Paparan

1. Paparan ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA OLEH SEKRETARIS UTAMA Jakarta, 18 Februari 2014

2. OUTLINE : KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI; VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN; KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL, K/L BNP2TKI TAHUN 2014; KEGIATAN DI BNP2TKI YANG TERKAIT DAN KEGIATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER.

3. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEDUDUKAN : BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA MERUPAKAN LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN YANG BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN (PASAL 94 AYAT 3, UU 39/2004) TUGAS (PASAL3 Perpres No. 81/2006) : A. MELAKUKAN PENEMPATAN ATAS DASAR PERJANJIAN SECARA TERTULIS ANTARA PEMERINTAH DENGAN PEMERINTAH NEGARA PENGGUNA TKI ATAU PENGGUNA BERBADAN HUKUM DI NEGARA TUJUAN PENEMPATAN;

4. MEMBERIKANPELAYANAN, MENGKOORDI- NASIKAN, DANMELAKUKANPENGAWASAN (Yankorwas), Mengenai : Dokumen; PembekalanAkhirPemberangkatan (PAP); PenyelesaianMasalah; Sumber-sumberPembiayaan; PemberangkatanS/D Pemulangan; 6. Peningkatan Kualitas Calon TKI; 7. Informasi; 8. Kualitas Pelaksana Penempatan TKI; dan 9. PeningkatanKesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia dan Keluarganya. FUNGSI : PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI SECARA TERKOORDINASI DAN TERINTEGRASI (PASAL95AYAT 1 UU No. 39/2004).

5. VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN

6. VISI : TERWUJUDNYA TKI YANG BERKUALITAS DAN BERMARTABAT

7. MISI : • MENCARI KESEMPATAN KERJA DI LUAR NEGERI SELUAS-LUASNYA KHUSUSNYA BAGI TKI FORMAL; • PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENEMPATAN TKI; • MENINGKATKAN PERLINDUNGAN, PENGA MANAN DAN PEMBERDAYAAN TKI; • MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBA GAAN DALAM MEMFASILITASI PENEM PATAN DAN PERLINDUNGAN TKI.

8. ARAH KEBIJAKAN : BERFOKUS PADA PENCARIAN PELUANG KERJA SELUAS-LUASNYA, KHUSUSNYA BIDANG FORMAL; PEMBENAHAN SISTEM DAN PENINGKA TAN KUALITAS TKI DAN PELAYANAN PENEMPATAN; PENINGKATAN PERLINDUNGAN UNTUK MEMBERIKAN RASA AMAN, NYAMAN DAN TERPENUHI HAK-HAKNYA; PENGUATAN KELEMBAGAAN.

9. TUJUAN: MEMPERLUAS KERJASAMA LUAR NEGERI GUNA MENINGKATKAN PELUANG KERJA TKI FORMAL; MEMBERIKAN PELAYANAN PENEMPATAN SECARA PRIMA KEPADA CALON TKI; MEMBERIKAN PERLINDUNGAN OPTIMAL KEPADA TKI BAIK PRA, SELAMA MAUPUN PURNA PENEMPATAN; MENINGKATKAN KAPASITAS KELEMBA GAAN.

10. SASARAN RPJMN (2010–2014): 1. PELUANG KERJA TKI SEBANYAK 3.500.000 ORANG DI 15 NEGARA TUJUAN PENEMPATAN; 2. PENEMPATAN TKI SEBANYAK 3.500.000 ORANG DENGAN PROPORSI 50% TKI FORMAL TAHUN 2014; 3. PEMBERIAN PERLINDUNGAN KEPADA TKI YANG BERADA DI LN SEBANYAK 3.500.000 ORANG; 4. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 10 BP3TKI, 20 P4TKI DAN 10 LTSP SERTA DUKUNGAN PELAYANAN.

