1 / 24

HAK ASASI MANUSIA

HAK ASASI MANUSIA. STANDAR KOMPETENSI. 3. MENAMPILKAN PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMAJUAN,PENGHORMATAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. KOMPETENSI DASAR. 3.2 Menampilkan perta serta dalam upaya pemajuan,penghormatan,dan penegakan HAM di Indonesia.

tejana
Download Presentation

HAK ASASI MANUSIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HAK ASASI MANUSIA

  2. STANDAR KOMPETENSI 3. MENAMPILKAN PERAN SERTA DALAM UPAYA PEMAJUAN,PENGHORMATAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

  3. KOMPETENSI DASAR 3.2 Menampilkanpertasertadalamupayapemajuan,penghormatan,danpenegakan HAM di Indonesia

  4. Menunjukanperansertadalamupayapemajuan HAMpemajuan, penghormatan, danpenegakan HAM di Indonesia INDIKATOR

  5. HAK HakKarenaPemberianOrang HakkarenaAturanHukum/Perjanjian HakkarenapemberianMasyarakat Hakkarenapemberian Negara HAK ASASI MANUSIA ?

  6. HAK AZASI MANUSIA MenurutUndang-Undang No 39 tahun 1999tentang HAM dalampasal 1 HakAsasiManusiaadaläh : seperangkathak yang melekatpadahakikátdankeberadaanmanusiasebagaimakhlukTuhan Yang MahaEsa, danmerupakananugerah-Nya yang wajibdihormati, dijunjungtinggi, dandilindungiolehnegara, hukum, pemerintahdansetiaporangdemikehormatandanperlindunganharkatdanmartabatmanusia.

  7. JenisHak-hakAsasiManusia : Hak-hakasasipribadi(personal rights), yang meliputikebebasanmenyatakanpendapat, kebebasanmemelukagama, dankebebasanbergerak Hak-hakasasiekonomi(property rights), hakuntukmemilikisesuatu, membelidanmenjualsertamemanfaatkannya. Hák-hakasasipolitik(political rights), hakuntukikutsertadalampemerintahan, hakpilih (dipilihdanmemilihdalamsuatupemilihanumum), danhakuntukmendirikanpartalpolitik. Hak-hakasasiuntukmendapatkanperlakuan yang samadalamhukumdanpemerintahan(rights of legal equality). Hak-hakasasisosialdankebudayaan(social and culture rights). hakuntukmemilihpendidikandanhakuntukmengembangkankebudayaan. Hakasasiuntukmendapatkanperlakuantata-caraperadilandanperlindungan(procedural rights).peraturandalamhalpenahanan, penangkapan, penggeledahan, danperadilan.

  8. Undang-Undang No 39 tahun 1999tentang HAM HAK AZASI MANUSIA HAK ANAK HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI HAK ATAS KESEJAHTERAAN HAK ATAS RASA AMAN HAK BERKELUARGA MELANJUTKAN KETURUNAN HAK MENGEMBANGKAN DIRI HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN HAK UNTUK HIDUP HAK WANITA

  9. Prinsip-prinsip Pelaksanaan HAM di Indonesia 1.Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban 2. Bersifat Relatif 3. Keterpaduan 4.Keseimbangan 5. Kerja Sama Internasional yang Saling Menghormati 6.Taat pada Peraturan 7. Keterkaitan Sistem Politik 8.Kesamaan Harkat dan Martabat 9. Prinsip Memperoleh & Menuntut Perlakuan yang Sama 10.Perlindüngan Masyarakat Adat 11.Mendahulukan Hukum Nasional 12.Tanggung Jawab Pemerintah

  10. UPAYA PENEGAKAN HAM PENCEGAHAN 1. PenyusunanPerundang-Undangan HAM 2. PembentukanLembagaPemantau HAM baik LSM maupunLembagaIndependen 3. PembentukanPeradilan HAM 4. PelaksanaanPendidikan HAM B. PENINDAKAN 1. Pendampinganbagimasyygterkenakasus HAM 2. PenerimaanPengaduankorbanpelanggaran HAM 3. Investigasi 4. Penyelesaianperkara

