1 / 58

HUKUM PERDAGANGAN LUAR NEGERI

HUKUM PERDAGANGAN LUAR NEGERI. BY : WIWIN MUCHTAR WIYONO,SH.,MHum. ISTILAH. HUKUM PERDAGANGAN LUAR NEGERI = HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENUNJUK PADA HUKUM YANG MENGATUR KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK PERDAGANGAN ANTAR NEGARA.

sue
Download Presentation

HUKUM PERDAGANGAN LUAR NEGERI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM PERDAGANGAN LUAR NEGERI BY : WIWIN MUCHTAR WIYONO,SH.,MHum

  2. ISTILAH • HUKUM PERDAGANGAN LUAR NEGERI = HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENUNJUK PADA HUKUM YANG MENGATUR KETENTUAN YANG BERLAKU UNTUK PERDAGANGAN ANTAR NEGARA. • TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL MENUNJUK PADA ASPEK HUKUM YANG BERLAKU BAGI PELAKU BISNIS YANG MELAKUKAN KEGIATAN PERDAGANGAN ANTAR NEGARA

  3. HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL • DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL,BUKAN NEGARA YANG MENJADI PELAKU DARI PERDAGANGAN. • HUBUNGAN ANTARA INSTRUMEN INTERNASIONAL YANG DITANDATANGANI OLEH NEGARA DAN PELAKU USAHA TERLETAK PADA PERAN NEGARA DALAM MEMBUAT ATURAN BAGI PARA PELAKU USAHANYA. • APA YANG DIPERJANJIKAN DENGAN NEGARA LAIN AKAN DIBERLAKUKAN SEBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA.

  4. MASALAH DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL • MASALAH YANG MUNCUL DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL ADALAH DISATU SISI ADA NEGARA-NEGARA YANG MENGINCAR PASAR DI NEGARA LAIN,DI SISI LAIN NEGARA YANG MENJADI INCARAN CENDERUNG UNTUK MEMPROTEKSI PASARNYA. • DENGAN DEMIKIAN MASALAH UTAMA ADALAH PASAR.

  5. TUJUAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL • TUJUAN DARI PERDAGANGAN INTERNASIONAL ADALAH PERDAGANGAN YANG DILAKUKAN ANTAR NEGARA OLEH PARA PELAKU USAHA DARI NEGARA YANG BERBEDA DIHARAPKAN SEPERTI PERDAGANGAN ANTAR PROPINSI DALAM SUATU NEGARA.

  6. HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL IMPLEMENTASINYA PADA HUKUM NASIONAL ??????????????

  7. INDONESIA TELAH MERATIFIKASI PEMBENTUKAN WTO DENGAN UU NO.7 TAHUN 1994.

  8. REFORMASI HUKUM DI BIDANG EKONOMI (1) • REFORMASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH USANG. - PRODUK KOLONIAL - PRODUK SETELAH INDONESIA MERDEKA. • REFORMASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DALAM RANGKA MENYESUAIKAN DENGAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TELAH DITANDATANGANI DAN RATIFIKASI OLEH INDONESIA.

  9. REFORMASI HUKUM DIBIDANG EKONOMI(2) • REFORMASI DALAM RANGKA UNTUK MENGUNDANG LEBIH BANYAK INVESTASI ASING. • REFORMASI DALAM RANGKA MENYESUAIKAN DIRI DENGAN MASALAH-MASALAH INTERNASIONAL. • REFORMASI DALAM RANGKA INDONESIA MENUJU NEGARA INDUSTRI.

  10. HAMBATAN TERHADAP REFORMASI HUKUM(1) • MASALAH PENEGAKAN HUKUM. • MASALAH PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG SALING BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN. • UU DIANGGAP SEBAGAI HAL YANG SUCI(SULIT UNTUK DIUBAH) • UU YANG MEMERLUKAN PERATURAN PELAKSANAAN • MASALAH PENAFSIRAN

  11. HAMBATAN TERHADAP REFORMASI HUKUM(2) • PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TIDAK SEMESTINYA • KEBIJAKSANAAN DALAM NEGERI YANG DITUANGKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NAMUN TIDAK SESUAI DENGAN PERJANJIAN INTERNASIONAL • REFORMASI HUKUM KARENA TEKANAN DARI LUAR • KRISIS EKONOMI YANG BERKEPANJANGAN • PANDANGAN SKEPTIS TERHADAP GLOBALISASI

