Presentasi Seminar Money Laundering

1. Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan PN. Jakarta Selatan No.254/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel Disusun Oleh : Tri Agung Pamungkas E1A004055

2. Pendahuluan I. Latar Belakang • Pencucian Uangmerupakan Fenomena dunia dan merupakan tantangan internasional • Negara kita mempunyai banyak faktor yang menguntungkan untuk melakukan money laundering, sehingga tidak ragu jika negara kita di-”cap” sebagai negara yang tidak kooperatif dalam memerangi jenis kejahatan tersebut • Upaya nasional untuk membangun rezim anti pencucian uang diundangkannya Undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang hingga amandemen yang melahirkan Undang-udang No. 25 Tahun 2003. • Di dalam Pasal 3 ayat (1) memberikan ruang lingkup dari berbagai modus tindak pidana pencucian uang. Ditempatkan 8 (delapan) modus dimana seseorang dapat dipidana karena sengaja melakukan pencucian uang. • Kemudian Pasal 30Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Sendiri dalam proses peradilannya menundukan diri pada KUHAP kecuali ditentukan lain dalam undang-undang tersebut. • Di tahap persidangan untuk dapat menjerat terdakwa pada suatu perkara tindak pidana sangat bergantung pada penuntut umum dalam menyusun dakwaan dan tuntutannya

3. Dalam upaya membuktikan apakah tindak pidana yang didakwakan penuntut umum itu terbukti atau tidak, hakim dalam menjatuhkan putusan selalu mendasarkan pada alat – alat bukti yang sah. Dalam hal ini hakim harus berhati – hati dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian, karena masalah pembuktian ini ditentukan nasib terdakwa. Maka dalam hukum acara pidana (KUHAP) terdapat cara mempergunakan alat bukti, yaitu tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang mengatur : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. • Dalam putusan Pengadilan Negeri No. 254/PID.B/2005/PN.Jak.sel. • Telah dinyatakan bahwa terdakwa Lukman hakim telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang secara berlanjut melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.25 tahun 2003 perubahan atas Undang-Undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. • Dengan dikuatkan oleh alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk. sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, • Oleh karena itu terdakwa kemudian dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan

4. II. Perumusan Masalah 1. Bagaimana penerapan Pasal 183 KUHAP untuk membuktikan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut pada perkara No. 254/PID.B/2005/PN.Jak.sel.? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara No. 254/PID.B/2005/PN.Jak.sel. ?

5. Bertitik tolak dari uraian diatas untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif terdapat dua komponen • Pembuktian harus dilakukan, menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang • Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. (M. Yahya Harahap, 2001 : 257). Mengenai prinsip dan teori pembuktian “negatief wettelijk bewijs theorie” dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP • Sistem pembuktian secara negatif tersebut dapat dikatakan pula telah memadukan kedua unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, Dengan kata lain menurut Pasal 183 KUHAP dapat dikatakan bahwa : Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; 1) Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 2) terdakwalah yang melakukan tindak pidana tersebut.(Yahya Harahap, 2001 : 258). Pembahasan • Penerapan Pasal 183 KUHAP untuk membuktikan adanya Tindak Pidana • Pencucian Uang Secara Berlanjut pada perkara No. 254/PID.B/2005/PN.Jak.sel. • Hukum Acara Pidana Indonesia menganut prinsip dan teori pembuktian “negatief wettelijk bewijs theorie” . Untuk penerapan Pasal 183 KUHAP pada perkara No. 254/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel. dilihat dari terpenuhinya pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang perlu dibuktikan dalam persidangan dan dengan alat-alat bukti yang sah yang diajukan ke depan persidangan dalam perkara No. 254/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel. adalah sebagai berikut :

6. 1. Keterangan saksi • Pengertian keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. • Pasal 185 ayat (5) KUHAP Dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi • Di dalam Penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa dengan keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau “testimonium de auditu”. • Pasal 160 ayat (3) KUHAP • Pasal 185 ayat (2) KUHAP Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan kuat, maka sebelum saksi memberi keterangan terlebih dahulu, wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama masing-masing Keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau dikatakan bahwa satu saksi atau ununs testis nullus Didalam persidangan telah diajukan saksi–saksi Oleh Jaksa Penuntut Umum sebanyak enam orang saksi yang telah didengar keteranganya dibawah sumpah. Dalam memberikan keterangannya para saksi telah memberikan keterangannya mengenai apa yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

7. 2. Keterangan Ahli • Pengertian keterangan Ahli diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP Alat-alat bukti Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. • Pasal 186 KUHAP Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. • Pasal 1 angka 28 KUHAP mengenai pengertian keterangan ahli, dikaitkan dengan Pasal 184 ayat (1) huruf b dan pasal 186 KUHAP Alat-alat bukti keterangan ahli yang sah yang diajukan dipersidangan dalam perkara tersebut Jaksa Penunutut Umum mengajukan tiga orang ahli yaitu sebagai berikut : 1). Ahli Syarial Azis, SH.MM., merupakan ahli dibidang Perbankan. 2). Ahli Agus Triyono, SH, Mkn, merupakan ahli dibidang pencucian uang 3). Ahli Garda T. Paripurna., merupakan ahli dibidang pencucian uang 3. Surat Alat Bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah (M. Yahya Harahap, 2001:285) Alat bukti Surat yang diajukan di persidangan adalah sebagai berikut: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik nomor LAB 3912/DTF/ 2004 tanggal 24 Agustus 2004

