1 / 15

Technical Barriers to Trade (TBT)

Technical Barriers to Trade (TBT). HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN. Pendahuluan. Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-undang No.7 Tahun 1994.

yepa
Download Presentation

Technical Barriers to Trade (TBT)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Technical Barriers toTrade(TBT) HAMBATAN TEKNIS PERDAGANGAN

  2. Pendahuluan • Indonesia telahmeratifikasiPersetujuanPembentukan WTO melaluiUndang-undang No.7 Tahun 1994. • Sebagaianggota WTO, Indonesia memilikikewajibanuntukmelaksanakankesepakatan yang adadalam WTO, termasuk Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement • TBT agreement merupakansalahsatuperjanjiandalamGeneral Agreement on Tarrifs and Trade (GATT ) yaituperjanjian yang mengaturhambatandalamperdagangan yang terkaitdenganperaturanteknis, standardanpenilaiankesesuaian

  3. GATT (General Agreement on Tariff and Trade) adalahsuatuperjanjianinternasionaldibidangperdagangan. Setelah perundingan Uruguay Round (1986-1994) berakhir, negaraanggota GATT sepakatuntukmembentuksuatulembagabaruyaitu WTO yang membahasserangkaianperjanjianmengenaiaturan main dalambidangperjanjianinternasional yang telahditerapkansejaktahun 1947. • TBT Agreementversi WTO (World Trade Organization) merupakanmodifikasidari model/system yang dinegosiasikandi Tokyo Round 1973 – 1979. Sebagaiupayauntukmencegahterlaluberagamnyastandar yang digunakan, perjanjian TBT mendorongpenggunaanstandar-standarinternasionalbaginegaraanggotanya. Namunsetiapnegaraanggotamempunyaihakuntukmengadopsistandar yang dianggapsesuai.

  4. Pengertian • Technical barriers to trade adalahtindakanataukebijakansuatunegara yang bersifatteknis yang dapatmenghambatperdaganganinternasional. • hambatanteknisdisiniadalahstandarprodukdanprosedurpenerapannya yang dilakukansedemikianrupasehinggamenimbulkansuatuhambatanperdagangan, olehkarenaitusuatunegara yang akanmengenakanstandaruntukmemberikanperlindungankepadamanusia, binatangdantumbuh-tumbuhan, harusmemberikanpenjelasan yang merupakanjaminanbahwaperlindungan yang diberikantersebutbukanuntukmelakukanproteksiperdagangan.

  5. Tujuan TBT • Secara umum TBT diterapkan dengan tujuan untuk perlindungan keamanan dan kesehatan manusia, perlindungan kehidupan dan kesehatan bagi tumbuhan dan satwa, perlindungan terhadap lingkungan, perlindungan terhadap praktek-praktek penipuan, dan sebagainya.

  6. TBT Agreement menginginkanagar pengukuranteknissepertistandar, peraturanteknissertapersyaratanujidansertifikasi yang dikenakanterhadapproduk-produktidakmenimbulkanhambatan yang tidakperluatauperlakuantidakadilbagiperdagangan. • Sejalandengantujuanini, TBT Agreement jugamenginginkantersedianyainformasibaginegara-negaraanggota WTO tentangpengukuranteknis yang adaatau yang telahdiajukanmelaluiberbagaiterbitan, pengumumandanlayananinformasiatau National Enquiry Points (NEPs). • BadanStandarisasiNasional (BSN) merupakanNEP resmi untuk Indonesia serta berfungsisebagaiBadan yang bertanggungjawabuntukpengumumanyang berkaitandenganperjanjian TBT.

  7. DalamPerjanjian TBT, perbedaanantaratechnical regulationdanstandardmerupakanhalpokok yang harusdipahami. Technical Regulation (TR) menurutTBT Agreementmerupakanketentuan-ketentuan yang wajibdipenuhi (mandatory), sedangkanistilahstandardditerapkanuntukketentuan yang bersifatsukarela (voluntary).

  8. Peraturan/regulasiteknisdalamhaliniadalahperaturan/regulasiteknis yang berdampakpadapraktekperdaganganinternasional yang terkaitdengan ‘MSTQ’ (MeasurementStandardTestingQuality).  Sebagaicontohadalahpenetapanperaturan/regulasiteknisolehDepperindag yang mewajibkanpemberlakuan SNI (StandarNasional Indonesia) secarawajibuntukperalatan-peralatanelektronik yang diperdagangkandi Indonesia. Hal iniberimplikasibahwaproduk-produkelektronik yang dipasarkandi Indonesia, baikproduksilokalmaupundiimporke Indonesia, harusmemenuhipersyaratan-persyaratan yang ditetapkandalam SNI tersebut.

