1 / 32

ASSALAMUALAIKUM WR.WB

ASSALAMUALAIKUM WR.WB. DEMOKRASI LIBERAL. NAMA : ASWARI ANDHIKA KELAS : XI IPA 2. Pengertian :. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Masa Demokrasi Liberal.

wattan
Download Presentation

ASSALAMUALAIKUM WR.WB

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ASSALAMUALAIKUM WR.WB

  2. DEMOKRASI LIBERAL NAMA : ASWARI ANDHIKA KELAS : XI IPA 2

  3. Pengertian : • Demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.

  4. Masa Demokrasi Liberal • Landasan hukum demokrasi liberal ialah UUD Sementara 1950 • Sebab-sebab jatuhnya kabinet : • Berdasarkan sistem pemerintahan parlementer/demokrasi liberal ternyata partai-partai politik di Indonesia : • partai-partai politik cenderung mementingkan golongan masing-masing diatas kepentingan nasional • partai-partai politik juga bersaing satu sama lain,saling menjelekkan & menjatuhkan sehingga sering terjadi pergantian kabinet yang menyebabkaninstabilitaspolitik. • Parpol yang tidak berkuasa (tidak duduk dalam parlemen) menjadi partai oposisi dengan berusaha menjatuhkan parpol yang memerintah

  5. Perbedaan sistem kabinet presidensial dan parlementer : Kabinet presidensial : • Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan • Presiden dibantu satu orang wakil presiden • Presiden dibantu oleh menteri negara (kabinet) yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden • Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR/parlemen • Kabinet (dewan menteri) bertanggung jawab kepada presiden.

  6. Kabinet parlementer : • Kepala negara bisa presiden,sultan,raja dan sebagai kepala pemerintahan adalah perdana menteri • Perdana menteri dibantu oleh dewan menteri (kabinet) yang terdiri dari wakil perdana menteri dan menteri menteri • Perdana menteri dan wakilnya juga menteri-menteri (kabinet) diangkat & diberhentikan oleh DPR/parlemen • Besarnya kekuasaan DPR/parlemen dalam mengawasi jalannya pemerintahan,parlemen bisa menjatuhkan mosi tidak percaya kepada pemerintah yang tidak aspiratif. Parlemen bisa menjatuhkan & membubarkan kabinet • Kabinet (dewan menteri) bertanggung jawab kepada DPR/parlemen.

  7. Tujuh kabinet yang memegang pemerintahan,antara lain :1. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951) • KabinetNatsirmerupakankabinetkoalisi yang berintikanpartaiMasyumi. • Program-program kabinetNatsir : • Menggiatkanusahakeamanandanketentraman • Mencapaikonsolidasidanmenyempurnakansusunanpemerintahan • Menyempurnakanorganisasiangkatanperangdanpemulihanbekasanggota – anggotatentaradangerilyadalammasyarakat • Memperjuangkanorganisasiangkatanperangdanpemulihanbekasanggota – anggotatentaradangerilyadalammasyarakat • Mengembangkandanmemperkuatkekuatanekonomirakyatsebagaidasarbagimelaksanakanekonominasional yang sehat

  8. PemerintahankabinetNatsirjugamempunyaibebanberatuntukmenyangkutupayapengembalianIrian Barat ketangan Indonesia. Padatanggal 4 Desember 1950 dilakukanperundinganantara Indonesia denganBelandamenyangkutIrian Barat, tetapimenemuijalanbuntu. TekanansemakinbesarketikaHadikusumodari PNIO menyatakanmositidakpercayasekitarpencabutan PP No 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diterimabaikolehparlemensehinggakabinetNatsirjatuh, danpadatanggal 21 Maret 1951, NatsirmengembalikanmandatnyakepadaPresidenSoekarno.

