Pertemuan 13 POLITIK DAN KEBAIKAN BERSAMA

1. Matakuliah : O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun : 2008 Pertemuan 13POLITIK DAN KEBAIKAN BERSAMA

2. Materi: Politik dan Keadilan Beberapa Konsep Kebaikan Bersama 2.1. Socrates 2.2. Thomas Hobbes 2.3. John Locke 2.4.J.J. Rousseau 2.5.Karl Marx 2.6.Pancasila dan UUD 1945 BINUS UNIVERSITY

3. Tujuan: Mahasiswa dapat memahami prinsip dan makna filosofis dari politik BINUS UNIVERSITY

4. Politik dan Keadilan Setiap pihak dalam kehidupan politik selalu menggunakan alasan demi kebaikan bersama. Alasan ini digunakan untuk membenarkan suatu kebijakan, tindakan, atau tuntutan. Dalam konteks seperti ini kita dapat memahami bahwa pada dasarnya setiap sistem politik memiliki sejumlah nilai atau ide yang dianggap terbaik sebagai kebaikan bersama. Dengan demikian setiap negara memiliki gambaran tentang masyarakatan yang dianggap baik. Hal itu berdampak pada pemahaman tentang keadilan. Dalam masyarakat liberal keadilan pertama-tama berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh individu untuk menyatakan pendapat dan ekspresinya, sedangkan dalam negara-negara yang mendasarkan diri pada sosialisme dan komunisme, individualitas tidak mendapat tempat yang berarti. Mereka lebih mementingkan keadilan secara keseluruhan BINUS UNIVERSITY

5. Beberapa konsep mengenai Kebaikan Bersama 2.1. Socrates Menurut Socrates, keadilan merupakan tujuan politik yang layak. Hal ini disebabkan karena keadilan merupakan hal yang essensial bagi pemenuhan kecenderungan alamiah manusia. Menempatkan keadilan sebagai patokan politik tertinggi sama dengan memandang tujuan kehidupan politik sebagai aktualisasi bakat-bakat manusia. Menurut Socrates keadilan ialah melaksanakan apa yang menjadi fungsi atau pekerjaan sendiri sebaik-baiknya tanpa mencampuri fungsi atau pekerjaan orang lain. Fungsi setiap pihak dalam masyarakat ialah berupa apa yang ia sendiri dapat lakukan atau sesuatu yang ia laksanakan secara lebih baik daripada mengerjakan hal yang lain. Dan setiap hal yang dikerjakan mengandung kebajikan tersendiri. BINUS UNIVERSITY

6. Untuk menjelaskan maksudnya Socrates membagi masyarakat menjadi tiga kelas yakni kelas pedagang, kelas prajurit, dan kelas filsuf.Kelas pedagang bekerja mencari uang sebanyak-banyaknya, sedangkan kelas prajurit bekerja memelihara tata masyarakat dan kelas filsuf berfungsi sebagai penguasa. Jadi keadilan menurut Socrates bila setiap kelas ini dapat menjalankan fungsi dan pekerjaanya masing-masing secara maksimal. BINUS UNIVERSITY

7. 2.2. Thomas Hobbes Menurut Hobbes pada dasarnya manusia itu mementingkan diri sendiri dan bersifat rasional. Oleh karenaitusecara alamiah manusia cenderung berkonflik.Mereka berkonflikmemperebutkan sumber daya yang langka. Manusia disebut juga bersifat rasional karena akal budi dan kemampuan bicara dan berargumentasi. Sifat rasional ini yang memungkinkan terjadinya silang pendapat tentang apa yang baik. Olehkarena itu sifat rasionalitas manusia cenderung menimbulkan konflik daripada harmoni. Untuk mengatasi egoisme dan rasionalitasini, manusia harus menyepakati suatu pemerintahan yang bersifat absolut untuk memelihara perdamaian. BINUS UNIVERSITY

8. 2.3. John Locke Menurut Locke kebebasan individu hanya dapat dijamin dengansuatu pemerintahan yang memiliki kewenangan yang terbatas. Sebelum terbentuknya masyarakat dan pemerintah secara alamiah manusia berada dalam keadaan yang bebas sama sekali dan berkedudukan sama. Dalam kondisi seperti I ni setiap orang tidak merugikan kehidupan, kebebasan, dan harta milikorang lain. Manusia bersifat rasional karena dialah satu-satunya mahluk yang memiliki akal budi. Oleh karena itu berlandas pada asumsi mengenai hukum alamiah ini, Locke menegaskan bahwa fungsi utama pemerintah adalah memelihara ‘milik pribadi’ yakni perdamaian, keselamatan, dankebaikan bersama setiap warga masyarakat. BINUS UNIVERSITY

9. Milik pribadi dapat dijamin dengan cara 1) Menetapkan hukum sebagai patokan atas dasar benar dan salah, memilih hakim-hakim yang tidak pandang bulu dengan kewenangan untuk memutuskansetiap perselisihan.2)Membentuk suatu administrasi yang memiliki kewenangan untuk menegakan hukum. BINUS UNIVERSITY

10. 2.4. J.J. Rousseau Berbeda dengan Hobbes yang memandang perlunya suatu pemerintah yang kuar dan Locke yang memandang kebebasan individu yang dilindungi, Rousseau lebih menekankan keinginan umum. Menurut Rousseau sejarah manusia telah melalui empat tahap yakni; 2.4.1. Tahap primitif atau awalkehidupan manusiaketika manusiahidupdalam suasana damai, harmonis, dan bebas dari segala bentuk dominasi. 2.4.2.Pembentukan inti masyarakat atau keluarga-keluargasehingga tersusunlah suatu masyarakat. Dalam tahap iniuntukpertama kalinya terbentuk lembaga milik pribadi. BINUS UNIVERSITY

11. 2.4.3. Penemuanmetalurgi dan pertanian yang pada gilirannya menimbulkan perbedaan antara orang kaya dan orang yang miskin. Pada tahap ini untuk pertama kali timbul ketimpangan dalam pemilikan harta benda. 2.4.4. Sebagai akibat ketimpangan dalam pemilikan harta benda maka timbul konflik antara orang kaya dan orang miskin. Konflik ini menimbulkan kekacauan sosial. Untuk memelihara tertip sosial, dibentuklah pemerintah yang melaksanakan kewenangan berdasarkan kontrak sosial dan keinginan umum. Hukum atau peraturanperundang-undangan dalam konteks ini merupakan suatu pernyataankepentingan umum,sedangkan kewenangan eksekutif merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif. BINUS UNIVERSITY

12. 2.5. Karl Marx Menurut Marx masyarakat tidak terdiri atas individu-individu seperti pandangan Hobbes dan Locke, melainkan terdiri atas kelas-kelas. Yang dimaksud dengan kelas ialah kelompok orang yang memiliki pola hubungan yang sama terhadap sarana produksi. Oleh karena mereka memiliki pola hubungan yang sama terhadap produksi,mereka mengembangkan pandangan yang khas terhadap diri mereka dan dunia sekitarnya. Jadi pandangan terhadap dunia dan diri sangat tergantung pada pola hubungan terhadap sarana produksi. BINUS UNIVERSITY

13. 2.6. Pancasila dan UUD 1945 Rezim terbaik menurut UUD’45 dan Pancasila tampak dalam empat tujuan negara yakni; 2.6.1. Melindungi seluruh golongan masyarakat dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2.6.2. Mencerdaskan kehidupan bangsa 2.6.3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 2.6.4.Dan ikut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian abadi. BINUS UNIVERSITY