GLOBALISASI VS PARADOKS

1. KOMPETENSI GURU DALAM MELAHIRKAN PESERTA DIDIK YANG INKLUSIF DALAM BINGKAI KE INDONESIAANOleh: Prof. Dr. Mukhtar, MPd.

2. GLOBALISASI VS PARADOKS

3. PENYAJIAN • Perspektif pendidikan Inklusif nasional menuju globalisasi pendidikan • Membangun pendidikan inklusif di sekolah agama dan sekolah umum • Kurikulum pendidikan inklusif dalam sIstem pendidikan Islam • Kompetensi guru dalam pendidikan Islam inklusif • Pendidikan inklusif yang dibutuhkan dalam bingkai ke bhinekaan dan Indonesiaan • Karakteristik peserta didik yang inklusif (output pendidikan) • Dari mana kita mulai membangun pendidikan yang inklusif dalam perspektif kompetensi guru dan peserta didik yang inklusif

4. PARADIGMA PENDIDIKAN INDONESIA DALAM UU • PENDIDIKAN ANAK NORMAL (RATA2) • PENDIDIKAN ANAK BERKELAIAN (BERKEKURANGAN) --- SLB • PENDIDIKAN ANAK BERKELEBIHAN/ BERKEMAMPUAN LEBIH • PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS (PLK), ANAK-ANAK BERMASALAH

5. PARADIGMA PENDIDIKAN INKLUSIF • KESAMAAN HAK DAN NILAI SBG DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL MASYARAKAT MODERN (EQUITY) • PENDIDIKAN YANG TIDAK TERBATAS PADA TEMPAT, TETAPI LEBIH MENGHARGAI KEANEKARAGAMAN, HAK, MARTABAT, KEBUTUHAN INFDIVIDU, PERENCANAAN, TANGGUNGJAWAB KOLEKTIF, PENGEMBANGAN PROFESIONAL DAN MENDAPAT KESEMPATAN YANG SAMA • PENDIDIKAN YANG MENCIPTAKAN KESEMPATAN KEPADA SEMUA PESERTA DIDIK UNTUK BEKERJASAMA, MENGGALI KEMAMPUAN, KETERAMPILAN DAN ASPIRASI PESERTA DIDIK YANG BERBEDA AGAR DAPAT DITINGKATKAN KETIKA MEREKA BEKERJA SAMA DALAM SATU WADAH SECARA KOLABORATIF • PENDIDIKAN YANG MEMUNGKINKAN SEMUA PESERTA DIDIK DAPAT BERPARTISIPASI PENUH DALAM BERKARYA DAN BERKEHIDUPAN SESUAI KEBUTUHAN MEREKA

6. LANJUTAN • PENDIDIKAN SEBAGAI PROSES YANG MERUNTUHKAN HAMBATAN UNTUK BELAJAR, DAN PARTISIPASI UNTUK SEMUA PESERTA DIDIK UNTUK BELAJAR. DI SISI LAIN, ADALAH KECENDERUNGAN UNTUK MENYINGKIRKAN PERBEDAAN • PENDIDIKAN BAGI ANAK BANGSA SECARA KEBHINEKAAN BAIK RERATA, YANG BERKELEBIHAN DAN ATAU YANG BERKEKURANGAN (CACAT, AUTIS, HYPER, IQ DI ATAS RATA-RATA 120, DSB)

7. LANDASAN PENERAPAN PENDIDIKAN INKLUSIF

8. LANDASAN FILOSOFIS • PANCASILA (DENGAN LIMA DASAR) • BHINEKA TUNGGAL IKA (DENGAN KERAGAMAN BUDAYA, BAHASA, AGAMA, SERTA KONDISI ALAM YANG TERFRAGMENTASI SECARA GEOLOGIS DAN GEOGRAFIS KEINDONESIAAN

9. LANDASAN YURIDIS • Landasan yuridis internasional penerapan pendidikan inklusif adalah Deklarasi Salamanca (UNESCO, 1994) oleh para menteri pendidikan se dunia. Sebagai penagasan kembali Deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan berbagai deklarasi lanjutan yang berujung pada Peraturan Standar PBB tahun 1993 tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu memperoleh pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang ada • Deklarasi Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada peserta didik sebagai bagian dari umat manusia • Di Indonesia, penerapan pendidikan inklusif dijamin oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam penjelasannya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkekurangan atau memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif

10. LANDASAN PEDAGOGIS • Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab. • Seluruh peserta didik harus dibentuk menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal, ada anak bangsa diisolasikan dari teman sebayanya di lembaga pendidikan  