  9. 2. Kabinet Sukiman (27 April 1951– 3 April 1952) • Program darikabinetSukiman • Keamanan, yaituakanmenjalankantindakan-tindakan yang tegassebagainegarahukum. • Sosial-ekonomi, yaitumengusahakankemakmuranrakyatdanmemperbaruihukumagraria agar sesuaidengankepentinganpetani • Mempercepatpersiapan-persiapanpemilihanumum • Politikluarnegeri, yaitumenjalankanpolitikluarnegerisecarabebasaktifsertamemasukkanIrian Barat kedalamwilayah RI

  10. Masalahutama yang menyebabkanruntuhnyakabinetiniadalahpertukaran Nota antaraMenluSoebardjodengan Duta BesarAmerika, Merle Cocran. Nota tersebutberisitentangpemberianbantuanekonomidanmiliterdaripemerintahanAmerikakepadapemerintahan Indonesia berdasarkanikatanMutual Security Act (MSA). Hal iniditafsirkanbahwaSukimantelahcondongkepada Blok Barat sehinggamelanggargarispolitikluarnegeri Indonesia yang bebasaktif.

  11. 3. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953) Program kerjanyaditujukanpadapersiapanpemilihanumum, kemakmuran, pendidikanrakyatdankeamanan. Sedangkan program luarnegeriditujukanpadapenyelesaianmasalahhubungan Indonesia-Belanda, pengembalianIrian Barat ketanganIndonesia,menjalankanpolitikbebasaktif. Pemerintahankabinetinidihadapkanpadakondisiekonomi yang kritis, yang disebabkanjatuhnyahargabarangekspor Indonesia danimporterusmeningkat, sehinggakabinetmelakukanpenghematan yang drastis, penurunanpenerimaannegarajugamengakibatkandefisit.

  12. Kesulitan lain yang harusdihadapiadalahmunculnyaprovinsialismedanseparatismedibeberapatempatdi Sulawesi dan Sumatera, munculperkumpulan-perkumpulansepertipaguyubandayaSundadi Bandung dangerakanpemuda federal Republik Indonesia diUjungpandang. Persoalan yang menggoyahkanKabinetWilopoadalahperistiwa 17 Oktober 1952. peristiwainidimulaidenganadanyaupayadarikalanganparlemenuntukmenempatkan TNI sebagaialatsipilsepertidinegara-negara Barat.

  13. 4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I(31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955) Kabinet Ali I didukungoleh PNI dan NU, sedangkanMasyumimemosisikandirisebagaioposisi, kabinetinidiresmikanpadatanggal 31 Juli 1953. Kabinetinimenghadapipersoalankeamanandidaerah-daerah yang belumdapatdipulihkan, sepertipemberontakan DI/TII diJabar, Sulsel, dan Aceh. Padatanggal 16 Mei 1954 Hadikusumomengumumkanbahwapemilihanumumuntukmemilihanggotaparlemenakandiadakanpadatanggal 29 September 1955. PadamasakabinetinidiadakannyaKonferensi Asia-Afrikadi Bandung padatanggal 18-24 April 1955. Padatanggal 24 Juli 1955, Ali I menyerahkanmandatnyakepadapresidendisebabkankeadaanekonomi yang memburuk, dansebabutamanyaadalahmasalah TNI-AD sebagaikelanjutanperistiwa 17 Oktober 1952

  14. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap(12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956) Padakabinetini, diadakanPemilupertama 1955 Program yang segeradilaksanakanadalahpemilihanumum. Panitiapemilihanumumputastelahmenetapkanbahwapemiluakandilaksanakantanggal 29 September 1955, tetapiterjadipertentangandalamkabinet. Menjelangpemilu, ada 70 parpol yang mendaftarsebagaipesertatetapihanya 27 parpol yang lolosseleksi. Padatanggal 29 September 1955 lebihdari 39 jutarakyat Indonesia memberikansuaranyadikotak-kotaksuarauntukmemilihanggotaparlemen. Padatanggal 15 Desember 1955 diadakanpemiluuntukanggotakonstituante. Pemilumenghasilkan 4 partaipolitikbesaryaitu PNI, NU, Masyumidan PKI. Denganberakhirnyapemilu, tugaskabinetinidianggapselesaidankabinetBurhanuddinmengembalikanmandatnya.

