Pertemuan 13 PBB dan BPHTB

Pertemuan 13PBB dan BPHTB Matakuliah : A0572/ Perpajakan Tahun : 2005 Versi : Revisi 1

Learning Outcomes Pada akhir pertemuan ini, diharapkan mahasiswa akan mampu : • Menghitung PBB dan BPHTB

Materi • Dasar Hukum • Objek PBB • Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung PBB • Batas Waktu pembayaran • Dasar Hukum BPHTB • Objek BPHTB • Dasar Pengenaan BPHTB

PBB • Dasar Hukum: • Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 • UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994 • PBB mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1986.

OBJEK DAN BUKAN OBJEK PBB(UU PBB ps. 1 dan 3) • PBB adalah pajak yang dikenakan atas Bumidan Bangunan. • Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. • Bangunan konstruksi teknis yang ditanam/dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. • Termasuk bangunan: jalan lingkungan dalam suatu komplek bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, gardu listrik, dan fasilitas lain yang memberi manfaat. • Bukan Objek PBB: • Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keutungan. • Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu kecuali kuburan yang bersatu dengan rumah. • Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yg dikuasai desa, tanah negara yang belum ada hak. • Digunakan perwakilan diplomatik/konsulat dan organisasi internasional.

SUBJEK PAJAK PBB (UU PBB ps. 4) Orang atau badan yang secara nyata: Mempunyai suatu hak atas bumi Memperoleh manfaat atas bumi Memiliki, menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan

PENDAFTARAN, PENETAPANDAN PEMBAYARAN PBB Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek PBB dengan mengisi SPOP. Berdasarkan SPOP, Dirjen Pajak menetapkan besar PBB terutang dengan menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). Saat yang menentukan pajak terutang adalah tanggal 1 Januari PBB yang terutang dalam SPPT harus dilunasi paling lambat 6 bulan sejak SPPT diterima. PBB dibayar di Bank Tempat Pembayaran (Bank BUMN/D), di kantor pos atau tempat lain yang ditunjuk dengan menunjukan SPPT asli.

DASAR PENGENAAN PAJAK • Dasar Penilaian PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) • Dasar Pengenaan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) • Persentase Penilaian NJKP adalah 20% atau 40% • Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah Rp.12.000.000,- (tergantung keputusan Menteri Keuangan) • Tarif PBB adalah 0,5% • Ketentuan khusus: • Bila seseorang memiliki lebih dari satu bidang tanah dan atau bangunan maka NJOPTKP yang dapat digunakan hanya atas salah satu bidang tanah atau bangunan yang dimilikinya.

PEMBAGIAN HASIL PBB(SKB DJA-DJP NO. KEP.56/A/44/1996 DAN KEP.50/PJ.6/1996) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 64,8 % Pemerintah Daerah Provinsi 16,2 % Biaya pemungutan 9 % Pemerintah Pusat 10 % 10% bagian pemerintah pusat dibagikan secara merata ke seluruh daerah kabupaten/kota.

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

OBJEK BPHTB(UU BPHTB ps. 2) BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas Tanah dan Bangunan. Perolehan hak Pemberian hak baru Jual beli Tukar menukar Kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Hibah Hibah wasiat Waris Pemisahan hak Putusan hakim Hadiah Diluar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atau dari pemegang hak milik berdasarkan undang-undang. Pemasukan dalam perseroan Penggabungan/peleburan usaha

JENIS PEROLEHAN HAK Hak Milik Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan Hak Pakai Hak Milik atas Rumah Susun Hak Pengelolaan

DASAR PENGENAAN BPHTB • Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) • Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Rp. 30.000.000,- (tergantung kebijakan Kabupaten) • Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) • Tarif BPHTB adalah 5% X NPOPKP • NPOP: • Dilihat mana yang lebih besar harga transaksi atau harga di SPPT PBB

Pertemuan 13 PBB dan BPHTB