170 likes | 590 Views
KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DALAM KAITANNYA DENGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN. BAKORNAS PBP. Bencana dan Kemiskinan. Ancaman (Hazard). Korban Jiwa Kerusakan Kerugian. KE- MISKIN -AN. Bencana. Kerentanan (Vulnerability). Bencana dan Kemiskinan.
E N D
KEBIJAKAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI DALAM KAITANNYA DENGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BAKORNAS PBP
Bencana dan Kemiskinan Ancaman (Hazard) Korban Jiwa Kerusakan Kerugian KE- MISKIN -AN Bencana Kerentanan (Vulnerability)
Bencana dan Kemiskinan Lebih baik Bencana Normal Normal Kemiskinan Kehidupan
BAKORNAS PBP • Wadah koordinasi non-struktur bagi penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. • Susunan Keanggotaan : • Ketua : Wakil Presiden RI • Wakil Ketua : Menko Kesra • Anggota : 6 Menteri, Panglima TNI, Kapolri • Sekretaris : Sekretaris Wakil Presiden (Keppres 3 jo 111 Tahun 2001)
Tugas BAKORNAS PBP: • Merumuskan dan menetapkan kebijakan PBP yang cepat, efisien dan efektif. • Melakukan koordinasi pelaksanaan PBP secara terpadu. • Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha PBP yang meliputi pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi. (Keppres 3/2001)
Sekretariat Bakornas PBP • Bertugas memberikan pelayanan staf dan administrasi kepada BAKORNAS PBP • Bersifat struktural dipimpin oleh Sekretaris Bakornas PBP, dibantu Wakil Sekretaris dan 4 Deputi : • Deputi Penanggulangan Bencana • Deputi Penanganan Pengungsi • Deputi Kerjasama dan Peranserta Masyarakat • Deputi Administrasi • Kantor : Jl. Ir. H Juanda 36, Jakarta Pusat
Lingkup Penanganan • Penanggulangan Bencana • Bencana alam • Bencana ulah manusia • Penanganan Pengungsi • Pengungsi internal (IDP) • Pengungsi eksternal (traffickers, pelintas batas) • Penanganan Keadaan Darurat Kompleks (complex emergencies) • Ledakan bom, eksodus, akibat konflik dll.
Kebijakan Penanggulangan Bencana • Menitikberatkan pada upaya pencegahan (preventif) dan mitigasi di samping upaya represif dan rehabilitatif. • Mengupayakan penyelamatan / penanganan korban bencana dan pemulihan segera kondisi yang terkena bencana. • Mengikutsertakan semua stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam upaya penanggulangan bencana.
Kebijakan Penanganan Pengungsi • Seluruh pengungsi diupayakan dapat kembali ke tempat asalnya. • Selama dalam pengungsian, pemerintah akan memberikan santunan kebutuhan darurat (pangan, papan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya). • Penyelesaian pengungsi harus dilakukan secara terkoordinasi.
Kebijakan Penanganan Darurat (complex emergency) • Mengerahkan semua kemampuan (daerah dan nasional) untuk mengatasi keadaan darurat. • Mengembalikan kondisi darurat ke kondisi normal. • Memberikan bantuan kemanusiaan selama masa darurat.
MEKANISME KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENANGANAN PENGUNGSI BAKORNAS PBP - Dept. dan LPND - Int’l (UN, NGO) • Dinas terkait • PMI, LSM • tingkat Propinsi SATKORLAK PBP SATLAK PBP • - Dinas terkait • PMI, LSM • tingkat Kab. / Kota
SIKLUS PENANGGULANGAN BENCANA KejadianBencana Tanggap Darurat Kesiapsiagaan Represif Pre- ven- tif Mitigasi Pemulihan Re- ha- bili- tatif Pencegahan Rekonstruksi
Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Kemiskinan • Perkecil Kerentanan (vulnerability) melalui perubahan perilaku / kebiasaan masyarakat yang dapat menimbulkan terjadinya bencana. • Lakukan upaya mitigasi (meminimalkan dampak) melalui pengaturan, sosialisasi, peningkatan kepedulian, pelatihan dan mitigasi struktural (pembuatan bangunan pengaman dsb.)
Penanganan Pengungsi dan Penanggulangan Kemiskinan • Penanganan Pengungsi meliputi : • Penyelamatan dan Perlindungan • Penempatan • Rekonsiliasi dan Rehabilitasi • Pembinaan dan Pemberdayaan • Lanjutkan pemberdayaan pengungsi dengan program penanggulangan kemiskinan (UMKM, JPS dll.)