1 / 21

ETIKA PROFESI JAKSA

ETIKA PROFESI JAKSA. PENGERTIAN ETIKA. ETHOS = SIFAT (SIFAT PRIBADI) MENJADI ORANG BAIK DIARTIKAN SEBAGAI KESUSILAAN, PERASAAN BATIN, ATAU KECENDERUNGAN HATI UNTUK BERBUAT BAIK SELF CONTROL. PENGERTIAN JAKSA & PENUNTUT UMUM ( psl 1 UU 16/2004). SUMPAH JAKSA.

zelda-pierce
Download Presentation

ETIKA PROFESI JAKSA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ETIKA PROFESI JAKSA

  2. PENGERTIAN ETIKA • ETHOS = SIFAT (SIFAT PRIBADI) MENJADI ORANG BAIK • DIARTIKAN SEBAGAI KESUSILAAN, PERASAAN BATIN, ATAU KECENDERUNGAN HATI UNTUK BERBUAT BAIK • SELF CONTROL

  3. PENGERTIAN JAKSA & PENUNTUT UMUM (psl 1 UU 16/2004)

  4. SUMPAH JAKSA • PASAL 10 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

  5. KEPUTUSAN JAKSA AGUNG NO.KEP-052/J.A/8/1979

  6. CATUR ASANA

  7. TRI ATMAKA

  8. TRI KRAMA ADHYAKSA

  9. TUGAS & WEWENANG JAKSA (psl 30 ayat 1-3 UU 16/2004) • PIDANA • PERDATA & TATA USAHA NEGARA • KETERTIBAN & KETENTRAMAN RAKYAT

  10. BIDANG PIDANA • Melakukanpenuntutan. • Melaksanakanpenetapan hakim danputusanpengadilaninkracht. • Melakukanpengawasanterhadappelaksanaanputusanpidanabersyarat, pengawasan, & lepasbersyarat. • Melakukanpenyidikanterhadaptindakpidanatertentuberdasarkan UU. • Melengkapiberkasperkaratertentudanuntukitudapatmelakukanpemeriksaantambahansebelumdilimpahkankepengadilan.

  11. BIDANG PERDATA & TUN • Dengankuasakhususdapatbertindakbaikdidalammaupundiluarpengadilanuntukdanatasnamanegaraataupemerintah

  12. KETERTIBAN & KETENTRAMAN UMUM • Peningkatankesadaranhukummasyarakat • Pengamanankebijakanpenegakkanhukum • Pengawasanperedaranbarangcetakan • Pengawasankepercayaanygdapatmembahayakanmasyarakat & negara • Pencegahanpenyalahgunaandan/ataupenodaan agama • Penelitian & pengembanganhukumsertastatikkriminal

  13. Dalam Menjalankan Tugas dan Wewenangnya • Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung dengan membawahi : • 6 Jaksa Agung Muda • 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Lembaga Kejaksaan Dominus Litis (pengendali proses perkara). Menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Kejaksaan Executive Ambtenaar yaitu satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana Dalam bidang Perdata & TUN sebagai Jaksa Pengacara Negara. JaksasebagaipelaksanakewenangantersebutdiberiwewenangsebagaiPenuntutUmumsertamelaksanakanputusanpengadilan, danwewenang lain berdasarkanUndang-Undang.

  14. KEWAJIBAN JAKSA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI Mentaati kaidah ubli, Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Kedinasan yang berlaku; Menghormatiprinsipcepat, sederhana, biayaringansesuaidenganprosedur yang ditetapkan; Mendasarkanpadakeyakinandanalatbukti yang sahuntukmencapaikeadilandankebenaran; Bersikapmandiri, bebasdaripengaruh, tekanan /ancamanopiniublicsecaralangsungatautidaklangsung; Bertindaksecaraobyektifdantidakmemihak; Memberitahukandan/ataumemberikanhak-hak yang dimilikiolehtersangka /terdakwamaupunkorban; Membangundanmemeliharahubunganfungsionalantaraaparatpenegakublidalammewujudkanublicperadilanpidanaterpadu;

  15. LANJUTAN ... Mengundurkandiridaripenangananperkara yang mempunyaikepentinganpribadiataukeluarga, mempunyaihubunganpekerjaan, partaiatauublicenataumempunyainilaiekonomissecaralangsungatautidaklangsung; Menyimpandanmemegangrahasiasesuatu yang seharusnyadirahasiakan; Menghormatikebebasandanperbedaanpendapatsepanjangtidakmelanggarketentuanperaturanperundang-undangan; MenghormatidanmelindungiHakAsasiManusiadanhak-hakkebebasansebagaimana yang terteradalamperaturanperundang-undangandanublicentHakAsasiManusia yang diterimasecara universal; Menanggapikritikdenganarifdanbijaksana; Bertanggungjawabsecara internal danberjenjang, sesuaidenganprosedur yang ditetapkan; Bertanggungjawabsecaraeksternalkepadaublicsesuaikebijakanpemerintahdanaspirasimasyarakattentangkeadilandankebenaran.

  16. LARANGAN JAKSA Menggunakanjabatan/kekuasaannyauntukkepentinganpribadidan/ataupihak lain. Merekayasafakta-faktahukumdalampenangananperkara. Menggunakankapasitas & otoritasnyauntukmelakukanpenekanansecarafisikdan/ataupsikis. Memintadan/ataumenerimahadiahdan/ataukeuntungansertamelarangkeluarganyamemintadan/ataumenerimahadiahdan/ataukeuntungansehubungandenganjabatannya. Menanganiperkaraygmempunyaikepentinganpribadiataukeluarga, hub. Pekerjaan, partai/finansial, ataumempunyainilaiekonomislangsung/tidaklangsung.

  17. LANJUTAN… Bertindakdiskriminatifdalambentukapapun Membentukopinipublikygdapatmerugikankepentinganpenegakkanhukum. Memberikanketerangankepadapublikkecualiterbataspadahal-halteknisperkara yang ditangani.

  18. PENGAWASAN JAKSA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN • Unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan adalah melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  19. TINDAKAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK • Pembebasandaritugasjaksa (3 bulan-12 bulan) danselamamasamenjalanitindakanadministrasitersebuttidakditerbitkanSuratKeteranganKepegawaian. • Pengalihtugasanpadasatuankerja yang lain.

  20. Undang-UndangNomor 16 Tahun 2004 tentangKejaksaanRepublik Indonesia Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-067/A/JA/07/2007Tentang Kode Perilaku Jaksa YanuarAditya,2010,Makalah EtikaProfesi,http://yanuaradityap.blogspot.com/2010/05/makalah-etika-profesi-jaksa.html,diakses padatanggal 18 Februari 2013 Supanto,2010,Kode EtikKejaksaan,http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/2010/03/21/kode-etik-kejaksaan/. Diaksespadatanggal 18 Februari 2013 http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1. diaksespadatanggal 18 Februari 2013 Daftarpustaka

More Related