11. SASARAN 2014: 1. PELUANG KERJA TKI SEBANYAK 600.000 ORANG DI 10 NEGARA TUJUAN PENEMPATAN; 2. PENEMPATAN TKI SEBANYAK 600.000 ORANG DENGAN PROPORSI 50% TKI FORMAL; 3. PEMBERIAN PERLINDUNGAN KEPADA TKI YANG BERADA DI LUAR NEGERI SEBANYAK ± 2.000.000 ORANG; 4. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN PELAYANAN.

12. PROGRAM DAN KEGIATAN

13. SEKRETARIAT UTAMA

15. DEPUTI BIDANG KLN DAN PROMOSI

16. DEPUTI BIDANG PENEMPATAN

17. DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN

18. BALAI/UPTP3TKI/LOKA

19. POKOK-POKOK RKP 2014

20. 15 ISU STRATEGIS Pemantapan Perekonomian Nasional Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 1. Konektivitas mendorong pertumbuhan; 2. Perkuatan kelembagaan hubungan industrial; 3. Peningkatan kemampuan Iptek; 4. Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula; 5. Diversifikasi pemanfaatan energi; 6. Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik 7. Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan; 8. Penurunan angka kematian ibu dan bayi; 9. Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak; 10. Perluasan Program Keluarga Harapan; 11. Pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan (MP3KI); 12. Mitigasi Bencana. 13. Percepatan pembangunan Minimum Essential Force; 14. Pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme; 15. Pelaksanaan Pemilu 2014.

21. KEGIATAN YANG TERKAIT DENGAN PENGARUSUTAMAAN GENDER • Pelatihan dan pendidikan keterampilan CTKI; • PAP/Pre Eliminary Training; • Pemberdayaan TKI Purna; • Pelayanan Pemantauan TKI di Embarkasi Kedatangan; • Pencegahan dan penaganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

22. Grand Desing P2TKI (2015-2025) 2014 => Terjadi kabinet baru diperlukan RPJM (5 tahun/2015-2019), merupakan roadmap pelaksanaan grand design dari tahun 1-5. Road Map 2015-2019 ( Renstra 5 tahun) Grand Design P2TKI 2015-2025 Road Map 2020-2025 ( Renstra 5 tahun, dan tahun 2025 transisi)

23. Latar Belakang Grand Design P2TKI 2015-2025 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata di atas 6%, belum mampu menyerap tambahan angkatan kerja, dan dampak dari dinamika kependudukan bonus demografi 2.Kinerja perekonomian nasional dipengaruhi dinamika lingkungan strategis internal dan eksternal, seperti: - Kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam negeri - Komunitas ASEAN (Asean Community) 2015 -Perkembangan ekonomi politik global, era perdagangan bebas, APEC; 3. Bekerjadiluarnegeriuntukmeningkatkankesejahteraanadalahsuatukenyataansepertihalnyakehidupanglobalisasi. Tidakbisadicegahdantidakperludidorongbilatimbulkehendakkeluarnegeridanmemenuhisyarat, bekerjadiluarnegeriakanterjadi; 4. Bekerja diluar negeri, bukansematahakseseorang, tetapijugaterkaitdengan hak keluargadanhaknegara dalam memberikan fasilitasi dan perlindungan; 5. Perlu dokumenperencanaan yang holistic, terpadu dan berkesinambungan sebagaiacuan penempatan dan perlindungan TKIantar K/L, Pemda dan Perwakilan RI yang rinci/operasional dibandingkan yang ada di RPJP 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014.