11. LANDASAN EMPIRIS • Penelitian pendidikan inklusif telah banyak dilakukan di negara-negara barat sejak 1980-an, namun penelitian yang berskala besar dipelopori oleh the National Academy of Sciences – NaoS (Amerika Serikat). Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif • Layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat (Heller, Holtzman & Messick, 1982). Beberapa pakar bahkan mengemukakan bahwa sangat sulit untuk melakukan identifikasi dan penempatan anak secara tepat, karena karakteristik mereka yang sangat heterogen (Baker, Wang, dan Walberg, 1994/1995). • Beberapa peneliti kemudian melakukan metaanalisis (analisis lanjut) atas hasil banyak penelitian sejenis. Hasil analisis yang dilakukan oleh Carlberg dan Kavale (1980) terhadap 50 buah penelitian, Wang dan Baker (1985/1986) terhadap 11 buah penelitian, dan Baker (1994) terhadap 13 buah penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif berdampak positif, baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak dan teman sebayanya.

12. PRINSIP PENERAPANNYA • Pendidikan Inklusif merupakan pendekatan strategis untuk mencapai target pendidikan untuk semua (education for all) dan pendekatan multicultural • Pendidikan inklusif perlu diterapkan peraturan yang fleksibel ke dalam sistem lokal sehingga memasukkan peserta didik yang terpinggirkan untuk dapat mengecap pendidikan yang wajar

13. DASAR PEMIKIRAN • Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa • UUD 1945 mengamanatkan, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada TuhanYang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang • Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan

14. PERSPEKTIF PENDIDIKAN INKLUSIF NASIONAL MENUJU GLOBALISASI PENDIDIKAN • Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan Pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa • UUD 1945 mengamanatkan, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada TuhanYang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang • Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan

15. GLOBALISASI PDD (FRANCHISE) • INSSURANCE (JAMINAN MUTU & SKILL) • JAMINAN MANDIRI DAN PROFESIONAL • TERUKUR, TERSTANDAR TERKONTROL • RELEVANSI: SESUAI KEBUTUHAN DAN HARAPAN STAKEHOLDER • OPTIMALISASI SUMBER BELAJAR (SAPRA) • OPTIMALISASI PEMBIAYAAN • OPTIMALISASI REWARD & KESEJAHTERAAN • FOKUS, LAYANAN PRIMA, INOVASI TIADA HENTI, EVALUASI KOMPREHENSHIP • MELAYANI KEBHINEKAAN (HETEROGENITAS) • TANPA BATAS, PASAR BEBAS, KOMPETITIF

16. MEMBANGUN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH AGAMA DAN UMUM • LEMBAGA PENDIDIKAN HARUS MENERIMA KEBHINEKAAN ANAK BANGSA DI MANAPUN & DI LEMBAGA APAPUN DENGAN MENGAKUI PERBEDAAN, KEMISKINAN, GENDER, KECACATAN, KERAGAMAN BUDAYA DAN BAHASA • LEMBAGA PENDIDIKAN HARUS MENJAMIN SETIAP PESERTA DIDIK MENDAPATKAN HAK-HAKNYA SECARA ADIL DALAM DUNIA PENDIDIKAN (AMANAT UUD 45) • PESERTA DIDIK BERHAK MENDAPATKAN HAK DASARNYA SESUAI SEMANGAT LIMA SILA DALAM PANCASILA

17. MODEL PENDIDIKAN INKLUSIF PENDIDIKAN INKLUSIF SELAIN DAPAT DILAKUKAN BAGI PENDIDIKAN AGAMA JUGA DAPAT DIKOLABORASI DENGAN PENDIDIKAN UMUM YANG HARUS HIDUP SEBAGAI LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT ADA BEBERAPA TANGGA MENUJU MODEL PENDIDIKAN INKLUSIF • Pendidikan inklusif lebih bercorak sosial, tanpa meninggalkan corak keagamaan • Memberi kesempatan pada santri untuk memperoleh pengalaman-pengalaman kemasyarakatan dan sekaligus memanfaatkan mereka kerja kemasyarakatan • Pendidikan inklusif menjadi pusat penerang pemikiran baru keagamaan dan memperkenalkan pengetahuan dan pikiran-pikiran baru bagi usaha membangun dan memodernisir masyarakat • Memanfaatkan semaksimal mungkin sumbangan pihak luar, pemerintah atau instansi, sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat luas • Proyek bersama pendidikan inklusif dan madrasah agar dapat maju bersama dengan pekerjaan dan identitas masing-masing • Mencari kemungkinan-kemungkinan bekerjasama dengan unit produksi atau tempat dan usaha lain untuk latihan kerja dan pendidikan kejujuran