8. 5. Keterangan Terdakwa “keterangan terdakwa” ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atas suatu perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain merupakan alat bukti (Andi Hamzah, 1996 : 287) Dalam persidangan Terdakwa Lukman hakim memberikan keterangan yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atas suatu perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti. 4. Petunjuk Pengertian Petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP sebagai berikut : perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persuaiannya, baik antara yang satu dengan yang yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. • Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, petunjuk hanya dapat diperoleh dari: • Keterangan saksi; • Surat; • Keterangan terdakwa. Diperoleh fakta-fakta hukum yang merupakan petunjuk di dalam persidangan Terkait dengan sistem pembuktian dalam putusan ini sudah sesuai dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief wettlijk). Dalam perkara No.254/PID.B/2005/PN.Jak.sel., telah mempergunakan 5 Alat bukti yang sah sedangkan dilihat dari ketentuan yuridisnya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.

9. 2).Perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi syarat-syarat dapat dipidananya seseorang • Perbuatan (Tat-Handlung Handeling Gedraging) Terbuktinya perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana pencucian uang secara berlanjut didasarkan sebagai berikut: a)Perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-undang Perumusan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dapat dijabarkan dalam beberapa unsur : (1) Unsur setiap orang (2) Unsur dengan sengaja membayarkan harta kekayaan (3) Unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain. Sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa Penunutut umum berbentuk dakwaan tunggal (4) Unsur “perbuatan yang diteruskan atau berlanjut” 2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara No. 254/PID.B/2005/PN.Jak.sel keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa,petunjuk dan dilengkapi barang bukti, maka dengan alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan bagi hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah, seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diancamkan dalam bentuk dakwaan tunggal. 1).memeriksa alat bukti yang sah yang diatur dalam pasal184 KUHAP. yaitu :

10. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana. bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt). (Sudarto, 1991 : 1). • kesalahan dalam arti seluas-luasnya terdiri atas tiga unsur, yaitu : • Asas kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat artinya keadaan • si pembuat harus normal; b) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuataanya yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); c) Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. b) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar) Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum, unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap suatu perbuatan, dan bukan terhadap diri si pembuat. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. (Sudarto, 1990 : 44) b.Adanya Kesalahan dalam diri orang yang melakukan perbuatan Alasan pembenar dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, Meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan (Soedarto, 1991 : 33)

11. a) Adanya kemampuan bertanggung jawab. 3. mempertimbangkan juga berdasarkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, yang perumusannya sebagai berikut : Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya. (Soedarto, 1991:5). b) Adanya kesengajaan (Dolus) atau Kealpaan (Culpa) Menurut memori penjelasan (memorie van Toelichting), yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982 : 167) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. c) Tidak ada alasan Pemaaf Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum), dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat Dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum, jadi disini Ada Alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada pemidanaan(Sudarto, 1991:34)

12. Penutup I. Simpulan Dari apa yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut : • Penerapan Pasal 183 pada perkara No 254/PID.B/2005/PN.Jak.sel. • a. Adanya pembuktian dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah yang diatur • dalam 184 KUHAP, yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, • keterangan terdakwa, petunjuk serta barang-barang bukti yang ada; • b. Diterapkanya sistem pembuktian menurut KUHAP yaitu sistem pembuktian • undang-undang secara negatif, sehingga telah sesuai dengan ketentuan • Pasal 183 KUHAP. maka dengan terpenuhinya alat-alat bukti yang telah diajukan • oleh jaksa penuntut umum di persidangan dengan alat bukti tersebut hakim • memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang telah melakukan tindak pidana, • maka terdakwa Lukman Hakim dapat dinyatakan bersalah melakukan • Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Berlanjut. 2.Pertimbangan Hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara No. 254/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. • a.Adanya pembuktian dengan mempergunakan alat-alat bukti yang sah yang diatur • dalam 184 KUHAP, yang berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, • keterangan terdakwa, petunjuk serta barang-barang bukti yang ada; • b. Terpenuhinya semua syarat-syarat mengenai dapat dipidananya seseorang.

13. II. Saran Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap perkara dengan register perkara 254/PID.B/2005/PN.Jak.sel. penulis kurang setuju jumlah pidana yang dijatuhkan, dirasakan masih teralu ringan. Penulis tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan, karena perbuatan terdakwa Lukman Hakim menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Bank Internasional Indonesia (BII) dan dapat merusak stabilitas perekonomian Indonesia. • b. Terpenuhinya semua syarat-syarat mengenai dapat dipidananya seseorang. 1). Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pencucian Uang secara berlanjut melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.25 tahun 2003 perubahan atas Undang-Undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. 2). Perbuatan terdakwa, merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum formil (hukum tertulis); 3). Tidak adanya alasan pembenar. 4). Terdakwa dinilai mampu bertanggungjawab atas perbuataanya yang telah dilakukan 5). Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Lukman Hakim termasuk dolus (kesengajaan) hal ini terbukti dalam persidangan 6). Tidak adanya alasan pemaaf • C. Mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa • yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP huruf (f)

14. Terima Kasih