  12. PENGERTIAN JUAL BELI INTERNASIONAL • JUAL BELI INTERNASIONAL MERUPAKAN JUAL BELI BIASA, SEHINGGA ATURAN HUKUM TENTANG JUAL BELI BIASA PADA PRINSIPNYA BERLAKU TERHADAP JUAL BELI INTERNASIONAL. • BEDANYA, DLM JUAL BELI INTERNASIONAL, ANTARA PIHAK PENJUAL DGN PIHAK PEMBELI TIDAK BERADA DALAM 1 (SATU) NEGARA, SEHINGGA HARGA ATAUPUN BARANG HARUS DIKIRIM DARI 1 (SATU) NEGARA KE NEGARA LAINNYA. • KARENANYA HUKUM TENTANG JUAL BELI INTERNASIONAL AKAN BERJALAN BERBARENGAN DENGAN HUKUM TENTANG EKSPOR-IMPOR

  13. SIFAT-SIAFAT UMUM PERDAGANGAN LUAR NEGERI • PERBEDAAN SETIAP NEGARA DARI SUDUT SUMBER ALAM, IKLIM, LETAK GEOGRAFIS, PENDUDUK, KEAHLIAN, TENAGA KERJA, TINGKAT HARGA, KEADAAN STRUKTUR EKONOMI DAN SOSIALNYA. • HASIL PRODUKSI INDONESIA SMP KINI BLM DPT DIPERGUNAKAN SECARA LANGSUNG UTK MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI, KRN MASIH TERDIRI DARI BAHAN-BAHAN MENTAH & HASIL TAMBANG. BAHAN TSB MASIH HRS DIEKSPOR KE LN SBG BAHAN BAKU UTK INDUSTRI DI NEGARA-NEGARA MAJU.SEBALIKNYA UTK KEBUTUHAN DLM NEGERI MASIH HRS DIIMPOR BERJENIS-JENIS BARANG KONSUMSI HASIL INDUSTRI YG JUMLAHNYA SANGAT DIBATASI OLEH KEMAMPUAN DEVISA KITA UTK MEMBIAYAI YG SEBAGIAN BESAR BERSUMBER DARI EKSPOR HASIL BUMI DAN TAMABANG.

  14. FAKTOR-FAKTOR KHUSUS PDL • FAKTOR HASIL (PROCEEDS) DAN BIAYA (COST) • AKTIVITAS INI HANYA DAPAT DILAKUKAN DLM BATAS TERTENTU SESUAI DGN KEBIJAKSANAAN UMUM PEMERINTAH • TATA CARA PDL TDK BERBEDA DGN PDN, HANYA DLM PDL LEBIH SULIT DAN BERBELIT-BELIT DIKARENAKAN : 1. PEMBELI & PENJUAL TERPISAH OLEH BATAS-BATAS KENEGARAAN (GEOPOLITIK) 2. BARANG HRS DIANGKUT ATAU DIKIRIM DARI SATU NEGARA KE NEGARA LAIN MELALUI BERMACAM PERATURAN SEPERTI PABEAN. 3. ANTARA SATU NEGARA DGN NEGARA LAINNYA TERDAPAT PERBEDAAN BAHASA, MATA UANG, TAKARAN DAN TIMBANGAN, HUKUM.

  15. PROSEDUR EKSPOR

  16. IMPORTIR ------------------ BUYER 4 BANK LUAR NEGERI I EKSPORTIR ------------------- SELLER 4 10 PRODUSEN BANK DALAM NEGERI H PELAYARAN D INSTANSI EKSPOR E ASURANSI F KEDUTAAN ASING G

