Kronologis Penyelenggaran Pemda

1. Kronologis Penyelenggaran Pemda Minggu II Pemerintahan Daerah Semester Gasal 2011 STIA LAN Dosen: Ratri Istania

2. 10 Babak Perubahan Pemerintahan Daerah Orde Baru Jepang 1942 1979 1948 1965 1999 1903 1950 2004 1922 1945 Reformasi Belanda Orde Lama Sumber: Gie, 1967; Soemitro, 1983; Kuncoro, 1995; Niessen, 1999; Hoessein, 1995; 2001, 2002

3. I: 1903 Decentralisatie Wet • Politik etis • Wilayah Indonesia luas • Kondisi wilayah sangat bervariasi • Daerah diberi keuangan sendiri melalui raad=locale raad • Tingkatan pemerintah daerah: gewestelijke raad (gewest); plaatselijke raad (bagian gewest); dan gemeensteraad (gewest=kota) • Pemerintah daerah adalah ketua raad= pejabat pusat dan locale raad (diangkat dan dipilih)

4. II: 1922 Setelah PD I • Keuangan terbatas di daerah • Delegasi kewenangan terlalu sedikit di daerah • Kaum bumiputera dan eropa tidak puas • Otonomi tegas dan medebewind • Tingkatan pemerintah provincie; regentschaps; stadsgemeente • Pemerintah daerah: raad (dewan); college; kepala daerah

5. III:1942-1945 PD II • Pemerintahan daerah sisa kolonial Belanda diteruskan • Nomenklatur berganti berdasarkan pola militer Jepang (komando angkatan darat Jakarta, Bukittinggi dan komando angkatan laut di Makassar) • Provinsi ditiadakan diganti oleh syuu setingkat karesidenan • Syuu terbagi menjadi ken (regentschap) dan si (stadsgementee) • Single rule authority pada kepala daerah (kentyo dan sityoo), dikendalikan oleh Gunseikan, yang dikendalikan lagi oleh Gunsireikan (panglima besar militer Jepang)

6. IV:Indonesia Merdeka UU 1/1945 • Implementasi sangat singkat tanpa penjelasan • Penjelasan berupa tertulis dari kemendagri • Komite Nasional Daerah akan dijadikan Badan Perwakilan Rakyat Daerah • Pemerintahan Daerah terdiri dari Badan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Badan Pemerintah Daerah • Kepala Daerah=Kepada Badan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Badan Pemerintah Daerah

7. Kondisi Transisi • Masa menjelang penyerahan kedaulatan dari pemerintah kerajaan Belanda ke pemerintah negara Republik Indonesia 27 Desember 1949 • RIS menuju Negara Republik Indonesia • Berlaku UU 22/1948-Pemerintah RI berbasis Yogyakarta (Provinsi, Kabupaten, Desa) • Berlaku UU 40/1950-Negara Indonesia Timur (NIT) ada 13 daerah, tidak termasuk pemerintahan RI di Yogyakarta

8. V: UU 22/1948 • Penyeragaman pemerintahan daerah • Tingkatan daerah ada 3: provinsi, kabupaten, desa • Dua fungsi otonomi dan medebewind • Otonomi dalam regeling (mengatur) dan bestuur (melaksanakan) • Kepala daerah dan wakil dipilih DPRD • Medebewind diserahkan pada DPRD atau DPD bukan pada Ketua DPD/Kepala Daerah • Pemerintahan daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah

9. VI: UU Nomor 1/1957 • Tiga tingkatan pemerintah: Daerah Tk. I (provinsi, kotapraja jakarta raya); Daerah Tk. II (kabupaten/kota besar, termasuk kotapraja); dan Daerah Tk. III (desa/kota kecil) • Pemerintah Daerah adalah DPRD dan DPD • Ada hak otonomi dan medebewind • Otonomi riil • Open end arrangement (ultra vires) pada level pemda

10. VII: UU Nomor 18/1965 • Tingkatan pemerintah: provinsi; kabupaten/kotamadya; dan kecamatan • Pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah & DPRD • Menguatkan posisi kepala daerah

11. VIII: UU Nomor 5/1974 • Mengutamakan stabilitas • ABRI • Dua tingkat pemerintahan: DT I (provinsi) dan DT II (kabupaten/kota) • Sentralisasi figur kepala daerah • Otonomi nyata dan bertanggungjawab bukan seluas-luasnya • Prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan medebewind

12. IX: UU Nomor 22/1999 • Tingkatan daerah menjadi provinsi dan kabupaten/kota • Ultra vires doctrine menuju general competence • Pemerintahan daerah adalah Kepala daerah dan DPRD sebagai mitra • Kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD • Terjadi penumpukan kekuasaan DPRD

13. X: UU Nomor 32/2004 • Pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD • Tingkatan daerah: Provinsi, Kabupaten/Kota • Kedudukan Kepala Daerah dan DPRD sama tidak boleh saling menjatuhkan atau mitra sejajar • Kepala daerah dipilih langsung