  11. INSTRUMEN HUKUM HAM NASIONAL 1.Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998tentangHakAsasiManusia. 2.UU No. 5 Tahun 1998tentangpengesahanConvention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (KonvensiMenentangPenyiksaandanPerlakuanatauPenghukuman Lain yang Kejam, TidakManusiawi, atauMerendahkanMartabatManusia). UU No. 11 Tahun 2005 –KonvenanInternasionalTentangHakEkonomi, sosial, danBudaya /ICESCR. UU No. 12 Tahun 2005 – KonvenantentangInternasionaltetangHakSipildanPolitik/ICCPR 3.Keppres No. 181 Tahun 1998tentangKomisiNasional Anti KekerasanTerhadapPerempuan. 4.Keppres No. 129 Tahun 1998tentangRencanaAksiNasionalHak-HakAsasiManusia Indonesia. 5.Inpres No, 26 Tahun 1998tentangMenghentikanPenggunaanIstilahPribumidanNonpribumidalamSemuaPerumusandanPenyelenggaraanKebijakan, Perencanaan Pro­gram, ataupunPelaksanaanKegiatanPenyelenggaraanPemenintahan. 6.UU No. 39 Tahun 1999tentangHakAsasiManusia. 7.UU No. 26 Tahun 2000tentangPengadilanHakAsasiManusia. - 8.Amandemen kedua UUD 1945 (2000) Bab XA Pasal 28A — 28JmengatursecaraeksplisitPengakuandanJaminanPerlindunganTerhadapHakAsasiManusia.

  12. ORGANISASI LSM YANG BERGERAK DALAM PENEGAKAN HAM KONTRAS IMPARSIAL YLBHI PBHI ELSAM ORGANISASI DALAM PENEGAKAN HAM YANG DIBENTUK PEMERINTAH KOMNAS HAM

  13. CONTOH KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA KASUS MARSINAH-1993 KASUS TIMOR-TIMUR-1999 KASUS TANJUNG PRIOK-1984 KASUS TRI SAKTI-1998 KASUS SEMANGGI I DAN II

  14. Hambatanpenegakkan HAM a.Faktor Kondisi Sosial-Budaya. b.FaktorKomunikasidanInformasi, 1)Letakgeografis Indonesia yang luas 2)Saranadanprasaranakomunikasidaninformasi yang belumterbangunsecarabaik 3)Sisteminformasiuntukkepentingansosialisasi yang masihsangatterbatas. C.FaktorKebijakanPemerintah. 1) Tidaksemuapenguasamemilikikebijakan yang samatentangpentingnyajaminanhakasasimanusia. 2) Adakalanyademikepentinganstabilitasnasional, persoalanhakasasimanusiaseringdiabaikan. d.FaktorPerangkatPerundangan. 1)Pemerintahantidaksegerameratifikasihasil-hasilkonvensiinternasionaltentanghakasasimanusia. 2)Kalaupunada, peraturanperundang-undangannyamasihsulituntukdiimplementasikan.

  15. e.FaktorAparatdanPenindakannya (Law Enforcement). 1)Masihadanyaoknumaparat yang secarainstitusiataupribadimengabaikanprosedurkerja yang sesuaidenganhakasasimanusia. 2)Tingkat pendidikandankesejahteraansebagianaparat yang dinilaimasihbelumlayakseringmembukapeluang ‘jalanpintas’ untukmemperkaya din. 3)Pelaksanaantindakanpelanggaranolehoknumaparatmasihdiskriminatif, tidakkonsekuen, dantindakanpenyimpanganberupa KKN (Korupsi, Kolusi, danNepotisme).

  16. INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL Deklarasi Universal HAM /DUHAM Konvenan Int. Hak-hakEkonomi,SosialdanBudaya (ICESCR). Konvenan Int. Hak-hakSosialdanPolitik (ICCPR) Konvensi Int. PenghapusanSegalaBentukDiskriminasiRasial Konvensi Int. PenghapusanSegalaBentukDiskriminasiTerhadapPerempuan KonvensiMenentangPenyiksaandanPerlakuan Lain yang kejam, TidakManusiawi, danMerendahkanMartabatManusia KonvensiHak-HakAnak Konvensi Int. tentangBuruhMigrandanAnggotaAnggotaKeluarga

  17. 3.Pelanggaran HAM berat Perihal pelanggaran berat yang dimaksudkan, sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mencakup Kejahatan Qenosidadan Kejahatan Kemanusiaan.

  18. KejahatanGenosida • Adalahsetiapperbuatanyang dilakukandenganmaksuduntukmenghancurkanataumemusnahkanseluruhatausebagiankelompokbangsa, ras, kelompoketnik, kelompok agama, dengancara: • a.membunuhanggotakelompok; • b.mengakibatkanpenderitaanfisikatau mental yang beratterhadapanggota-anggotakelompok; • c.menciptakankondisikehidupankelompok yang akanmengakibatkankemusnahansecarafisikbaikseluruhatausebagiannya; • d.memaksakantindakan-tindakan yang bertujuanmencegahkelahirandidalamkelompok; atau • e.memindahkansecarapaksaanak-anakdankelompoktertentukekelompok lain.