  17. KETERANGAN : • EKSPORTIR MENERIMA ORDER/PESANAN DARI LANGGANAN DI LN (B-A) • BANK MEMBERITAHUKAN TELAH DIBUKANYA SUATU L/C UTK DAN ATAS NAMA EKSPORTIR (H-A) • EKSPORTIR MENEMPATKAN PESANAN KEPADA LEVERANSIR/MAKER PEMILIK BARANG/PRODUSEN (A-C) • EKSPORTIR MENYELENGGARAKAN PENGEPAKAN BARANG KHUSUS UTK DIEKSPOR (SEA WORTHY PACKING)(A) • EKSPORTIR MEMESAN RUANGAN KAPAL (BOOKING) DAN MENGELUARKAN SHIPPING ORDER PADA MASKAPAI PELAYARAN (A-D) • EKSPORTIR MENYELESAIKAN SEMUA FORMULIR EKSPOR DGN SEMUA INSTANSI EKSPOR YG BERWENANG (A-E) • EKSPORTIR MENYELENGGARAKAN PEMUATAN BARANG KE ATAS KEPAL, DGN ATAU TANPA MEMPERGUNAKAN PERUSAHAAN EKSPEDISI (A-D) • EKSPORTIR MENGURUS BILL OF LADING DGN MASKAPAI PELAYARAN (A-D) • EKSPORTIR MENUTUP ASURANSI-LAUT DGN MASKAPAI ASURANSI (A-F) • MENYIAPKAN FAKTUR DAN DOKUMEN-DOKUMEN PENGAPALAN LAINYA (A) • MENGURUS CONSULAR INVOICE DGN TRADE COUNCELOR KEDUTAAN NEGARA IMPORTIR (A-G) • MENARIK WESEL KPD IMPORTIR DAN MENERIMA HASILNYA DARI NEGOITIATING BANK (A-H) • NEGOTIATING BANK MENGIRIMKAN SHIPPING ADVICE DAN COPY SHIPPING DOCUMENTS KPD PRINCIPALSNYA DI NEGARA IMPORTIR (H-I) • EKSPORTIR MENGIRIMKAN SHIPPING ADVICE & COPY SHIPPING DOCUMENTS KEPADA IMPORTIR (A-B)

  18. PENYELESAIAN BENTURAN-BENTURAN HUKUM DALAM JUAL BELI INTERNASIONAL • DGN PEMBUATAN KONVENSI-KONVENSI INTERNASIONAL • PENYELESAIAN LEWAT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL • PENYELESAIAN LEWAT PENGATURAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK.

  19. POKOK-POKOK MASALAH YG SERING TIMBUL DLM JBI • KEKUATAN HUKUM NEGOSIASI • AKSEPTASI YG BERBEDA DENGAN TAWARAN • PEMBATALAN SUATU TAWARAN • PERLU TIDAKNYA SUATU CONSIDERATION • KEHARUSAN KONTRAK TERTULIS • WAKTU DIANGGAP TERCAPAINYA KATA SEPAKAT

  20. KEKUATAN HUKUM NEGOSIASI • ADA NEGARA YG MENGANUT PRINSIP BAHWA NEGOSIASI TDK MENGIKAT SAMA SEKALI, BARU MENGIKAT SECARA MORAL BLM SECARA HUKUM, JADI IKATAN HUKUM BARU ADA SETELAH DITANDATANGANINYA KONTRAK, KUH PERDATA INDONESIA (PASAL 1320) MENGANUT PRINSIP SEPERTI INI. • ADA NEGARA YG SDH MEMBERIKAN SEMACAM IKATAN HUKUM KPD NEGOSIASI SMP BATAS2 TERTENTU, YAITU IKATAN YG TIMBUL DARI PRELIMINARY AGREEMENT.

  21. AKSEPTASI YG BERBEDA DGN TAWARAN • PADA TAHAP2 AWAL DARI SUATU KONTRAK, SALAH SATU PIHAK MELAKUKAN PENAWARAN (OFFER) DAN PIHAK LAIN MELAKUKAN PENERIMAAN (ACCEPTANCE) TERHADAP PENAWARAN TERSEBUT

  22. PEMBATALAN SUATU TAWARAN • ADA NEGARA YG MENGANGGAP TAWARAN DPT DIBATALKAN SEBELUM PENERIMAAN TAWARAN DILAKUKAN OLEH PIHAK LAWAN, DGN ALASAN BAHWA TAWARAN TERSEBUT MASIH MERUPAKAN PERBUATAN SEPIHAK YG DPT DIBATALKAN PULA SECARA SEPIHAK.

