1 / 12

KEBIJAKAN PEM PROP DIY TERHADAP BAHAYA NARKOBA Drs. H.So’im SEKRETARIAT BNP DIY

KEBIJAKAN PEM PROP DIY TERHADAP BAHAYA NARKOBA Drs. H.So’im SEKRETARIAT BNP DIY DINAS TRANTIBUM PROP DIY. MENCEGAH LEBIH BAIK DARI PADA MENGOBATI. KOTA PENDIDIKAN, BUDAYA DAN PARIWISATA. INDONESIA MINI. KORBAN NARKOBA GENERASI MUDA ISU KUMPUL KEBO

thyra
Download Presentation

KEBIJAKAN PEM PROP DIY TERHADAP BAHAYA NARKOBA Drs. H.So’im SEKRETARIAT BNP DIY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PEM PROP DIY TERHADAP BAHAYA NARKOBA Drs. H.So’im SEKRETARIAT BNP DIY DINAS TRANTIBUM PROP DIY

  2. MENCEGAH LEBIH BAIK DARI PADA MENGOBATI • KOTA PENDIDIKAN, BUDAYA DAN PARIWISATA. • INDONESIA MINI. • KORBAN NARKOBA GENERASI MUDA • ISU KUMPUL KEBO • DIY PERINGKAT VIII TINDAK KRIMINAL MASALAH NARKOBA • PENERIMAAN JUMLAH MAHASISWA MENURUN.

  3. DASAR HUKUM • UNDANG-UNDANG NO 23/1992 TENTANG KESEHATAN • UNDANG-UNDANG NO 5/1997 TENTANG PSIKOTRAOPIKA • UNDANG-UNDANG NO 22/1997 TENTANG NARKOTIKA • UNDANG-UNDANG NO 22/1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH • PERATURAN PEMERINTAH NO 11/1962 TENTANG PERDAGANGAN BARANG DAN PENGAWASAN . • KEPRES NO 3 /1997 TENTANG PENAGWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL • KEPRES NO 116/1999 TENTANG BKKNN • KEPRES NO 17/2002 TENTANG BNN • PERDA DIY NO 3/2000 TENTANG NAPZA • KEP GUBERNUR NO 51/2004 TENTANG BNP DIY

  4. TINDAK KRIMINAL NARKOBA 2001 S D 2003 • PEKARA 170 204 • TERSANGKA : WIRA SWASTA , MAHASISWA PELAJAR, LAIN-LAIN • JENIS : EKSTASI, SABU2, PUTAW, GANJA, PILKOPLO • HUKUMAN : 4 S/D 20 TAHUN

  5. KEBIJAKSANAAN • MENINGKATKAN KESADARAN MASY AKAN BAHAYA NARKOBA. • MENUMBUHKAN KEBERANIAN MASY UNTUK MENOLAK THD AJAKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA • MENINGKATKAN KEBERANIAN MASY UNTUK MENGHADAPI & MEMBERANTAS PEREDARAN GELAP NARKOBA DILINGKUNGANNYA.

  6. MENINGKATKAN REHABILITASI DAN KESADARAN BAGI KORBAN NARKOBA MENINGKATKAN KEPEDULIAN MASY UNTUK MELAKUKAN UPAYA P4GN SAMPAI PADA LINGKUNGAN KELUARGA. KEBIJAKSANAAN

  7. UPAYA P4GN DI DIY • PROMOTIF DAN PREEMTIF. • PREVENTIF • REPRESIF • REHABILITASI

  8. PENGATURAN LINGKUNGAN P4GN PELAKSANAAN PERDA NO3/2000 TTG PENANGGULANGAN& PEMBERANTASAN NARKOTIKA , PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADITIF LAINNYA

  9. PERDA NO 3 TAHUN 2000TENTANG NAPZA (NARKOBA ) • PUSAT-PUSAT HIBURAN, HOTEL DAN RUMAH MAKAN/ RESTORAN • TEMPAT PEMONDOKAN • LINGKUNGAN PEMUKIMAN RT, RW DAN PERUMAHAN. • PENEGAKAN HUKUM

  10. UPAYA YANG DILAKUKAN • GERAKAN MASY DLM MELAWAN NARKOBA DENGAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PADA DESA/KELURAHAN SADAR NARKOBA • PENYULUHAN TTG BAHAYA NARKOBA PADA SELURUH LAPISAN MASY, SWASTA,

  11. PENUTUP UPAYA –UPAYA PENANGGULANGAN PENYALAGUNAAN NARKOBA TIDAK LEPAS DARI TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA KARENA MASALAH NARKOBA ADALAH MASALAH BANGSA YANG MERUSAK GENERASI PENERUS BANGSA.

More Related