ETIKA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERMASALAHANNYA

1. ETIKA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERMASALAHANNYA dr. Adji Suwandono, S.H.

2. Pengertian dasar • Etika berasal dari bahasa yunani, yaitu Ethos, yang menurut Araskar dan David (1978) berarti ”kebiasaaan”, ”model perilaku”, atau standar yang diharapkan dan kriteria tertentu untuk suatu tindakan. Penggunaan istilah etika sekarang ini banyak diartikan sebagai motif atau dorongan yang mempengaruhi perilaku.

3. Etika • kodeperilakuyang memperlihatkanperbuatan yang baikbagikelompoktertentu. • peraturandanprinsipbagiperbuatan yang benar. • berhubungandenganhal yang baikdanhal yang tidakbaikdandengankewajibanmoral. • berhubungandenganperaturanuntukperbuatanatautidakan yang mempunyaiprinsipbenardansalah, sertaprinsipmoralitaskarenaetikamempunyaitanggungjawabmoral  menyimpangdarikodeetikberartitidakmemilikiprilaku yang baikdantidakmemiliki moral yang baik.

4. 3 pengertian dari etika • Etikadalamartinilaiatau moral yang menjadipeganganbagiseseorangataukelompokuntukmengaturtingkahlaku yang didalamhalinibisadisamakandenganadatistiadat, ataupunkebiasaan. • Etikadiartikansebagaikumpulanasasataunilai moral yang jugalebihdikenaldengankodeetik. • Etika yang mempunyaiartisebagaiilmutentangbaikdanburuk. Di dalamhalinietikabarumenjadiilmuapabilakemungkinan-kemungkinanetis yang begitusajaditerimadalamsuatumasyarakatmenjadibahanrefleksibagisuatupenelitiansistematisdanmetodis.

5. Prinsip Etika Kesehatan Masyarakat 1. Kesehatan masyarakat terutama harus membahas penyebab dasar penyakit dan persyaratan untuk kesehatan, yang bertujuan untuk mencegah hasil kesehatan yang merugikan. 2. Kesehatan masyarakat harus mencapai kesehatan masyarakat dengan cara yang menghormati hak-hak individu dalam masyarakat. 3. Kebijakan kesehatan masyarakat, program, dan prioritas harus dikembangkan dan dievaluasi melalui proses yang menjamin kesempatan untuk masukan dari anggota masyarakat.

6. 4. Kesehatan masyarakat harus mengadvokasi, atau bekerja untuk pemberdayaan anggota masyarakat, memastikan bahwa sumber daya dasar dan kondisi yang diperlukan untuk kesehatan dapat diakses oleh semua orang di masyarakat. 5. Kesehatan masyarakat harus mencari informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan yang efektif dan program yang melindungi dan meningkatkan kesehatan. 6. Institusi kesehatan masyarakat harus menyediakan informasi yang mereka miliki kepada masyarakat yang diperlukan untuk keputusan tentang kebijakan atau program-program dan harus mendapatkan persetujuan masyarakat untuk pelaksanaannya.

7. 7. Lembaga kesehatan masyarakat harus bertindak secara tepat waktu sesuai informasi yang mereka miliki dalam sumber daya dan mandat yang diberikan kepada mereka oleh masyarakat. 8.Program kesehatan masyarakat dan kebijakan harus menggabungkan berbagai pendekatan yang mengantisipasi dan menghormati nilai-nilai yang beragam, keyakinan, dan budaya dalam masyarakat. 9.Program kesehatan masyarakat dan kebijakan harus dilaksanakan dengan cara yang paling meningkatkan lingkungan fisik dan sosial.

8. 10.Institusi kesehatan masyarakat harus melindungi kerahasiaan informasi yang dapat merugikan individu atau komunitas jika dipublikasikan. Pengecualian hanya dibenarkan atas dasar tingginya kemungkinan yang membahayakan individu atau orang lain. 11.Institusi kesehatan masyarakat harus memastikan kompetensi profesional karyawan mereka. 12.Lembaga kesehatan masyarakat dan karyawan mereka harus terlibat dalam kerja sama dan berhubung dengan cara yang membangun kepercayaan publik dan efektivitas lembaga.

9. Permasalahan • Pelaksana kesehatan masyarakat berhubungan dengan masalah penderita penyakit dan penyakit itu sendiri di masyarakat, dan dengan demikian menyentuh beberapa masalah etika yang unik.

10. Secara umum, pelaksana dan kebijakan kesehatan masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesehatan seluruh masyarakat, dimana hal ini kadang-kadang bertentangan dengan hak pribadi perorangan. Konflik ini mungkin klinis, seperti dalam kasus imunisasi, atau hukum, seperti dalam kasus kewajiban pelaporan medis dan pengobatan penyakit menular.

