Upaya Perlindungan , Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia

1. UpayaPerlindungan, PemajuandanPenegakan HAM di Indonesia PendidikanPancasiladanKewarganegaraan Kelas X

2. Kompetensi Dasar

3. Tujuan Pembelajaran

4. ProsesPerlindungan, Pemajuan,danPenegakan HAM di Indonesia

5. B. PeriodeSesudahKemerdekaan (1945-sekarang) • PeriodeTahun 1945-1950 Pemikiran HAM padaperiodeawalpascakemerdekaanmasihmenekankanpada: Pemikirantentang HAM telahmendapatlegitimasisecara formal karenatelahmemperolehpengaturandanmasukkedalamhukumdasarnegara (konstitusi), yaitutercantumdalam UUD NRI Tahun 1945 danMaklumatPemerintahtanggal 3 November 1945. Legitimasi HAM tersebutmemberikankeleluasaankepadarakyatuntukmendirikanpartaipolitik • Hakuntukmerdeka • Hakkebebasanuntukberserikatdanberkumpulmelaluiorganisasipolitik • Hakkebebasanmenyampaikanpendapatterutama di parlemen

6. 2. Periode Tahun 1950-1959 • Periodeinidikenalsebagaimasapemerintahanparlementer yang menganutprinsipdemokrasi liberal • Implementasipemikiran HAM padaperiodeinilebihmemberiruangbagiperkembanganlembagademokrasiseperti: • Semakinbanyaktumbuhpartai-partaipolitikdenganberagamideologinya • Adanyakebebasanpers • Pemiluberlangsungdalamsuasanakebebasan, fair (adil) dandemokratis • Parlemensebagairepresentasidarikedaulatanrakyatmenunjukankinerjadankelasnyasebagaiwakilrakyatdenganmelakukankontrol yang semakinefektifterhadapeksekutif • WacanadanpemikirantentangHAM mendapatkaniklim yang kondusifkarenapemerintahmemberikebebasan

7. 3. Periode Tahun 1959-1966

8. 4. Periode Tahun 1966-1998 • Periode ini dikenal dengan masa pemerintahan orde baru. Pemikiran HAM pada periode ini dibagi ke dalam beberapa waktu yaitu:

9. 5. Periode Tahun 1998-Sekarang • PergantianpemerintahandariOrdeBarukeReformasimemberikandampak yang sangatbesarterhadappemajuandanperlindungan HAM di Indonesia. Padasaatitudilakukan: • Pengkajianterhadapbeberapakebijakanpemerintahpadamasaordebaru yang berlawanandenganpemajuandanperlindungan HAM • Penyusunanperaturanperundang-undangan yang berkaitandenganpemberlakuan HAM dalamkehidupanketatanegaraandankemasyarakatan di Indonesia • Pengkajiandanratifikasiterhadapinstrumen HAM internasionalsemakinditingkatkan

10. Hambatan Penegakan HAM • Faktor sosial budaya • Faktor komunikasi dan informasi • Faktor kebijakan pemerintah • Faktor perangkat perundang-undangan • Faktor aparat dan penindakannya

11. Tantangan Penegakan HAM • Prinsip universal • Prinsip pembangunan nasional • Prinsip kesatuan Hak-hak Asasi Manusia • Prinsip objektivitas / non selektivitas • Prinsip keseimbangan • Prinsip kompetensi nasional • Prinsip negara hukum

12. Dasar Hukum HAM di Indonesia

13. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM

14. Hambatan dalam upaya penegakan HAM • Kondisi sosial budaya yang berbeda sebagai konsekuensi logis dari bentuk negara kepulauan yang juga memiliki banyak adat adat dan budaya • Letak geografis Indonesia dan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang membatasi komunikasi dan informasi antar daerah • Pemerintah tidak jarang mengambil kebijakan yang dapat menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat • Adanya sejumlah peraturan perundangan yang diambil dari konvensi internasional, namun tidak seluruh klausul dalam konvensi tersebut sesuai dengan kondisi Indonesia • Penindakan yang lemah oleh aparat mengakibatkan banyak terjadi penyimpangan seperti KKN yang melanggar hak orang lain • Rendahnya pemahaman warga negara tentang arti penting HAM • Rendahnya kualitas mental aparat penegak hukum di Indonesia • Lemahnya instrumen penegakan hukum dan HAM di Indonesia

15. Upayapenegakan HAM yang dilakukanolehmasyarakat