gugatan diterima. • Dalam hal khusus, jangka waktu dpt diperpanjang 3 bulan. • Dalam hal gugatan selain atas pelaksanaan penagihan dan tidak diputus dlm jangka waktu 6 bulan, maka diambil keputusan dengan pemeriksaan acara cepat dalam jangka waktu 1 bulan. • Putusan pengadilan pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka dimuka umum. • Jika tidak dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka dimuka umum

21. ISI PUTUSAN • Kepala putusan diawali: “DEMI KEADILAN ATAS NAMA TUHAN YANG MAHA ESA” • Nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan atau identitas lain pemohon banding/penggugat. • Nama, jabatan dan alamat terbanding/tergugat. • Hari, tanggal diterimanya permohonan Banding/Gugatan. • Ringkasan Banding/Gugatan, Surat Uraian Banding/Surat Tanggapan, dan Surat Bantahan yang jelas. • Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa diperiksa • Pokok sengketa. • Alasan hukum yang menjadi dasar putusan. • Amar putusan tentang sengketa. • Hari, tanggal putusan, hakim yang memutus, panitera, dan keterangan tentang hadir/tidaknya parapihak.

22. PENINJAUAN KEMBALI (PK) • PK mengacu pada pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. • Permohonan PK atas satu putusan hanya dapat dajukan satu kali kpd Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. • Permohonan PK tidak menghentikan pelaksanaan putusan. • PK diajukannya hanya dengan alasan: • Apabila putusan BPP didasarkan pada kebohongan pihak lawan. • Apabila tdp bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan. • Apabila telah dikabulkan hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut, kecuali putusannya mengabulkan sebagian/seluruhnya/ menambah besarnya pajak yang harus dibayar. • Apabila ada bagian tuntutan yang belum diputus tanpa alasan jelas. • Apabila terdapat suatu putusan yg nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. JANGKA WAKTU PK • Pengajuan PK harus disampaikan dalam jangka waktu: • 3 bulan sejak diketahui kebohongan pihak lawan. • 3 bulan sejak ditemukannya surat bukti baru. Tanggal dan hari ditemukan harus dinyatakan dibawah sumpah pejabat berwenang. • 3 bulan sejak putusan (tanpa alasan tepat) dikirim. • Putusan PK harus dibuat dalam jangka waktu: • 6 bulan sejak permohonan PK diterima dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa. • 1 bulan sejak permohonan PK diterima dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat. • Putusan PK hrs diucapkan dlm sidang terbuka untuk umum.

24. KUASA HUKUM / KUASA PAJAK • Kuasa hukum (kuasa pajak) adalah seseorang yg diberikan kuasa penuh untuk mewakili atau mendampingi parapihak yang bersengketa dengan kuasa tertulis untuk memutus dan memberikan informasi serta bukti-bukti yang diperlukan dalam persidangan pengadilan pajak. • Kuasa hukum terdiri dari: • Kuasa hukum yang Pengacara. • Kuasa hukum bukan Pengacara.

25. KUASA HUKUM: PENGACARA • Syarat-syarat menjadi Kuasa Hukum yang Pengacara: • Warga Negara Indonesia. • Pengacara berlisensi. • Sebagai ahli pajak. • Memiliki NPWP/SPT PPh pasal 21 Pemberi Kerja (Form 1721 A1) • Tata cara mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar Kuasa Hukum Yang Pengacara: • Mendaftarkan diri kepada Sekretariat Pengadilan Pajak. • Melampirkan fotokopi yang dilegalisir:- Kartu Tanda Penduduk.- Surat Ijin Praktek Pengacara.- Ahli Pajak (Brevet, Konsultan, Ijazah).- NPWP/SPT Form 1721 A1- Pasfoto ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar.

26. KUASA HUKUM: BUKAN PENGACARA • Syarat-syarat menjadi Kuasa Hukum bukan Pengacara: • Warga Negara Indonesia. • Sebagai ahli pajak. • Memiliki NPWP/SPT PPh pasal 21 Pemberi Kerja (Form 1721 A1) • Tata cara mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar Kuasa Hukum Yang Pengacara: • Mendaftarkan diri kepada Sekretariat Pengadilan Pajak. • Melampirkan fotokopi yang dilegalisir:- Kartu Tanda Penduduk.- Ahli Pajak (Brevet, Konsultan, Ijazah).- NPWP/SPT Form 1721 A1- Pasfoto ukuran 2x3 cm sebanyak 2 lembar.

27. SESI TANYA JAWAB TERIMA KASIH