1 / 35

PAPARAN DI DEPAN STAF LPEM-UI

PAPARAN DI DEPAN STAF LPEM-UI. KEPMENDAGRI NO. 29 TAHUN 2002 tentang PEDOMAN Pengurusan, Pertanggungjawaban & Pengawasan Keuangan Daerah, SERTA Tatacara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tatatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan APBD. BAGAIMANA DAERAH SAAT INI?.

velma
Download Presentation

PAPARAN DI DEPAN STAF LPEM-UI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PAPARANDI DEPAN STAF LPEM-UI KEPMENDAGRI NO. 29 TAHUN 2002 tentang PEDOMAN Pengurusan, Pertanggungjawaban & Pengawasan Keuangan Daerah, SERTA Tatacara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tatatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan APBD

  2. BAGAIMANA DAERAH SAAT INI? • Bingungkarena belum ada pedoman pelaksanaan PP 105/2000. Daerah sangat menunggu segera terbitnya pedoman ini • Beberapa institusi formal yang tidak kompeten ikut menawarkan jasa menyusun sistem akuntansi (termasuk menyelenggarakan sosialisasi akuntansi yang satu sama lain versinya berbeda-beda) • Daerah telah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk penyusunan Sistem Akuntansi yg belum tentu baik kualitasnya.

  3. BAGAIMANA SIKAP DEPDAGRI? • Baru sajamengeluarkan Kepmen 29/2002 • Susun Modul Pelatihan • Susun MANUAL PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH • Latih dan Bimbing Daerah (Ps 112 UU 22/1999)

  4. Lama Anggaran Tradisional Sistem Anggaran Berimbang & Dinamis APBD td. Pendapatan dan Belanja APBD dibagi B. RUTIN dan B. PEMBANGUNAN Tidak dipisahkan ke B. Aparatur & B. Publik Pinjaman sebagai komponen Pendapatan Pemegang Kas Daerah (PKD) Bendaharawan R & P Baru Anggaran Kinerja Sistem Anggaran Defisit APBD td. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan APBD dibagi BAU, B. O & M dan B. MODAL Dipisahkan ke B. Aparatur & B. Publik Pinjaman sebagai komponen Pembiayaan Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemegang Kas PP 105/2000:PERUBAHAN YANG MENDASAR

  5. POLA PIKIR KEPMENDAGRI - PERUBAHAN TIDAK DRASTIS - STANDARISASI KODE REKENING - PEDOMAN DASAR SISTEM & PROSEDUR - BERISI RAMBU-RAMBU REGULASI - MEMBERIKAN CONTOH KONKRIT TATA CARA PENYUSUNAN APBD, PERUBAHAN APBD DAN PERHITUNGAN APBD

  6. SISTEMATIKA KEPMENDAGRI • Bab I Ketentuan Umum • Bab II Struktur dan Isi APBD • Bab III Penyusunan APBD • Bab IV Penyusunan Perubahan APBD • Bab V Penatausahaan Keuangan Daerah • Bab VI Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah • Bab VII Penyusunan Perhitungan APBD • Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan • Bab IX Ketentuan Lain-lain • Bab X Ketentuan Peralihan • Bab XI Ketentuan Penutup

  7. DASAR HUKUM UU 22/1999 PASAL 86 UU 25/1999 PASAL 26 UU 22/1999 PASAL 112 PP 105/2000 Pasal 14 Ayat (4) G F S KEPMENDAGRI 29/2002

  8. BAB MENIMBANG • a.Pasal 112 Ayat (1) UU 22/1999: Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka pembinaan kepada Daerah; • b. Pasal 14 Ayat (4) PP 105/2000: Menteri Dalam Negeri menetapkan pedoman tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan Perhitungan APBD; • c. dalam rangka terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi, komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun sistem dan prosedur APBD yang terstandarisasi. • d. Atas dasar a., b., dan c. : terbitkan dalam Kepmen.