  23. PERLU TIDAKNYA SUATU CONSIDERATION • SUATU CONSIDERATION MRPKAN PRESTASI DARI PIHAK LAWAN SBG AKIBAT ADANYA PRESTASI DARI PIHAK YG MELAKUKAN PENAWARAN KONTRAK. • JIKA PIHAK YG MELAKUKAN TAWARAN ADALAH PIHAK PENJUAL, MAKA YG MERUPAKAN CONSIDERATION ADALAH HARGA BARANG YG HARUS DIBAYAR PIHAK PEMBELI

  24. KEHARUSAN KONTRAK TERTULIS • ADA NEGARA YG BERLAKU PRINSIP STATUTE OF FRAUD YG MENGAJARKAN BAHWA KONTRAK TERTENTU HARUS DILAKUKAN SECARA TERTULIS, SEPERTI JUAL BELI DENGAN HARGA DI ATAS HARGA TERTENTU.

  25. WAKTU DIANGGAP TERCAPAINYA KATA SEPAKAT • ADA NEGARA YG HUKUMNYA MENYATAKAN BAHWA KATA SEPAKAT TERJADI PADA SAAT DIKIRIMNYA PENERIMAAN TAWARAN • ADA NEGARA YG MENYATAKAN PADA SAAT PIHAK PENAWAR MENGETAHUINYA SECARA NYATA (ACTUAL KNOWLEDGE) BAHWA TAWARANNYA SDH DITERIMA OLEH PIHAK LAWAN • ADA NEGARA YG MENGATAKAN PADA SAAT DITERIMANYA OLEH PIHAK PENAWAR PENGIRIMAN PENERIMAAN TAWARAN.

  26. DASAR HUKUM TERHADAP JBI • KETENTUAN DLM KONTRAK TSB, BERDASARKAN PRINSIP KEBEBASAN BERKONTRAK • KETENTUAN DLM UU TENTANG HUKUM KONTRAK (NASIONAL) • KEBIASAAN BISNIS (TRADE USAGE) • YURISPRUDENSI • KAIDAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL • KONVENSI2 INTERNASIONAL, SEPERTI UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE

  27. PENGATURAN RISIKO DALAM JBI • RISIKO DPT DIATUR SENDIRI DLM KONTRAK YG BERSANGKUTAN • RISIKO MENGIKUTI KEPEMILIKAN • RISIKO MENGIKUTI PENGATURAN HUKUM MANA YG BERLAKU • RISIKO MENGIKUTI PRINSIP RESERVASI KEPEMILIKAN • RISIKO MENGIKUTI PENYERAHAN BENDA

  28. METODE PEMBAYARAN INTERNASIONAL • METODE PEMBAYARAN BARANG DITUKAR DGN BARANG (BARTER) • METODE PEMBAYARAN CASH (BARANG DITUKAR LANGSUNG DGN UANG) • METODE PEMBAYARAN DGN CEK (BARANG DITUKAR DGN CEK) • METODE PEMBAYARAN LEWAT LETTER OF CREDIT (L/C), KARTU KREDIT, KARTU DEBIT DSB

  29. METODE PEMBAYARAN DLM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DILIHAT PADA WAKTU DILAKUKAN PEMBAYARAN • METODE PEMBAYARAN TERLEBIH DAHULU • METODE PEMBAYARAN SECARA OPEN ACCOUNT • METODE PEMBAYARAN ATAS DASAR KONSINYASI • METODE PEMBAYARAN SECARA DOCUMENTARY COLLECTION • METODE PEMBAYARAN SECARA DOCUMENTARY CREDIT

  30. METODE PEMBAYARAN TERLEBIH DAHULU • ADALAH SUATU SISTEM PEMBAYARAN DI MANA PIHAK PENJUAL (EKSPORTIR) BARU AKAN MENGIRIM BARANG DAGANGANNYA SETELAH MENERIMA PENGIRIMAN HARGA BARANG