  19. 2)KejahatanTerhadapKemanusiaan Adalahsalahsatuperbuatan yang dilakukansebagaibagiandanserangan yang meluasatausistematik yang diketahuinyabahwaserangantersebutditujukanlangsungterhadappenduduksipil, berupa: a.pembunuhan b. pemusnahan c. perbudakan; d.pengusiranataupemindahanpenduduksecarapaksa; e.perampasankemerdekaanatauperampasankebebasanfisik lain secarasewenang-wenang f.penyiksaan; g.perkosaan, perbudakanseksual, pelacuransecarapaksa, pemaksaankehamilan, pemandulanatausterilisasisecarapaksaataubentuk-bentukkekerasanseksual lain yang setara; h.penganiayaanterhadapsuatukelompoktertentuatauperkumpulan yang didasaripersamaanpahampolitik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jeniskelamin, tau alasan lain yang telahdiakuisecara universal sebagaihal yang dilarangmenuruthukuminternasional; i.penghilanganorangsecarapaksa; atau j.kejahatan apartheid.

  20. PERADILAN HAM BERAT Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dilakukan oleh majelis hakim pengadilan HAM yang berjumlah lima orang terdiri atas dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim ad hoc. Hakim ad hoc adalah hakim yang diangkat dan luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

  21. Proses Peradilan HAM Internasional Dalam rangka menyelesaikan masalah pelanggaran HAM mi pula, PBB membentuk Komisi PBB untuk Hak Asasi manusia (The United Nations Commission on Human Right) Cara kerja Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk sampai pada proses peradilan internasional, Melakukanpengkajian(studies) terhadappelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baikdalamsuatunegaratertentumaupunsecara global. Terhadapkasus-kasuspelanggaran yang terjadi, kegiatanKomisiterbataspadahimbauansertapersuasi. Kekuatanhimbauandanpersuasiterletakpadatekananopiniduniainternasionalterhadappemerintah yang bersangkutan. SeluruhtemuanKomisi mi dimuatdalamYearbook of Human Rights yang disampaikankepadaSidangUmumPerserikatanBangsa-Bangsa. MahkamahInternasionalsesuaidengantugasnya, segeramenindakianjutibaikpengaduanolehanggotamaupunwarganegaraanggota PBB, sertahasilpengkajiandantemuanKomisiHakAsasiManusia PBB untukdiadakanpenyidikan, penahanan, danprosesperadilan.

  22. Peradilan HAM Internasional 1948 PBB mengeluarkanDekiarasi Universal HakAsasiManusia(Universal Declaration of Human Rights) yang menjadidasarhukuminternasionalbarubagipersoalan HAM. LembagabernamaInternational Criminal Court mulaibekerjapada 2002 untukmengadilikejahatanperang, pembersihanetnik (genosida), kejahatanterhadapkemanusiaan, dankejahatanagresi. ICC berkedudukandiBelanda Peradilan lain yang dibentukoleh PBB: 1. MahakmahInternasionaluntukbekas Yugoslavia(Int. Criminal Tribunal for The Former Yogoslavia)1993 2. MahkamahInternasionaluntuk Rwanda (Internasional Tribunal for Rwanda) 1994

  23. PERADILAN HAK AZASI MANUSIA INTERNASIONAL DibentukICC ( INTERNATIONAL CRIME COURT) 17 Juni 1998 di Roma. Dalam konferensi / sidang Unitet Nations Diplomatic Conference On Criminal Court. Disepakati bahwa kejahatan kejahatan itu adalah: 1.The Crime Of Genocide (permusuhan masal thd kelompok etnis atau agama tertentu 2.Crime Against Humanity (kejahatan melawan kemanusiaan) 3.War Crimes (kejahatan perang) 4.The Crimes of Agression (penyerangan suatu bangsa atau negara terhadap negara )lain

  24. SANKSI INTERNASIONAL ATAS PELANGGARAN HAM 1.Di berlakukannya travel warning terhadap warga negaranya 2.pengalihan investasi atau penanaman modal asing 3.Pemutusan hubungan diplomatik 4.Pengurangan bantuan ekonomi 5.Pengurangan tingkat kerjasama 6.Pemboikotan produk eksport 7.Embargo Ekonomi

More Related