Dewi Sri Sumanah Komunikasi PMI Kota Jakarta Utara

Dewi Sri Sumanah Komunikasi PMI Kota Jakarta Utara HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL HUKUM PERIKEMANUSIAN INTERNASIONAL

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Hukum Perang Hukum Sengketa BersenjataHukum konflik bersenjataHukum Perikemanusiaan Internasional

TUJUAN memperkecil/membatasi penderitaan dan kerugian akibat perang

HHI TIDAK mempersoalkan “mengapa (alasan)” perang pecah dan TIDAK melarang perang. Ada bagian dari hukum internasional lain yang mengatur mengenai larangan perang HHI hanya berlaku pada saat timbulnya konflik bersenjata. HHI mengatur konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun yang bersifat non-internasional HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

CAKUPAN PENGATURAN • Perlindungan kepada orang-orang yang tidak, atau tidak lagi, ikut serta dalam pertempuran (HUKUM JENEWA) • Pembatasan alat dan cara berperang (HUKUM DEN HAAG)

Konv. Den Haag 1899 • Konv. Den haag 1907 • Konv I – perbaikan yg luka sakit & korban pertempuran darat • Konv. II – sda karam di pertempuran laut • Konv. III – Perlakuan thd tawanan perang • Konv. IV – Perlindungan thd pddk sipil • Konv. Den Haag 1954 – perlind. Benda2 budaya • Protokol I & II 1977 • Protokol III 2005 • Konv. Jenewa 1980 – larangan penggunaan senjata konvensional ttt • dll HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Mengatur ttg Metode & alat berperang Mengatur ttg perlindungan thd korban2 perang Mixed / gabungan

Terdiridr 3 konvensi Konvensi I : PembentukanMahkamahPermanenArbitrasi Konvensi II : Hk & KebiasaanPerangdiDarat Konvensi III: Penerapan Azas2 KonvensiJenewa 1864 didalamPerangdiLaut Terdiri dr 3 Deklarasi 1. Deklarasi I : Larangan penggunaan peluru dum-dum 2. Deklarasi II : Larangan penggunaan proyektil & bahan peledak dari balon udara 3. Deklarasi III : Larangan penggunaan proyektil yg menimbulkan gas cekik & racun

KONVENSI JENEWA I Perlindungan tentara dalam perang di darat • tentara yang terluka harus dikumpulkan & dirawat tanpa diskriminasi • personil Medis adalah NETRAL • lambang Palang Merah atau Bulan Sabit Merah adalah NETRAL

KONVENSI JENEWA II Perlindungan tentara dalam perang di laut • anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit, dan korban kapal karam harus dikumpulkan & dirawat tanpa diskriminasi

KONVENSI JENEWA III Perlakuan terhadap tawanan perang • BUKAN seorang kriminal • selama ditahan harus diperlakukan secara manusiawi • harus dibebaskan setelah permusuhan berakhir

KONVENSI JENEWA IV Perlindungan penduduk sipil waktu perang • Harus dilindungi • Menyerang penduduk sipil dan harta benda adalah DILARANG • Serangan yang membabi buta adalah DILARANG

Protokol Tambahan: merupakan tambahan dan pelengkap atas 4 Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 • PT I/1977 berkaitan dengan perlindungan korban sengketa bersenjata internasional • PT II/1977 berkaitan dengan perlindungan korban sengketa bersenjata non-internasional • Protokol Tambahan III, 2005: Kristal Merah

SIAPA YANG DILINDUNGI ? • Pihak yang TIDAK atau TIDAK LAGI ikut serta dalam pertempuran seperti: • Penduduk sipil • Personil religius dan Kesehatan, termasuk PM • Yang terluka dan yang sakit, korban kapal karam • Tawanan perang • Perlakuan2 yg dilarang utk dilakukan thd org2 tsb: • Tidak boleh diserang dan dijadikan tameng • Terhindar dari pelanggaran fisik dan perlakuan tidak manusiawi • yang terluka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat

APA YANG DILINDUNGI ? • Sarana Non Militer: • Fasilitas kesehatan baik sipil maupun militerl • Sarana ibadah • Perumahan dan fasilitas umum • Bangunan bersejarah • Hal2 yg dilarang utk dilakukan thd sarana2 tsb: • Tidak boleh diserang • Tidak boleh dijadikan fasilitas militer (basis / markas / penyimpanan senjata, dll )

PRINSIP-PRINSIP HHI PEMBEDAAN KESEIMBANGAN PERIKEMANUSIAAN KEPENTINGAN MILITER PEMBATASAN 15

PEMBEDAAN sasaran militer/sah vs obyek sipil

Angkatan Bersenjata sarana dan posisi militer Objek-objek yang memberi kontribusi bagi tindakan militer yang perusakan, penghancuran, penguasaan/ pelumpuhannya, pada waktu yang bersangkutan memberi keuntungan militer yang pasti SASARAN MILITER & KEPENTINGAN MILITER

LAMBANG OBYEK & ORANG-ORANG YANG DILINDUNGI SECARA KHUSUS Dinas Kesehatan Militer, ICRC & Gerakan Benda Budaya Fasilitas Publik yang mengandung kekuatan berbahaya Civil Defence Negosiator

KONFLIK Hkm Nas. & HHI Hkm Nas. & HHI Hkm Nasional dan spirit HHI

Suatu mekanisme yg mengatur dan menetapkan bagaimana norma HHI dihormati dan ditegakkan. 2 OPSI Opsi Pengadilan (nasional & internasional) Opsi Non Pengadilan PENEGAKAN HUKUM HHI

Dikenal 2 (dua) mekanisme dalam penegakan HHI: Nasional Jika tidak ada kemampuan dan kemauan Internasional (pelengkap) melalui Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag OPSI PENGADILAN

Mahkamah Pidana Internasional (“International Criminal Court”/ICC) Dibentuk pada tahun 1998 berdasarkan suatu perjanjian internasional (“treaty”), yaitu Statuta Roma (“The Rome Statute of the International Criminal Court”). Statuta ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002 setelah diratifikasi oleh 60 negara. Pengadilan internasional permanen:

OPSI NON PENGADILAN • Fokus lebih ke korban • Reparasi • Bosnia & Herzegovina dan di Kroasia: komisi sengketa tanah dan memastikan properti yang disita secara semena mena dikembalikan kepada pemiliknya • Jerman: kompensasi ganti rugi korban Nazi • Chile: cek bulanan untuk keluarga korban hilang atau tewas ketika regim Agusto Pinochet • PBB melalui komisi klaim untuk memberikan kompensasi kepada korban korban invasi Irak dan pendudukan Kuwait (1990-1991)

OPSI NON PENGADILAN • Pencarian Kebenaran • Membantu masyarakat berdamai dengan masa lalu dan mencegah terulangnya kekejaman-kekejaman masa lalu • Komisi kebenaran bukan pengadilan dan bagian dari perjanjian perdamaian • Argentina, Chad, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Nigeria, Panama, dan Uganda • Rekonsiliasi • Komisi kebenaran juga dapat berupaya mendamaikan antara pelaku dan para korban. • Timor Timur, Ghana, Liberia, Maroko, Irlandia Utara, Peru, Sierra Leone, Afrika Selatan, dan Korea Selatan

TERIMA KASIH

Dewi Sri Sumanah Komunikasi PMI Kota Jakarta Utara