PERTEMUAN #8 PPN ATAS EKSPOR/IMPOR DAN PKP PEDAGANG ECERAN

1. PERTEMUAN #8PPN ATAS EKSPOR/IMPOR DAN PKP PEDAGANG ECERAN Matakuliah : F0462/ PPN dan PTLL Tahun : 2006 Versi : 1

2. LEARNING OUTCOMES Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : • menjelaskan PPN atas kegiatan ekspor/impor. • menghitung PPN atas kegiatan ekspor/impor. • menjelaskan PPN atas PKP pedagang eceran. • menghitung PPN atas PKP pedagang eceran.

3. OUTLINE MATERI • Mekanisme Pemanfaatan BKP/JKP dari luar daerah pabean • Mekanisme PPN atas kegiatan ekspor • PPN atas "Handling Ekspor/Impor” • Mekanisme PPN atas kegiatan impor • Mekanisme pengenaan PPN atas PKP pedagang eceran

4. PEMANFAATAN BKP TAK BERWUJUD/ JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN • Dikategorikan BKP/JKP dari luar daerah pabean jika penye-rahannya tidak melalui BUT. • Jika penyerahannya melalui BUT, maka berlaku ketentuan PPN atas penyerahan dalam negeri. • BKP tdk berwujud meliputi hak paten, hak oktroi, hak cipta, merk dagang, yg dimanfaatkan oleh baik PKP atau bukan. • JKP dari luar daerah pabean meliput: • Jasa yang melekat pada suatu barang tdk bergerak yg dimanfaatkan di dalam daerah pabean, misalnya jasa perencanaan, arsitek, dll. • Jasa yang melekat pada suatu barang bergerak yang dimanfaatkan di dalam daerah pabean, misalnya rig disewakan • Jasa yang secara fisik dilakukan di dalam daerah pabean seperti jasa konsultan, pengacara, KAP, surveyor, dll. Berdasarkan KMK No. 568/KMK.04/2000 diatur sbb:

5. SAAT PAJAK TERUTANG • Saat secara nyata BKP tidak berwujud atau JKP digunakan. • Saat harga perolehan dinyatakan sebagai hutang. • Saat harga jual atau penggantian ditagih. • Saat harga perolehan dibayar sebagian atau seluruhnya. • Saat ditandatanganinya surat perjanjian. Saat PPN terutang atas pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean adalah sebagai berikut: Pengusaha yang memanfaatkan BKP/JKP dari luar daerah pabean wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

6. TATA CARA PENYETORAN • Penyetoran dilakukan menggunakan SSP. • Kolom identitas diisi dengan identitas pengusaha yang berkedudukan di luar daerah pabean. • Kolom NPWP diisi dengan angka 0 (nol) kecuali pada kolom KPP diisi dengan kode KPP. • Pada kolom tanda tangan diisi oleh pihak yg memanfaatkan BKP tak berwujud/JKP beserta NPWP-nya. • Bagi PKP, pajak yang disetor merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. • Bagi non-PKP, laporan dilakukan dengancara mengirimkan lembar ke-3 kepada KPP paling lambat tanggal 20 bulan tsb Tata Cara penyetoran PPN terutang atas pemanfaatan BKP tak berwujud/JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean adalah:

7. MEKANISME PPN ATAS EKSPOR • Eksportir wajib dikukuhkan sbg PKP selambat-lambatnya sebelum ekspor BKP dimulai. • PEB yang telah difiat muat oleh Ditjen Bea Cukai dilampiri invoice diberlakukan sebagai Faktur Pajak Standar. • Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Ekspor. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. • Tarif PPN Ekspor adalah = 0% x Nilai Ekspor. • Jika dalam suatu masa pajak total PK > Total PM, maka selisihnya adalah PPN kurang bayar yang harus disetor ke kas negara paling lambat tnggl 15 bulan berikutnya. • SPT disampaikan peling lambat tanggal 20 bulan berikut.