24. TujuanPenyusunan Grand Design P2TKI: • Memberikanarahkebijakanpelaksanaanpenempatandanperlindungan TKI selamakurunwaktu 2015-2025. • Menjadiacuanbagikementerian/lembaga, pemdadan perwakilan RI dalammenyusunRenstradan RencanaKerja Tahunan yang terkait dengan P2TKI, sesuaitugasdanfungsinyamasing-masing. • Meningkatkankualitaskoordinasiantarinstansipemerinah di pusatdandaerahdalampenempatandanperlindungan TKI denganmengutamakankepentinganbangsadan TKI. • Mendoronginstansiterkaituntukmeningkatkankapasitaskelembagaannyatermasukkualitassumberdayamanusiaaparaturnya. • Mendoronginstansiterkaituntukpelayanan prima kepadapara TKI dan keluarganya • 6. Membangun data/informasitentangTKI dan potensikesempatankerja di luarnegeri yang terintegrasi antar instansi dan akurat (relevan, komprehensif,terkini, dandapatdiaksespara pihak).

25. Visi RPJPN dan Visi P2TKI: Visi Pembangunan Nasional (RPJPN 2005-2025) “Indonesia yang Mandiri, Maju, AdildanMakmur.”  Visi P2TKI: “Terwujudnya TKI yang Profesional, Sejahtera danBermartabat” Penjelasan Visi: Profesional : “TKI yang memilikikompetensidandayasaing di pasarkerjaluarnegeri.” Sejahtera : “TKI dan keluarganya tidakhanyamemperolehgajiataupendapatan yang layaksesuaikeahliannya, namunjugamendapatperlindunganhukumsesuaiperaturan yang berlaku di negara penempatan.” Bermartabat: “TKI yang memilikikompetensi, dayasaing, gaji, memahamidan mendapatperlindunganhukumakanmenjadikandirinyabermartabatsebagaitenagakerja di pasartenagakerjaluarnegeri.

26. MISI P2TKI: • Membangun citra yang baik (good brand image) pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI. • Meningkatkan kompetensi dan memberikan standar kompetensi kepada TKI agar memiliki daya saing dalam mengisi peluang kerja di luar negeri. • Meningkatkan kapasitas kelembagaan instansi pemerintah dan sumber daya manusia aparaturnya dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI. • Membangun data base TKI dan peluang kerja di luar negeri, yang terintegrasi dan akurat (relevan, komperensif, terkini, dan mudah diakses para pihak). • Membangun Sinergitas antar K/L, Pemda, dan Perwakilan RI, dengan menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI

27. ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM • Membangun citra yang baik (good brand image) pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI. • Meningkatkan kompetensi dan memberikan standar kompetensi kepada TKI agar memiliki daya saing dalam mengisi peluang kerja di luar negeri. • Meningkatkan proporsi jumlah TKI yang bekerja di lembaga yang berbadan hukum (sektor formal) dan mengurangi jumlah TKI yang bekerja pada perorangan (sektor informal). • Menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI. • Meningkatkan kapasitas kelembagaan instansi pemerintah dan sumber daya manusia aparaturnya dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI. • e. Membangun data base TKI dan peluang kerja di luar negeri, yang terintegrasi dan akurat (relevan, komperensif, terkini, dan mudah diakses para pihak). - Arah kebijakan diterjemahkan ke dalam kebijakan masing-masing instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya - Program-program dan kegiatan-kegiatannya sebagai penjabaran arah kebijakan, disesuaikan dengan kebijakan perencanaan pembangunan dan penganggaran, misalnya Program Teknis dan Program Generik

28. TINGKAT PELAKSANAAN, CAKUPAN TUGAS ( MAKRO DAN MIKRO )

29. TINGKATAN PELAKSANAAN:TINGKAT MAKRO (NASIONAL, ANTAR INSTANSI) N PERENCANAAN P2TKI • EVALUASI • PENGAWASAN PELAKSANAAN P2TKI Koordinasi berkala antara kementerian, lembaga, Pemda dan perwakilan RI Koordinasi berkala antara Kementerian, lembaga, pemda, dan perwakilan RI Koordinasi berkala antara kementerian, lembaga, pemda, dan perwakilan RI Penerapan Prinsip-Prinsip Pelaksanaan, termasuk nilai/value: Berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance)

33. Terima Kasih