  31. METODE PEMBAYARAN SECARA OPEN ACCOUNT • KEBALIKAN DARI PEMBAYARAN TERLEBIH DAHULU. DALAM OPEN ACCOUNT HARGA BARU DIBAYAR OLEH PEMBELI SETELAH HARGA DITERIMA OLEH PENJUAL

  32. METODE PEMBAYARAN ATAS DASAR KONSINYASI • PEMBAYARAN DILAKUKAN LEBIH LAMA LAGI, SEBAB HARGA BARANG BARU DIBAYAR PADA SAAT BARANG TERSEBUT TELAH DIJUAL LAGI OLEH PEMBELI KEPADA PIHAK KETIGA DGN HARGA SDH DILUNASI OLEH PIHAK KETIGA TSB KPD PIHAK PEMBELI

  33. METODE PEMBAYARAN SECARA DOCUMENTARY COLLECTION • DILAKUKAN DGN MENGGUNAKAN DOKUMEN BILLS OF EXCHANGE, YAITU HARGA BARANG SEGERA HARUS DIBAYAR SETELAH SHIPPING DOCUMENTS TIBA DI BANKNYA IMPORTIR • PEMBAYARAN HARGA TSB DIPERTUKARKAN DGN SHIPPING DOCUMENTS TSB, TANPA SD PIHAK IMPORTIR TIDAK DAPAT MENGAMBIL BARANG TERSEBUT.

  34. METODE PEMBAYARAN SECARA DOCUMENTARY CREDIT • BAHWA PEMBAYARAN DILAKUKAN DGN MEMAKAI DOKUMEN LETTER OF CREDIT (L/C). • DLM HAL INI PEMBAYARAN DILAKUKAN TANPA MENUNGGU TIBANYA BARANG ATAU TIBANYA DOKUMEN • DIBAYAR PADA SAAT PIHAK PEMBELI TELAH MEMBUKA LETTER OF CREDIT DI SUATU BANK DAN BANK TSB MENERUSKAN KEPADA BANK KORESPONDEN, MAKA PADA SAAT TERSEBUT BARANG SUDAH DAPAT DIKIRIM.

  35. SAAT PENYERAHAN BENDA & PENYERAHAN KEPEMILIKAN INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE MENGISTILAHKAN “INCOTERMS” YANG DIPERKENALKAN PERTAMA KALI TAHUN 1936

  36. ISTILAH DALAM INCOTERMS • EX WORK (DIIKUTI DGN NAMA TEMPAT) DISINGKAT EXW PIHAK PENGIRIM/PENJUAL BARANG BERTANGGUNG JAWAB HANYA SAMPAI DI TEMPAT PENGIRIMANNYA SENDIRI. MISAL : SBG PENGIRIM BERTANGGUNG JAWAB HANYA SEBATAS DI GUDANG/PABRIK PENJUAL SENDIRI, JADI PENJUAL TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP LOADING KE ATAS KENDARAAN DAN CLEARING UNTUK DIEKSPOR JUGA TANGGUNG JAWAB PEMBELI.

  37. 2. FREE CARRIER ( DIIKUITI NAMA TEMPAT) DISINGKAT FCA PIHAK PENJUAL TIDAK LAGI BERTANGGUNG JAWAB SETELAH BARANG DISERAHKAN DAN SETELAH DILAKUKAN CLEARING UNTUK DIEKSPOR SAMPAI KE TEMPAT TERTENTU YG DITENTUKAN OLEH PEMBELI

  38. 3. FREE ALONGSIDE SHIP (DIIKUTI NAMA PELABUHAN MUAT) DISINGKAT FAS PIHAK PENJUAL HANYA BERTANGGUNG JAWAB SAMPAI DGN BARANG TIBA DI KAPAL, TETAPI MULAI DARI MEMUATNYA KE DALAM KAPAL SUDAH MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMBELI.

  39. 4. FREE ON BOARD (DIIKUTI NAMA PELABUHAN MUAT) DISINGKAT FOB PIHAK PENJUAL HANYA BERTANGGUNG JAWAB SAMPAI BARANG TSB DIMUAT DALAM KAPAL. TEPATNYA PENJUAL BERTANGGUNG JAWAB HANYA SETELAH BARANG TERSEBUT MELEWATI SHIP’S RAIL DI PELABUHAN YBS.

