1 / 32

KEWIRAUSAHAAN

assalamu’alaikum wr . wb. PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH. KEWIRAUSAHAAN. JOHANNES PARLINDUNGAN, ST., MT. PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG. PEMAHAMAN DASAR. PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH.

zoltin
Download Presentation

KEWIRAUSAHAAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. assalamu’alaikumwr. wb PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KEWIRAUSAHAAN JOHANNES PARLINDUNGAN, ST., MT. PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

  2. PEMAHAMAN DASAR PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KEGIATAN UTK MEMPEROLEH BARANG/JASA OLEH LEMBAGA / INSTANSI PEMERINTAHAN YG PROSESNYA DIMULAI DARI PERENCANAAN SAMPAI DIHASILKANNYA OUTPUT SESUAI PERJANJIAN (KONTRAK). BARANG BARANG / PERALATAN / PERLENGKAPAN / MATERIAL YG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK YANG BERGUNA BAGI PENGGUNA BARANG Mis : material bangunan, alattuliskantor, kendaraan, komputer, dll. JASA KEGIATAN PRODUKSI YG HASILNYA MERUPAKAN BARANG MODAL DAN DAPAT DIPERGUNAKAN OLEH PENGGUNA JASA ATAU MASYARAKAT SEC. LANGSUNG. Mis : jasakonsultasitataruang, jasakonstruksi, dll.

  3. KENAPA PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH ???? PUBLIC GOODS KEBIJAKAN PUBLIK INFRASTRUKTUR DAN APARATUR DANA NEGARA / MASYARAKAT KONTRAKTUAL PROSES PENGADAANNYA HARUS DILAKUKAN SECARA TERBUKA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

  4. PRINSIP – PRINSIP : EFEKTIF EFISIEN TRANSPARAN TERBUKA BERSAING ADIL / TIDAK DISKRIMINATIF AKUNTABEL ETIKA : Melaksanakantugassecaratertib, disertai rasa tanggungjawab Tidaksalingmempengaruhi Menerimasegalakeputusan sec bertanggungjawab Menghindaridanmencegahterjadinyapertentangankepentingan Menghindaridanmencegahterjadinyapemborosanuangnegara Menghindaridanmencegahterjadinyapenyalahgunaanwewenang Tidakmenawarkan, menerima, memberiataumenjanjikanimbalan

  5. PENGGUNA BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH ULP (UNIT LAYANAN PENGADAAN) STAKEHOLDER PENYEDIA BARANG/JASA SWASTA BADAN USAHA / PERSEORANGAN PENGGUNA BARANG/JASA PIHAK I PENYEDIA ANGGARAN PEMILIK PROYEK ULP PELAKSANA LELANG PENYEDIA BARANG/JASA PIHAK II PELAKSANA KEGIATAN PENGADAAN BARANG / JASA KONSULTANSI / JASA KONSTRUKSI

  6. PROSES PENGADAAN BARANG / JASA PERENCANAAN PELAKSANAAN LELANG / PEMILIHAN PENYEDIA PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT PROSES SIMULTAN / TIDAK DAPAT TERHENTI SAMPAI SELURUH PROSES SELESAI TERKAIT LANGSUNG DENGAN PROSES ANGGARAN, BAIK DALAM PENETAPAN KEGIATAN, PEMBAYARAN PRESTASI KEGIATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN RENTAN TERHADAP KKN !!!! …. >>>>> PRINSIP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

  7. STAKEHOLDER STRUKTUR PEJABAT SELAKU PIHAK PENGGUNA BARANG / JASA ATAU OWNER PROYEK PENGGUNA ANGGARAN (PA) atau KUASA PENGGUNA ANGGGARAN (KPA) PEJABAT SETINGKAT KEPALA INSTANSI (KEPALA DINAS) PEJABAT YG MENGIKAT DIRI DALAM KONTRAK KERJA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK) PEJABAT / PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN BERTANGGUNG JAWAB TERH SELURUH PROSES PELAKSANAAN PEKERJAAN BERTANGGUNG JAWAB TERH EVALUASI KUALITAS HASIL PEKERJAAN

