Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

i 2 U SistemHukumdanPeradilanNasional Advanced Learning Civic Education I for Grade X n t SikapPositifterhadap

STANDAR KOMPETENSI 2: SikapPositifterhadapSistemHukumdanPeradilanNasional KOMPETENSI DASAR 1: Mendekripsikanpengertiansistemhukumdanperadilannasional INDIKATOR: • Mendeskripsikanpengertianhukum • Menentukanmacam-macampenggolonganhukum • Mendeskripsikanpengertiandandasarhukumlembagaperadilannasional

Tata hukumnasionaladalahperaturanhukum yang berlakubagisegenapbangsa danseluruhmasyarakat Indonesia. Tata hukumnasionaldiantaranyameliputi sistemhukumdansistemperadilannasional.

Hukumadalahperaturan yang secararesmidianggapmengikat, yang dibuatatauditetapkanolehpenguasa, pemerintah, atauotoritas. Hukum meliputi Sistem Hukum Penggolongan Hukum

PenggolonganHukumdi Indonesia Hukum berdasarkan Isi Bentuk Tempat Waktu Cara mempertahankan Sumber Sifat

Penggolongan Hukum Berdasarkan Isinya Hukum Hukum Publik HukumPrivat • Hukum Tata Negara • HukumAdministrasi • Negara • HukumPidana • HukumAcaraPidana • Hukum Perdata • Hukum Dagang • Hukum Adat • Hukum Acara Perdata

PenggolonganHukumBerdasarkanBentuknya Hukum HukumTertulis HukumTidakTertulis • Hukum yang terkodifikasi • Hukum yang tidakter • kodifikasi • HukumAdat • Hukum yang bersifat • kebiasaan

Penggolongan Hukum Berdasarkan Sumbernya Hukum Hukum Undang-Undang Hukum Traktat Hukum Yurisprudensi Hukum Kebiasaan (Adat) Hukum Doktrin

Penggolongan Hukum Berdasarkan Sifatnya Hukum Hukum yang memaksa Hukum yang mengatur

PenggolonganHukumBerdasarkanTempatBerlakunya Hukum HukumLokal HukumNasional HukumInternasional HukumAsing

Penggolongan Hukum Berdasarkan Waktu Berlakunya Hukum Hukum IusConstitutum Hukum IusConstituendum Hukum Asasi

PenggolonganHukumBerdasarkan CaraMempertahankannya Hukum Hukum Material HukumFormal (acara)

Peradilanadalahsegalasesuatu yang berkaitandenganperkaraperadilan, yang meliputilembaga-lembagaperadilandanproses-peosesperadilan. Tugaspokoklembagaperadilanadalahmenerima, memeriksa, mengadili, danmenyelesaikanperkara-perkara yang diadukanataudiajukan.

LandasanHukumPeradilanNasional:Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentangKekuasaanKehakimanPenjelasan • Pasal 3 Selainperadilannegara, tidakdibolehkanadaperadilan yang bukandilakukanolehbadanperadilannegara. • Pasal 4 ayat 1 Setiapputusanpengadilanmenghasilkanputusanakhir yang adilberdasarkanKetuhanan Yang MahaEsa. • Pasal 4 ayat 2 Sederhana: peraturannya, mudahdipahamidantidakterbelit-belit. Cepat: tidakberlarut-larutprosespenyelesaiannya. Biayaringan: tidakmembebankankepadapihak yang bersengketa. • Pasal 5 ayat 1 Di depanhukum, semuaorangadalahsama.

Pasal 6 Apabilatidakadaperkara yang diajukankepada hakim, hakim bersikapmenunggudiajukannyaperkara. • Pasal 16 Pengadilanwajibmenemukanhukumdenganjalanmemahahaminilaihukum yang adadimasyarakat. • Pasal 17 ayat 1 Satu hakim ketuadandua hakim anggota • Pasal 19 Sidangterbukauntukumum (social control)

Pasal 29 ayat 1 dan 2 Hakingkar: hakseseorang yang diadiliuntukmengajukankeberatan yang disertaidenganalasanterhadapseorang hakim yang akanatausedangmengadiliperkaranya. • Pasal 29 ayat 3 dan 4 Semenda: hubungankeluargaakibatperkawinan.

KOMPETENSI DASAR 2 MenganalisisPerananLembaga-LembagaPeradilan Indikator: Menguraikanperangkatlembagaperadilan Menganalisismacam-macamlembagaperadilan Menganalisisperananlembagaperadilan.

BaganSistemPeradilandi Indonesia MahkamahAgung Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Militer Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pengadilan Negeri Pengadilan Agama Pengadilan Militer Pengadilan Tata Usaha Negara bersifat bersifat bersifat bersifat Agama Militer Umum Administrasi

PembinaanperadilandilakukanolehMahkamahAgung. MahkamahAgungmempunyaikekuasaandankewenangandalampembinaan, organisasi, administrasidankeuanganpengadilan. MahkamahAgungbekedudukandiibukotanegara (tingkatkasasi) Pengadilantinggiberkedudukandiibukotaprovinsi (tingkat banding) Pengadilannegeriberkedudukandiibukotakabupatenataukota (tingkatpertama)

Beberapapengadilantinggi yang adadi Indonesia.

LingkunganPeradilanUmum • Susunanpengadilannegeriterdiriataspimpinan (ketuadanwakilketua), hakim anggota, panitera, sekretarisdanjurusita. • Pengadilanumumbertugasdanberwenangmemeriksa, memutusdanmemyelesaikanperkarapidanadanperdata

LingkunganPeradilanMiliter • Susunansidangperadilanmiliterterdiriatastigaorang hakim, seorangoditur (penuntutumum), jaksatentaradanseorangpanitera. • Peradilanmilitermempunyaiwewenangmemeriksadanmemutusperkarapidanaterhadapkejahatandanpelanggaran yang dilakukanolehanggotamiliter.

LingkunganPeradilan Agama • Tugasdanwewenangpengadilan agama adalahmemeriksadanmemutussengketaantaraorang-orang yang beragama Islam mengenaibidanghukumperdatatertentu yang harusdiputusberdasarkansyariat Islam. • Contoh: Perkawinan Warisan Wasiat Hibah Waqaf Shodaqoh

LingkunganPeradilan Tata Usaha Negara Menyelesaikansengketa yang timbuldalambidangtatausahanegaraantaraorangataubadanhukumperdatadenganbadanataupejabattatausahanegara.

KESIMPULAN SistemHukum danPeradilanNasional mengatur tentang Badan Peradilan Nasional Pembagian Hukum Norma terdiri atas terdiri atas terdiri atas • Peradilan Umum • Peradilan Agama • Peradilan Militer • Peradilan Tata • Usaha Negara • MenurutIsi • MenurutBentuk • MenurutSumber • MenurutSifat • MenurutTempat • MenurutWaktu • Menurutcaramemperta • hankannya • Norma Agama • Norma Kesusilaan • Norma Kesopanan • Norma Hukum

Sistem Hukum dan Peradilan Nasional