  40. 5. COST AND FREIGHT (DIIKUTI NAMA PELABUHAN BONGKAR) DISINGKAT CFR ATAU C&F PIHAK PENJUAL HANYA BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP COST DAN FREIGHT SAJA. SEMENTARA PIHAK PEMBELI BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP RISIKO DAN BIAYA-BIAYA LAINNYA.

  41. 6. COST, INSURANCE & FREIGHT (DIIKUTI NAMA PELABUHAN BONGKAR) DISINGKAT CIF TANGGUNG JAWAB PIHAK PENJUAL SAMA SEPERTI DALAM C&F, DITAMBAH DGN KEWAJIBAN PIHAK PENJUAL UNTUK MENGASURANSIKAN BARANG TSB TERHADAP HILANG ATAU RUSAK.

  42. 7. CARRIAGE PAID TO (DIIKUTI NAMA TEMPAT TUJUAN) DISINGKAT CPT. PIHAK PENJUAL BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP FREIGHT PENGIRIMAN SAMPAI KE TEMPAT TUJUAN, SEMENTARA PIHAK PEMBELI BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP RISIKO, RUSAK ATAU HILANGNYA BARANG.

  43. 8. CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (DIIKUTI NAMA TEMPAT TUJUAN) DISINGKAT CIP TANGGUNG JAWAB SAMA DENGAN TAGGUNG JAWAB DALAM HAL CPT, DITAMBAH DGN KEWAJIBAN PENJUAL UNTUK MENGASURANSIKAN BARANG DAN MEMBAYAR PREMI ASURANSI.

  44. 9. DELIVERED AT FRONTIER (DIIKUTI NAMA TEMPAT TUJUAN) DISINGKAT DAF PIHAK PENJUAL BERTANGGUNG JAWAB SAMPAI BARANG DI TEMPAT TUJUAN, TETAPI SEBELUM SAMPAI KE CUSTOM BOARDER DAN NEGARA TEMPAT TUJUAN.

  45. 10. DELIVERED EX SHIP (DIIKUTI NAMA TEMPAT TUJUAN) DISINGKAT DES DALAM HAL INI PIHAK PENJUAL BERTANGGUNG JAWAB SAMPAI KE PELABUHAN TEMPAT TUJUAN, TETAPI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP CLEARING BARANG IMPOR.

  46. 11. DELIVERED EX QUAY (DUTY PAID), (DIIKUTI NAMA PELABUHAN BONGKAR) DISINGKAT DEQ • TANGGUNG JAWAB SAMA DGN SISTEM DES, DITAMBAH KEWAJIBAN PIHAK PENJUAL TERHADAP COST DAN RISK YANG MUNGKIN TIMBUL DALAM HAL CLEARING BARANG IMPOR DAN COSTUM FORMALITIES.

  47. 12. DELIVERED DUTY UNPAID (DIIKUTI NAMA TEMPAT TUJUAN) DISINGKAT DDU • PIHAK PENJUAL BERTANGGUNG JAWAB SAMPAI KE TEMPAT TUJUAN, JADI, DIA BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP SEMUA COST DAN RISK DLM HAL MENGANGKUT BARANG, TETAPI TIDAK TERMASUK CLEARING BARANG IMPOR, CUSTOM, FORMALITIES, DLL.

  48. 13. DELIVERED DUTY PAID (DIIKUTI NAMA TEMPAT TUJUAN) DISINGKAT DDP • PENJUAL BERTANGGUNG JAWAB SAMPAI KE TEMPAT TUJUAN, DIMANA DIA HARUS BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP SEMUA COST DAN RISK, TERMASUK PAJAK, DUTIES, CLEARING BARANG IMPOR, CUSTOM FORMALITIES, DLL.

  49. 14. FREE ON TRUCK DISINGKAT FOT • PIHAK PENJUAL BERTANGGUNG JAWAB SAMPAI DGN BARANG DIMUAT DALAM TRUK.

  50. 15. FREE ON RAIL DISINGKAT FOR • PIHAK PENJUAL BERTANGGUNG JAWAB SAMPAI DGN BARANG DIMUAT DALAM KERETA API

More Related