  8. STRUKTUR PEJABAT SELAKU PIHAK PELAKSANA KEGIATAN LELANG (ULP) KEPALA TUGAS UTAMA BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG / JASA (PELELANGAN) SEKTRETARIAT STAF PENDUKUNG PENETAPAN DOKUMEN PEMILIHAN (LELANG) KELOMPOK KERJA PENYIAPAN RENCANA KEGIATAN PEMILIHAN (LELANG) PELAKSANAAN KEGIATAN LELANG PENETAPAN PEMENANG LELANG

  9. PA / KPA PA / KPA PA / KPA PA / KPA ULP PPK PPK PPK PPTK PPTK PPTK ULP PERENCANAAN LELANG PELAKSANAAN KEGIATAN AUDIT AUDITOR : INSPEKTORAT DAERAH, BPK, BPKP, KPK, IRJEND PENYEDIA BARANG/JASA

  10. PERENCANAAN PENETAPAN ANGGARAN PROYEK DAN SUMBER DANA (APND, APBN, DAK, dll) PERENCANAAN KEGIATAN, OUTPUT : KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) ATAU TERM OF REFERENCE (TOR) BAGI KEGIATAN JASA KONSULTANSI RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT BAGI KEGIATAN JASA KONSTRUKSI SPESIFIKASI TEKNIS BAGI KEGIATAN PENGADAAN BARANG MODAL LELANG KONSULTANSI DESIGN LELANG JASA KONSTRUKSI KAK KONSULTANSI DESIGN KEGIATAN JASA KONSULTANSI DESIGN KEGIATAN JASA KONSTRUKSI LELANG PELAKSANAAN KEGIATAN PERENCANAAN KEGIATAN JASA KONSULTANSI & PENGADAAN BARANG KAK JASA KONSULTANSI & PENGADAAN BARANG LELANGJASA KONSULTANSI & PENGADAAN BARANG

  11. PANDUAN BAGI KONSULTAN DALAM PENGAJUAN PENAWARAN DAN MEMBUAT DOKUMEN PENAWARAN LELANG DOKUMEN PENAWARAN :PENAWARAN HARGA USULAN TEKNIS (USTEK)

  12. PELAKSANAAN LELANG METODE PELELANGAN JASA KONSULTANSI SELEKSI UMUM DAN SEDERHANA SELEKSI UMUM :DAFTAR PENDEK 5-7 PENYEDIA JASA SELEKSI SEDERHANA DILAKUKAN BILA :SELEKSI UMUM DIANGGAP MEMBOROSKAN BIAYA BERSIFAT SEDERHANA DAN DI BAWAH 200 JUTA DAFTAR PENDEK 3-5 PENYEDIA JASA PENUNJUKAN LANGSUNG MENGUNDANG 1 ORANG PENYEDIA BARANG / JASA YG DIANGGAP MAMPU DAN MEMENUHI KUALIFIKASI. KEADAAN TERTENTU DAN BERSIFAT KHUSUS

  13. PENGADAAN LANGSUNG BERNILAI PALING TINGGI 50 JUTA KEBUTUHAN OPERASIONAL INSTANSI TEKNOLOGI SEDERHANA DAN RESIKO KECIL KONTES / SAYEMBARA PRODUK MERUPAKAN HASIL KREATIF, INOVATIF DAN PRODUKSI DALAM NEGERI TIDAK DAPAT DITETAPKANBERDASARKAN HARGA SATUAN

  14. DISIAPKAN OLEH PESERTA LELANG DOKUMEN TEKNIS/USTEK KAK / TOR KUALIFIKASI TEKNIS BADAN, USAHA, PERSONIL, KEUANGAN, dll DOKUMEN PENGADAAN PENAWARAN HARGA KEMAMPUAN MENAWAR HARGA < HPS EVALUASI TEKNIS RANKING PESERTA LELANG EVALUASI HARGA PEMENANG LELANG DIKERJAKAN OLEH PESERTA TIM ULP

  15. Contoh Outline USTEK

  16. METODE PENILAIAN KUALIFIKASI (PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEMAMPUAN USAHA PESERTA LELANG) PRAKUALIFIKASI DOKUMEN KUALIFIKASI DINILAI TERLEBIH DAHULU SEBELUM PENAWARAN HARGA MENGHASILKAN SHORT LIST PENYEDIA JASA KONSULTANSI KUALIFIKASI PENAWARAN PASKAKUALIFIKASI DOKUMEN KUALIFIKASI DINILAI SETELAH PEMASUKAN (PENILAIAN) PENAWARAN PEMILIHAN JASA KONSULTANSI PERORANGAN KUALIFIKASI PENAWARAN