18. LANJUTAN • Pendidikan Inklusif adalah integrasi dan sinergisitas atas miskinnya ilmu agama di sekolah umum dan miskinnya ilmu umum di sekolah agama (baik sekolah biasa atau unggulan) • Pendidikan inklusif mengadopsi inovasi kebutuhan masyarakat kekinian untuk menjawab tantangan globalisasi dan free trade, dan dipersiapkan terhadap kebutuhan modernitas yang berkembang sangat pesat, namun tetap memiliki akar agama dan budaya yg kuat • Pendidikan inklusif satu alternatif pendidikan kontemporer, sekolah dengan metode tampilan visi orientasi pada dataran realitas • Pendidikan inklusif mempersiapkan peserta didiknya menuju masa depan yang bakal terjadi, dengan menawarkan “nilai jual”, bukan “jual nilai” yang kehilangan realitasnya • Pendidikan inklusif dikelola secara profesional dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti; gedung sekolah sampai tempat pemondokan disediakan • Pendidikan inklusif memiliki ingkungan pada dataran yang benar-benar alami yang jauh dari polusi udara dan limbah kotoran • Pendidikan inklusif menekankan kedisiplinan belajar yang tinggi, tanpa tekananverbal dan tanpa kekerasan fisik, tapi lebih pada pendekatan “penyadaran” • Pendidikan inklusif merupakan jembatan antara dua sisi yakni kualitas ilmu-ilmu umum dan kualitas ilmu-ilmu agama selain saintek yang dibutuhkan kekinian dan masa depan

19. KURIKULUM PENDIDIKAN INKLUSIF DALAM SISTEM PENDIDIKAN ISLAM • SIAPA YANG BELAJAR ? Peserta didik (santri, siswa, taruna) • APA YANG DIAJARKAN ? Materi dan kecakapan • MENGAPA MEREKA BELAJAR ? Kematangan & kedewasaa (tumbuh dan kembang) • BAGAIMANA MEREKA BELAJAR ? Pedagogis, andragogis, Tekstual, kontekstual, konstruksi, praktek, individu, bermasyarakat • BAGAIMANA MENGAJARKAN ? Kolaboratif, konvergensi, sinergis, elaboratif, variatuif dan terukur • DI MANA MEREKA BELAJAR ? Sekolah, Asrama, Masyarakat • UNTUK APA MEREKA BELAJAR ? Untuk hidup mandiri dan profesional (hasanah fiddun ya wal akhirah) • SIAPA YANG MENGAJARKAN ? Kiyai, Ustd, Ustadzah, dan guru • APA KOMPETENSI YANG INGIN DICAPAI ? Siap ilmu/akademis, terampil/praktisi, Siap hidup/mandiri • APA ALAT UKUR BELAJAR ? Sesuai kompetensi yang ditagih belajar • SIAPA YANG MENGUKUR BELAJAR ? Pembelajar (Kiyai, Ustd, Ustadzah, dan guru)

20. LANJUTAN • Kurikulum Pendidikan Inklusif, harus merefleksikan: • Implementasi pedagogi yang menekankan kualitas, profesionalitas, kedalaman dan kecakapan • Aspek materi & ktp harus disesuaikan dan harus memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok siswa yang beragam • Kebutuhan intelektual peserta didik berangkat atas komunitas lokal berbasis pengalaman pendidikan, sehingga harus dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam • Evaluasi kurikulum, dilakukan atas kepedagogian dengan sistem penilaian yang dapat membuktikan bahwa semua aspek pengetahuan/kognisi, afeksi, keterampilan, dan pengalaman dapat diukur dengan baik • Desain pembelajaran harus dirancang sesuai dengan kebutuhan dan keragaman kelompok yang beragam

21. LANJUTAN 6. Guru mejadi pembangun jembatan pengetahuan dan keterampilan yang akan membawa siswa dari rumah mereka dan dari masyarakat mereka dengan pemberian pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan dalam realitas 7. Semua siswa diberi pengajaran eksplisit, bertahap dan terukur sesuai yang mereka butuhkan untuk sukses di sekolah dan di luar sekolah nantinya 8. Siswa diakui sebagai mitra dalam mengajar atau dalam proses pembelajaran dan memberi kesempatan kepada siswa untuk bersuara, berkomunikasi, misalnya melalui negosiasi kurikulum dan sistem penilaian (egaliter dan demokratis) 9. Kurikulum dapat di desain secara  variatif yang mengantarkan peserta didik menuju, akademisi/ilmuan atau ulama, praktisi karir, teknokrat, budayawan, jurnalis dsb. 10. Setiap jenjang pendidikan, memiliki bank bakat yang dikawal hingga ke jenjang selanjutnya, sampai dapat disemai menjadi akademisi ulama/ilmuan atau praktisi profesional