  9. HAL-HAL YANG BARU Berdasarkan PP 105/2000 Kode Rekening Berbasis Gov’t Financial Statistics Anggaran Berbasis Kinerja dan Melibatkan Masyarakat Secara Aktif Pembukuan Berpasangan Akuntansi Berbasis Kas Modifikasian Pengintegrasian Pengelolaan Uang dan Barang Pengelolaan Keuangan Daerah Lebih Transparan dan Efisien Pengenalan Dana Depresiasi Untuk Penggantian Aset Pada Akhir Umur Ekonomis

  10. HAL-HAL YANG BARU Dicantumkannya Kebijakan Akuntansi Struktur APBD td. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Introduksi Kode Rekening yang terstandarisir Introduksi Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pengelola UANG dan KEKAYAAN DAERAH LAINNYA Introduksi Satuan Pemegang Kas sebagai pengganti Bendaharawan Rutin dan Pembangunan Introduksi SPM Giro (SPM langsung ke BUD) Penghapusan Pemegang Kas Daerah pada BPD

  11. ISTILAH LAMA DAN BARU • KANTOR KAS DAERAH menjadi BENDAHARA UMUM DAERAH • BENDAHARAWAN RUTIN/PEMBANGUNAN menjadi SATUAN PEMEGANG KAS • BENDAHARAWAN BARANG menjadi PEMEGANG BARANG • PEMEGANG KAS DAERAH di BPD dihapus

  12. SIKLUS APBD RENSTRA A & KU S & P A P B D LAPORAN KEUDA PELAKSANAAN A P B D PERUBAHAN A P B D

  13. SEKUENS APBD & PENGAWASANNYA PENYUSUNAN APBD Pengawasan Keuangan Daerah PERUBAHAN APBD PELAKSANAAN APBD Pelaporan Keuangan Daerah PERHITUNGAN APBD • P-APBD • NOTA P-APBD • NERACA • LAP. ALIRAN KAS EVALUASI LAPORAN

  14. MEKANISME PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH (DULU) DAFTAR RENCANA PENDAPATAN UTKPEMBIAYAAN KEGIATAN/PROYEK REPE TADA USULAN PERANGKAT DAERAH DUKDA/ DUPDA PEMBAHASAN DIKDA/ DIPDA APBD

  15. PROSES PENYUSUNAN APBD RENCANA STRATEGIS ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD/RETADA STRATEGI & PRIORITAS APBD Rencana Anggaran Satker PROGRAM & KEGIATAN APBD DOKUMEN ANGGARAN SATKER

  16. B. MODAL  B. PEMBANGUNAN Belanja Modal td: • Belanja untuk melaksanakan fungsi pembangunan daerah • Belanja untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik • Belanja untuk melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat

  17. SISTEM AKUNTANSI KEUDA SUB-SISTEM AKUNTANSI PEMUNGUTANP & R DAERAH SISTEM AKUNTANSI KEU-DA SUB-SISTEM AKUNTANSI UNIT PELAYANAN SUB-SISTEM AKUNTANSI UNIT USAHA SUB-SISTEM AKUNTANSI ASSET DAERAH

  18. STANDAR AKUNTANSI SISTEM AKUNTANSI LAPORAN [0UTPUT] TRANSAKSI [INPUT]

  19. OTORISATOR, ORDONATOR, KOMPTABEL PP 105/2000 MASIH MENGANUT UUPI 32/1956 OTORISATOR: KEPALA DAERAH (Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuda) ORDONATOR : BIRO/BAG KEUANGAN/BPKD KOMPTABEL : BENDAHARA UMUM DAERAH ada pemisahan masing-masing fungsi

  20. PERBENDAHARAAN • Fungsi mengelola kas daerah • Penamaan SubBag Perbendaharaan tidak tepat krn tidak memegang fungsi pengelola KasDaerah • Mestinya: SubBag Penguji Belanja Daerah • Fungsi perbendaharaan sebenarnya ada di BUD

  21. PERUBAHAN ISTILAH • KAS DAERAH : nama rekening tempat penyimpanan uang milik Daerah • KANTOR KAS DAERAH dihapus, diganti dengan BENDAHARA UMUM DAERAH • BENDAHARAWAN RUTIN/PROYEK dihapus, diganti dengan SATUAN PEMEGANG KAS

  22. KETERLIBATAN MASYARAKAT • Sebelum DPRD membahas Rancangan APBD, disosialisasikan kepada masyarakat utk mendapat masukan • Masukan masyarakat didokumentasikan dan dilampirkan pada Perda APBD • Hal ini berlaku juga utk Perhitungan APBD

  23. BENDAHARA UMUM DAERAH • Perluasan fungsi dari Pemegang/Kantor Kas Daerah • Bertindak sebagai fund manager dan loan manager Daerah • Mengatur penyimpanan uang di Bank • Menyimpan Seluruh Benda Berharga milik Pusat/Daerah (sertifikat, BPKB, dsb.) • Menerbitkan SKO (nantinya!)

