Pengaturan Pada Penyelenggara Jasa Akses Internet

1. Pengaturan Pada Penyelenggara Jasa Akses Internet Ismail Ahmad Kasubdit Akses Protokol Internet Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Jakarta, 27 Juli 2007

2. Latar Belakang • Lebih memajukan kompetisi di sektor telekomunikasi • Memberikan standar minimum kepada pengguna di sektor telekomunikasi • Memberikan efek jera terhadap penyelenggara telekomunikasi yang “nakal” • Meningkatkan kualitas penyelenggaraan telekomunikasi

3. Kewajiban Penyelenggara Jasa Multimedia • Kewajiban BHP & KKPU yang belum sepenuhnya ditaati oleh penyelenggara jasa multimedia • Ditemukenali terdapat 42 penyelenggara (32 penyelenggara ISP, 5 penyelenggara NAP, 2 penyelenggara ITKP, dan 3 penyelenggara TV Berbayar) jasa multimedia yang belum menyelesaikan BHP dan telah dipublikasi pada siaran Pers No. 110/DJPT.1/KOMINFO/7/2007

4. Kinerja Operasi ISP • Parameter Kinerja Operasi Laporan Kinerja Operasi (LKO) meliputi beberapa parameter seperti pendapatan operasional, besar bandwidth, jumlah pelanggan, jumlah dan wilayah PoP • Wilayah Sebaran PoP ISP (LKO 2006)

5. Penyesuaian Izin Penyelenggaraan (Modern Licensing) • Kesadaran untuk menyesuaikan izin penyelenggaraan (Modern Licensing) bagi penyelenggara jasa multimedia masih cenderung rendah • Tercatat 42 penyelenggara belum melakukan Modern Licensing dan 33 penyelenggara sudah mengajukan permohonan untuk Modern Licensing namun sebagian besar belum dapat diproses karena belum lengkap secara administrasi

6. Lingkup Layanan ISP • Kecenderungan teknologi yang terus berkembang memperkaya kemungkinan diversifikasi layanan ISP diluar layanan jasa akses internet • Perkembangan bisnis Warnet yang saat ini cenderung memasuki wilayah layanan ISP • RT/RW net juga cenderung memasuki wilayah layanan ISP

7. Franchising dan Reselling • Ditemukenali di lapangan bahwa praktek franchising dan reselling cukup marak • Franchising dan Reselling tidak memerlukan izin penyelenggaraan tersendiri dengan beberapa kondisi yang dituangkan dalam kontrak kerjasama yang jelas antara pemegang izin dan pelaku franchising dan reselling sebagai berikut: • Seluruh kewajiban sebagai konsekuensi izin penyelenggaraan masih merupakan komitmen pemegang izin • Tidak ada perubahan nama dagang (branding) dari pemegang izin semula • Tidak terjadi perubahan wilayah layanan

8. Kewajiban yang dikenakan sanksi denda • Kinerja Operasi • Pelayanan dan Pelaporan • Nilai Kebenaran Pelaporan

9. Mekanisme Umum Pengenaan Denda • Penyelenggara jasa multimedia tidak memenuhi kewajiban • Dikenakan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja. • Bila tidak dapat memenuhi akan dikenakan sanksi denda.

10. Besaran Denda • Tidak memenuhi kinerja operasi dan atau layanan • (Per kinerja operasi dan atau layanan) per tahun • Dikenakan berdasarkan QoS yang ditetapkan kemudian dan disesuaikan dengan komitmen Modern Licensing • Besaran denda Rp. 10.000.000,- • Keterlambatan penyampaian laporan berkala • per minggu • Tanggal akhir pengiriman laporan adalah 31 Januari • Besaran denda Rp. 500.000,- • Tidak Menyampaikan Informasi laporan yang benar • per laporan • Dilakukan bila ditemukan adanya kesalahan sengaja dengan menyamarkan informasi yang diterima oleh Pemerintah • Besaran denda Rp. 5.000.000,-

11. Sanksi Denda dalam Kinerja Operasi • QoS menjadi isu tersendiri dalam mengukur kinerja operasi; Bagaimana cara mengukur kinerja operasi? Parameternya? • Diperlukan kesepakatan seluruh stake holder untuk dituangkan dalam ketetapan mengenai QoS untuk mengukur kinerja operasi

12. Terima Kasih Ismail Ahmad Kasubdit Akses Protokol Internet Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi