BURUH SEJAHTERA REALITA ATAU ANGAN-ANGAN

1. BURUH SEJAHTERAREALITA ATAU ANGAN-ANGAN OLEH I WAYAN SUDARSA, SH.MM KOMITE REGIONAL FSPM BALI

2. 3 PAKET UU PERBURUHAN UU NO 21 TH 2000 SERIKAT PEKERJA UU NO 13 TH 2003 KETENAGAKERJAAN UU NO 2 TH 2004 PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN

3. STAKEHOLDER • BURUH • PENGUSAHA • PEMERINTAH PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM

4. KONSIDERAN UU 21 Th 2000 Bahwakemerdekaanberserikat, berkumpul, mengeluarkanpikiranbaiksecaralisanmaupunsecaratulisan, memperolehpekerjaandanpenghidupan yang layakbagikemanusiaan, sertamempunyaikedudukanyang samadalamhukummerupakanhaksetiapwarganegara; Bahwadalamrangkamewujudkankemerdekaanberserikatpekerja,/buruhberhakmembentukdanmengembangkanserikatpekerja/serikatburuh yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, danbertanggungjawab; Bahwaserikatpekerja/serikatburuhmerupakansyaratuntukmemperjuangkan, melindungi, danmembelakepentingandankesejahteraanpekerja/buruhbesertakeluarganya, sertamewujudkanhubunganindustrial yang harmonis, dinamis, danberkeadilan;

5. UU 13 TH 2003 • Pembangunan ketenakerjaansebagaibagian integral daripembangunannasionalberdasarkanPancasiladanUndang-undangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakandalamrangkapembangunanmanusia Indonesia seutuhnyadanpembangunanmasyarakat Indonesia seluruhnyauntukmeningkatkanharkat, martabat, danhargadiritenagakerjasertamewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.

6. UU 13 TH 2003………………lanjutan • Pembangunan ketenagakerjaanharusdiatursedemikianrupasehinggaterpenuhihak-hakdanperlindunganyang mendasarbagitenagakerjadanpekerja/buruhsertapadasaatyang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

7. UU 13 TH 2003………………lanjutan • Pembangunan ketenagakerjaanmempunyaibanyakdimensidanketerkaian. Keterkaitanitutidakhanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetap juga keterkaitandengankepentinganpengusaha, pemerintah, danmasyarakat. Untukitu, diperlukanpengaturanyang menyeluruhdankomperehensif, antaralaianmencakuppengembangansumberdayamanusia, peningkatanproduktivitasdandayasaingtenagakerja, danpembinaanhubungan industrial.

8. UU 13 TH 2003………………lanjutan • Perlindunganpekerja/buruh, termasukperlindunganatashak-hakdasarpekerja/buruhuntukberundingdenganpengusaha, perlindungankeselamatan, dankesehatankerja, perlindungankhususbagaipekerja/buruhperempuan, anak, danpenyandangcacat, sertaperlindungantentangupah, kesejahteraan, danjaminansosialtenagakerja

9. KOMITMENT NEGARA • MEMBANGUN SISTEM TENAGA KERJA YANG UTUH • MEMENUHI HAK-HAK DASAR DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA • MEWUJUDKAN ADANYA KEPASTIAN HUKUM • MEMBINA HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS KESEJAHTERAAN

10. ? REALITA ATAU ANGAN-ANGAN ???

11. MASIH JAUH DARI REALITA • TERJADI KONFLIK NORMA • PASAL-PASAL YG MULTI TAFSIR • PENGAWASAN PEMERINTAH BELUM MAKSIMAL • RENDAHNYA SUMBER DAYA MANUSIA PENYIDIK KEPOLISIAN DAN ATAU PPNS DALAM MENGUNGKAP KASUS-KASUS PIDANA PERBURUHAN • KURANG BERPERANNYA ORGANISASI SERIKAT PEKERJA DLM UPGRADE SDM ANGGOTANYA • KEMAMPUAN BERGAINING SERIKAT PEKERJA DALAM MEJA PERUNDINGAN SANGAT KURANG.

12. MENUJU REALITA • PERLUNYA PENYELARASAN UU PERBURUHAN. • PEMBENTUKAN PKB YANG BERKUALITAS DI PERUSAHAAN • PEMERINTAH SECARA PROAKTIF MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KPD PERUSAHAAN NAKAL • MENCIPTAKAN PENYIDIK-PENYIDIK YG HANDAL DLM BIDANG PERBURUHAN • PENINGKATAN PERAN SERIKAT PEKERJA DALAM PERUNDINGAN MELALUI UPGRADE SDM FUNGSIONARIS.

13. SEKIAN DAN TERIMA KASIH