1 / 4

KEGIATAN USAHA HILIR

KEGIATAN USAHA HILIR. IZIN USAHA HILIR. Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. lzin Usaha dibedakan atas: a. Izin Usaha Pengolahan; b. Izin Usaha Pengangkutan; c. Izin Usaha Penyimpanan; d. lzin Usaha Niaga.

zuzela
Download Presentation

KEGIATAN USAHA HILIR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEGIATAN USAHA HILIR

  2. IZIN USAHA HILIR • Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. lzin Usaha dibedakan atas: a. Izin Usaha Pengolahan; b. Izin Usaha Pengangkutan; c. Izin Usaha Penyimpanan; d. lzin Usaha Niaga. Izin Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) lzin Usaha sepanjang tidak bertentangan Per-UU-an

  3. Isi Izin Usaha paling sedikit memuat: a. nama penyelenggara; b. jenis usaha yang diberikan; c. kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan; d. syarat-syarat teknis. • Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan,atau mencabut Izin Usaha berdasarkan: a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tencantum dalam Izin Usaha; b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha; c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.

  4. Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk sfasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain (pihak ke-3). Diatur oleh Badan Pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis

More Related