1 / 14

PERATURAN PEMERINTAH NO.46 TAHUN 2013

PERATURAN PEMERINTAH NO.46 TAHUN 2013. Aspek Perpajakan Sesuai Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013. Bayar Pajak Cuma 1% dari Omzet !. PPh Pasal 4 ayat (2) , bersifat FINAL. Maksud dan Tujuan kebijakan terkait dengan pemberlakuan PP No.46 tahun 2013 ini. Maksud :

brac
Download Presentation

PERATURAN PEMERINTAH NO.46 TAHUN 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PERATURAN PEMERINTAH NO.46 TAHUN 2013

  2. AspekPerpajakanSesuai PeraturanPemerintah No.46 tahun 2013 Bayar PajakCuma 1% dariOmzet! PPhPasal 4 ayat (2) , bersifat FINAL

  3. MaksuddanTujuankebijakanterkaitdenganpemberlakuan PP No.46 tahun 2013 ini Maksud : a. Untukmemberikankemudahandanpenyederhanaanatauran perpajakan b. Mengedukasimasyarakatuntuktertibadministrasi c. Mengedukasimasyarakatuntuktransparansi d. Memberikankesempatanmasyarakatuntukberkonstribusidalam penyelenggaraannegara. Tujuan : a. Kemudahanbagimasyarakatdalammelaksanakankewajiban perpajakan b. Meningkatkanpengetahuantentangmanfaatperpajakanbagi masyarakat c. Terciptanyakondisikontrolsosialdalammemenuhikewajiban perpajakan.

  4. ObyekPajakapasaja yang dikenaiPajakPenghasilan Berdasarkanketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ? AdalahPenghasilandariUSAHA yang diterimaataudiperolehWajibPajakdenganperedaranbruto (omzet) yang tidakmelebihiRp. 4,8 miliardalam 1 tahunpajak. Peredaranbruto (omzet) merupakanpenghasialnsemuagerai/counter/outlet atausejenisnyabaikpusatmaupuncabangnya.

  5. Pajak yang terutangdanharusdibayaradalah : 1% darijumlahperedaranbruto (omzet) Catatan : USAHA meliputiusahadagang, industri, danjasasepertitoko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumahmakan, salon danusahalainnya.

  6. ObyekPajakapasaja yang TIDAKdikenaiPajakPenghasilan sesuaiketentuan PP Nomor 46 tahun 2013 ? ObyekPajak yang tidakdikenaiPPhiniharusmemenuhikriteriasbb: PenghasilandariJasasehubungandenganPekerjaanBebas, seperti : dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemainmusik, pembawaacara, dansebagaimanadiuraikandalampenjelasan PP tersebut ; Penghasilandariusaha yang dikenaiPPh Final (Pasal 4 ayat 2) seperti : sewakamarkos, sewarumah, jasakonstruksi (perencanaan, pelaksanaandanpengawasan), PPhusahamigas, dan lain sebagainya yang diatusberdasarkanPeraturanPemerintahtersendiri; Penghasilan yang diterimaataudiperolehdariLuarNegeri; Penghasilan yang dikecualikansebagaiobyekpajak. Catatan : TahunPajakadalahjangkawaktu 1 (satu) tahunkalender, kecualibilaWajibPajakmenggunakantahunbuku yang tidaksamadengantahunkalender.

  7. Siapa yang dikenaiPajakPenghasilanberdasarkanketentuan PP Nomor 46 tahun 2013 ? Yang dikenaiPajakPenghasilansesuai PP No.46 Tahun 2013 adalah: OrangPribadi ; Badan , tidaktermasukBentuk Usaha Tetap (BUT) . Badan yang menerimapenghasilandariusahadenganperedaranbruto (omzet) yang tidakmelebihiRp. 4,8 miliardalamsatu (1) tahunpajak. Siapa yang TIDAKdikenaiPajakPenghasilanberdasarkanketentuan PP Nomor 46 tahun 2013 ? Yang tidakdikenaiPajakPenghasilansesuai PP No.46 Tahun 2013 : OrangPribadi , yang melakukankegiatanusahaperdagangandan/ataujasa yang menggunakansarana yang dapatdibongkarpasangdanmenggunakansebagianatauseluruhtempatuntukkepentinganumum. Misalnya : pedagangkeliling, pedagangasongan, warungtendadi area kaki-lima dansejenisnya.

  8. b. Badan yang belumberoperasisecarakomersial , atau yang dalamjangkawaktu 1 (satu) tahunsetelahberoperasisecarakomersialmemperolehperedaranbruto (omzet)melebihiRp. 4,8 miliar. Catatan : OrangPribadiatauBadan yang diterangkandiatas, wajibmelaksanakanketentuanperpajakansesuaidengan UU KUP maupun UU PPhsecaraumum.

  9. TermasukdalamjenisPajakPenghasilanapakahketentuan PP No. 46 tahun 2013 ? PajakPenghasilan yang diaturoleh PP Nomor 46 Tahun 2013 termasukdalam : PPhPasal 4 ayat (2) , bersifat FINAL setoranbulanandimaksudmerupakanPPhPasal 4 ayat (2) , bukanPPhPasal 25. Jikapenghasilansemata-matadikenaiPPh final , tidakwajibPPhPasal 25.