11. Selanjutnya, kesehatan masyarakat dalam menangani kesehatan dan penyakit harus melibatkan keadaan sosial, lingkungan, faktor-faktor politik, dan ekonomi. Penyedia layanan kesehatan memiliki kesempatan dalam tindakan mereka untuk membentuk kebijakan kesehatan publik.

12. Kapan sebaiknya penyakit dilaporkan kepada pihak berwenang di bidang Kesehatan Masyarakat? • Setiap negara memiliki undang-undang khusus yang mengidentifikasi penyakit tertentu dengan implikasi kesehatan masyarakat, seperti penyakit menular, yang memerlukan pelaporan. Selain ini persyaratan hukum terletak pertanyaan kapan itu dibenarkan untuk berpotensi melanggar kerahasiaan untuk melindungi kesehatan publik.

13. Hal inidibenarkansecaraetisuntukmengungkapkandiagnosis kepadaotoritaskesehatanpublikjikarisikokepadapublikmemilikifiturberikut: • risikotinggidalamprobabilitas • risikoseriusdalamdampaknya • resikoberhubungandenganindividuataukelompokdapatdiidentifikasi

14. Misalnya, jika pekerja restoran yang menangani makanan menderita hepatitis akut meminta diagnosanya dirahasiakan, dokter tetap harus mengungkapkan diagnosis ini kepada Balai POM atau Dinas Kesehatan , karena resiko penularan kepada masyarakat yang tinggi, dengan akibat yang serius.

15. Dapatkah pasien menolak untuk menjalani langkah-langkah rutin pencegahan di bidang kesehatan? • Adasejumlahintervensikesehatanpreventif yang hanyamemberikanefek minimal bagikesehatanindividunamunmemberikanmanfaatbesarbagikesehatankolektifpublik. Sebagaicontoh, imunisasimemberikanperlindungantetapimelibatkanbeberaparesikobagiindividu. Namun, jika program kesehatanmasyarakatdapatmencapaivaksinasi universal, kesehatankeseluruhanmasyarakatdapattercapai.

16. Jika seorang pasien menolak imunisasi yang secara hukum diwajibkan (misalnya, dalam yurisdiksi di mana imunisasi diamanatkan secara hukum), ini menjadi masalah hukum. Jika tidak diamanatkan secara hukum, adanya informasi penolakan, bertentangan dengan keyakinan agama atau pribadi, maka keputusan tersebut dapat dihormati.

17. Dapatkah dokter menolak untuk mengikuti mandat kesehatan publik yang dia tentang? • Kebanyakan peraturan dan hukum mengenai kesehatan masyarakat mencerminkan proses kebijakan publik yang melibatkan pengorbanan. Jarang ada kepastian dalam rekomendasi kebijakan akhir, yang sering menghasilkan posisi kompromi dari kelompok yang berbeda.

18. Akibatnya, dokter dan pekerja kesehatan lainnya mungkin menemukan posisi mereka sendiri bertentangan dengan peraturan atau hukum pelayanan kesehatan. Profesional memiliki kewajiban untuk melakukan penilaian dan tidak mengikuti hukum yang tidak adil atau tidak bermoral.

19. Dengandemikian, profesionalpelayanankesehatanharusmencaricara lain selaintidakmentaatiperaturansecaralangsungnamunmencobauntukmempengaruhikebijakanpelayanankesehatan yang diatidaksetujui. Tidakadapenyediapelayanankesehatan yang dipaksauntukmemberikanlayanan yang bertentangandenganmoralnya, tapiiajugatidakbolehmenghalangiorang lain yang mendukungnya. Cara terbaikdan paling membangununtukmempengaruhikebijakankesehatanadalahuntukberpartisipasiaktifdalamprosespembuatankebijakan.

20. Kapanpasiendapat “dipaksa” untukmendapatkanperawatanmedis yang berlawanandengankeinginannya? • Ini adalah wilayah kontroversial dalam hukum, dan hukum diatur oleh negara. Pembenaran etis untuk pengobatan pasien yang berlawanan dengan kehendaknya didasarkan pada perbandingan antara risiko publik versus menghormati kebebasan pribadi pasien. Jika berisiko besar kepada publik, banyak negara yang mengizinkan untuk melakukan pengobatan paksa.

21. Sebagaicontoh, pasiendengan TB paruaktif yang resistenterhadapbeberapaobat anti-TB menimbulkanrisikobesarbagimasyarakatjikakondisinyatidakdiobati. Hal initimbulkarenatingginyainfektivitas TB paruaktifpadahalhanyasedikitresiko yang dapattimbulpadapasien yang mendapatkanobat oral sebagaiterapi TB. Kondisi lain yang memerlukanpengobatannamunsedikitatautidakmenimbulkanancamanbagipublik, seperti leukemia akut yang tidakdiobati, tidakdapatdipaksauntukmelakukanpengobatan.

22. Terima Kasih