  15. 6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II(20 Maret 1956 – 4 Maret 1957) Program kabinet Ali Sastroamijoyo II : • PerjuanganpengembalianIrian Barat • Pembentukandaerah-daerahotonomdanmempercepatterbentuknyaanggota-anggota DPRD • Mengusahakanperbaikannasibkaumburuhdanpegawai • Menyenatkanperimbangankeuangannegara • Mewujudkanperubahanekonomikolonialmenjadiekonominasionalberdasarkankepentinganrakyat Kabinetinimenghadapikesulitanyaituberkobarnyasemangat anti-Cinadimasyarakatdanadanyakekacauandibeberapadaerah. Pembatalanhasil KMB olehpresidenpadatanggal 3 Mei 1956 jugamenimbulkanpermasalahanbaru.

  16. Padatanggal 19 Maret 1956, Mr. Assaatmenyatakanbahwapemerintahperlumengeluarkanperaturan yang dapatmelindungipengusaha-pengusahanasional. Masalah lain yang munculadalahmemuncaknyakrisisdiberbagaidaerahkarenapemerintahdianggapmengabaikanpembangunandidaerahnya. Selainitu, timbulperpecahanantaraMasyumidan PNI yang mengakibatkanpadatanggal 14 Maret 1957, Kabinet Ali Sastroamijoyoterpaksamenyerahkanmandatnyakembalikepadapresiden.

  17. 7. Kabinet Djuanda(9 April 1957 – 5 Juli 1959) Program-program kabinetiniantara lain: • Membentukdewannasional • Normalisasikeadaanrepublik • Melancarkanpelaksanaanpembatalan KMB • PerjuanganIrian Barat • Mempergiatpembangunan Padatanggal 14 September 1957 diadakanmusyawarahnasionaldigedungproklamasi, membahasbeberapamasalahpembangunannasionaldandaerah, angkatanperang, danpembagianwilayah RI. KabinetDjuandaberakhirsetelahmengeluarkanDekritpresiden 5 Juli 1959.

  18. Pemilu pertama 1955 : Pemilu dilaksanakan oleh suatu negara sebagai bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan untuk menentukan wakil-wakil mereka di parlemen/lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi & kepentingan rakyat. Pemilu menjadi sarana untuk melegitimasi kekuasaan yang dikehendaki rakyat.

  19. Latar belakang : • Terjadinya berbagai penyimpangan dlm pelaksanaan ketatanegaraan,seperti UUD,sistem multi partai dan kabinet yg telah berdampak buruk terhadap kehidupan sosial & politik • Tidak pekanya parlemen/DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat • Tidak mempunyai duet pemerintahan Soekarno-Hatta dalam menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan • Belum ada legitimasi formal yg kuat atas duet kepemimpinan Soekarno-Hatta diangkat menjadi Presiden & wakilnya pada tanggal 18 Agustus 1945 • Parpol-parpol yang ada hanya memperjuangkan kepentingan pribadi/golongannya sendiri.

  20. Pemilu 1955 diselenggarakan dalam dua tahap : • TAHAP KE I.Tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR ( Parlemen ). • TAHAP KE II.Tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante.

  21. PARTAI-PARTAI YANG IKUT SERTA DALAM PEMILU : • Partai Nasional Indonesia (PNI) • Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) • Nahdatul Ulama (NU) • Partai Komunis Indonesia (PKI) • Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) • Partai Kristen Indonesia (Parkindo) • Partai Katolik Republik Indonesia (PKRI) • Partai Sosialis Indonesia (PSI) • Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) • Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) • Partai Rakyat Nasional (PRN) • Partai Buruh Indonesia (PBI) • Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) • Partai Rakyat Indonesia (PRI) • Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) • Murba • Baperki • Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro • Grinda • Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) • Persatuan Daya (PD) • PIR Hazairin • Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI) • AKUI • Persatuan Rakyat Desa (PRD) • Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) • Angkatan Comunis Muda (Acoma) • R.Soedjono Prawirisoedarso

  22. DN Aidit sedang berkampanye untuk PKI (Partai Komunis Indonesia). Burhanuddin Harahap selaku kabinet yang berhasil melaksanakan pemilu pertama Mohammad Natsir sedang berkampanye untuk Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).