  24. SATUAN PEMEGANG KAS • Sebagai pengganti Bendaharawan Rutin dan Bendaharawan Pembangunan • Satu unit organisasi/Satker hanya mempunyai satu SPK • Prinsip: pemisahan fungsi ‘Kasir’, ‘Penyimpan Uang’, ‘Pencatat Transaksi’, & ‘Pembuat Dokumen’ • Komposisi: Pemegang Kas dan Pembantu2 Pemegang Kas • Lebih efisien, transparan dan akuntabel

  25. PENERIMAAN UANG • Daerah membuka Rekening Kas Daerah pada satu Bank atau lebih. • Setoran dari PAD langsung ke Bank • Keuntungan: menekan kebocoran dan memaksimalkan pendapatan jasa giro • Dibentuk SPK Pembantu di lembaga Teknis Daerah (pasar, terminal, dsb) • BUD diharapkan tidak memegang uang tunai

  26. PENGELUARAN UANG • SPM diterbitkan oleh Perbendaharaan (!), langsung diserahkan ke BUD (SPM Giro) • BUD menerbitkan Cheque/Cek • Istilah Beban Sementara diganti dengan Pengisian Kas

  27. PENGINTEGRASIAN PENGURUSAN UANG DAN ASET DAERAH • Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan yang dapat dipercaya • Pengendali Aset: Bagian Pembukuan /Akuntansi • Bagian Perlengkapan: bertgjawab atas ADANYA barang dan PEMELIHARAAN barang • Harmonisasi Kode Barang dan Kode Rekening

  28. PENYUSUTAN/DEPRESIASIASET DAERAH • Untuk aktiva tetap yang digunakan secara langsung untuk operasional Pemerintah Daerah • Digunakan untuk pembentukan Dana Depresiasi guna penggantian aset daerah pada akhir umur ekonomis (sinking fund) • Besar dana yang akan disisihkan tergantung kemampuan keuangan Daerah

  29. PENILAIAN ASET (ASSET APPRAISAL) • Untuk penyusunan NERACA AWAL • Dilakukan hanya sekali saja • Dilaksanakan oleh lembaga/konsultan jasa penilai asset yang bersertifikat (asset appraiser) • Berpedoman pada Kepmendagri ttg penilaian aset Daerah (belum dikeluarkan)

  30. LAPORAN KEUANGAN DAERAH • Laporan Perhitungan APBD • Laporan NERACA DAERAH • Laporan Aliran Kas • Nota Perhitungan APBD, yang berisi kinerja keuangan daerah dan kinerja instansi (LAKIP)

  31. PROGRAM KERJA TA 2002 Sosialisasi di tingkat pusat Sosialisasi internal DDN TOT Perenc. + Anggaran Sosialisasi Pejabat Daerah BIMBINGAN TEKNIS • 8 Agst • 13 Agst • Agst - Okt • Oktober • Agst - Nov

  32. KENDALA SOSIALISASI • WAKTU TERBATAS • FASILITATOR TERBATAS • DAERAH TERSEBAR, SULIT MELAKSANAKAN IN-HOUSE TRAINING

  33. ANJURAN KEPADA DAERAH (1) Segera membentuk unit organisasi BUD Memisahkan Bag/Subbag Anggaran dari Biro/Bag Keuangan/BPKD utk bergabung dengan Biro/Bag Sungram ke BAPEDA --> sebagai unit penyusun APBD Menyiapkan Perda ttg Pokok-pokok Pengelolaan Keuda (Ps 14 Ay (1)) --> berpedoman PP 105/2000 Menyiapkan Keputusan KDH ttg Sistem Pengelolaan Keuda (Ps 14 Ay (3)) --> berpedoman Kepmendagri 29/2002

  34. ANJURAN KEPADA DAERAH (2) Menyiapkan Pelatihan/Bintek (dan anggarannya !) Pahami dulu Sistem Anggaran dan Sistem Akuntansi berdasar Kepmendagri ini. Jangan tergesa-gesa menerapkan komputerisasi Sisdur (3 tahun lagi ?) Pilih Pejabat/staf keuangan yang benar-benar menguasai masalah keuangan daerah Persiapkan pencetakan Dokumen/Register

  35. TerimakasihAtasPerhatiannya

More Related