JENDER DAN POLITIK MATA KULIAH PENGANTAR ILMU POLITIK

1. JENDER DAN POLITIKMATA KULIAH PENGANTAR ILMU POLITIK STIA LAN JAKARTA SEMESTER GASAL 2012 DOSEN:RATRI ISTANIA, SIP, MA

3. Konsepsi Jender • Dibedakan pertama kali oleh sosiolog Inggris, Ann Oakley, membedakan antara jender dan seks. • Seks berarti perbedaan atas dasar ciri-ciri biologis, menyangkut prokreasi (menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui) • Jender berarti perbedaan simbolis atau sosial yg berpangkal pd perbedaan seks ttp tdk selalu identik dgnnya

4. Jender • Pembedaan peran, perilaku, peranggai laki-laki dan perempuan oleh budaya/masyarakat melalui interpretasi terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan • Jender tidak diperoleh sejak lahir tapi lebih dibentuk dalam proses belajar (sosialisasi) pd masa kanak-kanak yg terus dibawa sampai dewasa

5. Prasangka • Prasangka=dasar pribadi, setiap orang memilikinya, didahului oleh sikap • Kecenderungan untuk berespons, baik secara positif maupun negatif, terhadap orang, obyek, atau situasi (Morgan, 1996)

6. Glass Ceiling • Perempuan ibarat barang “apik” tidak tersentuh, rapuh, tidak boleh cacat, harus dirawat, disediakan rumah beratap kaca yang memberikan kehidupan tapi tidak kebebasan • Fenomena ketidakmampuan perempuan dalam mencapai karir puncak • Ketidakmampuan menyebabkan posisi perempuan sulit berhadapan dengan laki-laki dalam organisasi yg sering disebut sebagai managerial blocks

7. Kesetaraan Gender • persoalan pokok pembangunan yg akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif

8. Hak Asasi Perempuan • Berdasarkan akal sehat=pengakuan perempuan adalah manusia, sewajarnya memiliki hak asasi • Visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan berbasis jender

9. Ratifikasi Perjanjian Hak Politik Perempuan Ratifikasi Perjanjian Penghapusan Diskriminasi thd Perempuan UUD 1945=tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan (ps. 27) UU 7/1984 ttg Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Wanita (CEDAW) 1966/1976: Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ps. 3 (belum diratifikasi) Deklarasi Wina, Pasal I/18 tahun 1993 Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan thd Perempuan didirikan tahun 1998, SK Presiden 181 Protocol CEDAW ditandatangani UU 12/2003 ttg Pemilihan Umum Permasalahan: Diskriminasi De jure dgn de facto berbeda Jender dalam Konstitusi

10. UU Pemilu dan Perempuan • Pasal 65 (1): “setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota utk setiap dapil dgn memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%

11. 3 Isu Utama • Kekerasan dalam rumah tangga • Kewarganegaraan • Anak

12. Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga • Penghormatan HAM • Pengkhianatan rasa keadilan • Permasalahan kesetaraan gender

13. Fenomena Gunung Es • Kasus-kasus berhasil ditangani atau masuk proses hukum jauh lebih sedikit dibandingkan dengan fakta di lapangan

14. Piramida Partisipasi Politik Pemain (Gladiators) 5-7% populasi termasuk gladiators yaitu org yg sgt aktif dlm dunia politik Penonton (Spectators) 60% populasi aktif scr minimal termasuk memakai hak pilihnya Apatis (Apathetics) 33% populasi termasuk apathetics, yaitu org yg tdk aktif sama sekali, termasuk tdk memakai hak pilihnya Pemain (Gladiators) Penonton (Spectators) Apatis (apathetics) Sumber: Milbrath and Goel (1998: 82)

15. Budaya patriarki Kesempatan meraih pendidikan terbatas dibandingkan laki-laki Tingkat melek huruf lebih rendah dibandingkan laki-laki Pendapatan rendah Kesehatan buruk Partisipasi politik rendah Permasalahan Gender dalam Negara-negara Berkembang

16. Budaya Patriarki • Oxford Advanced Learner’s Dictionary: “refers to society, a system or a country that is ruled or controlled by men” (2000: 110)

17. Pemberdayaan Politik Perempuan • Era 70an, diawali gerakan perempuan Amerika Latin, Perempuan memainkan peranan lebih pada organisasi politik grass root mandiri • Lahir organisasi NSM “New Social Movements) fokus pada isu jender, HAM, dan kemiskinan

18. Permasalahan Pengarusutamaan Jender dalam Politik Pemerintahan • Strategi peningkatan kualitas kehidupan perempuan • Sulitnya analisis jender dalam strategi pembangunan • Sulitnya mengidentifikasi kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam politik • Kebijakan netral jender diberlakukan dalam pemerintahan tidak mampu menghasilkan keuntungan pembangunan bersama laki-laki dan perempuan

19. Pendekatan Pembangunan Konvensional vs. Etno-Development/Gender and Development (GaD) • Pembangunan konvensional menitikberatkan pada benda, sedangkan etno-development/GaD pada manusia

20. Etno-Development/GaD • Masyarakat terbagi dlm kelompok2 kebudayaan teritorial • Fokus pada kualitas hidup perseorangan • Penekanan kuat pada identitas etnis, partisipasi, teriotiralitas, kemandirian, dan keseimbangan ekologis • Semua aspek kehidupan perempuan dilihat mulai dari kerja produktif, reproduktif, privat, dan publik