  17. TAHAP KEGIATAN LELANG JASA KONSULTANSI, SELEKSI UMUM, EVALUASI KUALITAS METODE DUA SAMPUL 1)pengumumanprakualifikasi; 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi; 3) pemberianpenjelasan (apabiladiperlukan); 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi; 5) pembuktiankualifikasi; 6) penetapanhasilkualifikasi; 7) pemberitahuan/pengumumanhasilkualifikasi; 8) sanggahankualifikasi; 9) undangan; 10) pengambilanDokumenPemilihan; 11)pemberianpenjelasan;

  18. 12) pemasukanDokumenPenawaran; 13) pembukaandokumensampul I; 14) evaluasi dokumen sampul I; 15) penetapanperingkatteknis; 16) pemberitahuan/pengumumanperingkatteknis; 17) sanggahan; 18) sanggahan banding (apabila diperlukan); 19) undanganpembukaandokumensampul II; 20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II; 21) undanganklarifikasidannegosiasi; 22) klarifikasidannegosiasi; 23) pembuatanBerita Acara HasilSeleksi; dan 24) penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

  19. PENGUMUMAN DAN INFORMASI SEKURANG – KURANGNYA (Psl 73 ayat 3 Perpres 54/2010) : WEBSITE INSTANSI PAPAN PENGUMUMAN RESMI UNTUK MASYARAKAT PORTAL PENGADAAN NASIONAL (LPSE)

  20. NAMA DAN KLASIFIKASI PELELANGAN NAMA, IDENTITAS DAN NILAI PAKET METODE UMUM PELELANGAN JADWAL PELAKSANAAN LELANG

  21. MEKANISME PENGADAAN : MANUAL PENYERAHAN DOKUMEN DAN TATAP MUKA DILAKUKAN SECARA LANGSUNG (MANUAL) SEMI E-PROC PENDAFTARAN DAN TATAP MUKA DILAKSANAKAN SEC. MANUAL, PENYERAHAN DOKUMEN SEC. ELEKTRONIK FULL E-PROC SELURUH PROSES DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK (BERBASIS INTERNET)

  22. E-PROCUREMENT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH DAPAT DILAKSANAKAN SECARA ELEKTRONIK (Psl 106 Perpres 54/2010) TUJUAN : a. meningkatkantransparansidanakuntabilitas; b. meningkatkanaksespasardanpersainganusaha yang sehat; c. memperbaikitingkatefisiensiprosesPengadaan; d. mendukung proses monitoring dan audit; dan e. memenuhikebutuhanaksesinformasi yang real time.

  23. KUALIFIKASI KONSULTAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN KUALIFIKASI PERSONAL (TENAGA AHLI) USULAN TEKNIS (USTEK)

  24. KUALIFIKASI PERUSAHAAN KEMAMPUAN KEUANGAN PENGALAMAN PERUSAHAAN STRUKTUR ORGANISASI METODE PELAKSANAAN

  25. KUALIFIKASI PERSONAL (TENAGA AHLI) PENDIDIKAN FORMAL PENGALAMAN PROFESIONAL PENDIDIKAN MENERUS PROMOTOR (CERTIFIED PLANNERS) AHLI PERENCANA MUDA AHLI PERENCANA MADYA AHLI PERENCANA UTAMA

  26. PERSYARATAN UTAMA • BerpendidikanD3 / S1 / S2 / S3 (minimalsalahsatudiantaranya) di bidangPlanologi / PWK. Untuklulusan D3 berpengalamanminimal 4 tahun, dan tingkatan yang dicapaimaksimalhanyasampaitingkatpertama (AhliPratama). • Pengalamankerja di bidangPerencanaan Wilayah dan Kota minimalselama 24 bulanefektif. Dalam satu tahun hanya diperkenankan memiliki pengalaman kerja maksimal 2 (dua) pekerjaan / kegiatan.

  27. PROFESIONALISME TUMBUH DARI RASA CINTA PADA PROFESI DAN KEAHLIAN …… PROFESIONALISME TUMBUH DARI RASA CINTA PADA KEADILAN ……. PROFESIONALISME TUMBUH SEBAGAI PROSES TIADA HENTI …… wassalamu’alaikumwr. wb

More Related