  9. PeraturanTeknisbersifatwajib,mempunyaitanggungjawabdaripemerintah (regulator) danberisikarakteristik. Sedangkanstandarbersifatsukarela, dibuatolehBadanStandardisasiswastaataupemerintah yang berisihanyakarakteristikprodukataupersyaratanteknis. Dikembangkandenganmelibatkan stakeholder denganmelaluiproseskonsesus. Adanyakesesuaianantaraperaturanteknisdi Indonesia denganstandarInternasionalmerupakanupaya yang harusdidoronguntukdapatmengimplementasikan TBT Agreement.

  10. Organisasiperumusstandarinternasional yang diakuidandirekomendasikanoleh WTO antara lain adalah ISO (International Organization for Standardization), IEC (International Electrotechnical Commission), CAC (Codex Alimentarius Commission), dan ITU (International Telecommunication Union)

  11. Standaradalah: Dokumen yang dikeluarkanolehsuatubadanresmi, yang untukpenggunaanu m u m d a n b e r u l a n g , menyediakanaturan, pedoman, atausifatuntuksuatuprodukatauprosesdanmetodaproduksiterkait yang pemenuhannyabersifattidakwajib (sukarela). Standar dapat juga meliputi atau berkaitansecarakhususdenganpersyaratanterminologi, simbolpengepakan, penandaanataupelabelan yang diterapkanuntuksuatuproduk, prosesataumetodaproduksi. • PeraturanTeknisadalah: Dokumen yang mengatursifatprodukatauprosesdanmetodaproduksiterkait, termasukaturanadministrasi yang berlakudimanapemenuhannyabersifatwajib. Regulasiteknisdapatjugameliputiatauberkaitansecarakhususdenganpersyaratanterminologi, simbol, pengepakan,penandaanataupelabelan yang diterapkanuntuksuatuproduk, prosesataumetodaproduksi. • ProsedurPenilaianKesesuaianadalah : Prosedur yang dipakailangsungatautidaklangsunguntukmenetapkanbahwapersyaratan yang relevandalamregulasiteknisataustandartelahterpenuhi.

  12. Mengacupadaketentuan TBT-WTO, dalamrangkamenegakkan “transparency”, makasetiapregulasiteknis , pemberlakuanstandardanpenilaiankesesuaian yang mempunyaidampakhambatanterhadapperdaganganperludinotifikasikankesekretariatTBT-WTO.  Setiapanggota WTO diharuskanuntukmenunjuksatulembagaatauinstitusi yang berfungsisebagai notification dan enquiry point yang bertugasuntukmenotifikasikansetiaprancanganregulasiteknisdanmenjawabsemuapertanyaanterkaitstandar, regulasiteknis, dansistempenilaiankesesuaian yang berlakudimasing-masingnegaraangggota. 

  13. Dalamkerangkapemenuhanpersetujuantersebut,  padatanggal 22 Maret 1996, Indonesia menotifikasikankepadaSekretariat WTO mengenaiPenerapandanAdministrasi (Pengaturan) terkaitPerjanjian TBT tersebut (Pemerintah Indonesia telahmeratifikasipembentukan WTO tersebutmelalui UU no 7 tahun 1994) denganmenyebutkanbahwauntukmenanganihambatanteknisdalamperdagangan (Technical Barriers to Trade/TBT-WTO), BSN telahditetapkansebagaiBadanNotifikasi (Notification Body) danPelayananPertanyaan (Enquiry Point) TBT-WTO dengansekretariatdiPusatKerjasamaStandardisasi – BSN. Notifikasiinidirevisimelaluinotifikasi no G/TBT/2/Add.3/Rev.1 padatanggal  18 Mei 2004.

  14. PENUTUP • Perjanjian TBT-WTO telahdiikutiolehsebagianbesarnegaradidunia, yang bertujuanuntukmenciptakanketeraturandalammekanismeperdagangandunia. Regulasiteknis yang berpotensimenjadipenghambatdalamperdagangan yang fair dilarangdiberlakukan, olehkarenaitu WTO secararutinmelakukan review terhadapkebijakanperdagangan yang telahdikeluarkanolehnegara-negaraanggotanya. Di pihaklain,negaraanggotadiharuskanmengumumkansemuakebijakanperdagangannyakepadaanggota yang lain melaluiSekretariat WTO. Perkembangannotifikasiinidaritahunketahunmengalamifrekuensipertumbuhan yang semakinbesar, baikdarijumlahnotifikasimaupundarijumlahnegara yang melakukannya.

  15. SEKIANDANTERIMA KASIH

More Related