  23. Ali Sastroamijoyo sedang berkampanye untuk Partai Nasional Indonesia (PNI) Sutan Syahrir sedang berkampanye untuk Partai Sosialis Indonesia (PSI) Presiden Soekarno sedang memasukan surat suara kedalam kotak suara

  24. Hasil pemilu 1955 : • 5 besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia (PNI) mendapatkan 60kursi DPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen), Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) 58kursi DPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen), Nahdlatul Ulama (NU) 47 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen), Partai Komunis Indonesia (PKI) 32 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen), dan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 8 kursi DPR dan 16 kursi Konstituante (2,89 persen). • Partai-partai lainnya, mendapat kursi DPR di bawah 10. Yaitu PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) 8 kursi, Parkindo (Partai Kristen Indonesia) 8 kursi, Partai Katolik 6 kursi, Partai Sosialis Indonesia (PSI) 5 kursi. Dua partai mendapat 4 kursi (IPKI / Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia dan Perti / Pergerakan Tarbiyah Islamiyah). 6 partai mendapat 2 kursi (PRN / Partai Rakyat Nasional, Partai Buruh, GPPS / Gerakan Pembela Panca Sila, PRI / Partai Rakyat Indonesia, PPPRI / Persatuan Pegawai Polisi RI, dan Murba). Sisanya, 12 partai, mendapat 1 kursi (Baperki, PIR (Persatuan Indonesia Raya) Wongsonegoro, PIR (Persatuan Indonesia Raya) Hazairin, Grinda, Permai (Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia), Partai Persatuan Dayak, PPTI (Partai Politik Tarikat Islam), AKUI, PRD (Persatuan Rakyat Desa), PRIM (Partai Republik Indonesis Merdeka), ACOMA (Angkatan Comunis Muda) dan R. Soedjono Prawirisoedarso.

  25. Walaupunpemilupertamadapatberlangsungdenganaman, lancardantertibtetapikeadaanpolitikdankeamanaanbelumstabil,halinidisebabkanoleh: • Seringterjadipertentanganantarpartai politik. • Partaipolitikhanyamempertahankankeyakinanpartainya. • Anggota DPR hasilpemilubelumdapatmemenuhiharapanrakyat. • Badankontituantegagalmenyusun UUD.

  26. Kegagalan konstituante menyusun Undang-Undang Dasar • Kemacetanpolitikdalamkonstituante, bagimilitermerupakansituasi yang membahayakankelangsunganbangsadannegara, maka KSAD Letjen AH Nasution (atasnamapemerintah / PERPU ) mengeluarkanlaranganbagisemuakegiatanpolitikmulaitanggal 3 Juni 1959. laranganituditindaklanjutiolehPresidenSoekarno, denganmengeluarkanDekritPresiden 5 Juli 1959.

  27. PertimbanganLahirnyaDekritPresiden 5 Juli 1959 : • Anjuranuntukkembalike UUD 1945 tidakmemperolehkeputusandariKonstituante. • Konstituantetidakmungkinlagimenyelesaikantugasnyakarenasebagianbesaranggotanyatelahmenolakmenghadirisidang. • Kemelutdalamkonstituantemembahayakan persatuan, mengancamkeselamatannegara, danmerintangipembangunannasional.

  28. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 : • PembubaranKonstituante • Tidakberlakunya UUDS 1950 danberlakunyakembali UUD 1945 • PembentukanMPRS danDPAS

  29. SisiPositifDekritPresiden5 Juli 1959: • Menyelamatkandariperpecahandankrisispolitikberkepanjangan. • Memberikanpedoman yang jelas (UUD 1945) bagikelangsungannegara. • Merintispembentukanlembagatertingginegara (MPRS) danlembagatinggi (DPAS) yang selamamasaDemokrasi Liberal tertunda – tundapembentukanya.

  30. SisiNegatifDekritPresiden 5 Juli 1959 : • Memberikankekuasaan yang besarkepadaPresidenbaikterhadap MPR maupunlembagatingginegara. • Memberipeluangbagikalanganmiliteruntukterjundalambidangpolitik.

  31. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka berakhirlah masa demokrasi liberal di Indonesia.

  32. SEKIANTERIMAKASIHWASSALAMUALAIKUM WR.WB

More Related