8. PPN ATAS HANDLING EKSPOR • Handling ekspor adalah kegiatan ekspor yang dilakukan oleh eksportir pemilik kuota untuk kepentingan eksportir lain selaku pemilik barang: • Dalam PEB yang telah difiat muat oleh Ditjen Bea Cukai wajib dican-tumkan nama Eksportir Pemilik Kuota qq. Eksportir Pemilik Barang. • Penyerahan BKP dari eksportir pemilik barang ke eksportir pemilik kuota tidak terutang PPN. • Atas penyerahan jasa handling ekspor tidak dikenakan PPN. • Jika dalam PEB tidak tercantum nama eksportir pemilik barang, tetap dianggap tidak ada penyerahan BKP dari pemilik barang ke pemilik kuota dengan syarat: • Segera dilaporkan dalam SPT Masa PPN eksportir pemilik barang. • Dilampirkan pernyataan bersama bhw ekspor tersebut sebenarnya dilakukan oleh eksportir pemilik barang.

9. MEKANISME PPN ATAS IMPOR • Importir tidak wajib menjadi PKP, selama tidak melakukan kegiatan penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean. • PIB dan SSP merupakan dokumen yang diberlakukan sebagai Faktur Pajak Standar untuk impor. • PPN atas impor, PM-nya dapat dikreditkan. Kecuali apabila penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. • Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan menurut UU Kepabeanan • Tarif PPN Impor adalah = 10% x Nilai Impor. • Jika dalam suatu masa pajak total PK > Total PM, maka selisihnya adalah PPN kurang bayar yang harus disetor ke kas negara paling lambat tnggl 15 bulan berikutnya. • SPT disampaikan peling lambat tanggal 20 bulan berikut.

10. PPN ATAS HANDLING IMPOR • Handling Impor (Impor Indent) adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean yg dilakukan oleh importir untuk dan atas nama pemesan (indentor). • Pada PIB, importir wajib mencantumkan “qq.” diikuti nama, alamat, dan NPWP indentor. • Bank devisa/Ditjen Bea Cukai/Kantor Pos tempat pemasukan PIB harus membubuhkan cap “IMPOR ATAS DASAR INDEN” pada PIB. • Penyerahan BKP dari indentor kepada importir tidak terutang PPN. PPN hanya dikenakan adalah PPN atas penyerahan jasa importir. • Yang melakukan pengkreditan PM adalah indentor. • Jika syarat tsb tidak dipenuhi, mk penyerahan BKP dari indentor ke importir terutang PPN. PM atas impor akan dikreditkan oleh importir • Segala biaya termasuk pungutan-pungutan menjadi beban indentor. Sedangkan imprtir memperoleh komisi.

11. MEKANISME PENGENAAN PPN ATAS PKP PEDAGANG ECERAN (PE) • Dikategorikan pedagang eceran adalah: • Menyerahkan BKP melalui suatu tempat penjualan eceran seperti toko, kios, atau dengan cara penjualan langsung kepada konsumen akhir, atau dengan penjualan dari rumah ke rumah. • Menyediakan BKP yg diserahkan ditempat penjualan secara eceran. • Melakukan transaksi jual-beli secara spontan tanpa didahului penawaran tertulis, pemesanan tertulis, kotrak, lelang, dan pada umumnya bersifat tunai. • Jumlah peredaran bruto dalam satu tahun buku lebih dari batasan pengusaha kecil (Rp 600.000.000,-). • Harus diperhatikan perbedaan pedagang eceran yang melakukan pembukuan dan yang melakukan pencatatan. Berdasarkan KMK No. 553/KMK.04/2000 diatur sbb:

12. PE YANG MELAKUKAN PENCATATAN • Pajak Keluaran dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan peredaran bruto sebelum PPN. • Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar 80% dikalikan Pajak Keluaran. • Pelaporan SPT menggunakan Form 1195. Berdasarkan KMK No. 253/KMK.03/2002 diatur sbb:

13. PE YANG MELAKUKAN PEMBUKUAN • Pajak Keluaran dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Harga Jual. • Wajib membuat Faktur Pajak. • Segi cash register yg dibuat PKP PE diberlakukan sebagai Faktur Pajak Sederhana. Alamat PKP PE dapat disingkat. • Apabila dalam harga jual BKP sudah termasuk PPN, wajib mencantumkan “untuk Barang Kena Pajak harga sudah termasuk PPN” • Pelaporan SPT menggunakan Form 1195.

14. SESI TANYA JAWAB TERIMA KASIH