  10. BagaimanapenyetorandanpelaporanPPhsesuaiketentuan PP Nomor 46 tahun 2013 ? Penyetoran paling lambattanggal 15 bulanberikutnyadenganmenggunakanSuratSetoranPajak (SSP). Jika SSP sudahdivalidasi NTPN (nomor perbankan-14 digits), WajibPajaktidakperlumelaporkan SPT MasaPPhPasal 4 ayat (2) , karenadianggaptelahmenyampaikan SPT MasaPPhPasal 4 ayat (2) sesuaitanggalvalidasi NTPN. Penyetorandimaksuddenganmencantumkankodepada SSP sebagaiberikut : KodeAkunPajak : 411128 KodejenisSetoran : 420 Penghasilan yang dibayarberdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 , dilaporkandalam SPT TahunanPPhpadakelompokpenghasilanyang dikenaipajak final dan/ataubersifat final.

  11. CONTOH AgusHidayat, menjalankanusahabengkelreparasi motor sekaligusmenjualsukucadangnya. TelahterdaftarsebagaiWajibPajaksejaktahun 2009 danmemilikidua (2) buahbengkel yang beradadiwilayah yang berbeda, yaknibengkel A terdaftardi Kantor PelayananPajak A danbengkel B terdaftardi KPP B. Berdasarkanpencatatanselamatahun 2013 masing-masingbengkeltersebutmemilikiperedaranbrutosbb : Peredaranbrutobengkel A = Rp. 300.000.000 Peredaranbrutobengkel B = Rp. 450.000.000 Karena total peredaranbrutobengkel A danbengkel B selamatahun 2013 kurangdariRp. 4,8 miliar , makaataspenghasilandariusaha yang diterimaolehAgusHidayatpadatahun 2014 dikenakanPajakPenghasilan yang bersifat final sebesar1% dariperedaranbruto.

  12. MisalkanpadabulanJanuari 2014, AgusHidayatmemperolehperedaranbrutodaribengkel A sebesarRp. 10.000.000 , dandaribengkel B sebesarRp. 15.000.000 , maka paling lambatpadatanggal 17 Februari 2014 (karenatanggal 15 FebruarijatuhpadahariSabtu) , AgusHidayatwajibmenyetorkanPPh yang bersifat final sebesar : a. Bengkel A PPh = 1% x Rp. 10.000.000 = Rp. 100.000 (dilaporkanke KPP X) b. Bengkel B PPh = 1% x Rp. 150.000.000 = Rp. 150.000 (dilaporkanke KPP Y) PadabulanMaret 2014 sebuahperusahaanswastabernama PT. AmiraEkspedisimelakukanperawatandanreparasi 5 motor miliknyakebengkel A milikAgusHidayat. Tagihanbiaya yang dibuatatasjasaperawatandanreparasi 5 motor sebesarRp. 1.500.000. Atastagihantersebut PT. AmiraEkspedisimelakukanpemotonganPPhPasal 23 sebesar 2% x Rp. 1.500.000 = Rp. 30.000. Namundemikian , jikaAgusHidayattelahmendapatkanSKB (SuratKeteranganBebas) daripemotongandan/ataupemungutanPPh yang dikeluarkanoleh KPP X , makaataspembayarantagihantersebuttidakdilakukanpemotonganPPhPasal 23 oleh PT. AmiraEkspedisi.

  13. 2. IrineParamitha, menjalankanusahabutikpakaiandikotaBatamdandiSingapura. TelahterdaftarsebagaiWajibPajaksejaktahun 2010 danterdaftardi Kantor PelayananPajak X . Berdasarkanpencatatanselamatahun 2013 masing-masingbutiktersebutmemilikiperedaranbrutosbb : PeredaranbrutobutikdiBatam = Rp. 3.000.000.000 PeredaranbrutobutikdiSingapura = Rp. 5.000.000.000 Peredaranbruto yang dijadikandasarpengenaanPPh yang bersifat final adalahjumlahperedaranbrutoatasbutikdikotaBatamyaitusebesarRp. 3.000.000.000. SedangkanpenghasilandaributikdiSingapuratidakdiperhitungkandalammenghitungbatasanperedaranbruto yang dapatdikenakanPPhbersifat final. 3. CV. CakarBetonbergerakdibidangpenjualanbahanbangunankhususnyabesidan semen, selainitujugaaktifmemberikanjasakonstruksibangunan. Jumlahpenghasilanusahaselamatahun 2013 adalahsbb : Penjualanbrutobahanbangunan = Rp. 3.500.000.000 Jasakonstruksibangunan = Rp. 2.000.000.000 Total peredaranbruto CV. CakarBetonadalahsebesar Rp.5.500.000.000. Adapunperedaranbruto yang dijadikandasarpengenaanPPh yang bersifat final (1% dariomzet) adalahjumlahperedaranbrutodariusahapenjualanbahanbangunansebesarRp. 3.500.000.000. SedangkanpenghasilandarijasakonstruksibangunandikenakanPPh yang bersifat final denganketentuanPeraturanPemerintahtersendiri.

  14. TERIMA KASIH

More Related