22. KOMPETENSI GURU DALAM PENDIDIKAN INKLUSIF • KOMPETENSI PEDAGOGIS (Pembelajaran) • KOMPETENSI KEPRIBADIAN (karakter) • KOMPETENSI SOSIAL (kemasyarakatan) • KOMPETENSI PROFESIONAL (keilmuan dan ktp) • KOMPETENSI BAHASA & KOMUNIKASI • KOMPETENSI BUDAYA (LOKAL, NAS, GLO) • KOMPETENSI SPIRITUAL & AKHLAQ • KOMPETENSI TEKNOLOGI INFORMATIKA • KOMPETENSI ILMU DAN KETERAMPILAN • KOMPETENSI KEMANDIRIAN & ENTREPRENEURSHIP • KOMPETENSI MANAJEMEN & ADM PENDIDIKAN

23. PENDIDIKAN INKLUSIF YANG DIBUTUHKAN DALAM BINGKAI KEBHINEKAAN DAN KE INDONESIAAN • KESEIMBANGAN ILMU AGAMA, UMUM, SAINTEK, IT DAN BAHASA • KURIKULUM VARIATIF, ADAPTIF DAN ADAPTATIF SESUAI KEKINIAN & MASA DEPAN • INSSURANCE (JAMINAN MUTU, SKILL, MANDIRI, PROFESIONAL DAN AKHLAQ/KARAKTER) • RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN STAKEHOLDER, BANGSA DAN DUNIA • MENAMPUNG KEBERAGAMAN (KEBHINEKAAN) • MEMBUKA KETERJANGKAUAN SEMUA • MEMILIKI BUDAYA AKADEMIS YANG KETAT DAN TINGGI • DILAKUKAN BERASRAMA (BOARDING)

24. KARAKTERISTIK PESERTA DIDIK YANG INKLUSIF (OUTPUT) • MEMILIKI KESEIMBANGAN ILMU AGAMA, UMUM, SAINTEK DAN BAHASA • MENJADI ANAK ZAMAN YG ADAPTIF DAN ADAPTATIF SESUAI KEBUTUHAN KEKINIAN & MASA DEPAN • BERIMTAK, BERMUTU, SKILL, MANDIRI, PROFESIONAL, CERDAS, DAN BERAKHLAQ/BERKARAKTER KE- INDONESIAAN, BERBUDAYA DAN AGAMIS (ISLAMI) • RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN STAKEHOLDER, BANGSA DAN DUNIA • MEMILIKI BUDAYA AKADEMIS YANG KETAT DAN TINGGI • SIAP HIDUP BERDAMPINGAN DALAM KEBHINEKAAN BAIK DALAM SKALA LOKAL, NASIONAL DAN GLOBAL • TETAP DALAM KARAKTER DAN KEPRIBADIAN INDONESIA

25. DARI MANA KITA MULAI • INOVASI SISTEM PENDIDIKAN (UU) • INOVASI SISTEM ANGGARAN • INOVASI KURIKULUM • INOVASI PEMBERDAYAAN SDA, SDM & MASYAR. • INOVASI LINKAGE/RELEVANSI AKADEMIK DAN KARIR • INOVASI MANAJEMEN LEMBAGA, SDM, KESEJAHTERAAN • INOVASI PROTEKSI SDM PENDIDIKAN DAN KELEMBAGAAN • INOVASI KEDITERIMAAN SDM DI DAERAH

26. BAGAIMANA DENGAN PENDIDIKAN AGAMA (ISLAM) • 90% PENDIDIKAN AGAMA (ISLAM) ADALAH SWASTA 10% NEGERI • PERLU VERIFIKASI KELAYAKAN PDD ISLAM DENGAN STANDAR YANG TERUKUR DAN JAMINAN THD PESERTA DIDIKNYA • PERLU MERGER BAGI YANG TIDAK DAPAT MEMENUHI TAGIHAN STAKEHOLDER, DAN MENGIKUTI KOMPETISI NASIONAL DAN GLOBAL • SELAIN MASYARAKAT, PEMERINTAH BERKEWAJIBAN MENGANGGARKAN BIAYA PENDIDIKAN SWASTA SECARA LAYAK SELAIN SEKOLAH NEGERI • SETIAP DAERAH HARUS MELAKUKAN PROTEKSI TERHADAP SDM DAN PENDIDIKAN • PERLU KESEIMBANGAN DALAM PEMBERDAYAAN ASET BANGSA, BUMI, TANAH DAN AIR DALAM PERSPEKTIF PENGEMBANGAN SDA DAN SDM • MEMBUKA RUANG BAGI PENDIDIKAN ISLAM INKLUSIF

27. WASSALAM