HUKUM LAUT INTERNASIONAL PENGERTIAN & SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL

1. 01 HUKUM LAUT INTERNASIONALPENGERTIAN & SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL

2. Pengertian “ Hukum Laut Internasional” • Cakupan “Hukum Laut Internasional” • Sumber-sumber “Hukum Laut Internasional” • Sejarah perkembangan Hukum Laut Internasional • Tujuan “Hukum Laut Internasional”

3. Pengertian HLI • Churchill & Lowe: Public International Law of the Sea…[is] “the rules which bind States in their international relations concerning maritime matters.” The part of public International Law that deals with maritime issues. The term law of the sea appears similar to the term maritime law, but it has a significantly different meaning. Maritime law deals with Jurisprudence that governs ships and shipping, and is concerned with contracts, torts, and other issues involving private shipping, whereas the law of the sea refers to matters of public international law.

4. Pengertian HLI • HLI bersifat “internasional”, tidak membahas hukum laut domestik negara tertentu. • HLI bersifat “publik”, tidak membahas hak dan kewajiban privat: pengangkutan laut, asuransi pengangkutan laut, perkapalan (maritime law).

5. Cakupan HLI Cakupan HLI: • Penentuan zona-zona laut: Laut wilayah, Zona Tambahan, Laut Bebas, dll. • Pengaturan hak dan kewajiban negara-negara di dalam zona-zona laut: innocent passage. • Pengaturan aktivitas negara-negara di laut: pelayaran, perikanan dan dampak-dampak aktivitas tersebut. • Penyelesaian sengketa di bidang kelautan (settlement of disputes).

6. Sumber-sumber HLI • Sumber-sumber HLI Sebagai bagian dari HI Publik, sumber-sumber HLI juga mengacu pada sumber-sumber HI, yaitu: • Perjanjian internasional • Hukum internasional kebiasaan • Prinsip-prinsip umum hukum • Putusan mahkamah • Pendapat sarjana

7. Sumber-sumber HLI • Perjanjian internasional  ILoS Conventions 1958: Territorial Sea & Contiguous Zone, Continental Shelf, High Seas, Fishing & Conservation of Living Resources in High Seas. • ILoS Convention 1982. • Convention on the Prevention of Pollution from Ships 1973. • Perjanjian-perjanjian bilateral

8. Sumber-sumber HLI • Hukum internasional kebiasaan • Sebagian besar Hukum Internasional Kebiasaan sudah dikodifikasikan dalam ILoS Conventions (1958, 1982) • Contoh lain: Deklarasi Truman menjadi awal berkembangnya Hukum Internasional Kebiasaan tentang Continental Shelf. • Prinsip-prinsip umum hukum • Putusan mahkamah • Pendapat sarjana  Kurang penting dalam perkembangan HLI

9. Sejarah HLI • Pada masa kuno, kebutuhan pengaturan di bidang hukum laut “internasional” mulai muncul ketika bangsa-bangsa mulai memanfaatkan laut sebagai sarana transportasi. • Perkembangan Hukum Laut Internasional pada masa modern dianggap dimulai pada abad XVII melalui karya Hugo Grotius yang berjudul “Mare Liberum.” • “Mare Liberum” merupakan tulisan yang dibuat oleh Grotius untuk mendukung klaim VOC terhadap perairan Hindia Belanda yang sebelumnya diklaim oleh Portugis dengan konsep “Mare Clausum.”

10. Sejarah HLI • Pada tahun 1603, “Santa Catarina”, sebuah kapal Portugis dirampas oleh VOC (di bawah Admiral Jacon van Hemskeerk) di perairan Malaka. Saat itu Belanda sedang terlibat perang dengan Portugis dan Spanyol dalam upaya berebut pengaruh di Asia Tenggara. Portugis meminta supaya Belanda mengembalikan muatan “Santa Catarina” yang antara lain berupa 1200 gulung sutera China. • Van Hemskeerk tidak memiliki otoritas dari VOC untuk menggunakan kekerasan terhadap kapal-kapal Portugis. Sebagian pemegang saham VOC tidak mempersoalkan kewenangan van Hemskeerk.

11. Sejarah HLI • Namun sebagian pemegang saham kurang setuju dengan penggunaan kekerasan tanpa kewenangan yang menyertai perampasan “Santa Catarina”. • Setelah muncul kontroversi, VOC meminta Hugo Grotius untuk menyusun argumentasi mendukung perampasan Santa Catarina. Grotius membenarkan perampasan terhadap kapal Portugis berdasarkan konsep “Mare Liberum” : Laut adalah wilayah yang bebas dipergunakan oleh bangsa manapun, tidak bisa dimonopoli oleh suatu negara. • Monopoli Portugis di lautan Hindia bertentangan dengan “prinsip keadilan alamiah.”

12. Sejarah HLI • Konsep “Mare Liberum” kemudian ditentang oleh Inggris yang saat itu sedang bersaing dengan Belanda untuk menguasai lautan. Inggris kembali menegaskan konsep “Mare Clausum.” • Menurut konsep “Mare Clausum”, laut adalah wilayah yang dapat dimiliki sebagaimana wilayah darat. • Dalam praktik, negara-negara mengambil jalan tengah: ada bagian laut yang bisa dimiliki dan ada bagian laut lepas. • Salah satu gagasan tentang kepemilikan laut didasarkan pada kemampuan penguasaan efektif oleh negara pantai berdasarkan jangkauan tembakan meriam (ketika itu) dari darat, yakni selebar 3 mil.

13. Sejarah HLI • Sejak saat itu, negara-negara mulai mengembangkan Hukum Internasional Kebiasaan di dalam pemanfaatan laut. • Upaya kodifikasi: • International Law Association (1873) • Institute of International Law (1873) • Harvard Law School • Liga Bangsa-bangsa / LBB (1930) • PBB  International Law Commission : UNCLOS 1958, UNCLOS 1960, UNCLOS 1982.

14. Sejarah HLI Perkembangan norma Hukum Laut Internasional: • Zonal development: menentukan wilayah-wilayah laut dan mengatur hak dan kewajiban negara di dalamnya. • Functional development: mengatur hak dan kewajiban negara dalam memanfaatkan laut. • Functional development muncul sebagai “perluasan” dari fungsi dasar laut, yaitu pelayaran (navigation) dan penangkapan ikan (fisheries).

15. Sejarah HLI PELAYARAN Kasus Torrey Canyon: • Sebagai akibat konflik Timur Tengah yang mengganggu lalu-lintas laut di Terusan Suez, Inggris mengoperasikan tanker ukuran super besar (supertanker) untuk mengangkut minyak dalam jumlah banyak dari Timur Tengah ke Eropa. • Pada tahun 1967 sebuah supertanker yang bernama Torrey Canyon 120.000 ton minyak mentah kandas di lepas pantai Inggris dan menimbulkan polusi berat: 270 km2 wilayah laut tercemar minyak, 15.000 burung laut mati, ikan pada radius 75 mil mati.

16. Sejarah HLI • Peristiwa Torrey Canyon memunculkan kebutuhan pengaturan: • Pemanfaatan pelabuhan laut dalam sebagai tempat labuh supertanker; • Penanganan dan pertanggungjawaban polusi laut.

17. Tujuan HLI Tujuan HLI: Menyediakan kerangka hukum yang stabil dan adil untuk mengatur serta menjamin hak dan kewajiban negara-negara dalam memanfaatkan laut dalam lingkup internasional.